Ditemukan 236 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kepastian kepabean kesatuan kepahiang kepatihan kepatuhan kejatian kepahian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-05-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 82/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2013 — R E N O A D I & HENDRO WICAKSONO melawan KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN, KABUPATEN MALANG
92 — 48
  • . : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 (Videbukti : P 1) adalah merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 53ayat 2 huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 9 TahunBahwa Tergugat Melanggar Azas Kepatian Hukum, karena dengan diterbitkannyaSurat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013,Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh PenggugatNo. : 10/GKJW/I/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
133 — 49
  • Taspen,karena permintaan Penggugat.V.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuanmundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2015 tidakmelanggar UUD 1945 dan asas kepastian hukum tetapi justru memberikanterbitnya obyek sengketa menjamin adanya kepatian hukum terhadapstatus kepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidakdapat dibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang, prosedurdan substansi.Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 186.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS H. ALWI JABARUDIN, DK
53 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung No. 67 K/Sip/1972 , demihukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telahmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harusdibatalkan;Keberatan Ad 3:Demikian pula dalam Putusannya tersebut Majelis Hakim pada halaman 50paragrap 1 (satu) putusannya Hakim pada pokoknya telah menyatakan bahwadisamping itu Tergugat dapat menerbitkan surat keputusan a quo adalah telahbertindak parsial atau tidak mendengar keterangan kedua belah pihak sertamengabaikan prinsip kepatian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG VS DEDDI WIJAYA;
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat telah melanggar Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor1497/KPU/2013 yang menyatakan bahwa pada pokoknya KPU dapatmengeluarkan Surat Pembatalan sebagai Anggota DPRD terpilih palinglambat 3 hari sebelum Pelantikan Anggota Dewan terpilih, sementaraSurat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat 2 (dua) harisebelum Pelantikan Anggota Dewan terpilih;Bahwa Tergugat sangat jelas telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (vide Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 tahun1999) khususnya Asas Kepatian
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-04-2012 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 88-K/PM.II-09/AD/IV/2012
Tanggal 4 Juni 2012 — SERDA TASLIM, NRP. 31960100310675
83 — 55
  • dankewenangan Hakim untuk mempertimbang kan beratringannya pidana maka Hakim dapat saja menyatukanpidana dibawah ancaman minimal.Bahwa disamping dalam Rakernas Mahkamah Agung yangdiselenggarakan di Palembang tahun 2009 yangmembolehkan Hakim memutus dibawah Strat Minimalasalkan didukung oleh atau atas nama Socio moral justiceatau pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logistanpa ada kesan keberpihakkan (subyektivitas) menjadi takterhindarkan yang pada gilirannya justru akan menimbulkanmasalah kepatian
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — ERNAWATI, S.Pd.I melawan Bupati Kutai Kartanegara
270 — 76
  • Asas Kepatian HukumBahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill.2897.4/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat adalah justru untuk menjamin Kepastian Hukum dan telahdilakukan investigasi secara mendalam oleh Inspektorat sebagai unsurPemerintah Daerah yang memang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsiuntuk melakukan pemeriksaan, karena sebagaimana telah
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 17-01-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
HASANAL DT. JUMBO
Tergugat:
1.NURYANI YUSUP
2.TAUFIK GEDUNG INTAN
3.IMRON
4.KASAN
5.SUTRISNO
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR KOTA BENGKULU
57 — 34
  • Penggugat dalam surat gugatan tersebut, yang dinyatakan olehPenggugat pada gugatan tersebut adalah hanya mengatakan Tergugat IItelah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 380 berdasarkan SuratUkur / Gambar Situasi Tanah Tanggal 20021998 No. 641/1998 atas namaALDHAR BASOKA JAYA menjadi atas nama TAUFIK GEDUNG INTAN(Tergugat Il) ;Bahwa perbuatan membaliknamakan sertifikat tersebut perlu dibuktikanapakah termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugatataukah merupakan proses demi adanya kepatian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KETUA BPD DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
70 — 48
  • Bahwa oleh karenapersyaratan ijazah yang dimiliki oleh Saudara MAHSUN telahmemenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Huruf c Perda Nomor 4Tahun 2015, maka Panitia Pemilihnan menetapkan yangbersangkutan menjadi calon yang memenuhi persyaratandisamping caloncalon lainnya, sehingga tindakan Tergugat 2 inimencerminkan asas kepatian hukum dan asas kecermatan.3.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2016 — MOHAMAD RIDWAN ; PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
112 — 48
  • Putusan Nomor : 159/G/2016/PTUN.JKTunsur asas kepatian hukum yang digariskan dalamketentuan Pasal 3 angka 1 UndangUndang No. 28Tahun 1999, yaitu (1) landasan peraturan perundangundangan (2) kepatutan, dan (3) keadilan.Landasan peraturan perundangundangan Bahwa, keputusan Objek Sengketa 1, Objek Sengketa2, dan Objek Sengketa 3 terang dan jelas tidakmencantumkan sama sekali dasar hukum dan/ataulandasan peraturan = perundangundangan = yangmenjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 03-05-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 81/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 24 Juli 2017 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
218 — 122
  • Daya Mineral RI.Nomor 43 Tahun 2015 Tentang tata cara Evaluasi Penerbitan lIzin UsahaPertambangan Mineral dan Batu Bara (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43/2015).Pemohon Banding telah salah dalam menilai Ketentuan Peraturan MenteriEnergi Dan Sumber Daya Mineral tersebut diatas, karena : diterbitkannya Objek Sengketa oleh Termohon Banding telahmempertimbangkan secara mendalam semua aspekaspek Yuridis, aspekkeadilan, aspek kemanfaatan, aspek kepatian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR WAHYUDI VS BUPATI REMBANG;
167 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • itu, oleh Bupati Rembang (TermohonPeninjauan Kembali) diperintahkan untuk diperiksa di InspektoratPembantu Wilayah Kabupaten Rembang;Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Bupati Rembang menyuratiInspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Rembang untukmemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali berdasar adanya SuratCamat Kragan tertanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013,adalah tindakan paksa dan sewenangwenang serta cacat prosedurdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik terutama Asas Kepatian
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BREBES Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BBS
Tanggal 14 September 2017 — NUR SIDIK MUHAMMAD vs SITI ANISAH, Dkk
82 — 11
  • REKONPENSI untuk mengosongkan tanahyang ditempatkan BatuBata tersebut.Bahwa, untuk menjamin kepastian dilaksanakannya kewajiban untukmembayar ganti rugi baik materil maupun immateril maka sudah cukupalasan hukum bagi Majelis Hakim yang memerikasa dan memutus perkara iniTERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuksetiap hari keterlambatan pemenuhan pelaksanaan isi putusan tersebut;Bahwa, demi terjaminnya keadilan dan kepatian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Tantio Dwi Putra, Dkk.
2.Nanang Arief Wicaksono
3.Mulyana
4.Muhammad Rizky Hidayat
5.Robi Apriawan
6.Evih Syaefulloh
7.Wardi Saputra
8.Mirza Rahman
Tergugat:
PT. Elangperdana Tyre Industry
147 — 39
  • bagiankonpensi tersebut diatas, hubungan kerja antara para Tergugat rekonpensi denganPenggugat Rekonpensi telah dinyatakan putus atau berakhir dengan kualifikasi PHKbukan karena kesalahan para Tergugat Rekonpensi tetapi karena perusahaanmelakukan efisiensi terhitung sejak putusan ini dibacakan, maka berdasarkanpertimbangan ini terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 2berdasar hukum dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amarputusan;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepatian
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
LORA VIONA PUTRI
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
89 — 70
  • Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 sebelumTERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka seharusnyaTERMOHON melalui gelar perkara dan demi kepatian hukum dantransparannya suatu penyidikan lazimnya TERMOHON I mengundangPEMOHON dalam gelar perkara tersebut, namun sampai saat ini TERMOHON tidak mengundang PEMOHON dalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapbkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHON sangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagaiTersangka
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
151 — 79
  • Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrmemberikan kepatian hukum terhadap' status kepegawaianPenggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidak dapat dibatalkankarena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dan substansi.12.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
217 — 155
  • HukumHalaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2021/PN Son6) Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dantidak dibedabedakan;7) Asas Kesimbangan8) Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asaspersamaan, Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jikadiperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaandebitur,namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjianitu. dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debiturseimbang.9) Asas Kepatian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
261 — 222
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makapemberlakuan mundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31Maret 2015 tidak melanggar kepastian hukum tetapi justrumemberikan kepatian hukum terhadap status kepegawaianPenggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidak dapat dibatalkankarena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dansubstansi.13.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
124 — 64
  • Bahwa berdasarkan uraiantersebut di atas, maka pemberlakuan mundur obyek sengketaterhitung mulai tanggal 31 Maret 2011 tidak melanggar kepastianhukum tetapi justru memberikan kepatian hukum terhadap statuskepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidakdapat dibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang,prosedur dan substansi;10.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 26-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 12/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
H. M. R. RUSDI, S.H.
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KADES TOYA KEC. AIKMEL
2.BUPATI LOMBOK TIMUR
97 — 32
  • Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat yang menyebutkan bahwatindakan tergugat 1 yang mengeluarkan obyek sengketa 1 dan tindakanTergugat Il mengeluarkan obyek sengketa 2 telah melanggar Pasal 54 ayat(3) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan melanggar asasasasHalaman 38 dari 89 Halaman Putusan No.12/G/2018/PTUN Mtrumum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatian hukum
Pengadilan PN AMLAPURA Pidana Umum
Register : 23-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH
Terdakwa:
IDA BAGUS GEDE SUTISNA ADIBERTA Alias GUS ADI
75 — 30
  • Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang juga harusmerawat salah satu anaknya yang sedang dalam keadaan lumpuh;Berdasarkan uraian tersebut, terdawa melalui penasehat hukum memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan mempertimbangkan aspekkemanfaatan, keadilan dan kepatian hukum untuk dapat menjatuhkan putusanyakni:1) Menerima nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa IDA BAGUS GEDESUTISNA ADIBERATA secara keseluruhan;2) Menyatakan terdakwa IDA BAGUS GEDE SUTISNA ADIBERATA tidakterbukti