yang terletak di Jalan Mardani Gg S, RT 002 RW 05, Nomor 2,kelurahan Johar Baru kecamatan Johar baru Jakarta Pusat (Bukti P.4/ SertifikatHak Milik Nomor 508), tanah wakaf tersebut dahulu dikelola oleh paraPenggugat, sekarang dikuasai dan dikelola oleh para Tergugat yang mengatasnamakan ahli waris dari Wakif;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartaterlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara para Penggugatdengan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan

Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf (mauquf bihi), d. krarWakaf (Sighat), e. Peruntukan harta benda wakaf (Mauquf alaihi), f. Jangkawaktu wakaf, dan Pasal 9 menyatakan, bahwa Nazhir meliputi: a.Perseorangan, b. Organisasi atau c. Badan Hukum;Him. 6 dari 11 him. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JK2.

Bukti P.7 dan P.8 berisi Surat pernyataan/dukungan Ahli Waris H.Djenong(Wakif) bernama H. Kamal Yusuf dan Saefullah menunjuk Pimpinan WilayahPERSIS DKI Jakarta (H. Suwardi Sulaiman) sebagai Nazhir masjid AlHusaini(Bukti P.7 dan P.8) Fotokopi ada aslinya), akan tetapi oleh karenapemanfaatan obyek wakaf tidak sesuai dengan tujuan Wakif H. Djenong(kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannyaHim. 8 dari 11 hlm. Put.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Dahri bin Rochmat ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Wakif Maslikhah binti Muhamad Yunus ) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;

4.

untukpembangunan SMP Muhammadiyah Kab.Kerinci, setelah SMP Muhammadiyahyang dibangun terbakar, diatas tanah eks bangunan SMP Muhammadiyahtersebut pada tahun 1975 dibangun Ruko oleh H.Saharuddin NurutTerbanding/Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 1 Juli 1975 denganperjanjian Ruko akan dibagi dua dan pada tanggal 18 Januari 2018 Rukotersebut terbakar, H.Saharuddin Nurut Terbanding Penggugat, bermaksudmensertifikatkan tanah eks bangunan Ruko bahagiannya atas namanya, pihakahli waris H.Rusmin (wakif

Pasalpasal tersebut mengatur :Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf ; fungsi wakaf ; subjek hukum yang dapatmewakafkan harta bendanya ; syarat benda wakaf ; prosedur mewakafkan ;syaratsyarat nadzir ; kewajiban dan hak hak nadzir ; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

Para Pembanding/para Tergugatmenyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah hak milikMuhammadiyah yang berasal dari tanah milik H.Rusmin (Wakif) orang tuatergugat Ill pada tahun 1932 diwakafkan kepada Muhammadiyah Kab.Kerinci(Nazir) untuk pembangunan sekolah SMP, diatas tanah tersebutdibangunlah sekolah SMP Muhammadiyah, kemudian sekolah tersebutHal 20 dari hal 23 Put Perkara No. 94/PDT/2018/PT JMBterbakar, berdasarkan perjanjian tanggal 1 Juli 1975, diatas tanah bekasbangunan SMP

Muhammadiyah yang terbakar itu dibangun Ruko olehH.Saharuddin Nurut Terbanding/Penggugat, dengan perjanjian Ruko akandibagi dua dan pada tanggal 18 Januari 2018 Ruko tersebut terbakar,H.Saharuddin Nurut Terbanding Penggugat, dengan perjanjian akan dibagi duaantara Muhammadiyah dengan yang membangun, berdasarkan perjanjian iniH.Saharuddin Nurut atau Terbanding/ Penggugat bermaksud mendaftarkantanah eks bangunan Ruko miliknya keatas namanya, pihak ahliwaris Wakif danMuhammadiyah (Para Pembanding/Para

saksi pernah menandatanganisurat keterangan tanah tanggal 2 Juni tahun 1991 (bukti T.2) yang isinyamenerangkan bahwa tanah milik H.Rusmin diwakafkan kepada MuhammadiyahDaerah Kabupaten Kerinci pada tahun 1932 untuk keperluan Agama ISLAM(sekolah dan sebagainya), dihubungkan dengan keterangan saksi saksi lainnya,yakni saksi dari para Pembanding/para Tergugat yaitu saksi Tanzardi Taher dansaksi Tahnan Hadi yang menerangkan bahwa objek perkara berasal dari tanahwakaf yang diwakafkan oleh H.Rusmin (Wakif

Wakif bin Kasse Dg. Mallewab. Jumarni binti Kasse Dg. Mallewa5. Bahwa Pemohon dan Pemohon II pernikahnnya tidak pernah terdaftar padaKantor Urusan Agama setempat.6. Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbatnikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka Pemohon dan Pemohon Ilmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq.

Wakif bin Kasse Dg. Mallewab. Jumarni binti Kasse Dg. MallewaBahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Pemohon Iltidak pernah bercerai;Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidakpernah keluar dari agama Islam (murtad);Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak mempunyai isteri lain selainPemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untukmendapatkan buku nikah..

Wakif bin Kasse Dg. Mallewab. Jumarni binti Kasse Dg.

Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta Ikrar WakafNo. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai: seceneenenneaeeae=== PENGGUGAT I;2.

Widodo selaku Wakif terdaftardalam Akta Ikrar Wakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991dan SHM No. 1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamatdi Jalan Cokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; SelanjutnyaCISECDUt SCDAGAl =nnn= 222 nan nnn enn an anne ene nnn an PENGGUGAT II;Hal 1 Putusan No.152/B/2020/PT.TUN.SBY3. HALIMAH RODIYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Tinggal Jalan Cokroaminoto No. 267 Br.

Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta IkrarWakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebutSCDAQAI nnnn naan nnn non nen nnn nnn enn nee nne nee ene === ~PENGGUGAT III;4. HARTADuJI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggaldi Br. Tegeh Gg.

Wakif tidak bolehHal 5 dari 38 hal Putusan 590/Pdt.G/2011/PAJPmelakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuanpemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baikdengan tukaran (tukar menukar) atau tidak.

Jika wakif wafat, harta yangdiwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya;Kemudian Imam xxxxxx mengatakan : Menjual dan mengganti barang wakaf,dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusussekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, meski terdapat seribu satumacam alasan untuk itu.

AlMurtadhoyang diwakilixxxxxx selaku wakif kepada xxxxxx selaku nadzir;Bahwa KUA mempunyai kewenangan menangani ikrar wakaf, dan tanaha quo merupakan harta wakaf dimana Akta Ikrar Wakafnya terbit padatahun 1999;Bahwa sertifikat dan akta wakafnya yang sudah terbit adalah yangyayasan masjid jami Almurtadho, sedangkan yang yayasanpemakaman belum tersebit suratnya;3.

(juga bukan keturunan Wakif) maupun Nadzir;= Bahwa tanah a quo berasal dari tanah Eigendom 15547 merupakanharta wakaf, milik Yayasan Jami AlMurtadho;= Bahwa telah terjadi ikrar wakaf di hadapan Kepala KUA KecamatanSenen pada tanggal 999999 dengan obyek termasuk tanah a quo,yang diserahkan oleh xxxxxx selaku Wakif (keturunan dari xxxxxx)kepada xxxxxx selaku nadzir;= Bahwa sebagian para ahli waris merasa keberatan atas adanyakantor Kelurahan tersebut berdiri diatas tanah wakaf;Hal 37 dari 38 hal Putusan

AlMurtadho) selaku Wakif kepada xxxxxxselaku Nadzir;Menimbang,berdasarkan faktahukum (rechteleijke gronden) tersebut di atasMajelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan hukum bahwa berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 1977 H.Achmad Fahmi selaku Nadzir yang mempunyai kewajiban mengurus danmengawasi harta wakaf, termasuk seandainya terjadi sengketa hukum H. AchmadFahmi yang mempunyai kewenangan bertindak hukum di depan persidangan,bukan H.

/PA.Dpkperuntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuksarana dan kegiatan pendidikan.Adapun Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara Tegasmenyebutkan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan para Wakif i.c.

NAMAsebagaimana bukti T18 dan T19).Bukti T22: Surat Pernyataan Wakif TERGUGAT tanggal 10 September 2012.(Membuktikan bahwa wakaf benar telah terjadi dilakukan oleh dua wakif ataslokasi tanah dimana SIT.

Tentunya Pasal 3 a quo yang menekankan pada kataIkrar (tidak menyebut AIW) adalah ditujukan guna mencegah terjadinyakebohongan atau berubahnya niat wakif pasca ikrar wakaf, yang tentunyaakan menimbulkan masalah hukum tersendiri jika suatu waktu ditemukanadanya wakif yang beritkad tidak baik terhadap wakafnya itu sendiri karenaberbagai alasan yang bertentangan syariat Islam, termasuk dan tidakterbatas pada masalah menghambat proses penyelesaian administrasiperwakafannya.

Pasal 19 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara tegasmenyebutkan bahwa Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataukuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta bendawakaf kepada PPAIW?.

Bahwa terhadap putusan aquo yang telah dikuatkan dalam tingkat Banding pihak Penggugat tidakmenyatakan kasasi ;Bahwa benar ikrar wakaf yang telah diucapkan para wakif i.c.

HASAN MUHAMAD, MUKRI MIAN dan BASRIJOHAR sebagai pemegang hak selaku WAKIF atas Sertifikat WAKAF No.297dan Sertifikat WAKAF No. 298 dalam kapasitas sebagai NADHIR atas Wakafsebagaimana dimaksud dan tersebut AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAFNo : W8/N/8/156 Tahun 1992 yang menjadi dasar diterbitkanya SertifikatWAKAF No.297 dan Sertifikat WAKAF No. 298 tersebut;2.

(enam ribu empat puluh lima meter persegi) adalah untukkeperluan administrasi proses permohonan penerbitan Sertifikat Wakafberdasarkan luas tanah yang dimohonkan;Bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentangWAKAF menyatakan : Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabiladimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktiu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.6. Bahwa nama K.H.

HASANMUHAMAD, MUKRI HASAN dan NASAN BASRI selaku Wakif berdasarkanSertifikat WAKAF No. 297 yang dibuat dan dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 September 1993;Hal 18 dari 42 Hal. Putusan No. 43/PDT/2017/PT.BTN.4. Bahwa bidang tanah dengan bukti hak Sertifikat WAKAF No.297sebagaimana dimaksud adalah bidang tanah yang berasal dari konversitanah milik adat C.636, Persil.72 D.Il dengan luas awal adalah 2.430 M?.

Bahwa adanya perselisihan kenadziran obyek tanah wakaf tersebut,apakah dikelola oleh nadzir perseorangan atau badan hukum/organisasiMuhammadiyah, yang didasarkan pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,dari wakif Kau Magia yang dikrarkan oleh ahli warisnya Sude Kau;2. Bahwa apakah obyek wakaf tersebut telah menjadi milik/aset organisasiMuhammadiyah;3.

mengetahui, padahal sesuai dengan keterangannyapada Berita Acara Sidang (hal. 157 s.d. 163) bahwa saksi II tersebut adalahKepala Kantor Uurusan Agama Limboto priode 19891990, yang mengenalselurun Para Pihak, mengetahui tentang tanah wakaf dan pemiliknya sertamengetahui proses pencatatan administrasi objek tanah wakaf tersebut, dan iaadalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada waktu itu, bahkan pada BeritaAcara Sidang hal. 162 tersebut dijelaskan bahwa dari Blangko WD yang diisioleh Ahli Waris Wakif

dapat disimpulkan bahwa Sude Kau sebagai ahli warisdari Kau Magia yang bertindak sebagai Wakif mewakafkan kepada OrganisasiMuhammadiyyah ranting Hutuo dengan Nazhir Pengurus OrganisasiMuhammadiyyah ranting Hutuo yaitu Ketua Narfis Rahim, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi II tersebut adalah orang yangtidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg.

Bahwa pada tahun 1990 untuk menindak lanjuti amal wakaf darialmarhum Kau Magia dan mengamankan aset wakaf Muhamadiyah, ahlliwaris dari wakif yaitu almarhum Sude Kau mendaftarkan objek wakaftersebut sesuai dengan blanko formulir W.D tertanggal 09 Juli 1990 denganKetua Nazir Narfis Rahim yang saat itu menjabat sebagai Ketua rantingHal. 10 dari 14 Hal.

Dalam setiap ~=38melaksanakan tugas pelayanantersebut/penerbitan akta wakaf kami senantiasa melakukan langkah langkahsebagai berikut: Pertama: Masyarakat baik pihak wakif, nadzir maupun parasaksi terlebin dahulu dimohon agar melengkapi data berupa identitas diriberupa foto copy KTP, dan bukti kepemilikan harta yang hendak diwakafkanserta surat keterangan wakaf dari pemerintah Desa setempat.

berkas dinyatakan lengkap kemudian oleh staf kami diketik untukdituangkan ke berkas akta wakaf, jika sudah lengkap baru kemudian diketahuidan ditandatangani oleh kami atas nama PPAIMW dan kemudian akta yangrangkap tiga tersebut kemudian didistribusikan sebagaimanan peraturanperundang undangan yang berlakuPak Hakim yang muliaSetelah beberapa waktu kemudian muncul surat dari saudara lukmanmastur yang ditujukan kepada kami tertanggal 12 April 2016 yang padaprinsipnya berisi agar akta wakaf atas nama wakif

Dalam setiap melaksanakan tugaspelayanan tersebut/penerbitan akta wakaf kami senantiasa melakukan langkahHalaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Padt.G/2016/PN.Idmlangkah sebagai berikut: Pertama: Masyarakat baik pihak wakif, nadzir maupunpara saksi terlebih dahulu dimohon agar melengkapi data berupa identitas diriberupa foto copy KTP, dan bukti kepemilikan harta yang hendak diwakafkanserta surat keterangan wakaf dari pemerintah Desa setempat.

Kedua: Setelahberkas berkas dinyatakan lengkap kemudian oleh staf kami diketik untukdituangkan ke berkas akta wakaf, jika sudah lengkap baru kemudian diketahuidan ditandatangani oleh kami atas nama PPAIMW dan kemudian akta yangrangkap tiga tersebut kemudian didistribusikan sebagaimanan peraturanperundang undangan yang berlaku;Setelah beberapa waktu kemudian muncul surat dari saudara lukmanmastur yang ditujukan kepada kami tertanggal 12 April 2016 yang padaprinsipnya berisi agar akta wakaf atas nama wakif

Ekonomi Syariah;Hal 9 dari 15 Putusan No.60/PDT/2020/PT JMBHuruf e yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukumseseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyauntuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluanibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wewenang PeradilanAgama dalam masalah perwakapan tanah ini, meliputi masalahmasalah:a. Wakaf, Wakif, Ikrar, Nadzir dan Saksi.

Kewenangan dibidang ini menyangkutsah tidaknya perebuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yangdiwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir;Di dalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh factor yang mendorongseseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarikkembali tanah (harta) yang telah diwakafkan baik oleh wakif atau oleh abhlliwarisnya. Faktor pendorongnya antara lain:1. Makin langkanya tanah;2. Makin tingginya harga;3. Menipisnya kesadaran beragama;4.

Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar dari hartanya , sehinggadengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki danmenjadi terlantar kehidupannya, akibatnya tidak mustahil dijumpai ahliwaris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya dan tidakmau menyerahkan tanah wakaf kepada Nadzir atau sama sekali tidakmelaporkan;5. Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakapkarena tidak diberitahu oleh orang tuanya .b.

Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.

Bahwa jelas TERGUGAT selaku Wakif adalah orang yang mewakilisekelompok orang, bukan mewakili Masyarakat Desa Burbiah,karena tidak ada dalil mewakili/atas nama masyarakat Desa Burbiahdidalam dokumendokumen wakaf tersebut, dimana TERGUGATsecara sadar telah mewakafkan Tanah perkarangan untuk lokasiMenasah Sirajuddin Puset, yang kemudian atas kesepakatanbersama masyarakat di ganti namanya menjadi Sirajul Huda;c.

Bahwa cukup jelas dan beralasan berdasarkan fakta fakta,TERGUGAT merupakan Wakif dan bahkan juga sebagai Nadzir atastanah sengekta Aguo yang kemudian dalam gugatan ini PARAPENGGUGAT mengklaim sebagai Tanah milik Masyarakat DesaBurbiah, padahal pemanfaatan Tanah sengketa A quo tersebut diperuntukan untuk keperluan; Lokasi Menasah Sirajuddin Puset.sementara PARA PENGGUGAT merupakan panitia PembangunanMesjid Sirajul Huda Desa Burbiah;e.

Bahwa tidak cukup beralasan dalil klaim PARA PENGGUGAT yanghanya didasarkan sebagai Panitia Pembangunan Mesjid Sirajul Hudakemudian mengaku memiliki mandat dan Legal Standing mewakiliMasyarakat Desa Burbiah atas Tanah Sengketa a quo sebagai bendaharta milik masyarakat Desa Burbiah, padahal Objek Sengketa Aquoadalah benda harta Wakaf yang dalam pemeliharaan dan pengurusanmenjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku Wakif, Nadzir danPimpinan Pasantren Sirajuddin Puset sampai saat ini;f.

Pasalpasal tersebutmengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf,nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yangdapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedurmewakafkan; syaratsyarat nadzir; kKewajiban dan hakhak nadzir; pendaftaranbenda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

obyekgugatan dan halhal lain yang berkaitan dengan perkara a quo guna menentukan apakahPenggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat / Terbanding menegaskan bahwastatus atau kedudukan Penggugat adalah seseorang yang mengurus harta / benda wakaf dimanaharta / benda wakaf tersebut tidak ada yang mengurus atau nadzir wakafnya telah meninggaldunia tanpa mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding adalah ahli waris wakif

Bahwa suatu tuntutan hak harusmempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanyatuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa ;Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding bukan ahli waris wakif ataukuasanya dan bukan pula pejabat atau badan yang berwenang mengurus perwakafansebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan tentang perwakafan yang berlakuserta tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup, layak dan mempunyai dasar hukum untukmengajukan

Menyatakan sah wakaf dari Wakif (Conong dan Utih bin Tukacil) kepada Yayasan Madrasah Hidayatullah Islamiyah (MHI)/Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) Kuala Tungkal pada tanggal 24 Oktober 1983 di Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3.

Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan,tertanggal 17 September 1998 (Bukti P5);Bahwa pada tanggal 9 September 1999, Penggugat selaku Wakif dan istriPenggugat selaku Wakif Il telah membuat Ikrar Wakaf dihadapan Drs. H.Marzuki selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII terhadap tanahobjek sengketa milik Penggugat (Bukti P7).

Yang mana sesuai dengan isiAkta Ikrar Wakaf tersebut Penggugat sebagai Wakif dan Drs. H. MustafaAmar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir. Selanjutnya pada tanggal 9September 1999, telah dibuat Surat Pengesahan Nadzir, yang dibuat olehdan dihadapan Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Penggugat tidak lagi memantau dan melihat sertamemperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karenaPenggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;Bahwa menurut Imam Syafei harta yang telah diwakafkan wakif tidakmempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindahkepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanahyang disengketakan dalam perkara aquo, sehingga Penggugat tidak berhakatau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;Bahwa selain itu dalam

Penggugat tidak jelas;Bahwa dalam salah satu petitumnya Penggugat meminta untukMenyatakan lIkrar Wakaf sebagaimana Akita Ikrar Wakaf NomorWja/12/09 tahun 1999, tanggal 9 September 1999, adalah sah dimanameskipun seandainya petitum ini dikabulkan maka kepemilikan atastanah sengketa dalam perkara a quo bukan ada pada Penggugat lagikarena telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah atau jika mengacu pada pendapatImam Syafei harta yang telah diwakafkan oleh wakif

Penggugat tidak lagi memantau dan melihat sertamemperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karenaPenggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;Bahwa menurut Imam Syafei harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidakmempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindahkepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanahyang disengketakan dalam perkara a quo, sehingga Penggugat tidak berhakatau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;Bahwa selain itu

Buyung, namun siapa nazir dan kapan ijab kabul atau ikrar wakafdiucapkan Tergugat tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa syarat wakif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 28 Tahun 1977 adalah :BadanBadan hukum Indonesia dan orang atauorangorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidakterhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpapaksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya denganmemperhatikan peraturanperaturan perundang undangan yang

Sehingga dengan demikian wakif dalam APAIW yang dikeluarkanTergugat tidak memenuhi syarat untuk disahkannya telah terjadi peristiwa wakaf,karena wakif tidak jelas atau tidak diketahui (nakirah);Menimbang, bahwa syarat mauguf (benda wakaf) juga telah diatur dalamPasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1977 : Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milikyang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

Kalau dalambahasa figh klasik tanah yang diwakafkan adalah milkul mutlak (milik sempurna)si wakif. Dalam Pasal 15 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik APA harus berdasarkan SuratKeterangan tentang Tanah atau surat keterangan kepala desa tentangperwakafan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwaobjek wakaf dibeli oleh kaum muslimin dari Alm.

Sehingga unsur wakaf berupamauquf (benda wakaf) yang milkul mutlak (milik sempurna) si wakif tidak terbukti;Fakta ini dibuktikan Tergugat dengan Surat Pernyataan tertanggal 30Agustus 1997 (Bukti T.2) yang dibuat oleh 9 (sembilan) orang masyarakat yaitu:H. Muhammad llyas, H. Awaluddin Saragih, H. Abu Bakar, H. Muh. Thaib,Dahlan Siagian, Mukhtar Sinaga, Rukiyah M. Yus, H.M. Hutapea, dan AhmadDamanik.

Wakif, yaitu Tergugat (XXXXXX)(b). Nazhir, yaitu Yayasan AsySyariah Yogyakarta(c). Harta benda wakaf, yaitu tanah, masjid, dan halaman masjid.(d). Ikrar wakaf, telah dilakukan baik lisan maupun tertulis.(e). Peruntukan, yaitu Masjid Pondok Minhajus Sunnah.(f). Jangka waktu, tidak terbatas.Tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pengetahuan ataupunpersetujuan istri dalam sebuah ikrar wakaf.Halaman 23 dari 62 halamanPutusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.7.

Bahwa perbuatan hukum Wakaf terjadi pada saat Ikrar Wakaf,dimana mulai saat itu wakif telah melepaskan kepemilikan pada nazhir,sehingga saat itu pula sudah putus hubungan antara Subyek (wakif) danObyek (harta yang diwakafkan). Sehingga dengan demikian sudah tidakada hak lagi bagi wakif untuk menarik kembali Obyek Wakaf, terlebihlebihbagi Penggugat yang bukan merupakan wakif samasekali tidak ada alasanuntuk meminta pembatalan ikrar wakaf.9.

Dalam syarahnya, penulis mengatakan,"Adapun wakif maka dia tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dariwakafnya, kecuali jika wakafnya berupa masjid, Sumur, atau kuburan.Halaman 24 dari 62 halamanPutusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan wakif.10.

Wakif,b Nazhir,C Harta Benda Wakaf,d. Ikrar Wakaf,e Peruntukan,f. Jangka Waktu3. Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan yaitutanah SHM No. 3502 seluas 1.160 M2 yang terletak di Dusun Batikan DesaHalaman 28 dari 62 halamanPutusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Pabelan Kecamatan Mungkid yang sudah diwakafkan oleh Tergugat dansudah terbit Sertifikat Wakaf/SW Nomor 38 an.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wakif, Nadzir dan saksi, telahbermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode kode T3.7;6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03502, telah bermaterai cukup, kemudianditandai sebagai bukti kode bukti kode T3.8;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahanya, Tergugat 1V mengajukanbukti tertulis berupa :1.

Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM,dan Tergugat bertindak selaku Wakif sekaligusNadzir, tidak didasarkan alas (milkuttam) yang benarPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.SmgHal. 3 dari 9 halamankarenanya cacat dan batal demihukum; ccc rrr reeMenyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desaSokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidakberkekuatanhukum; +c rrr crc cc rrr rrr eee eee eee eeMenolak atau tidak

eee ee ee ote ee ee eo otDalamPerkata@ f4 seas sues eee seme eee Bee one oH Bee 8Mengabulkan gugatan para Penggugatsebagaian; untukMenyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW)Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan AktaIkrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 #=NomorW2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraanMasjid(BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya paraTergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan BendaharaBKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif

Johan Alamsyah;Yang berasal dari Pemberian Ketua Persatuan Ulama SeluruhAceh (PUSA) selaku (Wakif) kepada Ketua Yayasan PendidikanIslam Bireuen Tgk. H. Affan dan Tgk. H.

Johan Alamsyah.Yang berasal dari Pemberian Ketua Persatuan Ulama SeluruhAceh (PUSA) selaku (Wakif) kepada Ketua Yayasan PendidikanIslam Bireuen Tgk. H. Affan dan Tgk. H.

Antara Ahli Waris dari Wakif atau orang yang berkepentingandengan Nazir yang mengelola harta wakaf, dalam sengketamengenai sah tidaknya wakaf;b. Antara si Wakif dengan Nazir dalam sengketa pengelolaan hartawakaf, dimana Nazir melakukan penyimpangan hukum, baik darisegi peruntukannya atau karena pengalihan harta warta wakafkepada pihak lain;Halaman 91 dari 96 hal. Putusan No. 0190/Pdt.G/2016/MS.Birc.

Antara Nazir dan Wakif atau keluarga Wakif dalam halWakif/keluarga Wakif yang menguasai kembali harta wakaf;d. Antara masyarakat dengan Nazir, karena Nazir dalampengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baikdari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihaklain;e. Antara Para Nazir karena sengketa kewenangan Nazir, mengenaisiapa yang berhak mengelolaharta wakaf;f.