Ditemukan 245 data
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
132 — 23
Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
H. SUHELI, SH
Terdakwa:
SUSILO Bin Alm. BEJO UNTUNG
90 — 28
Tahun 2015;8) Memperoleh dan menelaah data pertanggungjawaban penggunaandana APBDes oleh Pemerintah Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen,Kabupaten Temanggung Tahun 2015;9) Menelaah laporan ahli fisik;10) Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihakpihak terkait;11) Merekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh12) Menghitung kerugian keuangan negara;13) Melakukan ekpose akhir dengan Penyidik Polres Temanggung.Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia(SAIPI
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ROMSI HATTA Bin SAROPI
125 — 26
Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1085 — 2941
SAIPI (Standart Auditor Intern PemerintahIndonesia dan harus berdasarkan AAIPI (Asosiasi Auditor InternPemerintah Indonesia);Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa jenispemeriksaan yang biasa di lakukan oleh Auditur, diantaranya jenispemeriksaan keuangan, jenis pemeriksaan kinerja dan jenispemeriksaan tujuan tertentu;Bahwa dalam melakukan setiap jenis pemeriksaan auditor harusmenggunakan SPKN, dan apabila auditurnya dari internalpemerintah maka SOP / standar yang harus digunakan adalahSAIPI
dari AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia);Bahwa auditor di perbolehkan melakukan audit dalam waktutertentu, asalkan harus berpedoman atau dalam melakukanpemeriksaannya Sesuai dengan SPKN atau SAIPI;Bahwa jika auditor melakukan pemeriksaan atas dasar permintaanpenyidik, kemudian setelah melakukan audit, auditor tidakmengcross chek dan tidak melakukan wawancara ataumengkonfirmasi kepada yang bersangkutan maka hasil auditnyaHalaman 234 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST
;tidak dapat di jadikan rujukan, karena auditor dalam melakukanpemeriksaannya bertentangan dengan SPKN dan SAIPI;Bahwa setiap Auditor dalam melakukan setiap pemeriksaan harusindependen dan netral;Bahwa hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang undangNomor 15 Tahun 2004 mengatakan pemeriksaan adalah prosesidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang di lakukan secaraindependen, objektif, dan professional, berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
Drs. GUNAWAN BASRI, HS Bin BASRI
119 — 27
Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut ;Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan PerhitunganKerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman padaDinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
125 — 25
;Bahwa metode penghitungan Keuangan Negara yang digunakan adalahmenghitung Jumlah Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan BidangPembangunan dan kegiatan dalam rangka sistem Informasi Desa melaluiKoran Desa yang tidak benar;Bahwa metode penghitungan keuangan negara yang digunakan oleh TimAudit BPKP Provinsi lampung telah sesuai dengan standarisasipenghitungan kerugian keuangan negara yang di Persyaratkan oleh SAIPI(Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia);Bahwa selanjutnya TIM Audit BPKP Provinsi
146 — 17
Irmansyah,MAcc yang padapokoknya menerangkan bahwa jika proses audit dilakukan dengan caracara yang tidaksesuai dengan standar Audit, maka produk yang dihasilkan dari proses audit tersebut,mutunya di bawah standard dan diragukan validitas hasil auditnya;Menimbang, bahwa atas pendapat penasihat hukum tersebut diatas, maka majelishakim tidak sependapat dikarenakan bahwa proses dan metode yang dilakukan AuditorBPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah memenuhi Standar Audit Intern PemerintahIndonesia (SAIPI
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
179 — 36
pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Perwakilan BPKP Propinsi Lampung padaBidang Investigasi sebagai Auditor Muda;Bahwa saksi melakukan Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Korupsi pemungutan Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan yang tidak disetorkan di Badan Pengelolaan Pajakdan Retribusi Daerah Kab.Lampung Selatan dan Dinas PendapatanKab.Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, standar yangdigunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN
122 — 26
;Bahwa metode penghitungan Keuangan Negara yang digunakan adalahmenghitung Jumlah Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan BidangPembangunan dan kegiatan dalam rangka sistem Informasi Desa melaluiKoran Desa yang tidak benar;Bahwa metode penghitungan keuangan negara yang digunakan oleh TimAudit BPKP Provinsi lampung telah sesuai dengan standarisasipenghitungan kerugian keuangan negara yang di Persyaratkan oleh SAIPI(Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia);Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor21/Pid.SusTPK
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
1.SUGIJONO Bin JAMIUN
2.ASMAR, S.IP.
395 — 359
Bombana Tahun Anggaran2019 metode pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit AparatPengawas Internal Pemerintah (SAIPI), yang diatur dalam Asosiasi Auditor InternPemerintah Indonea (AAIPI), oleh karenanya prosedur pemeriksaan mencakup reviudokumen, konfirmasi/klasrifikasi, obserfasi, wawancara dengan pihakpihak terkaitserta buktibukti yang telah diperoleh saat pelaksanaan audit.
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
121 — 34
Pulau Morotai TA. 2015 adalah : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
429 — 615
DugaanTindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalamrangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan PasarTahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Jember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang184telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
201 — 79
Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalam rangkapelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pasar TahunAnggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangtelah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
144 — 34
danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
147 — 30
danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
143 — 36
danakuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugassebagai auditor antara lain adalah :e Peraturan perundangundangan, pedoman teknis dan petunjukpelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.e Peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangannegara.e Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.e Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
189 — 46
sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak memiliki Surat tugasBahwa Ahli tidak memiliki Sertifikat keahlian.Bahwa Ahli pernah bekerja di BPKP, tapi sudah berhenti.Bahwa tidak ada Kerugian Keuangan Negara karena tidak ada laporanhasil audit Kerugian Keuangan Negara untuk kegiatan studi kelayakanTPA sampah T.A. 2015, sebab laporan hasil audit pengadaan tanah TPAsampah T.A. 2016 tidak dibenarkan sebab berbeda jenis kegiatan danTahun Anggaran serta tidak sesuai dengan standar audit internPemerintah Indonesia (SAIPI
56 — 120
puluh satu juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluhpuluh tujuh rupiah) sedangkan Luas tanahyang dibeli Pemda dari warga setelah diukursemuanya 16.187 M2 ( enam belas ribuseratus delapan puluh tujuh meter persegi) ;Bahwa yang dijadikan patokan dalammenentukan harga biasanya berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ;Bahwa Riwayat tanah dari pemilik lahanyang dibebaskan tersebut BerdasarkanRiwayat tanah yang ada di Buku Desa adalah: Tanah Maya Purba asalnya Tahun 1996berasal dari saipi
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
207 — 115
Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dalam rangkapelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pasar TahunAnggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangtelah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar AuditIntern Pemerintah Indonesia (SAIPI
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
236 — 424
Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisandalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratBangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Jember.Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarayang telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuaidengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI