tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yangdimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, danOrganisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama danPenyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yangmembahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan

di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh PemerintahFusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian;o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan danMedia Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orangyang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yangdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa dalam Pasal 1 angka (33) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yangberbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1angka (34) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik MediaPembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memilikiMedia Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan,pengeluaran, atau transit Media Pembawa.Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor21/G/2013/PTUNBJM tanggal 24 Oktober 2013; 3.

No. 05/B/2014/PT.TUN.JKTpertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makacukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartauntuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor21/G/2013/PTUN.BJM; yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding tetap sebagaipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor51 Tahun

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di keduatingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amarputusan; Mengingat, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Undangundang serta peraturanperaturan hukum lainnya yang terkaitdengan sengketa ini; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor21

Dusun KatteongRT.001/RW.001, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe,Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan memeriksa buktibukti di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor21

Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/PrgBahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetaobkan Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor21/Pdt.P/2018/PA Prg tanggal 28 Januari 2018 dan tanggal 21 Pebruari 2019yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa kemudian

Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor21/G/2021/PTUN.BL dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ====Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa iniseperti tertera dalam Putusan Pengadilan

Surat Permohonan Banding, sesuai dengan Akta PermohonanBanding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 10 September 2021 yangditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembandingdan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Para Tergugat IIIntervensi/Pembanding, kepada Tergugat dan Penggugat/Terbanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor21

dengan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 23 September2021, dan Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembandingtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Turut Pembanding danPenggugat/Terbanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 23September 2021 ;Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat iIIntervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor21

IlIntervensi ditetapbkan sebagai Pembanding, dan kedudukan Penggugatditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, a quo yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksidari Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/PembandingHalaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor21

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok KantorCabang Mataram, dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Mtr bertindak sebagai PENGGUGAT berdasarkanSurat Kuasa Nomor B 428KC XI/ADK/09/2018 tanggal 7 September 2018,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.ASINDA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan BTNReyan Pondok Indah RT 10/02 Gerung Lombok Barat, bertindak sebagaiTERGUGAT pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Mtr, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.WAHYUDIN BIN

Bahwa Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketaadministrasi terkait dengan Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugatwalaupun dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, memohonPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atautidak sah pencatatan peralinan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini.

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dikaitkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah berdasarkanketentuan konversi bekas hak milik Indonesia, maka objek perkara dalamhal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat InCasu: Pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H.

Bahwa pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat termasuk pendaftaran peralihan haknya, InCasu: pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini telah sesuai dengan peraturan perundangan yangHalaman 13 dari 30 halaman.

Bahwa terlebih lagi Tergugat Il Intervensi selaku pemilik dan/ataupemegang hak atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605, atas nama Nyonya H. Rochaini, berdasarkanperolehan hak seperti dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor593/251/411.936/1988 tanggal 2 Agustus 1988 yang dibuat oleh dandihadapan Soekarnaen Adiwasono, Camat Benowo, Surabaya;8.

Rochaini;12.Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat IllIntervensi adalah merupakan satusatunya orang yang berhak atassebidang tanah seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605;13.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnyamenurut hukum setiap gugatan terhadap objek sengketa berupaperalihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang undangN omor 51 Tahun 2009 tentangperubahan.......... 0.0.0 eeeperubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang peradilan tata usaha Negara maka secara formalPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harusmenyatakan permohonan banding tersebut dapatditerima; cee e ere eee ee eee eee ee eee eeeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding' tidakmengajukan memori banding maka Majelis Hakim mengambilalih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 SeptemberBQ ges o cece os eee 2 anne o sreeee snes sree sue aes ome eames ame SaneMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkasperkara yang bersangkutan antara lain Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya , Nomor21/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 September 2011 BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti bukti dan saksi para pihak serta surat suratlainnya yang berhubungan dengan

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020;3.

tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemiliktanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagaiupaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPGMembaca Akta Pernyataan Permohonan = Banding Nomor21

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Wgp, tanggal 16 Januari 2019;3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan NegeriWaingapu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya.2.

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Kontra Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada ParaPembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat II , masingmasing tanggal 6Februari 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp kepada Pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat.

Simalungun, yang menerangkan bahwa telah diberikesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimaksud,sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 21/Pid.Sus/2020/PNSIM pada hari Senin tanggal26 Februari 2020.Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semogayang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yangseadiladilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakanusaha dan upaya pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohonmengucapkan banyak terima kasih.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor21

/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 26 Februari 2020 yang dimintankan banding,Pengadilan Tingkat Banding terlebin dahulu mempertimbangkan putusanPengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelitiberita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam

menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

melawanXXXXXXX XXXXXXXX , UMUr 44 tahun, agama Islam, penidikan SMP,pekerjaan petani, bertempat kediaman di XxxxxxxXXXXXXXX XXX XXX XXXX , Kelurahan Bara Batu,Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkajene DanKepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkaranya; Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PA. MkI. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Hal 5 dari 6 Hal. Put. No.21/Pdt/G/2019/PA.MKI.3.

RIVAI HARAHAPselaku Direktur Utama, berkantor diTaman Palem Lestari Blok A.11 No. 1516JAKARTA BARAT, ~~ selanjutnya disebutTERBANDING semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan mengutip hal hal yangtercantum dalam turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot tanggal 18 Mei 2011 Nomor21/Pdt.G/2010/PN.TG. yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: Menyatakan eksepsi

mempelajari berkas perkara tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dariPenggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan = menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam Undang Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksamaberkas perkara beserta turunan Putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot tanggal 18 Mei 2011 Nomor21

Alamat Keurahan Pasar Tengah, KecamatanKepahiang, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikute Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama BITTO BinANANG pada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur biji kopi kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

AsramaPolres Kepahiang Kelurahan Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikanketerangan sebagai berikute Bahwa mengenal Terdakwa yang bernama BITTO Bin ANANGpada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur biji kopi kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

Bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah dijadikan objek sengketa oleh(Almh) Pannala, akan tetapi ahli waris dari (Almh) Pannala menunjuktanah milik Penggugat sebagai miliknya padahal itu bukan yangdisengketakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PNEnr.

terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor3/Pdt.G/2018/PN Enr tanggal 12 November 2018 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2019/PT Mks, tertanggal 22April 2019;Mengadili Sendiri: Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Julusi: Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21

/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesiselatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dinyatakan Batal; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yangpernah dijadikan objek sengketa oleh Pannala melawan Sobeng sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dengan luas dan batasbatassetelah dibelah 2 (dua) Jalan Tani, sebagai berikut :a.

tanggal lahir Lae Mate, 01 April 1978, agama Islam,pekerjaan Tukang Becak, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 15 Maret 2021, dibawah Register Nomor21/Pdt.G/2021/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

dan Kuasa HukumTergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat;Dalam Provisi: Menolak Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT PTKTelan membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor21

Negeri Mempawah menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal30 September 2021 telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan NegeriMempawah Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpw, kepada Turut Tergugat;Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpw Jo Nomor 17/Akta.Pdt/2021/PN Mpw, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hariJumat tanggal 08 Oktober 2021, Penggugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor21

/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 27 September 2021 telahmelakukan kesalahan atau kekeliruan yakni tidak menerapkan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengankonsekuensi hukum Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpwtanggal 27 September 2021 adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahdalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PNMpw tanggal 27 September 2021 tidak menyangkut pokok perkara,kecuall terhadap putusan perkara perdata Nomor21

Nomor21/Pdt.G/2021/PN.MPW.Add.1 Tentang TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDINGPEMBANDINGBahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 3sampai halaman 13 dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan,justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalildalil serta buktibuktiyang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat secara seksama danterperinci dalam setiap pertimbangan putusan aquo.Bahwa apa yang Pembanding dahulu Penggugat sampaikandalam Memori Banding nya telah Terbanding dahulu Tergugat

HP. 08125478535, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIX;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Desember 2020Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tjg tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Desember 2020 Nomor21/Pdt.G/2020/PN Tjg tentang penetapan hari sidang pertama;Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisejumlah Rp1.756.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 olehKami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., danAgrina Ika Cahyani, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor21/

To'Pao, Lembang Pakala,Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale padahari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Mkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaiberikut:Bahwa

dengan surat keterangan, kKemudian memperhatikan suratKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale NomorW20A12/SK.96/LPBP/2021/PA.Mkl Tentang Pembebanan Biaya Perkara padaAnggaran Negara tertanggal 15 Maret 2021 maka seluruh biaya perkaradibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2021sejumlah sesuai dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor21

., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal 16 Februari 2021;Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;Halaman 3 dari 6 halamanPenetapan Nomor 21/Pat.G/2021/PA.BdgBahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Bdg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober2021 dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PALTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal5 Maret 2021,yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLuwuk pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Perkara Nomor21

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratussepuluh ribu rupiah);Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri LuwukNomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021 kepada TurutTerbanding dan Il semula Turut Tergugat dan II masingmasing pada tanggal18 Oktober 2021;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri

Inilahsalah satu alasan hukum dari Pembading untuk menolak putusan Nomor21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021 yang telah mengabaikanaturanaturan yang cukup penting dalam menyelesaikan perkara a quo.Terhadap pertimbangan putusan tersebut kami menilai putusan Majelis Hakimtidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat buktidan nilai kekuatan pembuktian, sehingga mengakibatkan putusan tersebutonvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal178 ayat

PRINSIP UMUMPEMBUKTIAN mengadung bertujuan untuk mencari dan menemukankebenaran formil, bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara,pembuktian tidak bersifat logis dan faktafakta yang tidak perlu dibuktikan;Berkenaan dengan penjelasan Pembading diatas, Pembading menilaibahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor21/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah menyampingkan prinsip umum pembuktian yanglazimnya digunakan dalam proses beracara perdata.

Untuk itu pertimbangan hukum putusan Nomor21/Pdt.G/2021/PN Lwk yang tertuang pada halaman 34 itu harus dibatalkansecara hukum;Yang perlu juga kami sampaikan dalam Memori Banding Pembadingbahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menelaah kronologis kasus yangterjadi. Memang benar bahwa kredit sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) telah dicairkan ke pihak Pembading/Penggugat.

Babakancikao, Kab.Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2017, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Pwk.sebagai: Penggugat,DanIkkah Binti Saim, umur 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat tinggal yang dahulunya bernama Kampung Krajan Rt04/02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam KabupatenPurwakarta, namun sekarang bernama Kampung Babakan KotisRt.11/02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam KabupatenPurwakarta, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor21/Pdt.G/201

Devi Mahendrayani, S.H., M.H., dan Hendhy Eka Chandra,S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor21/Pen.Pdt.G/2017/ PN Pwk. tanggal 17 Mei 2017, dan diucapkan dalamHalaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 21/Pat.G/2017/PN Pwk.persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aini Yaturrohmah,S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat dengan didampingi