Sbr. halaman 1 dari 3 HalamanSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tertanggal26 Nopember 2018 Nomor : 8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor :8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca Relaas Panggilan Sidang perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, terhadap pihak Penggugat dan Para Tergugat ;Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tertanggal

., dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sungai Penuh pada tanggal 04 Februari 2020 dalam Register Nomor8/Pdt.G/2020/PN. Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1. Bahwa penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungandarah atau hubungan kekeluargaan, yaitu Samasama Keturunan dariSerutan (H.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalm perkara ini sebesar Rp6.066.000 (enam juta enam puluhenam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/B/2020/PN.SPN, tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh SaptaPutra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkanbahwa Para Tergugat telah menyatakan Banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.

Bahwa selain kekeliruan Objek Perkara II juga Terdapat kekeliruannyata Terhadap Objek Perkara Ill, Bahwa dalam amar Putusan majelishakim yang sudah dibacakan dalam Perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PN.Spn pada tanggal 23 September 2020 juga sudahmelakukan rekayasa secara nyata sebagaimana dalam PutusanHalaman 22 dan halaman 23 mengenai objek Perkara III, dicantum kanSebidang Tanah beserta Rumahnya yang terletak di Desa PuguKecamatan air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yangHal. 15 dari 19 Hal.

Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT JMBsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakimtingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidakdipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8/Pat.G/2020/PN Spn., tanggal 1 Oktober 2020 beralasan hukum untukdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tingkat pertama tersebutdikuatkan sehingga Para Pembanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8/Pat.G/2020/PN Spn., tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, OO (seratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 olehkami: H.

(satu jutaempat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri MadiunNomor 8/Pdt.G/2021/PN Mad diucapkan pada tanggal 29 Juli 2021diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMadiun pada tanggal 29 Juli 2021, terhadap Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kKuasa hukumnya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 mengajukan permohonan bandingsebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor8

semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal24 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan danputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tersebut karena telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor8

Terbanding semula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi pada dasarnya mendukung pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telahdidasarkan pada buktibukti dan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, oleh karena itu kontra memori banding tersebut dapat diterimadan dibenarkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo besertaputusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 29 Juli 2021 Nomor8

Padahal dalamPutusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989 Tergugat 2 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 adalahsah, karena Penggugat (dalam perkara tersebut ibunya Penggugat) dalammemperoleh tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;9.

/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti GRONDKAART (petatanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw

Eksepsi obscuur libel1.Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan mengenai alat buktigrondkaart yang telah diterima menjadi alat bukti yang sah di hadapanmajelis hakim Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan tidak dijelaskan dasar fakta (faitelijke grond) darigugatan yang diajukan PENGGUGAT.Bahwa dalil gugatan seharusnya harus terang dan jelas atau tegas

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui grondkaartyang diajukan oleh TERGUGAT sebagai salah satu alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) patut dipertanyakan karenaPENGGUGAT bukan pihak yang memiliki kKewenangan untukmemeriksa dokumen negara berupa grondkaart dan terhadap dalildalam posita angka 5

Bahwa grondkaart tahun 1929 telah diterima menjadi alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga telah menjadi satukesatuan dari isi putusan yang memiliki Kekuatan hukum yang samasebagai alat bukti yang sempurna, sehingga gugatan PENGGUGATtidak memiliki dasar hukum (rechtsgrond) dan patut untuk ditolak

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.BylMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan oleh karena permohonannyatersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun normanorma yangberlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang no2 tersebut sebagaimana petitum angka 2dapat dikabulkan

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Bylperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknyaterhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi danuntuk kepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl4.

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor8/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

kKeuangan negara karenaTerdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan/Penyedia Barang/JasaPemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana adalah tepat dan benarditerapkan pada Terdakwa, dan Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor8

ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PTPAL tanggal 13 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor8

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DIWAKAIT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor8

diterimanya surat pemberitahuan penambahan biaya perkara, makaHalaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Skysesuai ketentuan dalam SK KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakukan Buku IItentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkaratersebut haruslah dicoret;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan dicoret, makauntuk tertib administrasi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSekayu untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor8

,M.H., dan Rizkiansyah, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor8/Pdt.G/2016/PN Sky tanggal 12 Mei 2016;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Arlen Veronica, S.H., M.H. Imam Santoso, S.H.RizkiansyahHalaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Sky

KelaminLakilaki, Tempat Tinggal : Ds.4 RT.003 RW.002 Bumi Nabung llirKec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah Pekerjaan : Petani/PekebunNomor Handphone/Email (jika ada) : Selanjutnya disebutTERGUGAT Heri Puji Astuti, Tempat Tanggal Lahir : Bumi Nabung lIlir, 09021974, JenisKelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Ds.IV RT.003 RW.002 BumiNabun Ilir Kec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah, Pekerjaan :Petani/Pekebunsebagai selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor8

berdasarkan PERMA Nomor2 Tahun 2015, bahwa dalam perkara gugatan SederhanaHakim wajib untuk lebih dahulu mengupayakan perdamaiandengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan ;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnyaPenggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabutgugatan perkara a quo dengan Nomor Register PerkaraNomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns;Menimbang, bahwa dengan adanya permohonanPenggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor8

., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tertanggal 17 Desember 2014:. Keberatankeberatan atas terbitnya Penetapan KetuaPengadilan Negeri Karawang yaitu. Penetapan Nomor16/Pen.Pdt/2014/PN Krw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw.

Arief Nuryanta, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua; Damenta Alexander, S.H., M.Hum. sebagai HakimAnggota; dan Febrian Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Yangdidampingi oleh Para Jurusita, Petugas/Juru Ukur Kantor PertanahanKabupaten Karawang, dan Aparat Desa setempat untuk melihatobjek sengketa/objek eksekusi tentang letak dan batasbatas yangpasti terhadap tanah sengketa/objek eksekusi dalam perkara perdataNomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw;Isi Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/Pdt/2002tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (nonexecutable);5.

Nomor1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah AgungR.. dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisde)sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PNKrw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 9 Desember 2014,Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN Kwg., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor9/Pen.Pdt/2015/PN Kwg., juncto Nomor 8/Pdt.G/

/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,tanggal 3 Maret 2017, Nomor 8/Pdt.P/2017/PNLsm, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 28Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 3 Maret 2017 di bawah Register Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatatdalam register perkara perdata terhadap Register perkara Nomor8/Padt.P/2017/PNLsm atas pencabutan tersebut ;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.169.000,(seratu enam puluh sembilan ribu rupiah ) ;Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PeniteraPengganti ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,HERMINA SILABAN,SH. MUKHTARI, SH,MH.

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KecamatanKumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulistertanggal O3 Januari 2019, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Sgt. dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Juru Sita PengadilanNegeri Batang telah memberitahukan secara sah kepada kepadaPembanding/Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat masingmasing dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg,tanggal 3 Oktober 2019 dan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahukan isi putusanPengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg.

TriIndiar Putranta, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkanbahwa Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat telah menyatakanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 2 Oktober 2019, dan Akta permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan NegeriBatang dan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang masingmasingkepada Turut Terbanding/Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor

memori banding Pembanding/TurutTergugat tersebut, maka Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Nopember 2019, dan kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut sertaseksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor8

Dengan demikian eksepsi ada atau tidak,hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila ada alasanobjektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugattermasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JawaTengah berpendpat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 tidak dapat dipertahan lagi danharus

biaya perkara dalam dua tingkatperadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasalpasal 134 Herzien Inlandsch Regelement, 132Reglement of de Rechtsvordering, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaTurut Tergugat tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor8

Bahwa terhadap Keberatan Pertama para Pembanding/para Penggugat padamemori banding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telahsalah menerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekarang sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama

karena sudah jelas Majelis hakimmemeberikan pertimbangan yang sangat jelas tentang kesaksian Made BinSaido sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 28;Terhadap keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembading/para Penggugatadalah tidak benar karena sudah jelas bahwa keterangan saksi Satimah BintiKasiah dan Saksi Nurbaeti Binti Sampara karena sudah jelas Majelis Hakimdalam pertimbangan hukumnya terhadap kesaksian Satima Binti Kasiah danNurbaeti Binti Sampara pada halaman 29 dan 30 pada putusan nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa Terbanding II Semula Tergugat II mengajukan pulaKontra Memori Banding, dengan tanggapantanggapan adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa terhadap Keberatan Pertama Pembanding/Penggugat pada memoribanding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salahmenerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuan dalam Putusan Nomor8/zpdt.zg/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekaran sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama Pembanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.

pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , SekarangTidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti DiSeluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor8

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor8/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;2.

selanjutnya disebut pemohon;melawanRabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan kreditbarang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang,Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor8

Begitu pula, termohon tidak datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dantanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangantelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuaberita acara persidangan perkara ini harus dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor8/PENMH/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDGHalaman 13. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 8/PENPPJS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PENPP/2021/PTUN.PDG,tanggal, 22 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;5.

Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 15Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor8/G/2021/PTUN.PDG, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Simarosok No.101 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Wali Jorong Koto Tuo;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.