Ditemukan 2747 data
188 — 96
,tertanggal 28 Maret 2018; Guru Pendidikan AgamaIslam dan Ketua KKBA pada Kankemenag Kab.Barito Kuala, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 208/G/2018/PTUN Jkt.22.BuktiT 2223.Bukti T 2324 BuktiT 2425. Bukti T 2526. Bukti T 2627. Bukti T 27Surat Pernyataan Sdr. Mursidah, tertanggal 28 Maret2018; Guru Pendidikan Agama Islam padaKankemenag Kab. Barito Kuala, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
68 — 35
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa permasalahan pemberian fasilitas kreditdan tata cara pembayaran angsuran / pelunasankreditmerupakan permasalahan keperdataan diantara Penggugat danTergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihaklain;Bahwa berdasarkan pokok perkara gugatan aquo jelas bahwa permasalahan a quo adalah permasalahanperdata antara bank i.c. Tergugat dengan debiturnya i.c.Penggugat, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan BankIndonesia i.c.
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa Bank Indonesia ditarik sebagalpihak dalam perkara a quo karena didalilkan terkait dengankedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yangmengeluarkan peraturan yang tidak dijalankan oleh Tergugat I.Namun dalam gugatan Penggugat kedudukan Bank Indonesiayang pada awalnya disebut sebagai Tergugat X, dalam dalil dihalaman 28 angka 48 justru disebutkan sebagai Tergugat XI,dimana Tergugat XI dalam perkara a quo adalah OJK (videgugatan halaman 28 angka
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN
Terbanding/Terdakwa : SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH
70 — 32
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
pertimbanganPutusannya yang mengutip faktafakta persidangan hanya sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyadipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
71 — 10
219.00 600.00 Tm/F8 1 Tf(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 222.00 600.00 Im/ES 1 TE(22) 2(31) 2(36) 1(2iai) 2(34) 1(33) 2(442472713) TIETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 285.00 600.00 Im/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 288.00 600.00 Tm/F8 1 Tf(S561315675513672 62 61326252543100) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 364.00 600.00 Tm/F8 1 Tf(54) 1(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 578.00 Tm/F8 1 Tf(2425
TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 370.00 73.00 Tm/E1lZ 2 DE(6) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 372.00 73.00 Tm/F8 1 Tf(1) 1(2142) 2(2122) 1(33) 1(3227) 2(1011) 2(1012) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 435.00 73.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 437.00 73.00 Tm/F8 1 Tf(46) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 440.00 73.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 443.00 73.00 Tm/F8 1 TE(2425
Terbanding/Tergugat II : ALBERT HAMONANGAN RUMAPEA
Terbanding/Tergugat V : EMINIATY SAPTARIA ARUAN
Terbanding/Tergugat III : TUTI SIAGIAN
Terbanding/Tergugat I : VIKTOR AP SIAGIAN
Terbanding/Tergugat IV : WULAN MANASAK ARUAN
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT LASMIATI SADIKIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD ADAM,SH atau YANTI SUDIYANTI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : YUNIAR POERNAMSARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ADI HARTAWAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANTOSA PANDU DEWANATA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURITA SAHARA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SANTISA RAHAYU GANDI W
Turut Terbanding/Penggugat IV : ANDI LAKSANA JAGATNATA
109 — 35
Karenanya kami menolak tegaspermohonan para Tergugat agar Majelis Hakim membatalkan aktaaktaHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 568/PDT/2017/PT BDG11.12.jual beli (AJB) tersebut dalam petitium angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 2dan Petitum Primer angka 3 hal 2425 gugatan a quo mohon MajelisHakim untuk menyatakan bahwa GirikGirik yang disebutkan oleh paraPenggugat didalam Petitum Primer angka 3 hal 2425 menurut hukumtidak memiliki lagi dasar kekuatan hukum dan atau tidak memiliki laginilai pembuktian yuridis
92 — 29
300.000,00 300.000,00 1415 Pri Pujiono Non PNS 300.000,00 300.000,00 1516 Sunarti Agustina Non PNS 300.000,00 300.000,00 1617 Supriyanto Non PNS 300.000,00 300.000,00 1718 Suharno Non PNS 300.000,00 300.000,00 1819 TriSetyadi Non PNS 300.000,00 300.000,00 1920 Teguh Daryono Non PNS 300.000,00 300.000,00 2021 Yogi Praseto Non PNS 300.000,00 300.000,00 2122 WiwitWibowo Non PNS 300.000,00 300.000,00 2223 Ririn Miranti Non PNS 500.000,00 500.000,00 2324 Sepyandika Satria Non PNS 500.000,00 500.000,00 2425
300.000,00 1415 Pri Pujiono Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 1516 Sunarti Agustina Non PNS 300.000,00 300.000,00 1617 Supriyanto Non PNS 300.000,00 2 300.000,00 1718 Suharno Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 1819 Tri Setyadi Non PNS 300.000,00 2 300.000,00 1920 Teguh Daryono Non PNS 300.000,00 300.000,00 2021 Yogi Praseto Non PNS 300.000,00 300.000,00 2122 WiwitWibowo Non PNS 300.000,00 2 300.000,00 2223 Ririn Miranti Non PNS 500.000,00 500.000,00 2324 Sepyandika Satria Non PNS 500.000,00 500.000,00 2425
300.000,00 300.000,00 1415 Pri Pujiono Non PNS 300.000,00 300.000,00 1516 Sunarti Agustina Non PNS 300.000,00 300.000,00 1617 Supriyanto Non PNS 300.000,00 300.000,00 1718 Suharno Non PNS 300.000,00 300.000,00 1819 TriSetyadi Non PNS 300.000,00 300.000,00 1920 Teguh Daryono Non PNS 300.000,00 300.000,00 2021 Yogi Praseto Non PNS 300.000,00 300.000,00 2122 Wiwit Wibowo Non PNS 300.000,00 300.000,00 2223 Ririn Miranti Non PNS 500.000,00 500.000,00 2324 Sepyandika Satria Non PNS 500.000,00 500.000,00 2425
300.000,00 1415 Pri Pujiono Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 1516 cunarti Agustina NonPNS 300.000,00 300.000,00 16'7 supriyanto Non PNS 300.000,00 300.000,00 1718 suhamo Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 1819 ti Setyadi Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 1920 Teguh Daryono Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 2021 Yogi Praseto Non PNS 300.000,00 : 300.000,00 2122 Wiwit Wibowo Non PNS 300.000,00 300.000,00 2223 Ririn Miranti Non PNS 500.000,00 . 500.000,00 2324 sSepyandika Satria NonPNS 500.000,00 500.000,00 2425
300.000,00 300.000,00 1415 Pri Pujiono Non PNS 300.000,00 300.000,00 1516 Sunarti Agustina Non PNS 300.000,00 300.000,00 1617 Supriyanto Non PNS 300.000,00 300.000,00 1718 Suharno Non PNS 300.000,00 300.000,00 1819 Tri Setyadi Non PNS 300.000,00 300.000,00 1920 Teguh Daryono Non PNS 300.000,00 300.000,00 2021 Yogi Praseto Non PNS 300.000,00 300.000,00 2122 Wiwit Wibowo Non PNS 300.000,00 300.000,00 2223 Ririn Miranti Non PNS 500.000,00 500.000,00 2324 Sepyandika Satria Non PNS 500.000,00 500.000,00 2425
424 — 112
200 56,720,00 5,672,0007.0000001 7 0718 PT.RATRA 010.0000 03/07/200 62,448,00 6,244,8007.0000001 7 0819 PT.RATRA 010.0000 05/07/200 44,500,50 4,450,050 17 7.0000001 7 0920 PT.RATRA /010.0000 01/08/200 )98,183,75 9,818,3757.0000002 7 0021 PT.RATRA /010.0000 02/08/200 19,928,59 1,992,8597.0000002 7 0122 PT.RATRA /010.0000 03/08/200 /50,497,66 5,049,7667.0000002 7 0223 PT.RATRA /010.0000 04/09/200 231,138,6 23,113,867.0000002 7 40 4324 PT.RATRA /010.0000 05/09/200 )252,639,5 25,263,957.0000002 7 20 2425
010.0000 02/07/200 56,720,00 5,672,0007.0000001 7 0718 PT.RATRA 010.0000 03/07/200 62,448,00 6,244,8007.0000001 7 0819 PT.RATRA 010.0000 05/07/200 44,500,50 4,450,0507.0000001 7 0920 PT.RATRA 010.0000 01/08/200 98,183,75 9,818,3757.0000002 7 0021 PT.RATRA 010.0000 02/08/200 19,928,59 1,992,8597.0000002 7 0122 PT.RATRA 010.0000 03/08/200 50,497,66 5,049,7667.0000002 7 0223 PT.RATRA 010.0000 04/09/200 231,138,6 23,113,867.0000002 7 40 4324 PT.RATRA 010.0000 05/09/200 252,639,5 25,263,957.0000002 7 20 2425
112 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2425 K/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993 dalam perkara TerdakwaArnoldus Thonak yang garis besar putusannya hukumnya kamikutip sebagai berikut :,.Penyimpangan pelaksanaan proyek reboisasi ini terbuktipula bukan karena kemauan Terdakwa, melainkan karena adanya perintah dari atasan Terdakwa....
Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 2425 K/Pid/1989tanggal 15 Juli 1993 dalam perkaraTerdakwa Arnoldus Thonak ;Dengan demikian dari 5 alat bukti yaitu :1. Surat ;2. Keterangan Saksi ;3. Saksi Ahli (tidak ada dalam perkara a quo) ;4. Petunjuk ;5.
65 — 29
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyahalaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNAdipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
90 — 33
,MH)Panitera Pengganti :(DANIEL SIKKY, SH)2425
170 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gubernur Jawa Barat dengan suratnya No. 593.2/2425/Pem.Um.tanggal 14 September 1999, No. 593/1433/Pem.Um. tanggal 27 Mei 2000dan No. 593/2305/Pem.Umum/2000 tanggal 8 Agustus 2000, telah memintaWali Kota untuk menangani dan menyelesaikan tanah milik almarhum OeheHal. 7 dari 38 hal. Put.
1.ATUMBULA WAâÂÂANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
111 — 44
Bukti T 2425. Bukti T 25LAOWO, dan a.n.
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Hukum Acara Pidana jika hanya keterangan 1 (satu)orang saksi bukan saksi yang disebut Nulus Testis Ulus Testis) dan Majelismengabaikan hakhak saksi lainnya walaupun sudah disumpah menurutagamanya masingmasing, melanggar Pasal 185 Ayat (2) KUHAP sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 991 K/Pid/2001 tanggal29 November 2001;KEDUA :Bahwa keterangan saksi Parijan (halaman 2324 Putusan Pengadilan NegeriRokan hilir Perkara in casu) dan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe,(halaman 2425
33 — 4
., Advokat pada Kantor Advokat danPenasehat Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUANHUKUM ADIKARA PANCASILA INDONESIA (LBH API),berkantor di Jalan Pelita Nomor 2425 Tamansari Bondowoso,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Juli 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan RegisterNomor 124/Kuasa/VIII/2019/PA.Bdw., selanjutnya disebutsebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/
AKBAR AHMAD ZULFAKAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Banguntapan
122 — 171
AABAR AHMAD ZULFAKAR ditetapkan sebagai Tersangka,Daftar Hadir tanggal 10 Juni 2018, Foto Gelar Perkara tanggal 10 Juni 2018selanjutnya di sebut bukti T 2425.Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00Wib an.
65 — 28
kendaraan bermotor melalui PT.FIF dan terdakwa sudah mengertitentang hal tersebut;Bahwa terdakwa juga sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimanadiperjanjikan dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen;Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan dibiayai oleh PT.FIF daridealer, dibayarkan dengan menggunakan uang perusahaan PT.FIF sehinggaterdakwa berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut dengan caramengangsur karena jika tidak maka akan timbul kerugian bagi PT.FIF;2425
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, Bandingmaupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Menyatakan dalam hukum bahwa segala suratsurat yang diterbitkan TergugatRekonvensi maupun Pihak lain sepanjang atas tanah adat marga Sipahutar yangdimiliki oleh Manahan Sipahutar (Ompu Heldiun Sipahutar) beserta keturunannyaadalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum (null and void);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Subsidair:2425
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dasar dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;(Putusan PTMdn Hal. 2425, alinea ke7) Tanggapan/keberatan :e Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan telah secara runtut dan terperinci memberipeitimbangan hukumnya mengenai penilaian atas fakta hukum dankeadaaan yang diperoleh berdasarkan
293 — 106
ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.18 17 19 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.1920 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2021 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2122 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2223 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2324 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2425
218 — 170
setiap adaeveneven tenis meja Terdakwa sering berada disitu ;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi hanyamengetahui ID card atas nama Endi Kermite yang dipakai oleh Terdakwasewaktu masuk kedalam ruangan acara Munas tanggal 25 September2012 sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkan ;6Saksi IBRAHIM ABDUL AZIS :Bahwa saksi adalah staf di PB PTMSI menjadi Panitia Munas PB.PTMSIyang diadakan di Solo pada tanggal 2425