Seharusnya Penggugat mencantumkan batas tanah seluas 12.194M2 dan batasbatas tanah seluas 2.806 M2 bukan hanyamencantumkan batasbatas sebagaimana posita angka 1.Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugatterlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakimsebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulumembuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untukdilanjutkan untuk persidangan berikutnya.3

Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugatterlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakimsebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulumembuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untukdilanjutkan untuk persidangan berikutnya.4.

(objek perkaraa quo) merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m2,sehingga Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili dan memutusperkara yang terdaftar terlebih dahulu agar tidak menjatuhkan putusanyang tumpang tindih terhadap satu objek gugatan;Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yangkeliru karena dengan diajukannya gugatan terlebin dahulu olehFranzalberth Joku kepada Tergugat dan Tergugat Il mengakibatkansetiap orang selain Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor112

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayangditandatanganioleh ketuadansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1,2, dan 3).Pasal 41 ayat (5) berbunyi: Panitia membuat berita acara hasilpenghitungansuarayang ditandatanganiolehketua dansekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitiaserta dapatditandatangani oleh saksi calon.Pasal 41 ayat (6) berbunyi: Panitia memberikan salinan BeritaAcarahasilpenghitungansuarasebagaimanadimaksud padaayat

panitia pemilihan mengenai calon terpilihkepada Badan Permusyavaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelahpemungutan suara dan c. bupatiMelikota menerbitkan keputusanHalaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN.JBImengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) Han sejak diterima laporan dari Badan Permusyaweratan Desa , 3.31 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menentukan tahapantahapan pemilihan kepala desa, penerbitan keputusan pengesahan danpengangkatan serta penyelesaian perselisihan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;3.41 Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Jakarta, 04 Desember 1987, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempatkediaman, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonantertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor112

04 Januari 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dariKantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang KabupatenBengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakimtentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 54/Pen.PH/2020/PN.Mnatanggal 15 Oktober 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor112

Dan seperti yang telahkami uraikan pada point 1 di atas, bahwa perkara perdata Nomor112/Pdt.G/2005/PN.Dps telah diputus sampai Peninjauan Kembalisesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 624 PK /Pdt / 2010, tanggal 26 Mei 2011 dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga laporan polisi seperti tersebut diatas tidakakan dapat menunda proses eksekusi terhadap putusan tersebut, danterbukti secara faktuil banhwa eksekusi terhadap putusan perkara aquo telah terlaksana pada tanggal 20

Hum.dan Kartiiono, S.H, M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor112/Pdt.G/2016/PN Plg tanggal 18 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan padahari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,H.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor112/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 13Desember 2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas

., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagaiMediator dalam perkara ini Sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Nomor112/Pdt.G/2018/PN Jmb;Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk melalui laporannya tanggal12 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Majelis Hakim, bahwa prosesperdamaian telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sekalipun proses mediasi tidak berhasil, MajelisHakim tetap menganjurkan kepada para pihak untuk tetap menempuh upayadamai sebelum putusan

Dkk.beralamatpada kantor Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (PAHAMPAPUA) di Jalan Merak B2, kelurahan VIM, RT 008/RW001, KecamatanAbepura 99351, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabirepada tanggal 5 Desember 2019, Nomor : W30U8/87/HK.02/XII/2019 :Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 14 November 2019 tentang penunjukanHakim

SYAHRIZAL EFF DAMANIK, SH, MH telah mengajukanBANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor112/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 05 Desember 2016 ;Panitera Pengganti,t.t.dLien Herlinawati, SHUntuk salinan resmiPih.Panitera,Panitera Muda Perdata KETUT SURYAWANNIP. 19651231 198503 1 021Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2016/PN.Dps

prosedur yang sah, karenanya Surat KeputusanTergugat Nomor : SK.239/MenhutII/2008 tertanggal 11 Juni 2008 (objeksengketa) terbukti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan khususnyaketentuan Pasal 17 dan 18 mengenai penunjukan kawasan hutan;DalilDalil Hukum Substantif Lainnya Yang Patut Dipertimbangkan OlehYang Mulia Majelis Hakim Agung Pada Perkara Peninjauan Kembali1.Bahwa sudah benar Judex Factie Tingkat Pertama dalam Penetapan Nomor112

Sumpah;Berdasarkan Pasal 164 HIR sebagaimana yang telah kami kutip diatas, alatalat bukti yang sah adalah Bukti Surat, Bukti Saksi,Persangkaan, Pengakuan, dan sumpah;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974tanggal 14 April 1976, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang selengkapnyakami kutip sebagai berikut:Kaidah HukumYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976:Dalam mengajukan foto copy suratsurat sebagai alat

., bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor112 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;Ahli Waris Udan alias Udan Hidayat;1. Ny. Trin;2. Cecep Dadang Dekanata;3. Lin;4. Ela;5. Otto;Semuanya memilih domisili hukum di Jalan Wisma Indah Kulon Blok C1Surabaya;Asep alias Asep Rohayat, bertempat tinggal di Terusan Jalan GatotSubroto Gang H.

Muhaimin dan Nona Suci Mustikarini, danpengambil alihan saham didasarkan pada Akta Nomor 111, Akta Nomor112, Akta 113 dan Akta Nomor 118;* Sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan bahwabelum ada pembayaran saham yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Pasuruan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebutbukanlah perbuatan pidana akan tetapi dalam lapangan keperdataan;*Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut

Putusan Nomor 1262 K/PID.SUS/2016* Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI mengeluarkan keputusan NomorAHU43988.AH.01.02 Tahun 2001, didasarkan pada pertimbangan AktaNomor 21, sedangkan Akta Nomor 21 hanya mendasarkan pertimbanganpada Akta Nomor 111, dimana Akta 111 ditindaklanjtui dengan Akta Nomor112 dan 113 tentang Jual Beli Saham, namun dengan Akta Nomor 118,para pihak bahkan dengan jelas mengakui bahkan tidak ada jual bellisaham tersebut;*Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI tidak pernah terinformasimengenai

Untuk Tanah Hak Milik Nomor 1768/Baciro, Surat Ukur Nomor112/Bcr/99, yang terletak di Jalan Ganesha, Kelurahan Baciro,Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan Sertifikat HakMilik tertulis dan tercatat atas nama Nyonya IMELDA RATNA YUNITASARI, SE (Penggugat), Tergugat hanya membeli Sebagian Baratdengan Luas yang dibeli adalah luas 120m? (seratus dua puluhmeter persegi), dengan batasbatas: Sebelah Timur: Jalan= Sebelah Utara: Sisa Sebelah Barat: Taman KanakKanak Ceria Sebelah Selatan:4.

., Master Kenotariatan Notaris di Mojokertokemudian atas dasar surat tersbut telah dibuat Akta Jual Beli Nomor112/2015 tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh ROSTIATYNAHUMARURY, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diAmbon yang kemudian atas dasar Akta Jual Beli, TERBANDINGtelah membalik nama Sertifikat Hak Milik atas nama AZHAR beralihmenjadi atas nama pemegang hak ASISA WABULA(TERBANDING), sebagaimana ketentuan pasal 95 ayat (1) huruf aPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari2020;Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN AmtPara Terdakwa menghadap sendinri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor112/Pid.B/2019/PN Amt tanggal 14 November 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Amt tanggal 14November 2019 tentang penetapan hari sidang

petitum dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi harusditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa karena Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiberada dalam pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikutini;Mengingat, Pasal 123 Ayat 1 HIR/ 147 Rbg dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, Pasal180 Ayat (1) HIR / 191 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112

Majelis Hakim adalah apakah Penggugat memiliki hubungan hukumdengan kedua objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugatmenyatakan berkeberatan dengan adanya tahap uji Kompetensi yang dilakukanoleh Tergugat in casu Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan,dimana menurut Penggugat hal tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112