Ditemukan 376 data
27 — 6
Sri Soedewi,MS.SH Rt.21 Kelurahan Tungkal Harapan Kuala Tungkal, berdasarkan Penetapan Nomor57.Pen.Pid//2014/PN.Klt tentang Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo tanggal26 Mei 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah membaca suratsurat berupa:1.
58 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,S.H,, tentang kesesatan itu dapat dibatalkan perjanjian yang disepakatinya(Lampiran 3: Hukum Perutangan Bagian B, Prof. DR. Sri SoedewiMasjchoen Sofwan, S.H., F.H. UGM 1980, hal: 2234 dan 99112);Bahwa dalam perjanjian investasi dan kredit modal kerja, Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya dan atau Pengadilan Negeri Banyuwangimelanggar hukum, dimana perjanjian kredit tanggal 29 April 2004 NomorHal. 10 dari 15 hal. Put.
223 — 205
Adanya jangka waktu sewa.Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa /easingadalah:"Suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (lesse) menyewabarang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu danjumlah angsuran tertentu."
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: GadjahMada, 1988) (hal. 28)Dari definisi yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwanmemandang bahwa institusi /easing merupakan suatu kontrak atau perjanjian antarapihak /esse dan pihak lessor. Oleh kerena itu antara pihak /essor dan /esse terdapathubungan hukum sewa menyewa. Objek yang disewa adalah barang modal.
27 — 3
Sri Soedewi, MS.SHRt.21 Kelurahan Tungkal Harapan Kuala Tungkal, berdasarkan Penetapan Nomor16.Pen.Pid//2012/PN.Ktl tentang Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo tanggal28 Februari 2012;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah membaca suratsurat berupa:1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal10 Februari 2012 No:16 / Pen.Pid/ 2012 / PN.Ktl tentangPenetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan
38 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan S.H., padapokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukumharus memenuhi anasiranasir antara lain adalah adanya kerugiandan kerugian tersebut mempunyai hubungan causaliteit denganperbuatannya. (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., HukumPerutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas HukumUGM, Yogyakarta, 1980, halaman 5558).Bahwa selanjutnya R.
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatandikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itumemenuhi unsurunsur yaitu: Adanya perbuatan yang melanggar hukum; Adanya kesalahan; Adanya kerugian; Adanya hubungan sebab akibat;Demikian pula dengan pendapat Ny.Sri Soedewi Masjchon Sofwan bahwaperbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasir antara lainadalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungancausaliteit dengan perbuatannya, dan perbuatan yang
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa R.Warjono Prodjodikoro juga berpendapat, bahwa suatu perbuatandikatakan sebagai perobuatan melawan hukum apabila perbuatan itumemenuhi unsurunsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum,adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat ;(Prof.Dr.R.Wiryono Prodjodikoro,SH, perbuatan melanggar hukumdipandang dari sudut hukum perdata, CV.Nandar Maju, Bandung, 2000,halaman 631) ;Demikian pula, Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya jugaberpendapat, bahwa perbuatan melawan
hukum harus memenuhi anasiranasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebutmempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya ;(Ny.Sri Soedewi Majchoen Sofwan,SH, Hukum perutangan bagian B,Seksi hukum perdata fakultas hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman5558) ;.
7 — 0
Gedangan KabupatenSidoarjo (rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon) dan Cuma bedaRT dengan rumah tinggal bersama (rumah induk), dan hanya fitnah yangkeji bila Pemohon tinggal bersama dengan perempuan;Bahwa sesuai dengan eksepsinya, Termohon sejak bulan Januari 2018meninggalkan rumah bersama antara Pemohon dan Termohon sertameninggalkan anakanak dan pulang ke Kabupaten Blora Jawa Tengahadalah bukti pengakuan Termohon telah meninggalkan Pemohon dananakanaknya;Bahwa sesuai dengan pendapat Sri Soedewi
26 — 4
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (ke1)sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 12 Februari 2012.5 Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 s/d 23 April 2012.6 Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 16 April2012 s/d 15 Mei 2012.7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejaktanggal 16 Mei 2012 s/d 14 Juli 2012.w Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : DENI ARDERSON,SH PenasehatHukum pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum DENI ANDERSON,SH & REKAN,yang beralamat di Jln.Prof.Dr.Sri Soedewi
ROBIANTO
Tergugat:
1.JONI
2.LINA
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Jambi
65 — 25
tanah tersebut masih belum dikuasai olehPenggugat.Dengan demikian jelas dan terbukti secara hukum berdasarkanfaktafakta tersebut di atas sebidang tanah obyek sengketaadalah milik dari Para Tergugat dan Tergugat II, oleh karena itudalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atasyang mengclaim tanah obyek sengketa telah dikuasai sejaktahun 2014 haruslah dinyatakan ditolak.Bahwa pernyataan Penggugat pada point 8 dan 9 halaman 4 adalahmengenai pengertian kebendaan dan pendapat dari Sri Soedewi
Tergugat danTergugat II pada titik koordinat.Patokpatok cor beton ukuran tinggi 2,5 meter yang terletak pada titikkoordinat batas tanah milik Para Tergugat dan Tergugat II yang terletak diatas tanah obyek sengketa sekarang sudah tidak terlihat lagi sejak tanahobyek sengketa dijadikan tempat pembuangan limbah kayu, dan dijadikantempat tumpukan kayu bahan baku pabrik dan dibangun kandang anjingdengan melawan hukum oleh Penggugat.Dengan demikian maka mengenai pengertian kebendaan dan pendapatdari Sri Soedewi
229 — 109
Jumadi Bin M.Said, merupakan guru SLBProf.DR.Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H., Jambimerupakan orang yang biasa bergaul dengan murid downsindrome, dimana Mukh. Jumadi Bin M.Said memberikandan menjawab pertanyaan yang diberikan selamapersidangan kepada Saksi Saksi 2 dan mengartikannyakepada Majelis Hakim yang untuk itu Mukh.
1497 — 1582
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang pada intinya menyatakanbahwa : dalam soal kebatalan hendaknya diingat bahwa letaknya sebabkebatalan itu dapat dalam tiga macam bidang : Pertama, itu dapatdiketemukan pada orangorang yang berbuat, oleh karena mereka tidakcakap sama sekali atau terbatas ... dst, Kedua, isi dari perbuatannyakhususnya mengenai perjanjian dapat bertentangan dengan undangundang, seperti pada perjanjianperjanjian yang mempunyai sebab tidakhalal.
SriSoedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Hukum Perdata : HukumPerutangan Bagian B,, diterbitkan oleh Seksi Hukum Perdata FakultasHukum Perdata Fakultas Hukum UGM, halaman 116)Bahwa mengenai Pasal 1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdatayang dikutip PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang juga dijadikansebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofyan dalam bukunya Hukum Perdata : HukumPerutangan Bagian A halaman 35, menjelaskan Pasal 1266 KUHPerdatadan
70 — 23
Olehkarenanya penyerahan itu adalah perbuatan hukum pemindahan hak milikHalaman 9 dari 69 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Bdg.18.19.atas kekuasaan yang nyata atas sesuatu benda dari pemilik semula ketangan orang lain ;Sri Soedewi Masjchoen Sofwan(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., opcit,hal 67.) mengemukakan menurut hukum Perdata yang dimaksuddengan penyerahan itu :Penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain,sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu .Dalam
syaratsyarat yangditetapkan dalam KUH Perdata.Bahwa Pasal 1963 KUHPerdata ditentukan bahwa siapa yang dengan itikadbaik dengan berdasar alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidakbergerak memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengansuatu penguasaan selama dua puluh tahun, dalam ayat selanjutnyaditentukan siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluhtahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkanalas haknya.Dengan demikian menurut Sri Soedewi
69 — 12
Sri Soedewi Parit Gompong Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkallir Kab.
Sri Soedewi Parit Gompong Kel. Sungai NibungKec. Tungkal llir Kab. Tanjab Barat, pihak Kepolisian kembali melakukanPenangkapan terhadap Terdakwa Il FERI SARAH RAHYAN Als FIKAbeserta Saksi Heri Kushartanto dan Saksi Erwin Sahrudin (berkas perkaraterpisah), sehubungan dengan adanya dugaan keterkaitan atasditemukannya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dari terdakwa.
Sri Soedewi Parit GompongKel. Sungai Nibung Kec. Tungkal llir Kab. Tanjab Barat, pihak Kepolisiankembali melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ill FERI SARAHRAHYAN Als FIKA beserta Saksi Heri Kushartanto dan Saksi Erwin Sahrudin(berkas perkara terpisah), terkait dengan adanya dugaan keterlibatan atasditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu dari dalam tas ransel warnahitam milik terdakwa .
67 — 18
Adanya jangka waktu sewa.Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa /easingadalah:"Suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (lesse) menyewabarang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu danjumlah angsuran tertentu."
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: GadjahMada, 1988) (hal. 28)Dari definisi yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwanmemandang bahwa institusi /easing merupakan suatu kontrak atau perjanjian antarapihak /esse dan pihak lessor. Oleh kerena itu antara pihak /essor dan /esse terdapathubungan hukum sewa menyewa. Objek yang disewa adalah barang modal.
66 — 15
Sri Soedewi,S.H.
tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekirabulan Desember 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempatdi Kantor Departemen Agama jalan Prof.Dr.Sri Soedewi
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danSurat Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Desember2009 atau pada waktiu lain dalam tahun 2009, bertempat di KantorDepartemen Agama jalan Prof.Dr.Sri Soedewi
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh orang tidakberkualitas untuk itu, sehingga sangat beralasan hukumputusan a quo dibatalkan dalam pemeriksaan tingkatPeninjauan kembali.Lihat pendapat : Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.,Hukum Benda, Liberty, halaman 67, mengemukakan :"Menurut sistem hukum Perdata KUHPerdata dalam perjanjianjual beli harus diikuti penyerahan Supaya terjadiperpindahan hak.
163 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Sri Soedewi Masychoen Sofwan (dalam A. QiromSyamsudin Meliala, 1985: 7) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatuperbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinyadengan seseorang lain atau lebih.
128 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.,ciriciri hak milik selalu menjadi hak induk terhadap hak kebendaan lain,hak milik itu mempunyai sifat tetap dan tidak akan lenyap* (Prof.Dr. SriSoedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Benda, cet. VII, Liberty,Yogyakarta, 2008, halaman 48). Berdasarkan KENBRON, sumberpengenal kepemilikan ( van het rechts ) (Algra, NE., et.al ).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,SH. Hukum Benda,cet.
120 — 45
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok HukumJaminan dan Jaminan Perseorangan diterbitkan oleh Liberty OffsetYogyakarta, tahun 2011 Cet.5 pada hal. 81 menyatakan hal dibawabh ini:Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikanjaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjianpokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan denganperjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.