Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor:0377/4.04.01.02/SP2DLS/2018 senilai Rp. 440.034.554,00 (Empat Ratus EmpatPuluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan NomorRekening :3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp. 151.362,75 (Seratus LimaPuluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen),menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuanga

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor:0377/4.04.01.02/SP2DLS/2018 senilaiRp. 440.034.554,00 (Empat Ratus EmpatPuluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan Nomor Rekening :3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp. 151.362,75 (Seratus LimaPuluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen),menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuanga

Kementerian Keuanga Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, beralamat di Jalan KS.Tubun No. 12 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus NomorSKU238/MK.1/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Agustus 2015 dibawah register No. W12.U11/69/ HK.02.02/8/2015, yangselanjutnya disebut sebagai .....

Koperasi dan UKMkota Bukittinggi dan jabatan tersebut saya jabat semenjak bulanDesember 2008 sampai tahun 2010 dimana tugas dan tanggung jawabmembina Koperasi dan UKM kota Bukittinggi; Bahwa terdakwa sebagai Pengelola Unit Toko Bukittinggi yang bertugasmengelola aktifitas toko seharihari; Bahwa saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini karena saksisebagai pembina koperasi untuk kota Bukittinggi, dan di primkopolPolresta Bukittinggi ada ditemukan ketidak cocokkan antarapembukuan dengan neraca keuanga

Selanjutnya Saksi YUNIEFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuanga danVoucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya SaksiYUNI EFRIANTI membuatkan daftar rincian pembayaran yang harusdibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai 5%(lima persen).

Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DNomor : 0377/4.04.01.02/SP2DLS/2018 senilai Rp. 440.034.554,00 (EmpatRatus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima PuluhEmpat Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh denganNomor Rekening : 3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp.151.362,75 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh DuaRupiah Tujuh Puluh Lima Sen), menerima pembayaran dana bagi hasil danbantuan keuanga

TASRIPIN, nomor rekening Pinjaman 010101501373158 dengan plafon pinjaman Rp. 150.000.000, sesuaidengan Akta perjanjian kredit nomor 31 tanggal 16 Mei 2013dimana dari hasil pengecekan bahwa agunanan yang dijaminkanbelum pernah diagunkan dengan pihak jasa keuanga lai haltersebut terlihat dalam FC Serrtifikat yang dilampirkan adalah an.Halaman 33 dari 228 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Tg.KUSNO HADI dana dari data bahwa sertifikat belum pernahdiagunkan di di bank lain, namun teryata Serrtifikat an

TASRIPIN, nomor rekening Pinjaman 010101501373158 dengan plafon pinjaman Rp. 150.000.000, sesuaidengan Akta perjanjian kredit nomor 31 tanggal 16 Mei 2013dimana dari hasil pengecekan bahwa agunanan yang dijaminkanbelum pernah diagunkan dengan pihak jasa keuanga lai haltersebut terlihat dalam FC Serrtifikat yang dilampirkan adalah an.Halaman 58 dari 228 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Tg.KUSNO HADI dana dari data bahwa sertifikat belum pernahdiagunkan di di bank lain, namun teryata Serrtifikat an

TASRIPIN, nomor rekening Pinjaman 010101501373158 dengan plafon pinjaman Rp. 150.000.000, sesuaidengan Akta perjanjian kredit nomor 31 tanggal 16 Mei 2013Halaman 85 dari 228 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Tgl.dimana dari hasil pengecekan bahwa agunanan yang dijaminkanbelum pernah diagunkan dengan pihak jasa keuanga lai haltersebut terlihat dalam FC Serrtifikat yang dilampirkan adalah an.KUSNO HADI dana dari data bahwa sertifikat belum pernahdiagunkan di di bank lain, namun teryata Serrtifikat an

TASRIPIN, nomor rekening Pinjaman 010101501373158 dengan plafon pinjaman Rp. 150.000.000, sesuaidengan Akta perjanjian kredit nomor 31 tanggal 16 Mei 2013dimana dari hasil pengecekan bahwa agunanan yang dijaminkanbelum pernah diagunkan dengan pihak jasa keuanga lai haltersebut terlihat dalam FC Serrtifikat yang dilampirkan adalah an.KUSNO HADI dana dari data bahwa sertifikat belum pernahdiagunkan di di bank lain, namun teryata Serrtifikat an.

FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA,diketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDI dan disetujui oleh GeneralManager Ir.

FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA,diketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDI dan disetujui olen GeneralManager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan FlameTube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBUSektor PembangkitanBelawan.Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku GeneralManager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tentang PanitiaPengadaan barang Jasa TA 2007 PT.

;

. ;5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Lampung SelatanNomor : B/739/IV.10/HK/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentangPenunjukkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator PengelolaanKeuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahselaku Pejabat Pengelola Keuanga Daerah (PPKD) dan Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2016 ;4 (empat) lembar Fotocopy

Keputusan BupatiLampung Selatan Nomor : B/740/IV.10/HK/2015 Tanggal 30 Desember2015 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2016. ;5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Lampung SelatanNomor : B/739/IV.10/HK/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentangPenunjukkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator PengelolaanKeuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah selaku Pejabat Pengelola Keuanga

koderekening, menyiapkan administrasi perjalanan dinas dalam daerah,menyiapkan administrasi perjalanan dinas luar daerah, melaporkan danmempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BadanKesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kota Malang; Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor X.887.2/111/75.73.403/2015tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Terdakwa Mining Mardiastuti pada tahun 2011 menjabat sebagai StafPengelola Keuanga

X.887.2/ 110 /75.73.403/ 2015 tanggal 24Juni 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Terdakwa MINING MARDIASTUTI pada tahun 2011 menjabatsebagai staf Pengelola Keuanga dan pada tahun 2012 menjabat sebagaiPembantu Bendahara Bakesbangpol LinMas Kota Malang disuruh olehsaksi ARY FIRMANTI KUSUMAHARYNI Staf Bagian KeuanganBakesbangpol Linmas Kota Malang untuk menanda tangani persyaratankredit Multi Guna PT.

X.887.2/111/75.73.403/2015 tanggal 24 Juni 2015Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PegawaiNegeri Sipil ;Hal.35 dari 148 Putusan No.39/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby36Bahwa Terdakwa MINING MARDIASTUTI pada tahun 2011 menjabatsebagai stafPengelola Keuanga dan pada tahun 2012 menjabat sebagai Pembantu Bendahara BakesbangpolLinMas Kota Malang disuruh oleh saksi ARY FIRMANTI KUSUMAHARYNI Staf BagianKeuangan Bakesbangpol Linmas Kota Malang untuk menanda tangani persyaratan

Aturan itu ditegaskan dalam pasal 10ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan BPKmenilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yangdiakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalaiyang dilakukan bendehara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga lainyang menyelenggarakan pengelolaan keuanga Negara, kemudiandalam pasal 10 ayat (2) pun dijelaskan Penilaian keuangan Negaradan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar gantikerugian sebagaimana dimaksud ayat ditetapkan dengan

;

DENDI CHAN) untuk dikoreksi;c) Menerima transfer uang dari perusahaan untuk dipergunakan sewaktuwaktu sebagai operasional kapal dan operasional perusahaan;Adapun Tanggung jawab saksi adalah :a) Memastikan bahwa transaksi keuangan perusahaan yang tercatat djurnal, neraca dan pembukuan perusahaan sesuai dengan asli (fakta)transaksi sebenarnya;.b) Melaporkan seluruh riwayat transaksi keuangan perusahaan yang telahdi input ke dalam jurnal para pemegang saham;c) Menyimpan (arsip) seluruh data transaksi keuanga

aturan hukum penyalahgunaan dana ADD tahap II oleh terdakwa yaitu :1 Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa yaitu :e Ayat (5) Pelaksana Teknis Pengelolaa Keuangan Desa (PTPKD) adalahperangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengeloaankeuangan desa ;e Ayat (6) Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desauntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkandan mempertanggung jawabkan keuanga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah :e Pasal 122 ayat (8) :Penerimaan SKPD dilarang digunakan

inventarisdaerah;Pasal 86 ayat (2) :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertamaTentang Pedoman Pengelolaan Keuanga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah :Pasal 122 ayat (8) :Penerimaan SKPD dilarang digunakan

laporanAdministarasi, akan tetapi oleh Majelis Hakim telah diambilalih dalam pertimbangan putusannya.Dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim dalam membuktikan..........53buktikan unsur pasal ini tidak sepenuhnya menerapkan pasal184 ayat (1) KUHAP dalam pertimbangan hukumnya karenaMajelis Hakim Sendiri tidak mengambil pertimbangan Hukumsendiri dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,sehingga putusan yang dijatuhkan juga putusan yang keliru.Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur yang dapatmerugikan keuanga

Putusan Nomor 1457/B/PK/PJK/2017Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PajakMasukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapatdiketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yangdapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajakdihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur denganKeputusan Menteri Keuanga;Pasal 16B:(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau

Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian,perencanaan dan keuanga)n;Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangandibidang Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban Umum,pembangunan, pengembangan ekonomi dan PendapatanDaerah dan Kesejahteraan Sosial sesuai denganKEWeENANGANNYA = wn = 2o > wee one nnn nnn nee noe non ee ee nee oePelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan;Halaman 90 dari 175 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2014/PTUNSRG.j

Undangundang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang badanpemeriksa keungan yang telah mendefenisikan kerugian negaradengan pengertian yang sama, yakni kerugian negara/Daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016juga sejalan dengan Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yangsecara tegas menyebutkan: yang dimaksd dengan secaranyata telah ada kerugian keuanga

Bahwa, laporan keuanga terdakwa kepada atasan lengkap, ketika saksitanya kepada terdakwa apa sudah lapor, sudah katanya namun saksi tidakmennanyakan buktinya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumkepadanya.Menimbang, bahwa sebagaimana diatas oleh Jaksa Penuntut Umumterdakwa didakwa secara alternatif subsidaritas, dimana dalam dakwaan