Ditemukan 1903 data
Urut Berdasarkan
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg ENDANG APANDI, S.Sos
74 — 10
74 — 10
Jika PPK mengetahui adanya penyimpangan dan PPKpunya kewenangan untuk mengendalikan agar penyimpangan dihentikannamun tetap membiarkan dan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintaipertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannya secarapidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakah tindakanyang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, seperti perbuatan fiktif,rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam proses pengadaan barang
Register : 07-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
249 — 85
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
249 — 85
Pemberian atau penerimaan secara tidak langsung inilahyang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimana putusanMahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang antaralain menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak PidanaKorupsi cq menerima hadiah walaupun anggapannya uang yang ia terimadalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barangbarang itu bukan Terdakwa, melainkan istri dan/atau anakanak Terdakwa;Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 31 Januari 2019 — Yakub, Dkk >< PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING dan PT. RUPALOAN
151 — 66
151 — 66
terdapat beberapa jenis pekerja yang bukan masuk corebisnis atau penujang antara lain ; Prep & Sched, Order(Vendor/Supp/CKD), Receiving, Part Supply;Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat berdasarkanpemborongan pekerjaan dari Tergugat kepada Tergugat II merupakanpekerjaan penunjang atau bukan pekerja utama;Bahwa berdasarkan alur proses produksi di perusahaan Tergugat ,pekerjan yang diserahkan kepada Tergugat Il untuk dikerjakan olehPara Penggugat adalah jenis pekerjaan berupa Order(vendor/suap
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
108 — 64
108 — 64
Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
78 — 17
78 — 17
Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyaiwewenang tersebut; Seseorang memiliki kKewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 23 Juli 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA.
55 — 19
55 — 19
Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor:46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap
Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS Tanggal 10 September 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
241 — 180
241 — 180
No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSsekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,(sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yangmelebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung danberlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung,dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
179 — 178
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
179 — 178
No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby Terdakwa merasa menyesal; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa tidak menikmati uang hasil dari suap.
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER
2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
159 — 92
159 — 92
Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan,baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (ini diaturdalam Pasal 3).Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah Suap (ini diatur dalam Pasal 5,6 ), Perbuatan curang, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (inidiatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan menggelapkan,memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan: Uang, barang, Akta,Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan olehPegawai negeri
hukum niat saja tidak cukup untuk menjadi dasar adanya perbuatanmelawan hukum;Bahwa unsur kerugian keuangan negara berkaitan dengan undangundang Tipikoradalah kekurangan atau hilangnya keuangan negara yang bisa dihitung oleh ahli,dimana nilainya nyata dan pasti jumlahnya.Bahwa tidak semua kerugian keuangan negara dianggap korupsi;157Bahwa kontrak itu adalah hubungan kontraktual, merupakan proses keperdataan,jadi baru merupakan domain hukum pidana kalau kesepakatan/hubungan kontraktimbul karena suap
Register : 23-02-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 12 Juni 2012 — TAOPAN ET, SP
60 — 32
60 — 32
Tambun Bungai RT.001, Kec.Selat, Kab.Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Palangka Raya, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana sejenis yaitu menerima gratifikasi berupa uang,dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan
Putus : 23-11-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/PID.SUS/2015 Tanggal 23 Nopember 2015 — W I D O D O
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 25 K/Pid.Sus/2015preventif bagi orang lain yang akan cobacoba melakukan tindak pidanakorupsi ;Bahwa praktikpraktik korupsi, kolusi di Tanah Air telah merambahhampir pada seluruh sektor kegiatan dan saat ini sedang menarik perhatiankhususnya pada Sektor MIGAS, dalam kasus suap terhadap Kepala SKKMigas (Rudy Rumbiandini), dengan modus diawali rekayasa pengadaan dibidang proyek MIGAS, hal tersebut sangat bertentangan dengan programupaya pemberantasan korupsi, kolusi dan menghambat upaya bangsauntuk
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 58 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm. Tanggal 4 Februari 2015 — ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP.
59 — 13
59 — 13
Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4.
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — Drs. AKHMAT ZAINURI, MM.
115 — 25
115 — 25
memperhatikan apa yang disampaikan oleh Walikota Semarangdalam rapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIPWalikota Semarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakanpada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
disampaikan oleh Walikota Semarang dalamrapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIP WalikotaSemarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakan olehWalikota Semarang pada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
83 — 59
83 — 59
Bank Sumut dan tidak ada persoalan,maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakanoperasional Bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawabansecara hukum apalagi hukum pidana, kecuali Hasil RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) yang mengusulkan/melaporkan bahwaDireksi dan bawahannya dalam pengadaan sewa Mobil tahun2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up, fiktifdan menerima suap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya
Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistempelelangan merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapatditarik kepada ranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya mark up,fiktif, menerima suap, gratifikasi dan melakukan korupsi;5. Bahwa anggaran pengadaan sewa menyewa kendaraan dinasoperasional PT.
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses
penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti
nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA,
beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR.
Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
I/ dahulu TERLAPOR I;
PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi
ââ¬Ã
ÂTPIââ¬ÃÂ), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya
Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
II/ dahulu TERLAPOR II
Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu
TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/
Pdt.I.D.9.2
Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL
dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut
ââ¬Ã
ÂPARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA
TERLAPORââ¬ÃÂ.
Lawan:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL.
Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2414 — 4803
2414 — 4803
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaTerlapor kembali memberikan pernyataan atauinformasi yang tidak dapat diakulkebenarannya, yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNNIndonesia (m.cnnindonesia.com) pada tanggal10 Januan 2020 dengan judul Hotman ParisUngkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPUdi Kasus Grab, yaitu sebagai berikut:Hal. 54 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaPemohon Keberatan kembali memberikan pernyataanatau informasi yang tidak dapat diakui kKebenarannya,yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia(m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari2020 dengan judul Hotman Paris UngkapPermintaan Suap Eks Pegawai KPPU di KasusGrab, yaitu sebagai berikut: Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
Register : 06-06-2016 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Tanggal 17 Juli 2017 — NUR ALAM
1232 — 2223
1232 — 2223
Terdakwa tidak melaporkanke KPK sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yangdipersyaratkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaanpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uangdimaksud haruslah dianggap suap
Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan dan memutus, bahwa unsursetiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradianggap sebagai suap terbukti karena Judex Facti menyamakan pinjamandan uang titipan dengan gratifikasi ;7.
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
48 — 15
48 — 15
Bidang Bina Marga kemudian Bidang Cipta Karya baru BidangPengairan;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahupenetapan RAPBD dimaksud dan tidak pernah menerima dan melihatHalaman 60 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN Pikjadwal pembahasan; Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karenanomor HP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah,salah satunya terkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksitakut terlibat mengenai kejadian suap
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
124 — 52
124 — 52
Unsur Menerima Hadiah.Him 269 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGMenimbang bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri yangmenerima suap sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b ini, unsurperbuatannya adalah menerima, sehingga dapat disimpulkan bahwarumusan pasal ini berupa rumusan formil artinya tindak pidana ini selesai jikaperbuatannya telah selesai, jadi tidak tergantung pada timbulnya akibat.Selesainya perbuatan menerima ini, harus nyatanyata telah diterimanyasesuatu tersebut.
Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebutmenerima pemberian hadiah tanpa perlu memperhatikan kegunaan daripemberian hadiah yang telah diterima, misalnya untuk keperluan Terdakwasendiri, untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lain lain ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 12 huruf b ini, unsurperbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapatdisimpulkan bahwa rumusan pasal 12 huruf b ini berupa
Putus : 07-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Nopember 2016 — Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA
165 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran LPPTVRI Nomor : O8/KPTS/ PA/TVRI/2012 Tentang Perubahan LampiranKeputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor : 001/KPTS/PA/TVRI/TAHUN2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI TA.2012 pada tanggal 27 Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktupada Tahun 2012 bertempat di Kantor LPP TVRI jalan Gerbang Pemuda Nomor8 Senayan, Jakarta yakni gratifikasi kepada Pegawai Negeri ataupenyelenggaran negara dianggap pemberian suap
Register : 07-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR Tanggal 15 April 2014 — drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING
121 — 608
121 — 608
waktu lain dalam Tahun 2011 s/dpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru diKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 KotaPekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap