PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

PemeriksaNarkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika.Analisis Yuridis, UnsurUnsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUNo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:1) Unsur Setiap Penyalahguna, Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer.2) Unsur Narkotika Golongan , Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, denganpendapat

Keterangan Tedakwa: dan/atauSurat.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkaraini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakanberupa Multi screen merk PROMEDS bukan alat yangdapat dikalibrasi.Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sampleurine Terdakwa oleh Saksi4 yang tidak memiliki dasarhukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapatbahwa

Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagidan yang berlaku Surat Kepmenkes RI NomorHK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021,yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijintentang penetapan Institusi Penerima Wajid Laporsehingga telah sah menyelenggarakan pelayananmasyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratoriumyang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan urinenarkoba.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara PoldaKalbar

RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012.Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI NomorHalaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48K/PM.105/AL/1X/2021Menimbang194/Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telahdiganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkanhal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasilpemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbartersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr.Syaipullah (Saksi2) yang menerangkan pernah menggunakanshabushabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yangterakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl.Puyuh/Gertak 1 Kel.

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam konsideransmenimbang halaman 15 (lima belas) poin 2 (dua) menyatakan bahwapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkanKeputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, sehingga proses tidakpro yustisial;.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11Tahun 2011 dan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Keputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/201 2;3.

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

Tadjuddin Chalid Makassar dan telah mendapatkan surat izin berceraiyang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum, NomorKP.04.02/MENKES/676 7/2021, tertanggal 17 Desember 2021;8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

Mksmediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah KementrianKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, telah terlebin dahulu menunjukkan di depanmajelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan Umum, Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal17 Desember 2021.Bahwa

Tadjuddin Chalid Makassar,telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian daripejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum,Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal 17 Desember 2021, olehkarenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administrasi bagipegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

yakni Sdri KARTINI AteKANJENG MAMI Bin MUHDAR tersebut.Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan,pengadaan, Penyimpanan dan distribusi obat, Pengelola obat,Pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat, dan ObatTradisional sesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangundangHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.RtaNo.36 tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).

Sehingga fasilitaspelayanan kefarmasiannya berupa toko obat harus memilki ijin danpenanggung jawabnya seorang tenaga teknis kefarmasian yangmempunyai SIKTTK.Bahwa Ahli menerangkan tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES /PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja TenagaKefarmasian;Bahwa Ahli menerangkan Ya, memang ada untuk obat dan bahan obatdigolongkan atas

Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh diiualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan aturan pakai dalamlamanya 1 siklus pengobatan;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rta Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlah tertentu/terbatasberdasarkan aturan pakai dalam lamanya 1 siklus pengobatan,untuk obat keras bisa dijual langsung kepasien sepanjangmemenuhi ketentuan Permenkes No. 924/Menkes

Yang dimaksud tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melaksanakan praktik kefarmasian,sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009,yaitu sesuai dengan pasal 108 orang yang tidak memiliki latar belakangHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rtapendidikan sebagai tenaga apoteker dan juga memiliki ijin praktikkefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuan tenaaa kefarmasianyang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/Per/VIII/ 2010 tahun2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap kosmetikahanya dapat diedarkan setelan mendapat izin edar dari Menteri, danBerdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 Ayat (1)Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhikriteria kKeamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usahawajib

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaanfarmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII/

dari keterangan Ahli Annisya Harfan, S.Farm., Aptmenerangkan Regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Produksi danPeredaran Kosmetik antara lain : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik Indonesia Nomor1176/MENKES

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanansediaan farmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII

Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2020/PN Btm Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandungalkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1176/ Menkes

Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalamPermenkes 749a/ /Menkes/Per/Xl/1989 Pasal 10, Jo. UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kKedokteran pada Pasal 17,maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik(Eigendom), yang berbunyi:1.

Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlakyang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable el sacre) denganmemperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) dari pemilik dan/atau para pemilik;Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a//Menkes/PER/XIV1989 Pasal 10, Jo.

Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekammedis miiik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu padaPermenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Badg.,Hal. 25 dari 37 hal. Put.

dengan mengacupada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XIV1989. Padahal sebelumnyaPenggugat telah berkalikali meminta rekam medis tersebut atau setidaknyamemberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untukmengetahui penyebab kebutaannya.

RepublikIndonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XIl/1989 menyebutkan bahwa rekam mediadapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008, menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sudah ditetapkan.b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan...dan Psikotropika pro justitia. Di mana di dalamnya mengatur tentang klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika pro justitia.e.

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpba menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith yang izin edarnya telah dicabut;Bahwa Obat jenis Carnophen

Terdakwa menjualHalaman 16 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtaobat tersebut tanpa ijin, tanoa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.e Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith

Bahwa putusan Judex Factie aquo sudah benar dan tepatkarena Pembanding dalu Tergugat mendalilkan strukturKementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasar Permenkes Nomor114/Menkes/PER/VIII/2010 dengan struktur KemnkesBerdasarkan Permenkes Nomor 1146/Menkes/PER/VIII/2010,ternyata dari dua Permenkes tersebut strukturnya adalah samasehingga tidak menjadi masalah;2.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

edar di Badan POM berarti tabletHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1I/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejakHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Luterianna bertugas melakukan tes urine Terdakwa menggunakanalat tes urine test Acces dengan 3 parameter.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keteranganpara Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Saksi1 bertugas hanyabertanggungjawab membagi botol, Saksi2 sebagai pengantarTerdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dan Saksi3 bukan petugasyang memiliki kKompetensi pemeriksa urine sebagaimana dimaksuddalam Kepmenkes RI No.194/Menkes

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro justicia danKepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia yangdapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Tentang alat bukti berupa Surat sebagai berikut :Bahwa surat yang berupa Surat yang ditanda tangani olehDandenkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O93/III/2016dengan lampiran Daftar NamaNama anggota

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yangsah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika sesuai UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009dan Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan Rumah Sakityang ditunjuk.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat yang di tandatangani oleh Dandenkesyah 01.04.01 tidak dapat dijadikan alat BuktiSurat dalam perkara

tersebutketerangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formalsebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 28UndangUndang 31 Tahun 1997.Bahwa begitu pula alat bukti berupa surat dari Denkesyah01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O@/III/2016 bahwa hasilpemeriksaan narkoba dinyatakan Terdakwa positif mengandungAmphetamine (sabu) tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yangditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akandigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidakpernah menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidakditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat buktipetunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Dr.HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran denganNo : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

M.Kes selaku Pimpinan Kegiatan dengan No.835/MENKES/SK/V1/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku UtaraNo.027/588/tanggal 25 Mei 2005 tentang penunjukkan SALIM LAMIDI,S.Sos selaku Ketua Pemeriksaan Barang Tahun Anggaran 2005;Surat Perintah Membayar No.00689/SP2K/KU.530/XII/2005, CV.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama RADJAGAU,SKM.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggarandengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Keseharatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan Nomor :835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentang PenunjukaSalim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Pemeriksaan Barang TahunAnggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar