Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)Hal. 9 dari 17 hal. Put.

Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) suratkabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harianskala nasional.Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018M. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukumdan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagaiberikut:1.

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) suratkabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harianskala nasional;N.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusandalam perkara sebagai berikut :Nama lengkap : HERI ANDRIAN bin ALAM EFENDI,;Tempat lahir : Kotabumi;Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun/ 30 Mei 1987;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Ji.Bukit Pesagi Skala Brak No.21 Rt0l Rw.0lKelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi SelatanKabupaten

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

dan/ataukomunikasi secara tanpa hak atas Karya Cipta dengan NomorPencatatan 02773, 02768, 02766, 02767, 02769 milik Penggugat;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi material sebesar Rp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusdelapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan PengumumanPermintaan Maaf kepada Penggugat melalui 2(dua) media massa cetakyang beredar dalam skala

02769 milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) secaratanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesarRp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapanjuta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untukmenerbitkan Pengumuman Permintaan Maaf kepada Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) melalui 2(dua) media massa cetak yang beredardalam skala

Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil

Beserta LampiranKeputusanFotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi KegiatanPengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan HasilKesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahantanggal 17 Desember 2012Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012Tanggal

Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'!

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan TanahSkala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, PetaKesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta KetersediaanTanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Kepala Biro Pemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangHalaman 64 dari 82 PutusanNomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR65.66.67.68.69.70.ral72.73.74.Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggaHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020

Bahwa berdasarkan keterangan AbhiHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN BIsMUHAMMAD FADHLI, ST Bin MANSUR selaku plotting/overlay titik koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana

Oleh karena itu, Rekening KoranBank Central Asia Tanggal 14 September 2018 dan Rekening Koran BankCentral Asia Tanggal 18 September 2018, Penggugat ajukan sebagai buktisurat Lampiran bukti surat Formulir Serah Terima Penjualan Skala TaktisHalaman 5 dari 47 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PALTanggal 14 September 2014 dan bukti surat Formulir Serah TerimaPenjualan Skala Taktis Tanggal 18 September 2018.

Dengan demikian,Transaksi Penggugat dan Tergugat barang sebanyak 2.653 kardus, 6 jenis,10 ukuran harga Rp.743.208.046, berdasarkan 2 lembar FormulirPermintaan Penjualan Skala Taktis, 13 lembar Formulir Serah TerimaPenjualan Skala Taktis, 2 lembar Rekening Koran Bank Central AsiaTanggal 14 September 2018 dan Rekening Koran Bank Central AsiaTanggal 18 September 2018, serta 14 lembar Screenshots WatsApp (videbukti surat P.1 s/d P.29 dan 2 lembar lampiran bukti P12 dan P13), sahdan mengikat ;Bahwa 2.653

Karena :Kesepakatan JualBeli antaraTergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak di PerjanjikanBatas Waktu Pengambilan Barang, tidak di Perjanjikan Resiko BencanaAlam/Force Majeure (lihat formulir Penjualan Skala Taktis).

Karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu berdasarkan"Bukti Surat" P. 1 s/d P.15 yakni Formulir Permintaan Penjualan Skala Taktisdibuat, ditanda tangani hanya pihak Penjual (Tergugat/Pembanding dan"Bukti Surat" P.30 s/d P.39 yakni Nota Tanda Terima Barang ditanda tanganioleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sehingga barangyang belum diserahkan oleh Tergugat/Pembanding kepadaPenggugat/Pembanding sebanyak 1.063 kardus, 5 jenis dan 7 ukuran ;9.

Karena itu, Oeij Yuniwati melalui BCA Rekening no,7920925566 mentransfer ke Rekening Tergugat/ Pembanding, karenapembayaran sudah diterima maka Tergugat/ Pembanding memberikanTanda Terima berupa Formulir Serah Terima Penjualan Skala Taktistertanggal 14 September 2018 dan tertanggal 18 September 2018. (anehmenerima uang untuk pembayaran harga barang tidak dipermasalahkandari mana sumber uangnya, giliran menyerahkan barang yang dibelidipermasalahkan dari mana sumber uangnya ) ;11.

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

Kepahiangberdasarkan lampiran PETA RBI skala 1 : 10.000 (hasil survey dan pengukurantahun 2015) serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

BS : 03 46 47,1.hasil titik koordinat tersebutdiplotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten Kepahiangberdasarkan peta lampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey danpengukuran 2015 dan hasilnya berada dalam kawasan Hutan LindungBukit Daun Register 5 ;Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapununtuk menebang dan mengambil kayu jenis meranti tersebut ;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2015/PN KphBahwa berdasarkan Undangundang RI No 18 Tahun 2013 tentangpencegahan

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkan kedalampeta kawasan hutan kabupaten Kepahiang berdasarkan peta lampiran PetaRBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 dan hasilnyaberada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Tenamatau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksa dengan seksamaoleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baur dan memilikirongga kecilkecil seperti

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkankedalam peta kawasan hutan Kabupaten Kepahiang berdasarkan petalampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 danhasilnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Menimbang, bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebutadalah jenis tenam atau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksadengan seksama oleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baurdan memiliki rongga kecilkecil

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan TanahHalaman 43 dari 79 Putusan.

Nomor 10/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR23.24.2a.26.2/.28.29.30.31.32.33.Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, PetaKesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta KetersediaanTanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya KotaPekanbaru Nomor: /ST/XV/2012 tanggal 12 November 2012 perihalNamanama Surat tanah Untuk Asrama Haji.

Kepala Biro Pemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.10) 2017/PN. Dps. Tanggal 16 Juni 2017 : berupa :Hal. 2 dari 8 hal. Put.

Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 267/PDPTB/XII/2016,tanggal 28 Desember 2016;k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Dwi Widnyanasebesar Rp10.000.000;. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Mentra sebesarRp10.000.000;Hal. 4 dari 8 hal. Put.

BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWABNama PerusahaanKegiatanLokasiTanggal DibuatUraian PekerjaanTimbunanGalian/GusutanBadan Jalan: Peningkatan Jalan Tumbang Miri Tumbang Napoi: Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kecamatan Miri ManasaIdentifikasi Bahayasaat truckmaterialoleh mesinbenarakibatlalu lintasbaikakibatKecelakaan akibatalat beratKekerapan4 Halaman :Penilaian Risiko PenanggungSkala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Jawab NamaKeparahan Tinghat Risika

MIRIJAYA TABELIDENTIFIKASIBAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIANRISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANGMEMENUHI SYARAT(MS) ; Hal.52 dari 130 hal.Pkr.No. 15/G/2015/PTUN.PLKTABEL 2. IDENTIFIKAS! BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RESIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWABNama Perusahaan CV. MIRIJAYA Pekarjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri = Tumbang NapolLokasi Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec.

Miri ManasaTahun 2015Hal. 01/09Panilaian Risiko Skala PenanggungNo Uraian Pekerjaan dentifikasi Bahaya Tingkal Prioritas Pengendalian Resiko K3 Jawab (NamaKekerapan Keparahan Risiko petugas)i 2 3 4 5 6 7 8 91 Mobilisasi & Demobilisasi Alat Kecelakaan lalu lintas a a g 1 Menggunakan Tronton yang layak pakai.

MULTI KAPUAS RAYATABELIDENTIFIKAS BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS,PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANGMEMENUHI SYARAT (MS) ;Hal.54 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLKTABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS,PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB Nama Perusahaan + CV.

URAIAN PEKERJAAN PENGENDALIAN PENAGGUNGNTIFIKAS SKALA PRIORITAS& aay KEKERAPAN KEPARAHAN TINGKATRISIKO ? RISIKO K3 JAWAB Se i + a ype 8 a 6 6) 0 8) 94.