Ditemukan 159 data
ZENDRI HOLAN
Tergugat:
1.AWALUDDIN
2.NURHIDAYAH
3.HALINUR
4.MARDALENI
5.NUR ADILAH
6.MASRIZAL
113 — 25
hukum.Tergugat E yang menempati rumah TERGUGAT B, mengetahui tanah tempatrumah yang ditempati nya berdiri adalah tanah milik Penggugat, makaTergugat E wajib patuh atas putusan perkara ini, dan secara suka relamengosongkan rumah yang ditempatinya tanpa beban dan bebas darisegala hak siapapun.Bahwa PENGGUGAT masih punya niat baik utuk menyelesaikan perkara inisecara kekeluargaan, namum niat baik Penggugat tidak mendapat respondari TERGUGAT A, oleh karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat untukmendapatkan perlindugan
Terbanding/Tergugat I : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL RIDWAN
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG KARYONO RIYADI SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ACHMAD SOFIAN
59 — 49
peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untukmempeijuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.sehingga apa yang diuraikan PENGGUGAT sudah sesuai dengan apa yangdiatur oleh Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang tentangLembaga Perlindugan
130 — 33
Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upayamempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untukmengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperolehkesepakatan penyelesaian (videPasal 42 POJK Perlindugan Konsumen);18.
1.M. Matulessy, SH
2.NI NYOMAN BUDIASIH, SH.
Terdakwa:
1.I NYOMAN SUATA
2.I KADEK SOMADANA
385 — 253
2Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang SriWahyuni lahir di Lateng pada tanggal 25 Agustus 1997, dan pada saatkejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 UndangundangRepublik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan
Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.
Tergugat:
BUPATI BONDOWOSO
864 — 780
Mendapatkan perlindugan administratif,(2)...Bahwa sebelum dilaksanakannya Sidang Majelis Kode Etik PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal30 Juni 2020 PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menerima salinanberkas laporan / pengaduan yang diajukan Pelapor terhadapPENGGUGAT selaku Terlapor.
2317 — 1870
perubahan tersebut didasari nilainilai fisiologis dan sosiologismakanya mungkin hari ini Undangundang dilarang, besok hari sudahdirubah itu juga terbukti dalam pasal1 ayat 2 kalau misal ada perubahanmaka yang lebih diutamakan adalah yang menguntungkan terdakwa;e Bahwa hukum itu berkaitan dengan fungsi atau kebijakan politik ia terbagidalam kebijakan ada kebijakan politik ada kaitan dengan unsurkesejahteraan masyarakat dan kapasitas ini tentunya yang diutamakanantara masyarakat mana unsur pertama dengan perlindugan
145 — 79
Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan KeduaUUD 1945: Perlindugan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak azasimanusia adalah tanggungjawab Negara, terutamapemerintah. Bahwa hal tersebut di atas menjadi dasar bagi adanya hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai penyelenggaraNegara RI yang disebut oleh J.J.
451 — 309
Kemudian, terhadap perlindugan hukum melaluitindakan alternatif ini, harus mengacu kepada apakah sebelum mengambilkebijakan sudah dilakukan mitigasi resiko apa belum? Misalnya mitigasiresiko sudah dilakukan maka seseorang yang seharusnya diterimakemudian menjadi tidak diterima ini harus dimaklumi karena factorprestasi.
34 — 6
TIARABahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untuk membuatproposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan ke Kementerian KelautanPusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02 yaitu proposal ProgramPengawasan dan Perlindugan Sumber daya Perikanan KegiatanPengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan DanaAPBN Tahun 2013, dimana ada beberapa prasarana yang diajukan dalamproposal tersebut antara lain : a.
32 — 9
TIARABahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untuk membuatproposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan ke Kementerian KelautanPusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02 yaitu proposal ProgramPengawasan dan Perlindugan Sumber daya Perikanan KegiatanPengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan DanaAPBN Tahun 2013, dimana ada beberapa prasarana yang diajukan dalamproposal tersebut antara lain : a.
26 — 8
TIARA Bahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untukmembuat proposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan keKementerian Kelautan Pusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02yaitu proposal Program Pengawasan dan Perlindugan Sumber dayaPerikanan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PemanfaatanSumberdaya Perikanan Dana APBN Tahun 2013, dimana adabeberapa prasarana yang diajukan dalam proposal tersebut antara lainPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.48 dari.151 Pengadaan Speed Boat Rawa
70 — 11
TIARA Bahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untukmembuat proposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan keKementerian Kelautan Pusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02yaitu proposal Program Pengawasan dan Perlindugan Sumber dayaPerikanan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PemanfaatanSumberdaya Perikanan Dana APBN Tahun 2013, dimana adabeberapa prasarana yang diajukan dalam proposal tersebut antara lainPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.48 dari.151 Pengadaan Speed Boat Rawa
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1005 — 1779
Bahwa kenyataannya sampai Persidangan perkara ini dilangsungkanternyata banyak pihak terkait Perlindungan Anak Indonesia baik Nasionalmaupun Internasional dan juga masyarakat tetap saja menghubungiPenggugat dalam setiap kali terjadi permasalahan yang berhubungandengan perlindugan anak di Indonesia, sehingga membuktikan betapabanyak pihak tersebut merasa keberadaan Penggugat di KPAI sangatpenting dan tidak tergantikan dalam Pandemi Covid 19 ini dan segudangpermasalahan perlindungan anak yang terjadi
344 — 400
Asas Keterbukaan, yakni Tergugat menetapkan keputusanyang menjadi Objek Sengketa aquo tidak menyembunyikannya,akan tetapi tetaop membuka atau memberi akses terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindugan atas hak asasi pribadi, golongan,dan rahasi Negara dengan melalui Dewan pengupahan KotaBatam dalam menentukan sector Unggulan berdasarkanklasifikasi bangun lapangan usaha Indonesia (KBLI
120 — 43
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, PemerintahanDesa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kab. PulauMorotai.Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2013 saksi menjabat Plt. KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala BPMD Kab. PulauMorotai adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai.Bahwa Dasar pengangkatan Heni Lorwens juga ada Surat KeputusanKepala BPMD Kab.
124 — 30
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kab. Pulau Morotai.Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa menjabat Plt. KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kepala BPMD Kab. PulauMorotai adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai.Bahwa Dasar pengangkatan Heni Lorwens juga ada Surat KeputusanKepala BPMD Kab.
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
1.TOMMY ARDIANSYAH,S.Kom., MM Bin SYAIFUL UTAMA
2.AFGHANIS,ST., M.Si Bin DALIL WARIS
126 — 19
- 1 (satu) bundel foto copy kronologis unit timbangan jembatan elektronik tanda tera sah tahun 2017 berupa angka 17
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktorat jendral perlindugan konsumen dan tertib niaga No : 109/PKTN/SD/9/2016 perihal cap tanda tera.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Sumatera Selatan No : 188.341/2946/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan perda nomor 3 tahun 2012.
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
HARI IRAWANSYAH,ST.,MM Bin AHMAD SAHRULSYAH
183 — 22
- 1 (satu) bundel foto copy kronologis unit timbangan jembatan elektronik tanda tera sah tahun 2017 berupa angka 17
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktorat jendral perlindugan konsumen dan tertib niaga No : 109/PKTN/SD/9/2016 perihal cap tanda tera.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Sumatera Selatan No : 188.341/2946/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan perda nomor 3 tahun 2012.
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
EMEN HARDIYANTO,SE Bin H. HAROENO
224 — 65
- 1 (satu) bundel foto copy kronologis unit timbangan jembatan elektronik tanda tera sah tahun 2017 berupa angka 17
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktorat jendral perlindugan konsumen dan tertib niaga No : 109/PKTN/SD/9/2016 perihal cap tanda tera.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Sumatera Selatan No : 188.341/2946/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan perda nomor 3 tahun 2012.