Ditemukan 976 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5270 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yangdiwakili oleh Anand Prabhakar Joshi jabatan Chief OperatingOfficer dan Hariyanto jabatan Country FD Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, JakartaPusat 10310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang Terutang PPN Rp 18.198.861.661,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp 0,00Jumlah Penyerahan Rp 18.198.861.661,00Pajak Keluaran Rp 1.815.338.426,00Kredit PPN Rp 2.031.810.685,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (216.472.259,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 252.839.851 ,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 36.367.592,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan
    ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00109/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamatdi Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.
    Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1849/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
12232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3674/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310
    Imam Bonjol No. 80, MentengJakarta Pusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.716.735.746,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 48.559.540,00Jumlah Rp 23.765.295.286,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.371.673.385,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.353.196.211,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 18.477.174,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN
    Putusan Nomor 1849/B/PK/Pjk/2020Februari 2013 Nomor 00035/207/13/091/16 tanggai 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor: 00035/207/13/091/16 tanggai 21 Desember 2016, atasnama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3571 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1516/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00820/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 26Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00060/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2019Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00060/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.1.
Register : 22-12-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA CIMAHI Nomor 10310/Pdt.G/2017/PA.Cmi
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10310/Pdt.G/2017/PA.Cmi dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    10310/Pdt.G/2017/PA.Cmi
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5281 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
9132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU6012/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 3 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, JakartaPusat 10310
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00592/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Mei2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00111/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama BUT Deutsche BankAG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310
    Putusan Nomor 5281/B/PK/Pjk/20203. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00111/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lantai 6, Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310, adalah telah
    sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00111/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lantai 6, Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3564 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta 10310, yang diwakili oleh AryaSuprihadi, jabatan Direktur Utama PT Mandiri TunasFinance;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113892.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00384/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00019/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3564/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2012 Nomor 00019/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00019/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
12428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310, yang diwakili oleh Siantoro Goeyardi, jabatanChief Country Officer BUT Deutsche Bank AG danHariyanto, jabatan Country FD IIndonesia BUT DeutscheBank AG Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng JakartaPusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 29.738.597.451,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp PBR 163.556.026,00Jumlah Rp 29.902.153.477,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.973.859.547 ,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.973.859.547 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00040/207/13/091/16 tanggai 21 Desember 2016, atasnama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.
    Imam Bonjol Nomor80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono )Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3629/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta 10310, yang diwakili oleh AryaSuprihadi, jabatan Direktur Utama PT Mandiri TunasFinance;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113882.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00386/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00009/207/11/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3629/B/PK/Pjk/201901.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00009/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atasnama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3573 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1525/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00777/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00777/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3735 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
5442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1632/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, NPWP:01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10310
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 62.398.162.945c. Jumlah Seluruh Penyerahan 62.398.162.9452 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0c.
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor 00014/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama: PT. Mandiri Tunas Finance, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3735/B/PK/Pjk/201901.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI.Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.4.
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
15436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3673/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa subsititusiTutun Rahmanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 25September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 80 Menteng, Jakarta Pusat 10310
    tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00982/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00036/207/13/091/16, tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00982/KEB/WPJ.19/2017, tanggai 13 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol,Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
Register : 09-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3508 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
4111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1519/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat,10310
    Imam Bonjol No.61 Menteng, JakartaPusat, 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 116.647.430b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 110.215.812.308)c. Jumlah Seluruh Penyerahan 110.332.459.7382 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.664.743b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 48.370.626c.
    Putusan Nomor 3508/B/PK/Pjk/2019Jalan Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00064/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober2016, atas nama: PT.
    Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3632/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1650/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00375/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2011 Nomor 00005/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamatdi Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3632/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00375/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2011 Nomor 00005/207/11/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PTI Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00005/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3634/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1517/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00774/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00063/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamatdi Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, JakartaPusat, 10310
    Putusan Nomor 3634/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00063/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00063/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3561 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1648/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    .19/2017 tanggal 31Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomorKEP00027/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 31 Maret 2017, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat diGraha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    .Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00403/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    , adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelan sesuai dengan ketentuan
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1691/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
13033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3655/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Substitusitanggal 25 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310
    banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01053/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2013 Nomor00008/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama BUT DeutscheBank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.
    Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
7229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1652/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di GrahaMandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng,Jakarta Pusat, DK Jakarta, 10310
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00391/KEB/WPUJ.19/2017,tanggal 30 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2012, Nomor 00024/207/12/093/16,tanggal 19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan ImamBonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00391/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 30 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2012, Nomor 00024/207/12/093/16, tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,10310, adalah telah sesuai dengan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012, Nomor 00024/207/12/093/16, tanggal 19 Januari 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1853/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. BUT Deutsche Bank AG
13134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310, yang diwakili oleh Siantoro Goeyardi danHariyanto jabatan Chief Country Officer dan Country FDIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002303.16/2018/PP/M.IB
    Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 27.084.612.823,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R= yang ua Seng a P 60.138.228 00 PPNJumlah Rp 27.144.751.051,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.708.461 .084,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.687.247 .539,00Penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp. 21.213.545,00Kelebihan Pajak dikompensasikan
    Imam Bonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00043/207/13/091/16, tanggal 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.
    Imam Bonjol No.80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau :Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 B/PK/PJK/2021
Tanggal 20 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
6131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4434/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol No.80, Jakarta Pusat 10310
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00661/KEB/WPUJ.19/2018 tanggal 10Juli 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atas nama : BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di DeutscheBank Building Lt.6, Jalan Imam Bonjol No.80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00661/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 10 Juli 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember2015 Nomor: 00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atasnama : BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol No.80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor:00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atas nama : BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol No. 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Pemohon Peninjauan Kembaliyang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00661/KEB/WPuJ.19/2018tanggal 10 Juli 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa PajakDesember 2015 Nomor: 00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atasnama : BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam Bonjol No.80, Menteng JakartaPusat 10310
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3489 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE;
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutusdalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1642/PJ 2019, tanggal 12Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di GrahaMandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    berikutMengabulkan selurunnya banding Pemohon' Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00379/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310
    Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam BonjolNomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sahdan berkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama : PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000
    , beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) untuk membayar semua biaya perkarayang timbul dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 9 halaman.