Bahkan Tergugat tidak terbuka perihal keuangna terhadapPenggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa tidaknyaman untuk menjalin hubungan rumahtangga dengan Tergugat.6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankanrumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubahn dan merubah sikapnya.Puncaknya sekitar bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugatbertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak adahubungan layaknya suami istri lagi.7.

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1orang anak yang bernama;Moch Rifki Nauval Abbiyu, lahir tanggal 01102014Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tanggayang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 kehidupandan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatmulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yangdisebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangna

Bahwa Tergugat IV dalampelaksanaan lelang berdasarkan hokum dengan mengacu padaperaturan Menteri Keuangna Nomor 93/PMK.06/2010 jo PeratranMenteri Keuangna Nomor 106/PMK.06/22013 beriut peraturan terkaitpelaksaanaan lelang karena terggat IV melksanakan lelang gunamemenuhi permohonan dari Tergugat dengan surat NomorB.15289/KWV/RPK/11/2014 tnggal 13 Nopember 2014 halPermohonan Lelang dan Pengantar SKPT.Kemudian Tergugat IVmembalas surat Tergugat dengan surat Nomor SpenHal 40 dari 51 halaman putusan

Hal ini telah sesuaidenegan Peraturan menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 joPeraturan Menteri Keuangna Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPetunjuk Pelasnaan lelang Pasal 12 dinyatakan :Kepala KPKNL/Pejabat Lelang KelaS Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya seanjang dokumenpernyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formalsubyek dan objek lelang;Pelaksanaan lelang telah dilaksankan pada tanggal 07 Januari 20215,yang sebelumnya telah diumumkan pada PengumumanlelangPertama

objek lelang perkara aquotelah terjual lelang dengan pemenang lelang adalah Tergugat Ill( Letkol dr.Agus Sutarman) Hal inisesuai deengan Yuris prudensi tetap Mahkamah Agung Nomor323/Sip/1968 yang menyatakan suatu lelang yang telah dilaksanakansesuai ketentuanyang erlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelangyang beritikad baik tersebut waji diberikan perlindungan hukum;Bahwa dalam dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 28mempersoalkan besaran harga limit denegan mengacu kepadaPeraturan Menteri Keuangna

Sedangkan Pelaksanaan lelang obyek perkaraaquo pada tanggal 07 Januari 2015 sehingga penerapannya mengacupada peraturan Menteri Keuangna Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 32menyatakan Besarnya Uang Jaminan Penawatran lelang ditentukanHal 41 dari 51 halaman putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGoleh Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20 % ( dua puluh persen)dari nilai Limit dan paling banyka sama dengan Nilai Limit ;DALAM PROPES :Bahwa Tergugat IV dengan tegas menyatakan menolak dalil perbaikangugatan Penggugat

penjelasanPenggugta di persidangan selanjutnya menyatakan perdamaian tidak berhasilkarena Tergugta tidak mau melaksanakan kesepakatan dalam mediasisehingga perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatan ceraltersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatanPenggugat adalah: Penggugat menggugat perceraian dengan alasan bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak Juni tahun 2018 disebabkan karena Tergugat tidak jujurdalam keuangna

Tergugat tidak jujur maslah keuangna terhadapPenggugat;4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulanNovember tahun 2018;4.5. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik sebagaiseorang kepala rumah tangga;5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018, akibatperselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan;Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2019/PA.TPI6.

Penggugat:
RENOLD PARULIAN
Tergugat:
1.PT J TRUST INVESTMENT INDONESIA
2.PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
Turut Tergugat:
1.Kantor Kementrian Keuangna Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.Kantor Pertahanan Kabupaten Cianjur atau BPN

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumahtangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulanSeptember 2017kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat denganTergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalammasalah keuangna dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadapkebutuhan keluarga selain itu Tergugat suka menyakiti dan suka berkatakasar

harusterlebih dahulu memaksa Penggugat setiap kali Tergugat memintakewajiban Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat selalumelawan ketika ditegur dan/atau diperingatkan oleh Tergugat sewaktuPenggugat berbuat kesalahan dan pada saat Penggugat marah terhadapHalaman 5 dari 31, Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.GsgTergugat, Penggugat menganiaya dirinya sendiri lalu Penggugatbersikap dingin dan tidak mau berinteraksi dengan Tergugat hinggaberbulanbulan lamanya;c.Penggugat tidak baik dalam mengelola keuangna

harusterlebih dahulu memaksa Penggugat setiap kali Tergugat memintakewajiban Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat selaluHalaman 22 dari 31, Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsgmelawan ketika ditegur dan/atau diperingatkan oleh Tergugat sewaktuPenggugat berbuat kesalahan dan pada saat Penggugat marah terhadapTergugat, Penggugat menganiaya dirinya sendiri lalu Penggugatbersikap dingin dan tidak mau berinteraksi dengan Tergugat hinggaberbulanbulan lamanya;c.Penggugat tidak baik dalam mengelola keuangna

Dariketerangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyairelepansi dan saling bersesuaian, saksisaksi mengetahui antara Pemohon denganTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohontidak jujur dalam hal keuangna di rumah tangga dan Termohon tidak melaksanakankewajiban dalam rumah tangga dan akhirnya Termohon pergi meninggalkanPemohon sejak Juli 2012 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi bahkankeberadaan Termohon juga tidak diketahui Sampai sekarang

Pembanding/Penggugat : RENOLD PARULIAN
Terbanding/Tergugat I : PT J TRUST INVESTMENT INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kementrian Keuangna Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertahanan Kabupaten Cianjur atau BPN

Pembanding/Penggugat : RENOLD PARULIAN
Terbanding/Tergugat I : PT J TRUST INVESTMENT INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kementrian Keuangna Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertahanan Kabupaten Cianjur atau BPN

Putusan Nomor 1851 K/Pdt/201328 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 beberapa kali diubah terakhirdengan Staatsblad 1941:3 jo Peraturan Menteri Keuangna Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);2.2.

dapatberkembang dan bertahan lama,karena TERGUGAT tidak seriusmenangani usaha tersebut.Bahwa yang lebih ironisnya lagi TERGUGAT tidak pernah terbuka soalkeuangan / hasil usaha yang selama ini dijalaninya kepadaPENGGUGAT.Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT sudah sering kalimenanyakannya kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap sajatidak pernah berterus terang terhadap keuangan/hasil usaha yangmodalnya selama ini diperoleh dari PENGGUGAT, sehingga dengantidak adanya kejelasan dan keterbukaan terhadap keuangna

Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan bukan PNS diangkat sebagaibendahara di SPPSPMA, karena SPPSPMA mengurus keuangandaerah juga yang nota bene juga keuangna Negara. Bahwa kepala sekolah bukan kepala UPT, tapi secara struktur adalahsama kedudukannya dengan K.UPT. Bahwa setahu saksi Rahmad aminsyah bukan Bendahara pada disekolah SPPSPMA.11.

bantuan dari provinsi sumut ke SPPSPMA Asahansaksi tidak pernah dengar, apalagi saat itu saksi belum menjabat sebagaikepala dinas perternakan.Bahwa dibolehkan saja mengangkat bendahara dari pihak luar demimembantu kelancaran tugas asal dilaporkan kedinas pertanian.Bahwa pengangkatan Rahmad Amansyah selaku bendahara harus adatembusan ke dinas perternakan.Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan bukan PNS diangkat sebagaibendahara di SPPSPMA, karena SPPSPMA mengurus keuangan daerahjuga yang nota bene juga keuangna

PemberatasanTindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut:Pegawai negeri atau penyelengara NegaraYang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau) patut diduga bahwa hadiah = atau janjitersebut diberikan karena kekuasaannya ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannyaatau menurut pikiran orang yang memberi hadiahatau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya;Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara NegaraDalam unsur ini yang dimaksud adalah orang yang menerimagaji atau upah dari keuangna

pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair SuratDakwaan Penuntut Umum perkara ini, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (1) KUHAP,Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas tindak pidana korupsiPerbuatan terdakwa telah merugikan keuangna

Dan desa segera melaporkan pertanggungjawaban penggunaankeuangan bantuan keuangna provinsi jawa barat apabila desa telahmelaksanakan anggaran yang di mohonkan ke provinsi jawa barat tersebut,dan LPJ penggunaan alokasi anggaran tahun 2016 dokumen yang akandilampirkan apabila desa mengajukan bantuan keuangan ke provinsi jawabarat tahun anggaran 2017.Bahwa surat permohonan pencairan dari kepala desa;e Salinan/fotokopi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).e Fotokopi rekening bank BJB atas nama

SYARIF HIDAYAT yang menjabat sebagaikasubid sarana dan prasarana dan desa.Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN BdgUntuk alokasi anggaran bantuan provinsi jawa barat tahun 2017 sebesarRp. 165.000.000, (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan alokasianggaran sebesar Rp. 150.000.00, untuk pembangunan infrastruktur danRp. 15.000.000, untuk alokasi anggaran tambahan pendapatan aparaturpemerintah desa.Sedangkan untuk bantuan keuangna kab.

RATNA NINGRUM (isteri NASRI BANKS)Bagian keuangna dijabat oleh sdri PUTRI FATIA didampingi dengan sdri LAMIARORO (anak kandung NASRI BANKS);GRAND PRIME MINISTER SUNDA EMPIREEART EMPIRE dijabat olehTerdakwa1.

kerja yang diperlukan;3) Memohon / meminta suatu referensi di suatu lembaga manapunjuga, termasuk dalam lembaga keuangan bank;4) Bertanggung jawab penuh atas segala pekerjaan yang telahditerimanya tersebut sampai dengan pekerjaan tersebut selesai100% termasuk bertanggung jawab pula dengan segala masalahhutang piutang;5) Mengajukan permohonan segala bentuk bank garansi danmenandatangani perjanjian bank garansi terhadap suatu lembagakeuangan bank baik pemerintah maupun swasta ataupun suatulembaga keuangna