, sehinggadapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia(Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biayabiaya Kepailitan tersebut;Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan iniPemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danperkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjukberdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dariKementrian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukandan pengeluaran

Publik Independen yang berkedudukan diJakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak PemohonKeberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agarKantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadapDaftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalamwaktu 2 (dua bulan) sejak ditetapbkan dan menyerahkan hasil Audit kepadaMajelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;Halaman 7 dari

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untukmenyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap Il PTMetro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan danditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada MajelisHakim dan kepada Pemohon Keberatan;5.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menangguhkan Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Auditfinal dari Auditor/Akuntan publik Independent:e Membebankan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan PublikIndependen kepada Boedel Pailit;e Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Pemohon Keberatan II:Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan iniadalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:Pasal 193

Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.

Publik yangberpengalaman dibidang Audit Investigasi, dimana integritas dankredibilitasnya sudah sangat dikenal dan jasanya biasa digunakan oleh pihakkepolisian DIY yang terkenal tidak bisa di intervensi, untuk diangkat danditunjuk serta diberikan wewenang lewat permohonan penetapan auditinvestigasi, yaitu: KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI,Hal 4 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt23.24.25.26.27.28.Bahwa PEMOHON akan menanggung biaya yang timbul pada saatmengaudit berjalan;Bahwa menurut pemohon pihak

Menetapkan dan menyatakan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara,Sugeng Pamudji & Rekan, yang beralamat di JI.

Publik Kumalahadi yang akanHal 24 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt11.dibiayai oleh Pemohon justru menimbulkan kerancuan, siapakah Pemohon?

Publik Drs.Inaresjz Kemalawarta terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2012 sampai30 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T30;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dr.Rahardja, M.Si.

CPA terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2013 sampai 30Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T31;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2014sampai 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T32;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2015sampai 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T33;Fotokopi

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHON dari tahun 2007 s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

dibalas oleh TERMOHONberdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal:"Somasi/Peringatan", yang mana TERMOHON kembali mengelak danberupaya menutupnutupi Laporan Keuangan Tahunanperseroan(TERMOHON) tahun 2007 sampai dengantahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambahdalam kurung) :Sahwa Bapak (Baca: PEMOHON) telah kellru dalam meminta Laporankepada Perseroan, karena selama Ini Laporan Keuangan TahunanPerseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dansudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen sejak tahun 2007sid 2011.Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON di atas, jelas merupakanpengakuan mutlak bahwa TERMOHON tidak pernah membuat LaporanKeuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2007dan Anggaran Dasar perseroan;Halaman 7 dari halaman 21D.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 80 Ayat (3) Undangundang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maks PEMOHONdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk:Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan agendarapat:a)b)Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan

Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHONdari tahun 2007 s/d tahun 2015;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan = sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal

PUTERA DAYA PERKASA, cukupberalasan dan wajar oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabuikannya permohonan Pemohonmaka berdasarkan Pasal 139 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun2007tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dan diangkat untukmelakukan pemeriksaan untuk memdapatkan data atau keteranganyang diperiukan, dan sehubungan dengan itu ditetapkan dan dianggkatKantor Akuntan Publik, untuk memeriksa dan mengaudit PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd. kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP telah dilakukan audit oleh akuntan publik dari KantorAkuntan Publik Anwar & Rekan dan laporan keuangan PT. SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a.

Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapanprosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:1.

Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VIV2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkanPenggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga GugatanPerbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).g.

Hal ini harus dibuktikan secara terobuka dan disepakatibersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksakeuangan Penggugat.28.

Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000, (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;6.

Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/VIV/2016Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah7.

Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ; Pekerjaan : Akuntan Publik ;2. Nama : Ir. Doli Siregar ; Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B-4, Jakarta Selatan 12920 ; Pekerjaan : Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ; Alamat : JI. Brawijaya IX No. 3B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Pekerjaan : Advokat ;4. Menyatakan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh akuntan publik

publik dan tenagaahli profesional tersebut.7.

Fotokopi dari fotokopi Keputusan menteri Keuangan RI No. 395/MK.1/2014tentang Izin Akuntan Publik kepada Mimando, SE.,AK.,CPA ( Bukti P5 ) ;8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 910/MK.1/2008Tentang Izin Penilai Publik di bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisniskepada Ir. Doli Diapari Siregar, M.Sc.( Bukti P6 ) ;9.

Erimurni ( Bukti T11A ) ;12.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Auditor Independen, yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy ( Bukti T11 B ) ;Hal 23 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen,yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Ak., CA, CPA;.Alamat : Komp Cibubur Times Square, Ruko Madison Blok C2 No. 21, Jl.Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ;Pekerjaan: Akuntan Publik ;2. Nama : lr. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B4, JakartaSelatan 12920 ;Pekerjaan: Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ;Hal 26 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Alamat : Jl.

(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut ;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini8.

Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (Enam)tentang Akuntan Publik Drs.

LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER Tergugat II/Terbanding tertanggal 17 Maret 2017. dimanapada Pasal 4 Jangka Waktu penyelesaian tugas Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng adalah Juni 2017 (bukti T.IT.1Il26)2. Surat Pernyataan Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng menerimadata tertanggal Yogyakarta 17 Maret 2017 (bukti T.IT.II34)3. Kemudian mengeluarkan Surat tertanggal Yogyakarta 20 Juni2017 nomor SK.10/2017/VI/20/PST.

Yang ditujukan kepada Kasubdit Unit IV yang isinya pada tanggal tersebut Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng TIDAK BISA MENYELESAIKAN LAPORAN AUDIT. (buktiT.ITHI35)4. Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada Waseso, ST Direktur PT. MANIRA ARTA RAMA tertanggal 18 September 2017 .Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT SMG5.

Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan nomor SK10/2017/VIII/29/PST tertanggal 29 Agustus2017 yang ditujukan kepada Sudarmianto, SH.

Bahwa dengan adanya permainan antara Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng dengan Penggugat/Terbanding mengakibatkan kerugianpada diri Tergugat I/Pembanding;Berdasarkan halhal diatas Tergugat I/Pembanding mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Semarang, agar berkenan memeriksa permohonanbanding ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Tergugat DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING2.

publik, dan perencanakeuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaanHalaman 12 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai PihakPelapor; dan2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaanmodal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuanganmikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapordilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan olehperusahaan

atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang.Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan

Kewajibanpelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara danmemiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang.Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporanoleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur,lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanakeuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

.: Akuntan Publik.: Kristen.: $1.> WNI. Disebut sebagaiNamaNIKTempat Tg! LahirAlamatPekerjaanAgamaPendidikanKewarganegaraanPemohon I;: Drs. Husen Shahab: 3174012011400003: Palembang, 20 November 1940: Jin. Tebet Timur Ill G/5 Rt. 005, Rw. 007, Kel. TebetTimur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan: Akuntan Publik.: Islam.: $1.> WNI.Pemohon Il; Disebut sebagaiDalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. T. MANGARANAP SIRAIT, S.H.,M.H.CTA., 2.DR. WIRAWAN, S.H., M.H., M.Si., BKP., 3.SUPRIYADI, S.HI.

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

dari Kantor AkuntanPublik E&Y yang mencantumkan jumlah sebesar USD 2,152,140.00 yang manajumlah yang seharusnya hanya sebesar USD 157,258.00, selisih yang terjadidianggap sebagai jasa luar negeri yang belum dipungut Pajak PertambahanNilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar USD1,994,782.00 atau Rp. 17.891.566.394,00;Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan melalui Surat Pemohon BandingNomor: 005/NTRIEFAT/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan dilampiri detailperhitungan dari Kantor Akuntan

Publik E&Y yang telah diterima olehHalaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 579 /B/PK/PJK/2013Terbanding pada tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa pencantumanjumlah sebesar USD 2,152,140.00 itu merupakan kesalahan penulisan (tertukar)dengan pos yang lain yaitu Purchase of Equipment yang mana juga sudahdikonfirmasikan oleh Kantor Akuntan Publik E&Y dengan ikut menandatanganisurat Pemohon Banding ini;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 kepada Terbanding, Pemohon Banding jugasudah menyampaikan Kertas Kerja Audit Kantor Akuntan Publik E&Y dengankolom check list yang

ditandatangani oleh auditor yang membuat danmelakukan review atas Kertas Kerja Audit dimaksud yang menunjukkan bahwajumlah pembayaran jasa luar negeri (Royalty Fee dan Technical Fee) kepadaTPR Jepang yang sebenarnya hanya sebesar USD 157,358.00 dan USD47,536.00 dan bukan sebesar USD 2,152,140.00 seperti yang dinyatakan olehTerbanding;Bahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan pula fotokopi surat konfirmasidari Kantor Akuntan Publik E&Y Nomor: PSWS36482/02 tanggal 19 Juni 2009yang menyatakan bahwa

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

(b) hasil audit Kantor akuntan publik Drs. SyamsulBahri TRB, MM, Ak & Rekan tanggal 14 Nopember 2006 menyatakanmenolak seluruh pertanggung jawaban keuangan Ketua STKIP BinaBangsa Getsempena;15.Bahwa tentang pertimbangan Tergugat Il, Ill dengan keputusannya,Terguagt Il, Ill ternyata telah menghakimi sendiri, dimana Tergugat Il,lll telah menuduh Penggugat sebagai seorang Ketua yang tidak jujurdan tidak bertanggung jawab, dengan mendasarkan laporan hasilaudit kantor akuntan publik Drs.

No. 1522 K/Pdt/2008oleh Tergugat Il, lll adalah bohong/tidak benar dengan kenyataannya,mengingat hasil laporan audit Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahaw berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB.MM.AK & Rekan dimana terdapat selisin keuangan baik dalampenerimaan maupun pengeluaran yang tidak sesuai karena buktibukti pendukungyang berkaitan dengan penggunaan dana pembinaan akademik sebesarRp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yangmerupakan kerugian Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh;5. Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB. MM.

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

Pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan perincian akun piutang usaha dan hutanglainlain pada neraca namun Terbanding tidak dapat mengakui validitas perincian tersebutkarena tidak ada identitas dari akuntan publik selaku pihak yang mengaudit laporan keuanganPemohon Banding pada lembar perincian tersebut,4.

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar

Cahaya Abadi Semesta yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS &DEWI ;Hal.1 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga SbyBahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU wajibmempertanggungjawabkan utangutangnya terhadap Para Kreditormelalui hartanya sesuai Daftar Aset perseroan yang telah diperiksa olehKantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI ;Bahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU, untuk mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dahulutelah mengadakan Rapat

CAHAYA ABADI SEMESTAper tanggal 31Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADESUDARMA, THOMAS & DEWI. (Diberi tanda P6) ;7. Laporan Keuangan PT. CAHAYA ABADI SEMESTA per tanggal 28 April2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA,THOMAS & DEWI, (Diberi tanda P7) ;8. NPWP atas nama PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tandaP8)9. KTP atas nama SASTRO KOMARJONO selaku Direktur PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tanda P9) ;10.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin