Ditemukan 291 data
RAFLINDA.SH
Terdakwa:
ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO
396 — 40
batubara dan mineral ikutannya;Operasi Produksi adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapanKonstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang;Izin usaha pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan usahapertambangan;IUP operasi adalah : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaanIUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;Mineral adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memilikisifat dan kimia tertentu dan sususan
26 — 12
=Bahwa adapun sususan Pengurus YAYASAN PUTRA BUDAYAberdasarkan Anggaran Rumah Tangga tersebut sebagai berikut :. Pengurus Harian :a. Ketua : Made Baderab. Wakil Ketual : Drs. Made Tampic. Wakil Ketua ll :1 Gusti Made Okad. Sekretaris : Wayan Lamie. Bendahara : Putu Suwandaf. Wakil Bendahara : Drs. Wayan Kandi Wijayag. Wakil Bendahara Il : Made BudaHal 3 dari 58 Putusan Nomor : 494/Pdt.G/2013/PN.DpsIl. Pengurus lengkap :a. Pelindung ( Pengawas )1.
1.Wan Mashuri
2.WAN MAHSURI
Tergugat:
1.PT. PALUH INDAH
2.TAUFIK ERMAN
3.MUKLIS, SH
4.TAUFIQ ERMAN
160 — 67
Perubahan sususan Pengurus perseroan ;Adapun saham Tergugat yang berjumlah 24 saham dengan nilainominal Rp.24.000.000, dijual kepada Rudi Irwan ;Saham Penggugat yang berjumlah 276 saham dengan nilai nominalRp.276.000.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dijualkepada : Irwan Suryadi sejumlah 180 saham dengan onilaiRp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) ; Rudi Iran sejumlah 120 lembar saham dengan nilaiRp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) ;Halaman 56 dari 73 Putusan
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
LIZAN Alias LIZAN Bin MARPENDI
85 — 46
Riau, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 28 April 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN RanSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rantanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II berhalangan hadirdalam 2 (dua) kali persidangan sebelumnya maka demi kelancaran sidangberikutnya ditunjuk Hakim anggota untuk menggantikan sususan
RAFLINDA.SH
Terdakwa:
KHOLIL M Bin MAT JUNAK
380 — 31
halaman 27 dari 44 halamanOperasi Produksi adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapanKonstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang;Izin usaha pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan usahapertambangan;IUP operasi adalah : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaanIUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;Mineral adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memilikisifat dan kimia tertentu dan sususan
44 — 24
Notaris di Surabaya, yangtelah mengalami perubahan Pengurusnya dan terakhir berdasarkan Surat KeputusanLSM LPAB No. 14/LPAB/Kep/III/2014 Tentang Sususan Kepengurusan, yangdidirikan secara sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku daridan karena itu berhak melaksanakan kegiatankegiatan sesuai bidang kerjanya (VideBukti P1 );Bahwa, Penggugat adalah Kelompok LSM yang memiliki beberapa bidangKonsentrasi pendekatan antara lain dibidang Penegakkan Hukum dan HAM, selainitu. dibidang Pengawasan
100 — 36
uangkepada Pemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa JOHANIS KUWAY, SH, M.MP alias AIS termasuk dalam timkampanye yang bertugas dalam pemilihan umum legislatif periode 20142019 sesuaidengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa bakti 20102015 Nomor: 01/DPC.22.7/KPTS/II/2014 Tanggal: 17 Pebruari 2014 tentang sususan
88 — 13
Prabu Mutu Mulia berdasarkan Akta No : 38tanggal 16 April 2003 yang dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, SHNotaris di Jakarta ;17.2 Bahwa sususan pengurus PT. PRABU MUTU MULIA berdasarkanAkta No. 38 tanggal 16 April 2003 adalah sebagai berikut:DIREKSI; Direktur Utama....................... AFFAN FIRDAUSDirektur ooo... eee eee cece eee eee GEDE SUTARYA17.3DirektUr oo... eee DEWA PUTU SANTIKADirektur ......cccceeeeeeeeeeeeeececeeeeees ADE ABEDNEGOKOMISARIS :Komisaris Utama............
.+0+5 ASWIN OSANTANABahwa sususan pengums PT. PRABU MUTU MULIA berdasarkanAkta No ; 18 tanggal 10 Desember 2003 adalah sebagai berikut:DIREKSI: Direktur Utama .............ccccceeeeeeees CHAERUDDIN ISMAILDirektUr ae eeeeeececceceeeeeeeeees GEDE SUTARYADirektUr hae eeeecececcecceeeeeeeees NY.
52 — 12
kinerja program di Desa dan Kecamatan.Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPMMandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.Mondorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan KerjasamaAntar Desa (BKAD).Bahwa di Kecamatan Karang Jaya telah dibentuk kepengurusan UPK (UnitPengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Karang Jayaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 51/KPTS/KPMPDK/MRU/2014 tanggal 25 April 2014, dengan sususan
suatu peraturan perundangundangan namunapabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan, bahwapada tahun 2014 di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara telahdibentuk Kepengurusan PNPM Mandiri Pedesaan berdasarkan Surat Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor : 51/KPTS/KPMPDK/MRU/2014 tanggal 25 April 2014,dengan sususan
63 — 12
Kecamatan Karang Jaya,e Bahwa telah diterbitkan mengenai Petunjuk Tehnis Operasional (TKO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Nomor :414.2/3101/PMD, tanggal 24 April 2014 yang mengatur mengenai pengelolaanPNPM Mandiri Pedesaan;e Bahwa di Kecamatan Karang Jaya telah dibentuk kepengurusan UPK (UnitPengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Karang Jayaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 51/KPTS/KPMPDK/MRU/2014 tanggal 25 April 2014, dengan sususan
suatu peraturan perundangundangan namunapabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan, bahwapada tahun 2014 di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara telahdibentuk Kepengurusan PNPM Mandiri Pedesaan berdasarkan Surat Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor : 51/KPTS/KPMPDK/MRU/2014 tanggal 25 April 2014,dengan sususan
I WAYAN SUKERTIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
151 — 40
Bahwa Pemohon telah ditetapkan dan diangkat menjadi pengurus danterpilin menjadi Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) berdasarkanrapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan berada di bawahkelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan dikeluarkanSurat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Keputusan Bupati padatanggal 11 Maret tahun 2004 dengan sususan pengurus yang terdiridari: Ketua, Sekretaris, bendahara dan satu staf;2.
112 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 70PK/Pid.Sus/201 1diambil oleh Walikota, dalam posisi demikian KepalaDinas dan jajarannya berkewajiban : secara kedinasanmematuhi kebijakan yang diambil oleh Walikota selakuatasannya, karena dalam otonomi Daerah, Kepala Dinasadalah berada di bawah hierarki kewenangan Walikotasesuai UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah dan sesuai pula dengan peraturanDaerah No. 2 Tahun 2001 tentang Sususan OrganisasiTata kerja Dinas Daerah.
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
Pantas Gultom Als. Pantas
140 — 95
Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN BigKeluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga merujuk kepadaketentuan tersebut maka Akta kematian adalah termasuk Akta Autentik karenaharus diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam bentuk yang diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KartuKeluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususan
131 — 37
K3, Kairagi Weru Kecamatan Paal 2 KotaManado;Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut;Setelah membaca semua suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 30/Pid.B/2016/PNArm tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 30/Pid.B/2016/PN Arm tanggal20 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 30/Pid.B/2016/PNArm tanggal 13 Februari 2018 tentang perubahan sususan
1.TONI SETIAWAN, S.H
2.EKO JARWANTO, S.H
Terdakwa:
1.IRMAWATI FITRAWATI SE alias IRMA binti KARLES DJOHAN HASAN
2.ERNIE SULISTIYAWATI alias ERNI binti KARLES DJOHAN HASAN
86 — 48
Kalimantan Tengah; Bahwa Saksi tidak mengetahui pengurus atau sususan direksi di PerusahaanPT. Sinar Barito Global, sepengetahuan saksi saat bekerja di PerusahaanPT. Sinar Barito Global yang memberikan perintah adalah H. Mulyar; Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang peritiwa pencuriantersebut saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh penyidik darikepolisian.
YOPPY SUTISNA SIP
Tergugat:
1.IKATAN WARGA KOMPLEK BATUNUNGGAL INDAH
2.DRS SUPRIHADI USMAN
3.ESRON PAKPAHAN SH.,MM
4.SUNARSONO
5.BAYU TRISNA RAMAHADI SIP MSI
6.BILLY MUHAMAD FAURY S AB
Turut Tergugat:
PT BATUNUNGGAL PERKASA
267 — 87
Ketua IWABI apabila mau keluar kantorharus ijin atau memberitahu kepada orang yang ada di kantor ;Bahwa mengenai adanya orang yang datang mencari Penggugat ke kantormemang suka ada dan yang saksi tahu ada juga menanyakan mengenai utangpiutang Penggugat ;Bahwa Saksi membenarkan bukti printout absen Finger Print yangdiperlihatkan dipersidangan ;Bahwa Struktur organisasi IWABI adalah mulai dari Pembina, Ketua Pengurus,Sekretaris, Bendahara, Manager Operasional, Ad Teller, Customer Service ;Bahwa untuk Sususan
319 — 238
Misalnya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974tentang Sususan Organisasi Departemen. Kedua, KeputusanPresiden yang bersifat konkritindividual merupakan keputusantata usaha negara (beschkking) seperti keputusan presidententang pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu.Selain...dstc. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan keputusanobjek gugatan.1.2. Aspek prosedurBahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yangberlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:a.
394 — 269
Mandiri Sejahtera Energindo Nomor 9 tanggal 13 Januari2014 harus terlebih dahulu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian didaftarkandan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, berdasarkan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut setelah mencermati ketentuan pasal 21ayat (3), (4) dan (8) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, Majelis Hakim berpendapatperubahan anggaran dasar suatu perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri, sehinggaperubahan sususan
90 — 94
Nomor : 91, tanggal19 Januari 2010;Bahwa Sususan pengurusnya yaitu sebagai berikut :Pelindung : Kepala desa,Ketua : Sdr. EDI SUKIRNO,Sekertaris : Sdr. NGADIRINBendhara =: Sdr. MISRUN (saksi)Bahwa Dana bantuan yang diterima sebesar Rp.340.000.000, (tiga ratusempat puluh juta rupiah), masuk kedalam rekening kelompok di SimpedesBRI Unit Purwasaba Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dengannomor rekening : 662501005280534, dengan alamat Desa PakikiranRt. 01 Rw. 02 Kec. Susukan Kab.
Banjarnegara;Bahwa Kelompok Tani Perkasa didirikan tahun 2005, tetapi tidak ada aktapendiriannya, Proses pendirian Kelompok Tani Perkasa berdasarkanmusyawarah anggota kelompok tani;Bahwa Sususan pengurus kelompok yaitu sebagai berikut :a) Ketua : Sdr. KABUL SUWOTOb) Sekertaris : Sdr. WAHYU NURHIDAYATc) Bendhara : Sdr. SLAMET HIDAYAT (saksi sendiri)Bahwa Kelompok Tani Perkasa Desa Dieng Kulon Kec.
Banjarnegara;Bahwa Sususan pengurus kelompok yaitu sebagai berikut :Ketua : Sdr. KABUL SUWOTOSekertaris : Sdr. WAHYU NURHIDAYATBendhara : Sdr. SLAMET HIDAYAT (saksi sendiri)Bahwa kelompok Tani Perkasa adalah salah satu kelompok openerimaDana bantuan sosial kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO)Bahwa dana yang diterima tersebut sebesar Rp. 340.000.000. (tiga ratusempat puluh juta rupiah); dan diterima rekening Simpedes BRI Unit DiengBatur Banjarnegara Kab.
1.Bagus Rizki Dinarwan, S.Si.MT
2.Sudirman, S.Sos
3.Benu Wiryono
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Yayasan Setia Hati Terate
666 — 411
Hak Asasi ManusiaNomor : AHU07588.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Setia Hati Terate, tanggal O09 Agustus 2016, danselanjutnya didalam Akta tersebut khususnya pasal 43 angka (3) yakniPeraturan Penutup menyebutkan bahwa Dengan dibuatnya Akta ini, makaketentuanketentuan/pasalpasal lain yang ada dan atau yang telah diaturdalam aktaakta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelum akta inimasih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangandengan akta ini, dimana sususan