Ditemukan 222 data
NORMA DHIASTUTI, SH
Terdakwa:
1.DINI SURVIANI GANTINA NOOR Als NENDEN Binti NURWATAN NOOR Alm
2.RENI FITRIA NINGRUM Binti DEDI SUHARTONO.
3.ANEU SRI MULYATI Binti OOH EFENDI
108 — 97
Segel Luar H202 + H202 Kuning4/9/2018 (Komplit) 1,900,0007. 4/17/2018 Otto Besar+Kecil,Botol Bening 910,0008.
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat II : Salbiati Binti Razali
Terbanding/Tergugat III : Luqman Bin Razali
Terbanding/Tergugat IV : Dahriani Binti Razali
Turut Terbanding/Penggugat II : Cut Nur Asiah Binti Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat III : Teuku Hanafiah Bin Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat IV : Cut Hartini Binti Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat V : Chandra Arif Bin Teuku Aminullah Gani
93 — 104
dibatalkan berdasarkanputusan Mahkamah Agung No 73/K/TUN/ 2015 .....dst .Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah diluar uraian isi gugatanpara Penggugat, hal ini jelas dan nyata dimana Majelis Hakim telahmemposisikan dirinya sebagai para Tergugat, artinya secara hukum MajelisHakim telah melakukan kekiliruan yang nyata dan melanggar Hukum Acara ;Bahwa sesuai dengan gugatan para penggugat dimana inti pokok perkara/sengketa adalah tindakan Tergugat Yang telah menerbitkan SHGB No. 02101tanggal 17
2018 atas nama Tergugat Il, III dan IV tanpa dasar dan alas hakyang sah, bahkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalamPersidangan dimana Surat keterangan ( Soradik ) dari Kepala Desa GampongBaru saja tidak ada dan tidak dimiliki oleh Tergugat Il, Ill dan IV yangmerupakan salah satu syarat untuk memohon hak atas tanah;Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat Kampung Baru (vide KeteranganSaksi ) mengetahui dengan pasti dan memberi keterangan yang bahwa objekterperkara milik Orang Tua/Kakek para
Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT BNA.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya merupakan pertimbanganpembenaran dan atau mencari Azas pembenar untuk mengalahkan parapenggugat;Bahwa dengan nyata inti pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakimsebagaimana tersebut jelas sangat keliru yang bermuara pada kekhilafan yangnyata, karena telah membenarkan tindakan Tergugat I/BPN yang sangat fatalsalah atas dasar penerbitan SHGB No. 02101 tanggal 17 2018 atas namaTergugat Il, Ill dan IV yang birlindung dibalik
Mengenai proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il, Ill dan IV tidak dilandasai pada bukti alas hak yangjelas, dan hanya atas dasar putusan PTUN saja sebagaimana yang telahpembanding jelaskan terdahulu, sedangkan sehubungan dengan gugatanpara Penggugat dimana inti pokok perkara/sengketa adalah setentangdengan tindakan Tergugat Yang telah menerbitkan SHGB No. 02101tanggal 17 2018 atas nama Tergugat Il, III dan IV tanpa dasar dan alas hakyang sah.
1119 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
/23/2008 09/23/2015 91,000,000 80,335,200DRS5632010004 MUHAMAD21 HT 19108 SARIPUDD 72 (11/20/2007 11/20/2013 64,500,000 5,373,900563201004622 HT 71100 DRS NAJMI 96 12/13/2010 12/13/2018 90,000,000 (62,812,5005632010063 EDY23 HT 80103 SUBIYANTO 96 04/20/2012 04/20/2020 100,000,000 (87,353,172563201004124 HT 64103 ELF RAHMI 96 08/25/2010 08/25/2018 70,000,000 45,936,400563201003825 HT 06100 ELIMAR WATI 96 06/03/2010 06/03/2018 60,000,000 88,125,0005632010038 ELYUSNIART26 HT 74103 96 06/17/2010 06/17
/2018 95,000,000 60,364,0005632010008 ENDRO27 HT 02107 PRASETYO 96 04/04/2008 04/04/2016 37,000,000 13,490,600563201003528 HT 83100 ENI HARTATI 96 03/29/2010 03/29/2018 89,000,000 53,768,154 Hal. 10 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 563201003529 HT 89106 ENY LISDA 96 03/30/2010 03/30/2018 51,000,000 80,815,5725632010052 EPPA30 HT 24100 SOSIAWAN 96 04/15/2011 04/15/2019 70,000,000 51,770,000563201004431 HT 56102 ERLIWATI 84 11/04/2010 11/04/2017 85,000,000 54,643,000563201005232 HT 98109
30,335,200DRS563201000419 IMUHAMAD21 HT108 SARIPUDD 72 =+11/20/2007 11/20/2013 64,500,000 5,373,90056320100467122 HT100 DRS NAJMI 96 12/13/2010 12/13/2018 90,000,000 62,812,500 Hal. 23 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 563201006380 EDY23 HT103 SUBIYANTO 96 04/20/2012 04/20/2020 100,000,000 87,353,17256320100416424 HT103 ELFI RAHMI 96 08/25/2010 08/25/2018 70,000,000 45,936,40056320100380625 HT100 ELIMAR WAT 96 06/03/2010 06/03/2018 60,000,000 38,125,000563201003874 ELYUSNIART26 HT103 96 06/17/2010 06/17
/2018 95,000,000 60,364,000563201000802 ENDRO27 HT107 PRASETYO 96 04/04/2008 04/04/2016 37,000,000 13,490,60056320100358328 HT100 ENI HARTATI 96 03/29/2010 03/29/2018 89,000,000 53,768,15456320100358929 HT106 ENY LISDA 96 03/30/2010 03/30/2018 51,000,000 30,815,572563201005224 EPPA30 HT100 SOSIAWAN 96 04/15/2011 04/15/2019 70,000,000 51,770,00056320100445631 HT 102 ERLIWATI 84 11/04/2010 11/04/2017 85,000,000 54,643,00056320100529832 HT109 ERMALINA 96 05/11/2011 05/11/2019 70,000,000 52,499,20056320100065133
H. NAZARUDDIN, SKM.,M.Kes selaku Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi
Tergugat:
1.WALIKOTA BUKITTINGGI
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BUKITTINGGI
251 — 352
Sesuai dengan aslinya);35 Bukti P35 : Gambar Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBukittinggi; (Fotokopi dari fotokopi);36 Bukti P36 : Berita Acara Pengukuran No : 15/2018, Tanggal 17 Juli2018, Atas Alas Hak Sertifikat Hak Guna BangunanNo.11; (Fotokopi dari scan);37 Bukti P37 : Berita Acara Pengukuran No : 16/2018, Tanggal 17 Juli2018, Atas alas Hak Sertifikat Hak Guna BangunanNo.12; (Fotokopi dari scan);38 Bukti P38 : Berita Acara Pengukuran No : 17
/2018, Tanggal 17 Juli2018, Atas Alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No :10; (Fotokopi dari scan);39 Bukti P39 : Berita Acara Pengukuran No : 18/2018, Tanggal 17 Juli2018, Atas Alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No :14; (Fotokopi dari scan);40 BuktiP40 : Surat Kuasa yayasan Fort de Kock Bukittinggi SekolahTinggi Ilmu Kesehatan Fort de Kock Np : 21/YYSFDK/Bkt/II/2019, Tanggal 18 Februari 2019 dari Drs.
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
416 — 214
Bahwa oleh karena Pemohon sampai dengan Panggilan II tidakhadir maka Termohon memanggil kembali dengan Surat Panggilan IllNomor: S.PANG015.DIK/WPJ.17/BD.0700/2018 disertai dengan SuratPerintah Penggeledahan Nomor: S1806/WPJ.17/2018 tanggal 6November 2018.5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan tersebut,Termohon telah melakukan tindakan penggeledahan namun Pemohontetap tidak diketemukan.6.
Foto copy Surat perintah Pengeledahan Nomor : S1806/WPJ.17/2018, di beri tanda bukti T36 ;Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.37. Foto copy Berita Acara Pengeledahan , di beri tanda bukti T37 ;38. Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri DenpasarNomor 556/Peng/Pen.Pid/2018/PN Dps. Yang di beri tanda Bukti T38 ;39. Foto Copy Kepala Kantor Wilayah Bali Nomor: SR247/WPJ.17/2018 hal Permintaan daftar Pencarian orang ( DPO),yang diberi tanda bukti T39;AO.
NY.ENDANG SUKANTI
Tergugat:
1.Heri Widijanto
2.TAKRIS PRATANA
74 — 49
Kedung Baruk/2007 tanggal 21082007 atas nama HeriWidijanto diberi tanda bukti T P02;3.Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengikatan Jual Beli No. 12 diberi tandabukti TP03 ;4.Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa Jual No. 13 diberi tanda buktiTP04;5.Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran diberi tanda bukti TP05;Hal. 19 Putusan Nomor 1063/Padt.Bth/2019/PN Sby6.Fotocopy sesuai aslinya foto pada saat pembayaran diberi tanda buktiTPO6;7.Fotocopy sesuai salinannya Akta Jual Beli Nomor 17/2018 diberi tandabukti
PT. MULTI KARYA PRATAMA. Diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
1.TIM POKJA PPBJ Pelabuhan Kelas II Nabire
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. Citra Prasasti Konsorindo
2.PT. Marta Teknik Tunggal
396 — 759
(e court) Bahwa dalam ketentuan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut sebagai LKPPNo. 17/2018), Pasal 1 angka 19 mendefenisikan SanksiDaftar Hitam yaitu:Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepadaPeserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikutiPengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu; Dengan
jangka waktu pemberian sanksi daftar hitam diaturpada Pasal 6 LKPP No. 17/2018, yaitu:(1) Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal SuratKeputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut(nonretroaktif);(2) Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapatmenyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaantersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi;(3) Peserta pemilihan yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b,atau huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2(dua
2018,Pasal 83 yaitu:(1) PA/KPA menyampaikan indentitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unitkerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secaraelektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional; Bahwa dalam ketentuan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut sebagai LKPPNo. 17
/2018), Pasal 1 angka 19 mendefenisikan SanksiDaftar Hitam yaitu:Halaman 101 dari 212 halaman.
(e court)Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepadaPeserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikutiPengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu; Dengan jangka waktu pemberian sanksi daftar hitam diaturpada Pasal 6 LKPP No. 17/2018, yaitu:(1) Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal SuratKeputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut(nonretroaktif);(2) Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapatmenyelesaikan pekerjaan lain,
248 — 195
Dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi denganterbitnya Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) Nomor: 17/2018 tanggal20 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LuwuTimur yang menerangkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnyasesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00295/Wonorejo Timur atas nama BudiSantoso, yang terletak Kelurahan/Desa Wonorejo Timur, KecamatanMangkutana, Kota Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dibebani HakTanggungan (Pertama) Nomor
Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :17/2018, tanggal 20 September 2019. Diberi tanda T.Il 7;8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari PT. PNM Persero UlaMM MangkutanaNomor : 075/PNM/ILMMKTN/SPI/III/2018, tanggal 24 Maret 2018 yang ditujukankepada BUDI SANTOSO, Perihal Surat Peringatan . Diberi tanda T.II 8;9. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari PT.
107 — 30
dahulu Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnyadisebut objek sengketa).Bahwa pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalahatas permintaan Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyaihak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa Tergugat Il telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungandimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor363/17
/2018 tanggal 26 September 2018 yang didasarkan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (selanjutnya disebut PMK Lelang).Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN GstPelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan OlehTergugat Il Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Yang BerlakuBahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita maupunpetitumnya yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang yang
tanggal 15 November 2018,selanjutnya diberi tanda bukti TI.15;Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti Tergugat tersebut diatas telahdibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadapsurat bukti bertanda TI.4, TI.5, TI.9, TI.11, T1.13, TI.14 dan Tl.15 sehinggakeseluruhannya secara formil diterima;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat Ilmelalui kuasanya mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:1.10.11.12.Fotokopi Risalah Lelang Nomor 363/17
/2018 tanggal 26 September 2018,selanjutnya diberi tanda bukti TIl.1;Fotokopi Surat Permohonan Lelang Nomor: B.5040II/KC/ADK/09/2018 tanggal10 September 2018 perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan Secara Online, selanjutnya diberi tanda bukti TIl.2a;Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tandabukti TII.2b;Fotokopi Surat Nomor: S461/WKN.02/KNL.04/2018 tanggal 13 September 2018hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang, selanjutnya diberi tanda bukti TII.3;Fotokopi
315 — 116
09/23/2008 09/23/2015 91,000,000 30,335,200DRS5632010004191 MUHAMAD21 HT 08 SARIPUDD 72 41/20/2007 14/20/2013 64,500,000 5,373,900563201004671122 HT 00 DRS NAJMI 96 12/13/2010 12/13/2018 90,000,000 62,812,5005632010063801 EDY23 HT 03 SUBIYANTO 96 04/20/2012 04/20/2020 100,000,000 87,353,172563201004164124 HT 03 ELFI RAHMI 96 08/25/2010 08/25/2018 70,000,000 45,936,4005632010038061 ELIMAR25 HT 00 WATI 96 06/03/2010 06/03/2018 60,000,000 38,125,0005632010038741 ELYUSNIART26 HT 03 96 06/17/2010 06/17
/2018 95,000,000 60,364,0005632010008021 ENDRO27 HT 07 PRASETYO 96 04/04/2008 04/04/2016 37,000,000 13,490,60028 HT 5632010035831 ENI HARTATI 96 03/29/2010 03/29/2018 Halaman 14 dari 113 hal.
RAHMI 96 08/25/2010 08/25/2018 70,000,000 45,936,4005632010038061 ELIMAR25 HT 00 WAT 96 06/03/2010 06/03/2018 60,000,000 38,125,0005632010038741 ELYUSNIART26 HT 03 96 06/17/2010 06/17/2018 95,000,000 60,364,0005632010008021 ENDRO27 HT 07 PRASETYO 96 04/04/2008 04/04/2016 37,000,000 13,490,60028 HT 5632010035831 ENI HARTATI 96 03/29/2010 03/29/2018 Halaman 27 dari 113 hal.
09/23/2008 09/23/2015 91,000,000 30,335,200DRS5632010004191 ) MUHAMAD21 HT 08 SARIPUDD 12 11/20/2007 11/20/2013 64,500,000 5,373,900563201004671122 HT 00 DRS NAMI 96 12/13/2010 12/13/2018 90,000,000 62,812,5005632010063801 EDY23 HT 03 SUBIYANTO 96 04/20/2012 04/20/2020 100,000,000 87,353,172563201004164124 HT 03 ELF RAHMI 96 08/25/2010 08/25/2018 70,000,000 45,936,4005632010038061 ELIMAR25 HT 00 WATI 96 06/03/2010 06/03/2018 60,000,000 38,125,0005632010038741 ELYUSNIART26 HT 03 96 06/17/2010 06/17
/2018 95,000,000 60,364,0005632010008021 ENDRO27 HT 07 PRASETYO 96 04/04/2008 04/04/2016 37,000,000 13,490,600563201003583128 HT 00 ENI HARTATI 96 03/29/2010 03/29/2018 89,000,000 53,768,154563201003589129 HT 06 ENY LISDA 96 03/30/2010 03/30/2018 51,000,000 30,815,5725632010052241 EPPA30 HT 00 SOSIAWAN 96 04/15/2011 04/15/2019 70,000,000 51,770,000563201004456131 HT 02 ERLIWAT 84 11/04/2010 11/04/2017 85,000,000 54,643,000563201005298132 HT 09 ERMALINA 96 05/11/2011 05/11/2019 70,000,000 52,499,200563201000651
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
NOTO ADITYO,SE bin SUWONDO
72 — 63
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
NOTO ADITYO,SE bin SUWONDO
76 — 60
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember
1.ANDI AKBAR SUBARI, SH., MH.
2.ACHMAD SYAH, SH
Terdakwa:
ALVIN HOWARD
110 — 32
Identifikasi Keaslian Identifikasi Pita Cukai tersebut antara lain:Membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka identifikasikeaslian pita cukai dan melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai,memberikan pernyataan awal, dan menyampaikan hasil identifikasi keaslianpita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai sesuai surat permintaan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC SulawesiBagian Selatan Nomor : S225/WBC.17
/2018 tanggal 23 Maret 2018 halPermintaan Identifikasi Keaslian Pita Cukai dan Saksi Ahli dan Surat dariDirektur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor : S30/BC.043/2018 tanggal 27Maret 2018 hal Permintaan Bantuan Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai.Bahwa Pita cukai merupakan bukti pembayaran/pelunasan cukai ataspenjualan Barang Kena Cukai.
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR
92 — 84
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018
317 — 2110 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan yang berlaku untuk mempertimbangkanSurat Jawaban Termohon;maka Termohon meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Agung untuktetap mempertimbangkan keseluruhan Surat Jawaban Termohondalam perkara a quo;DALAM EKSEPSITermohon membantah seluruh dalildalil Para Pemohon sebagaimanadiuraikan dalam Permohonan, kecuali halhal yang diakui secara tegas,dengan uraian seperti di bawah ini:Penutupan Jalan Jatibaru Merupakan Bagian Dari Penataan DanPengawasan Kegiatan PKL Di Tanah Abang Yang Dilandasi IngubNomor 17
/2018 Yang Tidak Termasuk Kategori PeraturanPerundangUndangan, Sehingga Para Pemohon Telah Keliru DalamMenentukan Kompetensi Absolut Pengadilan Yang Berwenang UntukMemeriksa Dan Mengadili Kerugian Yang Timbul Akibat DariPenerapan Instruksi Gubernur Tersebut;Bahwa perlu disinggung terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan Pasal31 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 3 Tahun 2009), MahkamahAgung
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR
70 — 67
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1195 — 968
10925'41" 9/6/2015 Terra MODIS 7012 S 017'24" E 10926'31" 8/18/2016 Terra MODIS 5513 S 015'04" E 10929'49" 8/23/2016 Terra MODIS 4714 S 017'17" E 10926'02" 8/16/2016 Aqua MODIS 3515 S 017'20" E 10925'59" 8/18/2016 Terra MODIS 7416 S 017'02" E 10926'13" 8/18/2016 Aqua MODIS 10017 S 015'40" E 10927'00" 8/19/2016 Terra MODIS 8018 S 015'18" E 10930'00" 8/20/2016 Terra MODIS 9019 S 015'29" E 10926'56" 8/20/2016 Terra MODIS 6220 S 015'18" E 10929'56" 8/20/2016 Terra MODIS 10021 S 016'33" E 10928'41" 8/17
/2018 Terra MODIS 8522 S 016'44" E 10928'35" 8/17/2018 Aqua MODIS 9123 S 016'27" E 10928'47" 8/17/2018 Aqua MODIS 10024 S 016'34" E 10928'13" 8/18/2018 Terra MODIS 2225 S 016'12" E 10929'04" 8/19/2018 Terra MODIS 4626 S 018'32" E 10925'59" 8/19/2018 Aqua MODIS 027 S 016'44" E 10928'36" 8/19/2018 Terra MODIS 3928 S 016'07" E 10929'04" 8/19/2018 Terra MODIS 3729 S 017'43" E 10925'29" 8/19/2018 Terra MODIS 10030 S 018'16" E 10925'33" 8/19/2018 Terra MODIS 10031 S 018'15" E 10925'40" 8/19/2018 Aqua MODIS
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
563 — 290
., Notaris di Jakarta Pusat (AktaPernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC 17/2018) yang teahditerima perubahan data perseroannya melalui Surat PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHUAH..01.030233968 tertanggal 20 Agustus 2018.b. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT SSC No. 19tertanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Tergugat VI(Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC 19/2018) yangHalaman 23 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.
kepemilikansahamnya adalah sama dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLBPT SSC 23/2018, akan tetapi berbeda dalam susunan pengurusnya (i.c.Penggugat tidak berkedudukan sebagai Direktur).Sebagai akibatnya, secara formiil saja, dengan mencermati ParaPenggugat hanya menuntut agar 3 (tiga) akta sebelum Akta PernyataanKeputusan RUPSLB 03 / September 2020 dinilai tidak sah dan tidakberlaku, sementara di sisi lain menuntut disahkannya susunanpengurus berdasarkan; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PTSSC 17
/2018; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC19/2018 dan (ill) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC23/2018 (vide Petitum Poin 6 s.d. 8 Surat Gugatan)seluruhnya adalahBERTENTANGAN/BERSIFAT KONTRADIKTIF dengan fakta telahberlakunya secara sah Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 /September 2020.Sebab jikapun tuntutan Para Penggugat a quo dapat dikabulkan(QUODNON), akan tetapi seluruh tuntutan tersebut TIDAK AKANDAPAT TERLAKSANA, mengingat tidak pernah diuji dan tetapberlakunya perubahan anggaran
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
1.MUH. ASRUN
2.ADRIANSYAH SYARIEF
106 — 14
Ahli Malinus Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dasar saksi memberikan keterangan Ahli dalam pemeriksaan iniadalah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTMP Bahwa Makassar Nomor : S1029/WBC.17/KPP.MP.01/2018 tanggal23 Agustus 2018 perihal permintaan penunjukkan sebagai saksi ahli dansurat tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian SelatanNomor : ST309.1/WBC.17/2018 tanggal 27 Agustus 2018;Bahwa cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
RAIS BIN YUSUF
109 — 26
Bahwa dasar melakukan penindakan adalah berdasarkan Surat PerintahKepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor Nomor : PRIN67/WBC.17/2018 tanggal 01 Agustus 2018. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Tim Penindakan danPenyidikan (P2) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanyakegiatan penjualan dan penyimpanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau(BKCHT) berupa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu di JI. Sungai KlaraNo 143 Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan.