yaknimelaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self

Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata

Masa PPN Januari 2014 sampaidengan Desember 2014, SPT Masa PPN Januari 2015 sampai denganDesember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, maka olehkarena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self

Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashe Recording Media SC card, SDHC carde Image Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mme Image type JPEG, RAW (12 bit)e Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fos in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self

1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera withbuiltin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dustdeletion feature (1) Self

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

6) 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

7) 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

barangdikirim ke Gudang yang ditunjuk oleh masingmasing broker /perantara importasi barang;Bahwa kenyataannya saksi AMANDUS ARIS, saksi AGUS ADISUSANTO, saksi YUDHA WANTORO dan saksi YORDANIUSJANSEN telah mengetahui bahwa perusahaan mereka dipinjamnama perusahaannya oleh terdakwa HERRY LIWOTO untukmelakukan kegiatan impor barang di daerah pabean Entikonghanya untuk dicantumkan didalam Pemberitauan Impor Barang(PIB) tetapi masingmasing importir tidak mempunyai keahlianuntuk menghitung sendiri nilai pabean (Self

tidak boleh diimpor melalui daerah Pabean Entikongsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI(Permendag) No. 44/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Permendag No. 61/2013 Tentang Impor ProdukTertentu;e Bahwa barangbarang impor yang diurus oleh terdakwa HERRYLIWOTO yang masuk melalui Pabean Entikong ternyata tidakdilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk pembayaran Beamasuk, PPN dan PPH sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI),dan bukan dihitung secara self

yang tidak boleh diimpor melalui daerah Pabean Entikongsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI(Permendag) No. 44/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Permendag No. 61/2013 Tentang Impor ProdukTertentu;Bahwa barangbarang impor yang diurus oleh terdakwa HERRYLIWOTO yang masuk melalui Pabean Entikong ternyata tidakdilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk pembayaran Beamasuk, PPN dan PPH sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI),dan bukan dihitung secara self

Chinaadalah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuatoleh pemeriksa yang menyebutkan bahwa pada kemasanatau fisik barang tertulis made in China;Bahwa setahu saksi barangbarang yang di impor dari Chinaoleh CV Rigo Mandiri, PT SGB, maupun CV Raga Jaya biladilihat dari invoice, tujuan pengiriman adalah alamat masingmasing importir, dalam hal ini PT SGB dan CV Rigo Mandiridi Entikong dan CV Raga Jaya di Balai Karangan;e Bahwa yang menghitung dan menetapkan tarif bea masukdan PDMRI sesuai asas self

dilakukanimportnya di Entikong ataupun ditempat lain.Bahwa saksi menerangkan ada hal yang diatur dalam ketentuanimportasi barang larangan atau pembatasan oleh masing masing instansiterkait misalnya Medical Equipment diatur oleh Ketentuan dariDepartemen Kesehatan.Bahwa sesuai ketentuan mekanisme impor barang dari Luar Negeri yangmelalui Pabean Pontianak adalah telah menggunakan pemberitahuanimport secara elektronik sedangkan di Pabean Entikong masih manual.Bahwa tata cara pengisian Pabean sesuai prinsip self

Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU) membentukpemerintahan adat yang berkedudukan di Kampung Hatileng danselanjutnya menjadi Negeri Adat Hatileng (self governingcommunity) yang dipimpin oleh seorang Raja dari Marga LATUIANdan pada tahun 1625 Marga LATUIAN menyerahkan kepemimpinanNegeri Adat Hatileng (Raja) kepada Marga Rumatolokiit untukmemerintah di Negeri Adat Hatileng;.

Nomor Rekening 010.02.11.0025747 (Bank Sulut vvatep AsliCapem Suwawa) sebesar Rp1.500.000,00 sesuaiSP2D Nomor 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 08 Maret 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia PelaksanaTraining Self Motivation LDK Karisma a.n Hendra444, Gunawan Nomor Rekening 515201022166533 1 (Satu) Asli(Bank BRI Unit Limboto) sebesar Rp3.000.000,00 rangkapsesuai SP2D Nomor 02403/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan PembangunanMushollah KPU Prov Gorontalo

Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp.18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris,bahwa harga rumah hanya Rp.79 juta dan tidak mensyaratkanself financing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan:a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down paymentoleh debitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholah terdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20juta s.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada

Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasidengan memintakan standing instruction pemotongan gajinasabah dari bendahara gaji untuk langsung disetor kerekening nasabah di BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.

Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris, bahwaharga rumah hanya Rp79 juta dan tidak mensyaratkan selffinancing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan :a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down payment olehdebitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholahterdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20 jutas.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada

Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.205b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasi denganmemintakan standing instruction pemotongan = gaji nasabahdari bendahara gaji untuk langsung disetor ke rekening nasabahdi BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.

Self).9g).Proses pelelangan dilakukan dengan diamdiam agar PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tanah dan bangunanSHM no 168 sedang dalam proses akan dilelang. Pada perkara ini tidakadanya pemasangan banner patut ditafsirkan sebagai mata rantai upayaagar PT. Bank Mega Tbk. dapat dengan diam diam melelang tanah danbangunan dimaksud.Jadi tanoa pemasangan banner merupakan salahsatu mata rantai upaya dari pengkondisian oleh PT.

Tdnhanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhanhak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yangdipersangkakan menurut versinya, atau dengan kata lain, keterangan calontersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangantersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidak mempunyainilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidanayang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self

yang diduga sebagai pelaku pidana untukmembicarakan penyelesaian atas 1 proses yang terjadi ketika itudisepakati maka sebetulnya itu menjadi dasar bagi Jaksa untuk tidakmenuntut kita punya mekanisme itu misalnya di dalam undangundangPajak Pasal 18Bahwa kita bicara soal kejujuran transparansi mediasi penal ataurestorative Justice hadir salah satunya adalah kritik terhadap posisi korbandi dalam satu sengketa pidana Peradilan Pidana tidak memberikan tempatkepada korban untuk curhat itu pelaku ada self

Self Assesment System, suatu pemungutan pajak yangmemberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukansendiri besarnya pajak yang terutang.3.

Bina Mitra Cemerlang, untuk tahun 2010 dan tahun 2011, Negaramengalami kerugian sebesar Rp768.664.000,00 (Tujuh ratus enam puluhdelapan juta enam ratus enam puluh empat juta rupiah);Bahwa pajak yang tidak disetor terdakwa adalah pajak Tahun 2010 dantahun 2011;Bahwa Penyidikan dilakukan tahun 2017 karena harus ada dahulu buktipermulaan dan dimungkinkan dilakukan Penyidikan tahun 2017;Bahwa Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai ciri dan coraktersendiri yaitu self assessment yang diatur dalam Undangundang

keterangan adalah hak yang dijamin undangundang karena menurut HukumAcara Pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi penyidik, baik untuk mengingatkanorang yang akan ditangkap atau diinterogasi boleh tutup mulut, maupun mengingatkanbahwa segala ucapannya dapat memberatkan dirinya di persidangan Pengadilan (is thecautioned that he doesnot need to say anything by which the may in criminate and atwhat point) dan bahkan Terdakwa berhak untuk tidak menyalahkan diri sendiri dalamperkara yang dihadapinya (Non self

(Pasal 175 (3) UndangundangNomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer), Terdakwa1berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas,sehingga keterangan Terdakwa1 yang disangkal dalampersidangan adalah sahsah saja karena Terdakwa1mempunyai hak Ingkar (non self incrimination), sebagaimanaPasal 165 Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa Niat Terdakwa1 sudah tergambar pada saatperbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa1menampar pipi kiri Saksi7 (Ame Budiansyah Bin Mesra

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atauHalaman 73 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrbukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban; sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan prinsip self assessment system dalam tata caraperpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak

Selly;Bahwa berdasarkan hasil penelitian Saksi, terdapat pajak tidak dibayarkan.Bahwa nominal yang tidak dibayarkan tahun 2017 Rp77.913.384, (tujuhpuluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empatrupiah), tahun 2018 Rp80.500.176, (delapan puluh juta lima ratus ribuseratus tujuh puluh enam rupiah);Bahwa terhadap temuan Saksi tersebut, Saksi tindak lanjuti denganmengirimkan surat permintaan penjelasan tanggal 23 Januari 2019;Bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self

Indonesiamenganut self assessment sehingga kepatuhan pajak (voluntarycompliance) sebagai kunci keberhasilan/suksesnya se/f assessment yangakan meningkatkan penerimaan pajak.Dalam hal pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya tidakberdasarkan hukum yang berlaku, khususnya dalam pemungutan pajakdengan tidak berdasarkan UndangUndang sehingga dapatmengakibatkan sengketa pajak, sesuai ciri keempat negara hukum, makaKekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak,berkewajiban menyelesaikan

Hal ini tentunya bertentangandengan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentutanPasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR di jelaskan sebagai berikut : indetermination of any criminal charge againts him, everyone shall beentitled to the following minimum quarents, in full equality : (g). Not tobe complled to testify againts himself or to confess guilty,Pada dasarnya, ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebutbertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun.

Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan /keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakan keharusan.Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuat laporan, makaHalaman 139 dari 146 Putusan Nomor 270/Pid. Sus/2015/PN.Sda.sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksa menggunakan data yangada dan terkait dengan kegiatan PT.