Ditemukan 2851 data
76 — 129
mengagunkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 710 ( bukti suratT.V1 ) yang telah dibaliknamakan ke atas namanya sendiri, yang mana saat iniSertipikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi obyek Hak Tanggungan yangdipegang oleh Tergugat V;Menimbang, bahwa Tergugat V didalam jawabannya mengatakan bahwa iasebelum menerima Sertipikat Hak Guna Bangunan No.710 atas nama Tergugat sebagai Jaminan Kredit telah melakukan pemeriksaan kepada Turut Tergugatdan kemudian baru menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor112
1.ESTER MARISSA RS,SH
2.MERLYSA PRIMA ZUFNI, SH
Terdakwa:
YUDDI ALPIN ALS YUDI BIN SAIPUL ANWAR
40 — 20
,Pengecara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan MahmudBadaruddin Il Nomor 386 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enimberdasarkan Penetappan Penunjukkan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Mretanggal 20 Maret 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor112/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 12 Maret2018 tentang penetapan hari sidang;Halaman
98 — 49
penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP AbdullahFitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112
1.Dodhy Aryo Yudho, S.H.
2.Tioriska Sinaga, S.H.
Terdakwa:
HARRY ARIANSYAH ALIAS ARI BIN BULYANI
21 — 12
2019 sampai dengan tanggal 14Mei 2019;Bf pceeer erp senreetre see ne ESSE EES ESSERE Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 07 Mei2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbserpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sambassejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus2019;Terdakwa di persidangan tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor112
23 — 5
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus2017 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 112/Pid.B/2017/PNPms Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor112/Pid.B/2017/PNPms tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2017/PNPms tanggal 26Mei 2017 tentang penetapan hari
39 — 8
Hum.dan Kartiiono, S.H, M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor112/Pdt.G/2016/PN Plg tanggal 18 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan padahari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,H.
MEGA PUTRI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DION KURNIA PUTRA Pgl. DION
112 — 21
dkk yang merupakan Advokat pada Posbakumadin SekretariatPengadilan Negeri Solok, berkantor di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkanSurat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.BH/2020/PN SIk.tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat hukum untukmendampingi Terdakwa;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN SikPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor112
SELFIA PANGAU
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
179 — 52
Majelis Hakim adalah apakah Penggugat memiliki hubungan hukumdengan kedua objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugatmenyatakan berkeberatan dengan adanya tahap uji Kompetensi yang dilakukanoleh Tergugat in casu Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan,dimana menurut Penggugat hal tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
22 — 3
sebagai alat bukti yangsempurna dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan 1.5 dua orang saksi sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 sampai dengan T.5 MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa bukti 1.1, T.2 dan 1.5 hanya berupa fotokopi dan tidakmenunjukkan aslinya tanpa bukti lain tidak dapat dijadikan alat bukti( dikesampingkan ) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112
43 — 15
pihak selama keduanya terikat perkawinan, ataualasanalasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untukmelakukan contralegem atas ketentuan dasar tersebut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugatterkait pembagian harta bersama lebih lanjut, berdasarkan gugatan Penggugatdan keterangan saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim perlu menyatakanterlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinanyang kemudian telah bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor112
AL MUHAJIR, SH
Terdakwa:
IPAN SAPUTRA BIN SARIDIN
97 — 12
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN LsmSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 8 Juni2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain
25 — 20
pada KANTORADVOKAT SYAIFUL ANWAR DAN REKAN yang beralamat di Jalan WR.Supratman, Gang Beringin Nomor 42 RT 001, RW 001, Kelurahan KandangLimun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 9 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Juni 2017 nomor register:29/SK/2017/PN.Agm;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN AgmSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor112
43 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensimembayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapbkan sebesarRp3.976.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor112
PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
Tergugat:
PT. Indonusa Harapan Masa
109 — 47
Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkanmempertunjukkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor3609 K/Pdt/1985 menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukanatau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2020/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan fotokopi surat tanpadisertai Surat
AGOENG TJATOER PRASETIJONO, SE
Tergugat:
1.YANSORI ZAINI Bin ZAINI ALIAS SAINI
2.DELINA WATI BINTI ADAM alias LINA
3.M. SYAHRIZAL BIN ZAINI alias MIRIL
59 — 13
Bahwa terhadap perkara gugatan Nomor112/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriKelas IA Tanjung Karang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 15Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Exeptio Plurium LitisConsertium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak);2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (PluriumLitis Consertium);3.
60 — 32
Bukti T 4 : Copy sesuaisalinan resminya Surat KeputusanMenteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor112/M/2002 tanggal 17 Juli 2002,tentang Penetapan Rumah DinasGolongan II Di LingkunganUniversitas Negeri Malang ;.
Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Kabul Iryanto Bin Yabi
470 — 39
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober2019Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa didampingi olehpenasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor112/Pid.B/LH/2019/PN Unr tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2019/PN Unr tanggal 29Juli 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas
Meidi Dotulong
Tergugat:
1.Denny Sthepanus Pangkey
2.Sandra Reinard
108 — 9
Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak Penggugat danTergugat yang berperkara; Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh Penggugatdan Tergugat di persidangan; Setelah memeriksa lokasi tanah sengketa;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Manado pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor112
AFIF AMRULLAH
Tergugat:
BUPATI PAMEKASAN
Intervensi:
Asyâ Ari
157 — 154
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayangditandatanganioleh ketuadansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayang ditandatanganiolehketua dansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat
183 — 98
panitia pemilihan mengenai calon terpilihkepada Badan Permusyavaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelahpemungutan suara dan c. bupatiMelikota menerbitkan keputusanHalaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN.JBImengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) Han sejak diterima laporan dari Badan Permusyaweratan Desa , 3.31 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menentukan tahapantahapan pemilihan kepala desa, penerbitan keputusan pengesahan danpengangkatan serta penyelesaian perselisihan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;3.41 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112