Self Assesment System, suatu pemungutan pajak yangmemberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukansendiri besarnya pajak yang terutang.3.

1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fos in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self

Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera withbuiltin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point, Canon 74 118 focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dustdeletion feature (1) Self

Tdnhanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhanhak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yangdipersangkakan menurut versinya, atau dengan kata lain, keterangan calontersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangantersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidak mempunyainilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidanayang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self

yangpaling bertanggung jawab di perusahaan itu / pengurus atau Direkturyang namanya ada dalam akta perusahaan , tidak boleh nama lainselain Direktur dan pengurus yang bisa menerbitkan faktur pajak ,nama yang saat awal didaftarkan sebagai pihak yang bertanggungjawab ;Bahwa jika yang datang ke kantor pajak bukan pengurus atau Direkturperusahaan tersebut , pasti akan ditolak di kantor pajak karenamenyalahi SOP ;Bahwa mengenai peristiwa pembetulan, ahli berpendapat bahwastelsel system perpajakan kita ada self

Selly;Bahwa berdasarkan hasil penelitian Saksi, terdapat pajak tidak dibayarkan.Bahwa nominal yang tidak dibayarkan tahun 2017 Rp77.913.384, (tujuhpuluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empatrupiah), tahun 2018 Rp80.500.176, (delapan puluh juta lima ratus ribuseratus tujuh puluh enam rupiah);Bahwa terhadap temuan Saksi tersebut, Saksi tindak lanjuti denganmengirimkan surat permintaan penjelasan tanggal 23 Januari 2019;Bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self

Indonesiamenganut self assessment sehingga kepatuhan pajak (voluntarycompliance) sebagai kunci keberhasilan/suksesnya se/f assessment yangakan meningkatkan penerimaan pajak.Dalam hal pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya tidakberdasarkan hukum yang berlaku, khususnya dalam pemungutan pajakdengan tidak berdasarkan UndangUndang sehingga dapatmengakibatkan sengketa pajak, sesuai ciri keempat negara hukum, makaKekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak,berkewajiban menyelesaikan

Nomor Rekening 010.02.11.0025747 (Bank Sulut vvatep AsliCapem Suwawa) sebesar Rp1.500.000,00 sesuaiSP2D Nomor 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 08 Maret 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia PelaksanaTraining Self Motivation LDK Karisma a.n Hendra444, Gunawan Nomor Rekening 515201022166533 1 (Satu) Asli(Bank BRI Unit Limboto) sebesar Rp3.000.000,00 rangkapsesuai SP2D Nomor 02403/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan PembangunanMushollah KPU Prov Gorontalo

Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU) membentukpemerintahan adat yang berkedudukan di Kampung Hatileng danselanjutnya menjadi Negeri Adat Hatileng (self governingcommunity) yang dipimpin oleh seorang Raja dari Marga LATUIANdan pada tahun 1625 Marga LATUIAN menyerahkan kepemimpinanNegeri Adat Hatileng (Raja) kepada Marga Rumatolokiit untukmemerintah di Negeri Adat Hatileng;.

Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan /keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakan keharusan.Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuat laporan, makaHalaman 139 dari 146 Putusan Nomor 270/Pid. Sus/2015/PN.Sda.sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksa menggunakan data yangada dan terkait dengan kegiatan PT.

Hal ini tentunya bertentangandengan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentutanPasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR di jelaskan sebagai berikut : indetermination of any criminal charge againts him, everyone shall beentitled to the following minimum quarents, in full equality : (g). Not tobe complled to testify againts himself or to confess guilty,Pada dasarnya, ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebutbertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun.

barangdikirim ke Gudang yang ditunjuk oleh masingmasing broker /perantara importasi barang;Bahwa kenyataannya saksi AMANDUS ARIS, saksi AGUS ADISUSANTO, saksi YUDHA WANTORO dan saksi YORDANIUSJANSEN telah mengetahui bahwa perusahaan mereka dipinjamnama perusahaannya oleh terdakwa HERRY LIWOTO untukmelakukan kegiatan impor barang di daerah pabean Entikonghanya untuk dicantumkan didalam Pemberitauan Impor Barang(PIB) tetapi masingmasing importir tidak mempunyai keahlianuntuk menghitung sendiri nilai pabean (Self

tidak boleh diimpor melalui daerah Pabean Entikongsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI(Permendag) No. 44/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Permendag No. 61/2013 Tentang Impor ProdukTertentu;e Bahwa barangbarang impor yang diurus oleh terdakwa HERRYLIWOTO yang masuk melalui Pabean Entikong ternyata tidakdilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk pembayaran Beamasuk, PPN dan PPH sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI),dan bukan dihitung secara self

yang tidak boleh diimpor melalui daerah Pabean Entikongsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI(Permendag) No. 44/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Permendag No. 61/2013 Tentang Impor ProdukTertentu;Bahwa barangbarang impor yang diurus oleh terdakwa HERRYLIWOTO yang masuk melalui Pabean Entikong ternyata tidakdilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk pembayaran Beamasuk, PPN dan PPH sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI),dan bukan dihitung secara self

Chinaadalah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuatoleh pemeriksa yang menyebutkan bahwa pada kemasanatau fisik barang tertulis made in China;Bahwa setahu saksi barangbarang yang di impor dari Chinaoleh CV Rigo Mandiri, PT SGB, maupun CV Raga Jaya biladilihat dari invoice, tujuan pengiriman adalah alamat masingmasing importir, dalam hal ini PT SGB dan CV Rigo Mandiridi Entikong dan CV Raga Jaya di Balai Karangan;e Bahwa yang menghitung dan menetapkan tarif bea masukdan PDMRI sesuai asas self

dilakukanimportnya di Entikong ataupun ditempat lain.Bahwa saksi menerangkan ada hal yang diatur dalam ketentuanimportasi barang larangan atau pembatasan oleh masing masing instansiterkait misalnya Medical Equipment diatur oleh Ketentuan dariDepartemen Kesehatan.Bahwa sesuai ketentuan mekanisme impor barang dari Luar Negeri yangmelalui Pabean Pontianak adalah telah menggunakan pemberitahuanimport secara elektronik sedangkan di Pabean Entikong masih manual.Bahwa tata cara pengisian Pabean sesuai prinsip self

TilongkabilaSesuai PersetujuanTerlampir129. 08 Mei 02403/SP2D Bayar Bantuan Kepada 3.000.0002012 BANTUAN/12052/201 Panitia Pelaksana2 Training Self MotivationLDK Karisma SesuaiPersetujuan130. 08 Mei 02409/SP2D Bayar Bantuan 2.500.0002012 BANTUAN/12052/201 Pembangunan Masjid2 Al Muttagin DesaUabangaKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan131. 08 Mei 02412/SP2D Bayar Bantuan 2.500.0002012 BANTUAN/12052/201 Pembangunan Masjid2 Ar Rahman DesaBilungala UtaraKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan Terlampir132. 10 Mei

TilongkabilaSesuai PersetujuanTerlampir1.500.000 129.08 Mei201202403/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar Bantuan KepadaPanitia PelaksanaTraining Self MotivationLDK Karisma SesuaiPersetujuan3.000.000 130. 08 Mei2012 02409/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 BantuanMasjidBayarPembangunan 2.500.000 Hal. 93 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017 Al Muttagin DesaUabangaKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan 131.08 Mei201202412/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar BantuanPembangunan MasjidAr Rahman DesaBilungala UtaraKec.Bonepantai

Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self Motivation 444 LDK Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank BRI 1 (satu) Asli.

Rekening 010.02.11.0025747 (Bank Sulut CapemSuwawa) sebesar Rp1.500.000,00 sesuai SP2D Nomor00976/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal O08 Maret2012.1 (satu)Aslirangkap Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia PelaksanaTraining Self Motivation LDK Karisma a.n HendraGunawan Nomor Rekening 515201022166533 (Bank 1 (satu)BRI unit Limboto) sebesar Rp3.000.000,00 sesuai SP2D rangkapNomor 02403/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 08Mei 2012.444.

jugaselaku Ketua Pemohon IV bukan merupakan suatu conflict of interestsebagaimana dinyatakan oleh Judex factie yaitu bertentangan denganPasal 84 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1995 ;Bahwa seorang debitur Perseroan dikatakan mempunyai benturankepentingan jika terjadi halhal sebagai berikut : Berperkara di pengadilan mewakili Perseroan, tetapi pihak lawan adahubungannya dengan Direktur tersebut ; Berlakunya doktrin Oportunitas Perseroan (Corporate Oportunity) ; Berlakunya transaksi untuk pribadi (Self

harus diminta kepada WP adalah uang WP nyajika sudah membayar maka tidak boleh dilakukan upayaupaya lain lagi;Bahwa sebelum masuk buper maka pejabat atau pegawai pajak harusmemberikan himbauan kepada WP yang dinamakan tahap administrasi barumelangkah kepada pemanggilan, dan pembetulan baru keluar suratketetapan pembayaran pajak yang kurang kepada WP untuk membayarpajakBahwa jika masih ada kekurangan maka harus berdasarkanHalaman 117, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstperhitungan system self

before the law namun pertanggungjawaban pidanaWP adalah denda administrasi, denda bunga atau pidana, sedangkanpertanggujawaban fiskus adalah secara individual sehingga hukumannyabisa diupayakan penjara sedangkan untuk WP penjara adalah ultimumremedium;Bahwa dihubungkan dengan pendapatan penerimaan negara maka sidangbisa memutuskan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannyasehingga wajib pajak seyogyanya tidak dapat diproses namun terhadapfiskus diproses korupsi;Bahwa dihubungkan dengan sistem self

Bina Mitra Cemerlang, untuk tahun 2010 dan tahun 2011, Negaramengalami kerugian sebesar Rp768.664.000,00 (Tujuh ratus enam puluhdelapan juta enam ratus enam puluh empat juta rupiah);Bahwa pajak yang tidak disetor terdakwa adalah pajak Tahun 2010 dantahun 2011;Bahwa Penyidikan dilakukan tahun 2017 karena harus ada dahulu buktipermulaan dan dimungkinkan dilakukan Penyidikan tahun 2017;Bahwa Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai ciri dan coraktersendiri yaitu self assessment yang diatur dalam Undangundang

(Pasal 175 (3) UndangundangNomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer), Terdakwa1berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas,sehingga keterangan Terdakwa1 yang disangkal dalampersidangan adalah sahsah saja karena Terdakwa1mempunyai hak Ingkar (non self incrimination), sebagaimanaPasal 165 Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa Niat Terdakwa1 sudah tergambar pada saatperbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa1menampar pipi kiri Saksi7 (Ame Budiansyah Bin Mesra

keterangan adalah hak yang dijamin undangundang karena menurut HukumAcara Pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi penyidik, baik untuk mengingatkanorang yang akan ditangkap atau diinterogasi boleh tutup mulut, maupun mengingatkanbahwa segala ucapannya dapat memberatkan dirinya di persidangan Pengadilan (is thecautioned that he doesnot need to say anything by which the may in criminate and atwhat point) dan bahkan Terdakwa berhak untuk tidak menyalahkan diri sendiri dalamperkara yang dihadapinya (Non self

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atauHalaman 73 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrbukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban; sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan prinsip self assessment system dalam tata caraperpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak

Kewajiban Perpajakan maka WP harus dilindungi,sehingga yang harus diminta kepada WP adalah uang WP nya jika sudah membayarmaka tidak boleh dilakukan upayaupaya lain lagi;Bahwa sebelum masuk buper maka pejabat atau pegawai pajak harus memberikanhimbauan kepada WP yang dinamakan tahap administrasi baru melangkah kepadapemanggilan, dan pembetulan baru keluar surat ketetapan pembayaran pajak yangkurang kepada WP untuk membayar pajakBahwa jika masih ada kekurangan makaharus berdasarkan perhitungan system self

before the law namun pertanggungjawaban pidana WPadalah denda administrasi, denda bunga atau pidana, sedangkan pertanggujawabanfiskus adalah secara individual sehingga hukumannya bisa diupayakan penjarasedangkan untuk WP penjara adalah ultimum remedium;Bahwa dihubungkan dengan pendapatan penerimaan negara maka sidang bisamemutuskan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya sehingga wajibpajak seyogyanya tidak dapat diproses namun terhadap fiskus diproses korupsi;Bahwa dihubungkan dengan sistem self

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai denganfungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasanterhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yangdigariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan;Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),sehingga melalui sistem ini administrasi

Karena ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Hal ini merupakanmekanisme yang berlaku sesuai ketentuan Pasal Pasal 10 ayat (1) jo.