PropKalbar saya bertugas sebagai Team Penyuluh ;Bahwa saksi mengetahui bahwa masuk kepanitiaan setelah pihak kepolisianmenunjukkan SK Kepala Kanwil BPN Prop Kalbar karena saksi tidak pernahterlibat dalam kegiatan tersebut ;Bahwa pada tahun 2008.2010 dan 2011 ada kegiatan prona tetapi saksi tidakmengetahui pasti daerah daerah yang mengikuti prona ;Dalam program prona tahun 2010 saksi bertugas sebagai KA Subag TUdengan tugas menerima berkas permohonan, meregister berkas permohonanuntuk diteruskan ke Seksi HTPT

kKekurangan Risalah A, SK Pemberian Hak dan saksi jugatidak memeriksa berkas permohonan hak tentang warkah tersebut ;Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN PtsBahwa saksi tidak ingat petugas yang berwenang menyimpan arsip suratukur/gambar ukur, buku tanah dan warkah tanag di kantor pertanahanKabupaten Kapuas Hulu ;Bahwa arsip arsip tersebut diatas bias any ditempatkan diruangan khusuyang tidak bias sembarangan orang bias mengambil kecuali petugas khusus ;Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kasi HTPT

menunjukkan asli suratbukti TXIV tersebut, oleh karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian terhadaptanah perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti TXV yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 181/DesaRancadaka dan Bukti TXVI yaitu foto copy Sertpikat Hak Milik Nomor 188/DesaRancadaka, karena hanya berupa foto copy saja dan bukan mengenai objekperkara, sehingga haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa mengenai surat bukti TIIl yaitu Surat KeteranganPendaftaran Tanah Nomor 265/VII/HTPT

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPNProvinsi DKI Jakarta) Fotokopi KTP ANIS ALWAINY; Fotokopi KTP YULIATI SIDHARTA; Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 Juni2003; Resume Penelitian Berkas tanggal 30Oktober 2003; Naskah Perhitungan; Kartu Kendali; Hal. 51 dari 81 hal. Put.

RATMONO, M.SiProvinsi DKI Jakarta)(Kabid HTPT pada Kanwil BPN Fotokopi KTP ANIS ALWAINY; Fotokopi KTP YULIATISIDHARTA; Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18Juni 2003; Resume Penelitian Berkas tanggal30 Oktober 2003; Naskah Perhitungan; Kartu Kendali; Keputusan Kepala Kantor WilayahBPN Provinsi DKI Jakarta Nomor :071/57550.209.032003 tanggal30 Oktober 2003; Surat Pernyataan dari ANISALWAINY tanggal 07 Oktober2003; Surat yang ditandatangani KepalaBidang HakHak atas Tanahtanggal 25 September 2003 Nomor: 1.711.2

Pemda pernah ada mengajukan surat permohonan hak pakai ;Bahwa, setahu saksi surat permohonan dari pemda tersebut diantarkan oleh Sdr Febrike Bagian TU ;Bahwa, surat tersebut langsung dibukukan di register dan saksi disposisi kebagianmasingmasing ;Bahwa, total surat pengajuan ada 13 bidang tanah ;Bahwa, yang mengajukan adalah Drs H Ahmad Bakri MM atas nama PemkabKapuas Hulu ;Bahwa, permohonan tersebut setelah diregister selanjutnya saksi disposisi ke bagianseksi hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT

Bahwa permohonan hak pakai dariPemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini, pihakKantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum permah mengeluarkan SuratKeputusan Pemberian Hak atas tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan saksiMardiati selaku Kasubbag TU BPN Kapuas Hulu, Surya Dharma Kasubsi PenetapanHak dan saksi Pebri Iwansyah selaku Kasubsi Pemetaan HTPT yang pada pokoknyamenerangkan bahwa permohonan hak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampaisekarang tidak

Bahwa permohonan hak pakai dariPemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini, pihak KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan PemberianHak atas tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan saksi Marniati selaku Kasubbag TUBPN Kapuas Hulu, Surya Dharma Kasubsi Penetapan Hak dan saksi Pebri Iwansyah selakuKasubsi Pemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak pakaiatas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidak

Bahwa permohonan hak pakai dariPemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini, pihak KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan PemberianHak atas tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan saksi Mardiati selaku Kasubbag TUBPN Kapuas Hulu, Surya Dharma Kasubsi Penetapan Hak dan saksi Pebri Iwansyah selakuKasubsi Pemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak pakaiatas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidak

Putusan Nomor 64/G/2018/PTUN Mtr.10.11.Bahwa atas informasi penggarap tersebut hari Senin tanggal 24 September2018 Penggugat ke Kantor BPN Kabupaten Sumbawa dan diarahkan keKasi HTPT (Hak Tanah Pendaftaran Tanah) Bp. FATHARUDDIN, SH danmenanyakan akan kebenaran Sertifikat atas nama MULTAZAM yang terbitdiatas tanah milik Penggugat di Tanjung Menanggis, Kelurahan Brang BijiKabupaten Sumbawa dan Bp.

SengketaKonflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang;Bahwa terkait dengan sengketa antara para pihak Ahli ada melihat data di kantor;Bahwa ada 3 kriteria penggantian sertifikat, yaitu rusak, terbakar dan hilang;Bahwa kriteria rusak, seperti kena banjir, tulisan tidak terbaca, dimakan rayap, atauada halaman yang hilang;Bahwa prosedur penggantian sertifikat rusak, Pemohon mengajukan pergantiansertifikat ke Kantor Pertanahan dengan membawa sertifikat yang rusak,permohonan masuk ke seksi HTPT

Ikhtisar tentang Pembaharuan Hak Guna~ Bangunan No.5/KP/HTPT/HGB/XII/2017, tanggal 13122017 (fotocopy sesuai denganaslinya);4. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (konstatering Rapport) Nomor2522/2017, tanggal 13122017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);5. Surat Permohonan Hak Guna bangunan tanggal 08122017 atas tanahseluas 46.370 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);6. Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyai Pemohon tanggal08122017 (fotocopy dari fotocopy);7.

Ikhtisar tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan No.4/KP/HTPT/HGB/XII/2017, tanggal 13122017 (fotocopy sesuaidengan aslinya);4. Risalan Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 2518/2017, tanggal13122017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);5. Surat Permohonan Hak Guna bangunan tanggal 08122017 atas tanahseluas 41.055 M2 (fotocopy salinan);6. Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyai Pemohontanggal08122017 (fotocopy dari fotocopy);7. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa (fotocopy dari fotocopy);8.

Ikhtisar tentang Pemberian Hak Guna Bangunan No.2/KP/HTPT/HGB/XII/2017, tanggal 13122017 (fotocopy sesuai denganaslinya);5. Risalan Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 2520/2017, tgl13122017;6. Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas503.340 M2 (fotocopy dari fotocopy);7. Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyai Pemohon tanggal08122017 (fotocopy dari fotocopy);8. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 08122017 (fotocopydari fotocopy);9.

Pembanding mengajukan Bukti TII : SKPT (Surat KeteranganPendaftaran Tanah) No.265/VII/HTPT/2018, an.EDDY SUNJAYA SubangTgl 20 Juli 2018, yang menerangkan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten Subang.Membuktikan: keterangan authenticity dari pejabat kompeten bahwafotocopy Bukti TXIV sesuai dengan aslinya.Vide : Putusan MARI Tg 1 April 1976 No.701 K/Sip/1974 (tsb diatas)2.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ini juga telahdilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain: SKPT Nomor 30/HTPT/2016tanggal 19Oktober 2016, atas SHMNomor M.1117 tercatat atas nama Selamet. P dengan luas 127 M2.e.

PBM/5/514/R tanggal 18 Agustus 2016, yang selanjutnyadiberi tanda T Il 1;Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)Nomor 30/HTPT/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas SHM No.M.1117, yangselanjutnya diberi tanda T Il 2;Foto copy dari foto copy Surat Kepala KPKNL Palembang No.S1544/WKN.4/KNL.02/2016 tanggal 21 September 2016 yang selanjutnyadiberi tanda T Il 3;Foto copy dari foto copy Pengumuman selebaran tanggal 26 September2016 atas nama debitur Selamet Pariantany, yang selanjutnya

H.M.Ali tertanggal 28 September 2017;Fotokopi Berita Acara Pengembalian Berkas Permohonan Nomor01/BAPB/HTPT/V/2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor KabupatenDompu tertanggal 8 Mei 2017;Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Dompu perkara No.10/Pdt.G/2019/PN Dpu tanggal 25 September 2019;Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara No.195/PDT/2019/PT.MTR tanggal 9 Desember 2019;Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung perkara No. 2939K/Pdt/2020 tanggal 24 November 2020;Fotokopi Surat

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Jual Beli No. 342/2005 tanggal 3 Oktober 2005(fotokopi Sesuai dengan fotokopinya);SPPT tahun 2010 dan SSPD 2010 atas nama Marjani(fotokopi Sesuai dengan fotokopinya);Surat pernyataan atas nama Marjani (fotokopi sesuaidengan aslinya); Daftar pengantar dan pengumuman Data Fisik dan DataYuridis No.600/05/HTPT/2011 tanggal 5 Desember 2011 (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik Nomor 00262/Malaka tanggal 27Februari 2012, Surat Ukur tanggal 14 Februari

JEDDS Contruct;5) Fotokopi Surat Peringatan dari kreditor kepada debitore Peringatan I Nomor: 0162/PKKPO/BEI/XI/09 tanggal 3 Nopember2009;e Peringatan II Nomor: 0042/PKKPO/BEI/IV/10 tanggal 21 April2010;e Peringatan Ill Nomor: 0070/PKKPO/BEI/VI/10 tanggal 4 Juni2010;6) Salinan Surat Keterangan Tanah dari Kabupaten Pandeglang Nomor :630.1/256/KP/HTPT/2011 dan 630.1/257/KP/HTPT/2011 tanggal 22Nopember 2011 untuk objek lelang.7) Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada debitor oleh kreditorNomor 059

Kasi HTPT sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGianyar..Bahwa di dalam barang bukti terdapat bidang tanah yang sebelumnyadimiliki oleh Putu Renaya Prawita dengan bukti hak milik berupa sertifikathak milik nomor 1212 yang telah dibebaskan dengan pemberian uangganti rugi ada nama Putu Renaya Prawita yang didalan berita acara danpeta situasi masingmasing di nomor urut 29 seluas 1.150 m?

Ketua (HTPT, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah): Agus Ariyanto Wakil Ketua (SPP): 1 Wayan Budayasa, Apth. Anggota(P3): Ketut Jampen, SH. Anggota( Kades) : Wayan Gede Bisma." Sekretaris (HTPT, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) : WayanBudiarthaBahwa proses permohonan hak atas tanah an.

Saksi WAYAN SUTITA, SH. menerangkan :Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan menyatakanbenar semua keterangan di BAP penyidikan.Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hak atas Tanah dan PendaftaranTanah (HTPT) di kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atastanah adalah WNI, SPPT/PBB, jika tanah waris harus ada BPHTB, KTPPEMOHON DAN Kartu Keluarga.Hal 61 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.

Bukti T22Nomor : 442/2018, tanggal 2 Mei 2018 atas nama BahtiarSitumorang ;Foto kopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis, tanggal 3 Mei 2018 atas nama Bahtiar Situmorang ;Foto kopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis Nomor 508/HM/HTPT/VI/2018, Tanggal05 Juni 2018 atas Bahtiar Situmorang;Foto kopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan PenetapanBatas, tanggal 5 Juni 2018 atas nama Bahtiar Situmorang ;Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 22 yang terletak diProvinsi

atas nama Meinrad Pangihutan Situmorangdengan NIK. 1217081104900004;Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor 332/2018, tanggal 30April 2018 atas nama Meinrad Pangihutan Situmorang;Foto kopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor441/2018, tanggal 02 Mei 2018 atas nama Meinrad PangihutanSitumorang ;Foto kopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis, tanggal 03 Mei 2018 atas nama Meinrad PangihutanSitumorang ;Foto kopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisikdan Data Yuridis Nomor 517/HM/HTPT

Saksi SAPYUDDIN.SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pada sekitar Bulan Juni Tahun 2012 s/d Bulan April 2013saksi mulai bekerja di kantor BPN Kota Makassar dengan jabatansebagai Kasi HTPT pada Kantor BPN Kota Makassar;Bahwa terkait pemblokiran dan penghapusan pemblokiran diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor: 5 Thn 1960, Jo .

waktu tersebutberakhir dan catatan mengenai perintah Pengadilan tentang status quohapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari kecuali diikuti dengan sitajaminan dan salinan resmi dan Berita Acara Eksekusi disampaikankepada Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa saksi membenarkan, SP2HP tidak dapat digunakan untukdijadikan dasar menghapus pemblokiran maupun menghapuspencatatan Proses Penyidikan karena penghapusan pencatatanPemblokiran aturannya sudah sangat jelas; Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kasi HTPT

: penyidikan dan penuntutan dihentikan; atau penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;Bahwa ada surat dari kepala BPN terkait pemblokiran Sertifikat No. 568,569 dan sertifikat No. 805, Perpanjangan Pemblokiran Sertifikat,Pengumuman Pemblokiran Sertifikat namun tidak ada surat dari KepalaBPN terkait Pencabutan Pemblokiran karena tidak ada pencatatanpencabutan pemblokiran dalam warkah dimana tidak ada tertuang dalamcatatancatatan Buku Tanah;Bahwa saksi SAPYUDDIN selama menjabat sebagai Kasi HTPT

Nota dari BPN Bapak Indra Jaya untuk pembelian tiket keBali dalam rangka rapat kerja kahar, Kasie HTPT, dan SuhardiBaso sebesar Rp.6.250.000, tanggal 12 Nopember 2007 Kab.Pangkep ;142. Nota dari masakan Yogya DEEDEE untuk pembelianmakanan sebesar Rp. 149.000, tanggal 20 Nopember 2007 Kab.Pangkep An. Pak Agustan ;143. Nota pinjaman sementara dari Pak Fathuddin sebesar Rp.1.225.000, An. Muh. Yamin ;144.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan melaluisuratnya No. 1393/0902 HTPT tanggal 13 Juli 2009 mengenai status tanahHBG No. 12/Kuningan Barat, dan HGB No. 13/Kuningan Barat yangdiperoleh Pembantah, menerangkan bahwa dari HGB No. 12/KuninganBarat terdapat sisa tanah seluas 2.585 M? dan HGB No. 13/KuninganHal. 3 dari 34 hal. Put. No. 3348 K/Pdt/2012Barat terdapat sisa tanah seluas 2664 M?

tersebut merupakan tanahNegara dengan status Hak guna bangunan berdasarkan sertifikatNomor 22 Tahun 1972, kemudian ditingkatkan haknya oleh Penggugatmenjadi Hak Milik;Bahwa setahu saksi berdasarkan UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 diatas tanah Negara tidak ada hak lainnya;Bahwa saksi belum pernah melihat warkah tanah sengketa tersebut;HORAS SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kepala seksi hak atas tanah danpendaftaran tanah (HTPT

Sorekepada PEWARIS yang diketahui oleh Kepala Keluraha Samalewapada tanggal 4 September 1989. yang oleh ketua majelis diberikode P.12, alat bukti tersebut untuk obyek sengketa point 9.13.Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 81/HTPT/2012 atas nama Indera Daeng Sore yang dikeluarkan oleh atasnama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep pada tanggal23 Oktober 2012, yang oleh ketua majelis diberi kode P.13, alatbukti tersebut untuk obyek sengketa point 9.14.

:b, Sertiptkat Hak Milik No.221/Ujung Menteng : Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur padatanggal 7 Jull 1998 tercatat atas nama CARLO HEIN TABALUJAN+ eluas 39.99 Mt, Surat Ulur No.14/1998 tangge) 23 Juni 1998terletak di RT.001/04 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan CakungJakerta Timur berasal dari Penggantian blangio Sertipikat Hale MilikNo,164/Ujung Menteng. oe Berdasarken Berita Acara Relat Nomor Hale dari Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Timur No,13/1/BA/PH/HTPT/