Ditemukan 182 data
Terbanding/Tergugat I : HAERUDDIN
Terbanding/Tergugat II : DAIYA BINTI SETTABE
Terbanding/Tergugat III : JAFAR
Terbanding/Tergugat IV : WAKINA
Terbanding/Tergugat V : SYAMSIAH
Terbanding/Tergugat VI : HJ. LAJANG
44 — 20
dibuktikan dalam register perkaraNo.16/PdtG/1988/PN.Pkj. antara Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi Il melawan orang tua Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi, Fakta sebenarnya tanah obyek terperkara tersebutberdasarkan Persil No.83 D.II Kohir 302 C.1 Seluas 1,20 Ha. adalahmilik Pattola bin Settabe dan Penggugat Rekonvensi/ TergugatKonvensi II, Dan terbukti pula permohonan pendaftaran tanahterperkara aquo yang diajukan olen Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi tersebut, mengakibatkan tumpang tindis
Yuliona Mariza, DKK
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
294 — 135
terdapatbangunan 4 (empat) ruko, dengan gambaran sebagai berikut:Gambar 1 SHM. 245os a Halaman 44 dari 48 HalamanPutusan Perkara Nomor 50/G/2019/PTUN.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, makapenerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah Cacat hukumadministratif karena dalam penerbitannya telah terjadi tumpang tindis
Terbanding/Tergugat I : LA ILA
Terbanding/Tergugat II : HASANI TEE
Terbanding/Tergugat III : ALWI
Terbanding/Tergugat IV : LA GISI
Terbanding/Tergugat V : HARDIN SULE
Terbanding/Tergugat VI : FITRIANI BASAN
Terbanding/Tergugat VII : LA AJIM
Terbanding/Tergugat VIII : LA ONI
Terbanding/Tergugat IX : IRWAN
Terbanding/Tergugat X : NURSIAH MALAIJI
Terbanding/Tergugat XI : RAMLI KARIM
Terbanding/Tergugat XII : RUMANSA
Terbanding/Tergugat XIII : BUPATI BUTON TENGAH
Terbanding/Tergugat XIV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH
178 — 35
sertifikat Hak Milik atas namaTergugat Ill sampai dengan XII adalah tidak benar, hal ini diakui olehHalaman 32 dari 52halaman Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT KDITegrugat XIV pernah melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milikatas nama Pemohon dilokasi tanah objek sengketa, akan tetapi dalamperjalanannya dengan tidak ada keberatan dari pihak lain oleh TergugatXIV setelah mengadakan penelitian ternyata jika diterbitkan SertifikatHak MilikSertifikat Hak Milik dilokasi tersebut, maka akan terjadiTumpang tindis
59 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;a> . Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Bahwa Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu menyebutkan:Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),Kepala Kantor Pertanahan wajib melimpahkan kewenanganHalaman 39 dari 47 halaman.
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
177 — 132
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
pengukuran pengembalian batas sesuai denganCard (SHM No.97 / Nania / 2008) milik Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 tentang Berita AcaraPengukuran Pengembalian batas bidang tanah Nomor:41/BA/IX/2019tanggal 30 Juli 2019 yang dilakukan oleh Pertanahan terhadap hak milikPenggugat ternyata terdapat perbedaan antara luas penguasaan yangdilapangan yaitu 352 M2 sedangkan terdapat selisin dari berita acarahanya seluas 1.16M yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Ilsehingga terjadi tumpah tindis
99 — 46
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.
74 — 38
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministrative. ; 15.3. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang berisitentang pembatalan Sertipikat HGB No.800/KebonHalaman 57 dari 246 Halaman Putusan No. 44/G/2008/PTUNJKT.Sirih dan Sertipikat HGB No. 840/Kebon Sirihditerbitkan atas dasar adanya Permohonan daripihak yang berkepentingan (I.C.
H. A. HAMID
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
51 — 55
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
194 — 139
Terdapat tumpang tindis hak atastanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. Kesalahanlainnya yang bersifat hukun administratif.Paragraf 1 Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad HukumAdministratif Yang Diterbitkan Karena PemohonanPasal 108 (1) Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukansecara tertulis. (2) Permohonan pembatalan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat: 1. Keterangan mengenai pemohon:a.
64 — 29
Pengelolaan; Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah NegaraDan Hak Pengelolaan, pada pasal 107 berbunyi sebagai berikut (kami kutip): Pasal 107 Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)adalah: a Kesalahan prosedur;b Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c Kesalahan subjek hak;d Kesalahan objek hak:e Kesalahan jenis hak; f Kesalahan perhitungan luas; g Terdapat tumpang tindis
H. MARSUKI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
Bonto Dg Mile Bin Tibu
286 — 113
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 106(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.Pasal 107Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah:Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak;Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindis
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SARAFUDIN KELDERAK alias SARAF
99 — 65
Hekter tindis 1 bh 283,400. 283,400. Belanja Benda Pos Materai 6000 100 lr 10,000. 100.000. Belanja Perjalanan Dinas KPNA, PerangkatNegeri dan BPN ke Bula roe see 3 org x 5 keg xX Po 15 OT 1,000.000. 15,000.000. Biaya vang harian 3 org x 5 hr x 5 keg 750H 150,000. 11,250,000. ava uang Penginapan 3 org x 5 hr x 5 75 OH 150,000. 11,250.000. Belanja Penggandaan Biaya foto copy 500 lbr 500. 250,000. Biaya pembuatan laporan dan penjilitan 10 Rangkap 50,000. 500,000.
Hekter tindis 1bh 283,400. 283,400. Belanja Benda Pos Materai 6000 100 lbr 10,000. 100.000. Belanja Perjalanan Dinas KPNA, PerangkatNegeri dan BPN ke Bula Biaya transport 3 org x 5 keg x Po 15 OT 1,000.000. 15,000.000.1,000.000. Biaya uang harian 3 org x 5 hr x 5 keg 75 OH 150,000. 11,250.000. Biaya uang Penginapan 3orgx 5hrx5 750H 150,000. 11,250.000.keg Belanja Penggandaan Biaya foto copy 500 lbr 500. 250,000. Biaya pembuatan laporan dan penjilitan 10 Rangkap 50,000. 500,000.
berikut:Kegiatan Dana Desa:URAIAN VOLUME = HARGASATUAN (Ro) = JUMLAH (f/)Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. jHalaman 162 dari 267 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN AMB Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas Hvs Folio 70 Gram (F4) 5 rim Balpoint Faster CX C600 20 bh Balpoint Pilot BTTP 10 bh Tinta Print color merk data print 5bh Tinta Print Black merk data print 5bh Buku Besar merk MIRAGE 17 bh Kertas Jilid Transparan Jilid Depan 2rim Kertas uilid Lapisan Belakang 2rim Hekter tindis
114 — 16
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;Data yuridish atau data fisik tidak benar; atauh. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratis.DASAR HUKUM PENGGUGAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH OBJEK PERKARAAQUO PENINGGALAN MILIKALMARHUM H.K SUMARMAN AYAH KANDUNG PENGGUGAT34.
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
69 — 17
Mathius Mentik dimandatkan kepadaHerman Ajang pada sekitar tahun 2011 seluas kurang lebih ( +)158, 4 hektar dari 72 (Tujuh Puluh Dua) orang anggotaKelompok Tani PUDJA lama dan melakukan pembelian(pembebasan) tanah/ lahan dari 16 (enam belas) orang dariKelompok Tani DASAQ DKK, yang manatanah/lahandimaksud samasama terletak/berada (tumpang tindis) didalamlokasi Kelompok Tani PUDJA.
113 — 109
Terdapat Tumpang Tindis Hak Atas Tanah; H. Data Yuridis Atau Data Fisik Tidak Benar ;Atau . Kesalahan Lainnya Yang Bersifat Hukum Administratif ; dan TERGUGAT telah melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikKhususnya asas kecermatan, Karena itulah dalil PENGGUGAT dan PARATERGUGAT dalam perkara ini oleh majelis hakim yang memeriksa danHal 57 dari 161 Hal. Putusan No. 24/G/2016/PTUN.
46 — 33
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.
127 — 51
79 halaman, Putusan No. 13/G/2016/PTUNSRGyang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpapermohonan.2) Permohonan Pembatalan Hak dapat diajukan langsung kepada meniriatau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan(kabupaten/Kota)Pasal 107Cacad Hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)g.h.adalah ;Kesalahan prosedur;Kesalahan Penerapan peraturan perundanganundangan;Kesalahan Subjek hak;Kesalahan Jenis hak;Kesalahan Perhitungan luas;Terdapat tumpang tindis
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
64 — 34
Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
273 — 256
administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan yang menyatakan :Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) adalah :Kesalahan prosedur ;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan ;Kesalahan subjek hak ;Kesalahan objek hak ;Kesalahan jenis hak ;Kesalahan perhitungan luas ;Terdapat tumpang tindis