Ditemukan 1901 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
621 — 348
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
621 — 348
;
Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13,nomor model: MNGK3PA/A,SN:CKJV9WMVYM, kapasitas128 GB,berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiag)yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap424
Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.
Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.
Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)
Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
429
1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek.
Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092
Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg H.M. Basyir Idris, dkk
127 — 35
127 — 35
Jika PPKmengetahui adanya penyimpangan dan PPK punya kewenangan untukmengendalikan agar penyimpangan dihentikan namun tetap membiarkandan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban ataskewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannyasecara pidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakahtindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, sepertiperbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam prosespengadaan barang
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 7 Juni 2012 —
58 — 14
58 — 14
oleh atas nama PT Lepen.Bahwa PT Lepen pernah mengirim contoh tanda tangan dancap.Bahwa desain yang dipakai dalam proyek pemasangan IPA dikecamatan Juai adalah desain PT Lepen kencana Utama.Keterangan ahli MISPANSYAH, SH.MH Bin ABDUL MUISBahwa keahlian ahli dalam bidang hukum pidana.Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsiberdasarkan Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah :Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukumatau menerima suap
Putus : 23-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 Februari 2015 — Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E
892 — 1529 — Berkekuatan Hukum Tetap
892 — 1529 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa pertimbangan judex facti dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor: 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 6263, menyatakan :"Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap kepada Sdr.
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
173 — 99
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
173 — 99
Sebaliknyaorang yang memberi suap atau hadiah kepada penyelengara Negaradapat dikatagorikan sebagai pelaku.Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN BglBahwa warga yang terpaksa memberikan uang atau membayarsejumlah tertentu kepada Kepala Desa SUHARDIMAN atas paksaandari Kades bukanlah pelaku tetapi korban.
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31 /Pid.Sus / TPK /2012 /PN.Bdg Tanggal 10 Oktober 2012 —
84 — 110
84 — 110
lector; S3 Hukum pidana diUniversitas Hasanudin Makasar ;Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya mengenai faktanya sendiri saksitidak tahu ;yakni :83Bahwa perbuatan korupsi sebenarnya diatur berdasarkan UndangUndangPemberantasan tindak pidana Korupsi yang kita tahu ada UU No. 31 Tahun1999 dan ada UU No. 20 Tahun 2001 disini yang diatur di dalam ketentuanUndangundang tindak pidana korupsi antara lain yang sering digunakanPasal 2 ayat 1 menyangkut memperkaya diri, Pasal 3 kemudian adaketentuan mengenai suap
Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H;
676 — 830 — Berkekuatan Hukum Tetap
676 — 830 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
Syachwan Muchtar Bin Muchtar Lantara
94 — 24
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
Syachwan Muchtar Bin Muchtar Lantara
94 — 24
Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara,sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupauang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2dan Pasal 3 undangundang tindak pidana korupsi.;Menimbang, bahwa Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentangbertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsidilakukan.
Register : 10-12-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 8 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : ANTHONY LIANDO
2. Tempat lahir : Labuha
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur
296 — 501
296 — 501
Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa apa yangdidakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telahterbukti, namun perbuatan terdakwa tidak terlepas dari adanya kontribusi ParaHalaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbPetugas Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang mempengaruhi tindakanterdakwa untuk melakukan suap
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
192 — 157
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
192 — 157
No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI6.6) 1 (satu) bundel Laporan Komisi Bantuan Hukum IndonesiaNo.015a/AD/HH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Laporanakibat hukum lanjutan dari Perkara sengketa Pilkada KotaPalembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.7) 3 (tiga) lembar Surat Mahkamah Konstitusi no. 96/PAN.MK/5/2013tanggal 29 Mei 2013.8) 1 (satu) jilid berkas laporan untuk KPK tentang Dugaan Suap diMahkamah Konstitusi dalam Perkara Pilkada Kota PalembangTerkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PHPU.DXI
Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepadaTerdakwa belum dapat mencerminkan rasa keadilan ; Bahwa, pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepadaTerdakwa belum mencerminkan suatu putusan terhadap pemidanaandalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucianuang yang harus mendapatkan perhatian khusus; Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menyesali perbuatannyayang seharusnya menjadi perhatian dari Majelis Hakim; Bahwa terkait suap
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRI als ASRI, A.Md.Kom bin ALI
106 — 25
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRI als ASRI, A.Md.Kom bin ALI
106 — 25
Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara,sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupauang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2dan Pasal 3 undangundang tindak pidana korupsi.;Menimbang, bahwa Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentangbertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsidilakukan.
Register : 01-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
110 — 67
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
110 — 67
menerangkan yang menjadi target OTT ( Operasi TangkapTangan ) adalah Kepala BPN ( Almarhum Richard F Nussy ),Bahwa, Saksi menerangkan 1 (satu) Sampai 2 (dua) minggu sebelumpelaksanaan OTT, sudah dilakukan rapatrapat untuk tujuan OTT, tetapi Saksitidak pernah dilibatkan untuk masalahmasalah teknis OTT,Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada transaksi yangtertangkap basah sehingga saksi tidak tahu siapa yang memberi uang danSiapa yang menerima uang, Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pungli (Suap
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013 Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangNasabah Penyimpan dan Simpanan dari Sriyati (baca Pasal 47UndangUndang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)tindakan telepon tersebut dilakukan pada hari libur kantor/Sabtu,dalam hal ini perlu kKesadaran dan kewarasan penegak hukumyang sarjana hukumnya benar diperoleh dari perguruan tinggiyang benar untuk memilahmilah dan menilai suatu peristiwahukum secara ilmiah, jangan sampai kita para penegak hukum ini(maaf) hanya sebagai pemuas nafsu dari para premanisme dankejahatan demi uang suap
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
227 — 121
227 — 121
juta rupiah)subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.Bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan6.Saksi BENNY JOESOEF di bawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa pada saat persidanganperkara Bansos di Pengadilan Negeri Bandung dan saksimerupakan salah satu anggota Tim Penasihat Hukum ketujuhTerdakwa perkara Bansos;Bahwa , sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada keterkaitan dengan perkara suap
Patut diduga( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili ) ;Menimbang , bahwa katakata padahal diketahui ataupatut diduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang , bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahamibahwa ada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupahadiah atau janji, yang satu
Kalausudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagiterhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh379karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalahpemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkaradiputuskan.e Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkarayang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
126 — 60
126 — 60
terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Programdan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan GerbangPemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentulainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara dianggappemberian suap
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg Tanggal 7 Maret 2014 — ⢠PIDANA KORUPSI
- ANTONIUS HUTAURUK, SH
149 — 23
149 — 23
Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Tim Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 24 Februari 2014 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan segala macam upaya agar PT.Mayindo dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan danpelaksanaan pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis TahunAnggaran 2011 di Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika KotaTangerang Selatan;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suap
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — SUFFREE ULTAVIA SUDESSY,A.Md bin SUHAIMI
104 — 17
104 — 17
Misalnya tidak melakukanpenahanan karena menerima suap; Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya denganmaksud yang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehathukumnya; Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki Kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
416 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
416 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyimpangan merupakan definisiyang dipakai sebagai payung dari berbagai macam whitecollar crime, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi,pencucian uang, penghindaran pajak, serta fraudulentstatements. Pemeriksaan investigatif merupakanpemeriksaan lanjutan dari auditing, auditing yang lebihkhusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapanpenyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakanHal. 114 dari 155 hal. Put.
Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Srg Tanggal 9 Agustus 2018 — RAHMAT Bin SAENUN
66 — 32
66 — 32
Pada Perkap 8/2009, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telahditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:a) penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang dan tidakberdasarkan hukum;b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalamkejahatan;c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orangorang yangdisangka terlibat dalam kejahatan;d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkanmartabat manusia;e) korupsi dan menerima suap;
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 75
116 — 75
Jika termasuk dalam pidana maka disanaada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan.Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yangdimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.