Bina Mitra Cemerlang, untuk tahun 2010 dan tahun 2011, Negaramengalami kerugian sebesar Rp768.664.000,00 (Tujuh ratus enam puluhdelapan juta enam ratus enam puluh empat juta rupiah);Bahwa pajak yang tidak disetor terdakwa adalah pajak Tahun 2010 dantahun 2011;Bahwa Penyidikan dilakukan tahun 2017 karena harus ada dahulu buktipermulaan dan dimungkinkan dilakukan Penyidikan tahun 2017;Bahwa Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai ciri dan coraktersendiri yaitu self assessment yang diatur dalam Undangundang

(Pasal 175 (3) UndangundangNomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer), Terdakwa1berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas,sehingga keterangan Terdakwa1 yang disangkal dalampersidangan adalah sahsah saja karena Terdakwa1mempunyai hak Ingkar (non self incrimination), sebagaimanaPasal 165 Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa Niat Terdakwa1 sudah tergambar pada saatperbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa1menampar pipi kiri Saksi7 (Ame Budiansyah Bin Mesra

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atauHalaman 73 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrbukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban; sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan prinsip self assessment system dalam tata caraperpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai denganfungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasanterhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yangdigariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan;Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),sehingga melalui sistem ini administrasi

Karena ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Hal ini merupakanmekanisme yang berlaku sesuai ketentuan Pasal Pasal 10 ayat (1) jo.

Mark up dilakukan agar pelunasan dari LPDB tidakperlu ada Self Financing dari KIP PLN.3) Pejabat Bank (Zul Akmal Syafei) menyusun MRP tidakmemberikan Informasi yang sebenarnya terkait jJumlah pinjaman KIPHal. 135 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.PLN dan kualitas pembiayaan KIP di PT. Buana Finace TBK.

Teknopreneurs), dimanaMark Up dilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.; Bahwa Saksi ZUL AKMAL SYAFE!

Self Asscessment Pembayaran pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak,contoh pajak mineral bukan logam, Restoran, Hotel, BPHTB danlainlain. Peraturan yang mengatur mengenai system penetapan pajakadalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 91 tahun 2010tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Petugas pajak perlu memperhatikan legalitas yang dimiliki akantetapi tidak dipersyaratkan.

Kewajiban Perpajakan maka WP harus dilindungi,sehingga yang harus diminta kepada WP adalah uang WP nya jika sudah membayarmaka tidak boleh dilakukan upayaupaya lain lagi;Bahwa sebelum masuk buper maka pejabat atau pegawai pajak harus memberikanhimbauan kepada WP yang dinamakan tahap administrasi baru melangkah kepadapemanggilan, dan pembetulan baru keluar surat ketetapan pembayaran pajak yangkurang kepada WP untuk membayar pajakBahwa jika masih ada kekurangan makaharus berdasarkan perhitungan system self

before the law namun pertanggungjawaban pidana WPadalah denda administrasi, denda bunga atau pidana, sedangkan pertanggujawabanfiskus adalah secara individual sehingga hukumannya bisa diupayakan penjarasedangkan untuk WP penjara adalah ultimum remedium;Bahwa dihubungkan dengan pendapatan penerimaan negara maka sidang bisamemutuskan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya sehingga wajibpajak seyogyanya tidak dapat diproses namun terhadap fiskus diproses korupsi;Bahwa dihubungkan dengan sistem self

Bank Maybank SyariahIndonesia sebagai berikut:Pada bulan Januari 2018, Pemegang Saham PengendaliPENGGUGAT akan melakukan Self Liquidation terhadap PT.Bank Maybank Syariah Indonesia, yang kemudian berubahmenjadi proses akuisisi oleh Investor;Telah terjadi kKesepakatan jual beli antara Sellers (Maybank &PT.

Aboebakar mengirimkanemail kepada Karyawan pada tanggal 23 Mei 2019 yang berisiPenyampaian Ringkasan Informasi yang telah disampaikanpada seluruh karyawan pada 21 Mei 2019 sehubungan denganproses akuisisi terhadap PT Bank Maybank Syariah Indonesiasebagai berikut:e Pada bulan Januari 2018, Pemegang Saham PengendaliPENGGUGAT akan melakukan Self Liquidation terhadap PT.Bank Maybank Syariah Indonesia, yang kemudian berubahmenjadi proses akuisisi oleh Investor;Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 47/Pdt.SusPHI

Nasfahd tetap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada kantorpajak sesuai ketentuan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, makaoleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self assesment

YUHANIDU).e Sebelan Timur berbatasan dengan tanah LORONG(bukan AUDRIYANTO)Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscur libel) dan karenanyacukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima secara bulat dankeseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam putusantetap Mahkamah Agung RI. Nomor 447 K/ SIP/ 1976, tanggal 20 Oktober 1976,berbunyi:"Gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara kerena adanyakekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.

. : 23/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdhn.Halaman 118 Purecolour 11GLCD (TFT)230.000 dots.Y Self Timer : 2or 10 second.Y DilengkapiFlash Internal.Y Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro.v TersediaKoneksi ke PCbesertaaplikasinya.Y DilengkapiremoteCapture. 19.Pengadaan KainLatarv KainColour.latar 2o Biru.o Merah. Tanpasambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.

Movie Clips : HD1280 X 720 30 fps.Y Display Size : 2.7inch.Y Display Type andResolution : Purecolour 11 GLCD(TFT) 230.000dots.Y Self Timer : 2 or 10second.Y Dilengkapi FlashInternal. Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro. Tersedia Koneksike PC besertaaplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.

Perusda AUJ Tanggal29 Januari 2015;Surat PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 050/EKT/BPRBISA/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 kepada Perusda AUJ Up: Pit.Ka.Bag.Administrasi & Keuangan PDAUJ Perihal KelengkapanBerkas Kredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang;Surat Permohonan Rekomendasi Dana dari pihak ke3 Nomor:539/017/PDAUJ/09/2014 Tanggal 15 September 2015 untukkeperluan self performance penyelamatan PT.

Perusda AUJ Tanggal29 Januari 2015;Surat PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 050/EKT/BPRBISA/V/2015tanggal 25 Mei 2015 kepada Perusda AUJ Up: Pit.Ka.Bag.Administrasi & Keuangan PDAUJ Perihal Kelengkapan BerkasKredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang;Surat Permohonan Rekomendasi Dana dari pihak ke3 Nomor:539/017/PDAUJ/09/2014 Tanggal 15 September 2015 untukkeperluan self performance penyelamatan PT. BPR dari DANDI PRIOANGGONO kepada Walikota Bontang sebesar Rp.1.500.000.000,00;Buku Besar Bulanan PT.

Terdakwa tetap memerlukan perlindunganhukum yang berimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yangberkaitan dengan praduga tak bersalah (Presumption of innocense) danmenyalahkan diri sendiri (non self incrimination) ;Bahwa dengan demikian hasil audit BPKP haruslah dikesampingkan;7 Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Standard Nasional Pendidikan, yang dimaksud SekolahStandard Nasional (SSN) juga termasuk Rintisan Sekolah StandardNasional dan dengan dasar tersebut, Pemohon

Begitupun juga vide buktiT61 s/d T68 adalah penegasan bukti hal slip gaji Pemohon Kasasi/Tergugattentang upah pokok + tunjangan tetap;Baca juga 3 (tiga) norma atau perlakuan tentang tunjangan pajak di pendapatanpegawai, posted on December 31, 2012, Blog at Wordpress.com My Thought,My Activism, My Life, My Self, just a little part of my life to share: Berbagaimacam perlakuan atas PPh gaji karyawan, pajak penghasilan ini setidaknyamengenal 3 (tiga) cara: murni dipotong (gross method), ditanggung olehpemberi

. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;

: MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self

2017/PT MDN Tujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian i Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan ; Rp 791.728.879,73Harga Jual i Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan 2 Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self

melibatkan Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif ternhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengankebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhnadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai denganasas self assessment yang diatur dalam ketentuan kepabeanan danperpajakan, Importir menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean,Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yangdilakukannya;d.

(Catatan: Huruf tebal ditambah oleh Turut Tergugat III untukmenegaskan)17.Bahwa telah jelas tertulis Turut Tergugat Ill secara undangundang,kegiatan utamanya adalah sebagai wadah/tempat untuk mempertemukanpenawaran penjual dan pembeli efek dan oleh karena sebagai suatusistem maka Turut Tergugat III berwenang untuk mengatur sendiri danmembuat aturan bagi anggotanya (Self Regulatory Organization SRO);18.Bahwa mengenai kewenangan mengatur sendiri tersebut, terkait denganpencatatan, Turut Tergugat Ill

Bahwa terhadap bantahan ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkanprinsip Self Assesment dalam pemungutan pajak yakni memberikan kesempatankepada wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan sesualdengan keadaan yang sebenarnya.Menimbang, bahwa meskipun terhadap wajib pajak sedang dilakukantindakan penegakan hukum, wajib pajak tetap memiliki Kesempatan untuk secara Hal.101 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPSsukarela