Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-05-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 451/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 27 Mei 2015 — YUDI SATRIA melawan PT. PERAK WHAREHOUSE Dkk
33 — 7
  • dalammelepas, mengijinkan untuk beredarnya Buahbuahan tersebut ; Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Buahbuahan masuk ke DEPO dalamkeadaan baik berdasarkan prinsip "VERMOEDEN VAN RECHTMATIGE".Rusaknya Buah buahan terjadi selama berada dalam DEPO penyimpanan,merupakan tanggung jawab pihak DEPO penyimpanan dengan pertimbanganPihak DEPO penyimpanan berkewajiban hukum untuk menyelenggarakan penyimpanan dengan baik dan Professional;Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya Prinsipprinsip "THE THINGSPEAK IT SELF
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
118 — 64
  • Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukaidalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangandan/atau pembatasan pada pemberitahuan pabeaan yaituberdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi.Penggugat) dalam pemberitahuan pabean yang diberitahukanoleh penggugat secara self assesment.e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BOAR LONGYEAR
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
156 — 85
  • ., Other ) =A second self.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : NAND KUMAR Diwakili Oleh : A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
352 — 210
  • oleh Divisi PGV (Policy Governance) Buku I, BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 07032014 yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaraHalaman 16 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK.lain : Self
Pengadilan PN SIDOARJO TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Sda
Tanggal 7 Desember 2015 — DWI NOERTJAHJO
351 — 110
  • Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan/ keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakankeharusan. Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuatlaporan, maka sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksamenggunakan data yang ada dan terkait dengan kegiatan PT.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 153/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 23 September 2016 — AMADI Alias KOTIN
84 — 11
  • Jadi,seorang Terdakwa berhak untuk membantah dialildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal manadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyangkal ataumembantah keterangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
431 — 132
  • .,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
    Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
    DenganHalaman 251 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882. (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadideviasipositif sebesar Rp.5.082.464.095.. (1.433%) yang artinya progress proyektersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
    Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain;10.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif;11.Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategisdi bidang kepegawaian;12.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
351 — 147
  • Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.
    Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,Hal 144 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKItarget progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 593/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.Daster Sitohang, SH
2.Obet Riawan, S.H
Terdakwa:
SUHERLAN alias ELAN alias EKI
357 — 590
  • Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukandan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besarmaka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dan disetor ke kasNegara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya, dalam system Self Assessment
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 250/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
H MUHAMMAD RUYANI Alias H RUYANI Bin H MUSRID
81 — 23
  • 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal
    8 Oktober 2020;
    5.26 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
    5.28 1 (satu) lembar Self
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
MARSAHADIAN Alias H IMAR Bin BAGIAN
100 — 12
  • 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
    5.39 1 (satu) lembar Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — RAMDANI, S E , DK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdiri dari 40 orang pekerjaborongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawaslapangan;Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit sertaperalatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awalbulan September 2008 dengan menggunakan self
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN CURUP Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon:
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
77 — 74
  • pemenuhan hak tersangkauntuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurutversinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yangsementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikanHalaman 23 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crptumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikankebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 385/Pid.Sus/2016/PN.Sby
Tanggal 25 April 2016 — M. EDY SUNARKO, BA
161 — 30
  • Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadipada masa pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self assessment yang berlaku saat ini Wajib Pajakdiberikan kepercayaan untuk mengisi, membayar dan melaporkan kewajibanpajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kaitan administrasi perpajakan,Wajib Pajak harus memiliki
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
136 — 30
  • .2016 dari Rp740.470.000, menjadi Rp720.155.000, karenapenghematan PAGU revisi ke5 (final) berdasarkan surat telegram dariKapolda Sulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian AlokasiPenghematan Belanja Dalam APBNP Tahun Anggaran 2016;Bahwa karena itu Bid TI Polda Sulteng mengumpulkan data pagu realisasi keBiro Rena Polda Sulteng maka pada tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkansurat Biro Rena Polda Sulteng Nomor B/2432/XI/2016/RorenaperihalPengesahan Revisi Anggaran Terkait Revisi Blokir Mandiri (self
    Rp740.470.000, menjadiRp720.155.000, karena penghematan pagu revisi ke5 (final); Bahwa revisi pagu anggaran tersebut didasarkan surat telegram dari KapoldaSulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian Alokasi PenghematanBelanja dalam APBNP TA 2016 sehingga Bid TI Polda Sultengmengumpulkan data pagu realisasi ke Biro Rena Polda Sulteng, maka padatanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan surat Biro Rena Polda Sulteng NomorB/2432/XI/2016/Rorena perihal Pengesahan Revisi Anggaran terkait revisiblokir mandiri (self
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 349/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
288 — 209
  • Penyidik; Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Jember 2016 s/d sekarang; Bahwa keahlian ahli dalam hal ini ahli ditunjuk sebagai Ahli PeraturanPerpajakan; Bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkandan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau hartadan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yangPutusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 40 dari 91 halamanberlaku, SPT dikaitkan dengan sistem Self
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN PALU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD TRY HANDOKO, S.H.
2.NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.
Terdakwa:
BAHARUDIN
114 — 89
  • Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

    5. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

    6. 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

    7. 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2016 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
248 — 159
  • tanggal 9 Juli 2013tentang Paparan Yayasan Pertambangan dan Energi yangdihadiri oleh 6 orang ;""1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagai Bahan Sekretaris Jenderal KementerianESDM pada Rapat dengan Panja RKAKL Komisi VII DPR RI,Jakarta, 31 Mei 2018 5Halaman 142 dari 207 halaman Putusan No. 13/PID/TPK/2014/PT.DKI.218.219.220.221.222.223.224.225.1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output CadanganRKAKL APBNP 2013 (Self
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 16-09-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN BLITAR Nomor 205/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 16 September 2016 — Dr. SOEPRIYO IMAN Sp.OG Bin SUDOMO
216 — 565
  • Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangTerdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN BItMenimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan bahwaperbuatan Terdakwa yang telah melakukan