Ditemukan 161 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlindngan perlindunan parlindungan perlinduangan parlindugan pelindungan perlidungan
Penelusuran terkait : Perlindugan anak
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 208/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : SATRIANI INGSUN SP
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
119 — 75
  • Pengadilan TingkatPertama, karena: Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan adalah sah sebagaiHalaman 44 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRyayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2001.Bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 TentangLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pokoknyaLembaga Perlindugan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 12-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 85/PDT.SUS-BPSK/2017/PN Btm
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA, YUSRIL KOTO,
349 — 210
  • BTMpenjelasan dan pertanggungjawaban secara hukum tentangpencantuman kata air mineral dan definisi kata alami yang merekagunakan pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merekSanford dan oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN dianggapterbukti melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f) UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen yangberbunyi Pelaku Usahsa dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai denganjanji yang dinyatakan dala label, etiket
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 145/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat I : YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL RIDWAN
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG KARYONO RIYADI SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ACHMAD SOFIAN
56 — 49
  • peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untukmempeijuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.sehingga apa yang diuraikan PENGGUGAT sudah sesuai dengan apa yangdiatur oleh Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang tentangLembaga Perlindugan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 28
  • Pembiaran yang terusmenerus tanpa melakukan penegasan/peringatan dan sanksi ataspelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT 1I.Perbuatan HukumTERGUGAT V yang demikian dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa juga terhadap TERGUGAT I atas pelanggaran yang dilakukan ataspencantuman klasula baku atau perjanjian baku yang dilakukan secaraHalaman 17 dari 69 Putusan Nomor 97/Padt.G/2018/PN Bppmenerus tanpa ada melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadapUndangundang NO.8 tahun 1999 tentang Perlindugan
Pengadilan PN BANGLI Pidana Khusus
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN BANGLI Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bli
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.M. Matulessy, SH
2.NI NYOMAN BUDIASIH, SH.
Terdakwa:
1.I NYOMAN SUATA
2.I KADEK SOMADANA
378 — 247
  • 2Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli, disebutkan bahwa anak korban Ni Komang SriWahyuni lahir di Lateng pada tanggal 25 Agustus 1997, dan pada saatkejadian, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 UndangundangRepublik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 18 Januari 2018 — HASTOM MAHARAJO, S.E.,M.M LAWAN PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cq. PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Bandung, DKK
125 — 33
  • Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upayamempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untukmengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperolehkesepakatan penyelesaian (videPasal 42 POJK Perlindugan Konsumen);18.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 150/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.
Tergugat:
BUPATI BONDOWOSO
844 — 757
  • Mendapatkan perlindugan administratif,(2)...Bahwa sebelum dilaksanakannya Sidang Majelis Kode Etik PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal30 Juni 2020 PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menerima salinanberkas laporan / pengaduan yang diajukan Pelapor terhadapPENGGUGAT selaku Terlapor.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag
Tanggal 2 Agustus 2017 — Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo
2248 — 1870
  • perubahan tersebut didasari nilainilai fisiologis dan sosiologismakanya mungkin hari ini Undangundang dilarang, besok hari sudahdirubah itu juga terbukti dalam pasal1 ayat 2 kalau misal ada perubahanmaka yang lebih diutamakan adalah yang menguntungkan terdakwa;e Bahwa hukum itu berkaitan dengan fungsi atau kebijakan politik ia terbagidalam kebijakan ada kebijakan politik ada kaitan dengan unsurkesejahteraan masyarakat dan kapasitas ini tentunya yang diutamakanantara masyarakat mana unsur pertama dengan perlindugan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-04-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 30 September 2015 — 1. MANUSUN RAJAGUGUK, 2. DONALD MANGATAS TOGATOROP, 3. OMRAD NAINGGOLAN LUMBAN TUNGKUP,S.H., 4. JHON RICARDO; MELAWAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
141 — 74
  • Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan KeduaUUD 1945: Perlindugan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak azasimanusia adalah tanggungjawab Negara, terutamapemerintah. Bahwa hal tersebut di atas menjadi dasar bagi adanya hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai penyelenggaraNegara RI yang disebut oleh J.J.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat : 1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113 ; 2. SHANDRA PRATIWI, dkk. Tergugat : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA ; 2. GUBERNUR DKI JAKARTA
441 — 303
  • Kemudian, terhadap perlindugan hukum melaluitindakan alternatif ini, harus mengacu kepada apakah sebelum mengambilkebijakan sudah dilakukan mitigasi resiko apa belum? Misalnya mitigasiresiko sudah dilakukan maka seseorang yang seharusnya diterimakemudian menjadi tidak diterima ini harus dimaklumi karena factorprestasi.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PNBjm.
Tanggal 31 Mei 2016 —
33 — 6
  • TIARABahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untuk membuatproposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan ke Kementerian KelautanPusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02 yaitu proposal ProgramPengawasan dan Perlindugan Sumber daya Perikanan KegiatanPengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan DanaAPBN Tahun 2013, dimana ada beberapa prasarana yang diajukan dalamproposal tersebut antara lain : a.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 11 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PNBjm
Tanggal 31 Mei 2016 — USUP, S.Pt alias YUSUF Bin ISERA
31 — 9
  • TIARABahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untuk membuatproposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan ke Kementerian KelautanPusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02 yaitu proposal ProgramPengawasan dan Perlindugan Sumber daya Perikanan KegiatanPengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan DanaAPBN Tahun 2013, dimana ada beberapa prasarana yang diajukan dalamproposal tersebut antara lain : a.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 31 Mei 2016 —
26 — 8
  • TIARA Bahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untukmembuat proposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan keKementerian Kelautan Pusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02yaitu proposal Program Pengawasan dan Perlindugan Sumber dayaPerikanan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PemanfaatanSumberdaya Perikanan Dana APBN Tahun 2013, dimana adabeberapa prasarana yang diajukan dalam proposal tersebut antara lainPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.48 dari.151 Pengadaan Speed Boat Rawa
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
337 — 392
  • Asas Keterbukaan, yakni Tergugat menetapkan keputusanyang menjadi Objek Sengketa aquo tidak menyembunyikannya,akan tetapi tetaop membuka atau memberi akses terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindugan atas hak asasi pribadi, golongan,dan rahasi Negara dengan melalui Dewan pengupahan KotaBatam dalam menentukan sector Unggulan berdasarkanklasifikasi bangun lapangan usaha Indonesia (KBLI
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 10 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 31 Mei 2016 — Ir. SUHAIMI Bin H. HERMAN.
69 — 11
  • TIARA Bahwa benar, terdakwa Ir.Suhaimi memerintahkan saksi untukmembuat proposal pengajuan speedboat rawa yang ditujukan keKementerian Kelautan Pusat di Jakarta sebagaimana BB No. 02yaitu proposal Program Pengawasan dan Perlindugan Sumber dayaPerikanan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PemanfaatanSumberdaya Perikanan Dana APBN Tahun 2013, dimana adabeberapa prasarana yang diajukan dalam proposal tersebut antara lainPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.48 dari.151 Pengadaan Speed Boat Rawa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
979 — 1753
  • Bahwa kenyataannya sampai Persidangan perkara ini dilangsungkanternyata banyak pihak terkait Perlindungan Anak Indonesia baik Nasionalmaupun Internasional dan juga masyarakat tetap saja menghubungiPenggugat dalam setiap kali terjadi permasalahan yang berhubungandengan perlindugan anak di Indonesia, sehingga membuktikan betapabanyak pihak tersebut merasa keberadaan Penggugat di KPAI sangatpenting dan tidak tergantikan dalam Pandemi Covid 19 ini dan segudangpermasalahan perlindungan anak yang terjadi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
121 — 30
  • Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kab. Pulau Morotai.Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa menjabat Plt. KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kepala BPMD Kab. PulauMorotai adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai.Bahwa Dasar pengangkatan Heni Lorwens juga ada Surat KeputusanKepala BPMD Kab.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
119 — 38
  • Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, PemerintahanDesa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kab. PulauMorotai.Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2013 saksi menjabat Plt. KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala BPMD Kab. PulauMorotai adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai.Bahwa Dasar pengangkatan Heni Lorwens juga ada Surat KeputusanKepala BPMD Kab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
1.TOMMY ARDIANSYAH,S.Kom., MM Bin SYAIFUL UTAMA
2.AFGHANIS,ST., M.Si Bin DALIL WARIS
118 — 12
  • 1 (satu) bundel foto copy kronologis unit timbangan jembatan elektronik tanda tera sah tahun 2017 berupa angka 17
  • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktorat jendral perlindugan konsumen dan tertib niaga No : 109/PKTN/SD/9/2016 perihal cap tanda tera.
  • 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Sumatera Selatan No : 188.341/2946/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan perda nomor 3 tahun 2012.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
HARI IRAWANSYAH,ST.,MM Bin AHMAD SAHRULSYAH
172 — 13
  • 1 (satu) bundel foto copy kronologis unit timbangan jembatan elektronik tanda tera sah tahun 2017 berupa angka 17
  • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktorat jendral perlindugan konsumen dan tertib niaga No : 109/PKTN/SD/9/2016 perihal cap tanda tera.
  • 1 (satu) lembar foto copy surat Gubernur Sumatera Selatan No : 188.341/2946/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan perda nomor 3 tahun 2012.