dilanjutkan ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari; Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kas Gabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2 (dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca Baskara Surabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT-600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masing-masing berisi 4 (empat) anak kunci ;- 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeri DAYA KARYA kab.

dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64ayat(1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MOH.NASIR,SE dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa ; Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) daritanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk)dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kasGabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2(dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca BaskaraSurabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizenCT600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat)anak kunci ; 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawainegeri DAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;24e 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Terbanding atas Penghapusan Piutang TakTertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00 tidak dapat dipertahankanBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 22 halaman Putusan

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

PutraAnanda yang justru sangat diragukan menjadi pemenang tender dari segiharga yang ditawarkan dan Laporan Keuangan yang bukan diaudit olehKantor Akuntan Publik pada saat mengikuti Tender LanjutanHalaman 21 dari 108.

Laporan Keuangan Tahun 2019disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSEdengan ketentuan bahwa: Untuk Usaha Menengah, laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Juncto BAB VIII.

Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; ataub. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 55 dari 108.

Publik (KAP) baru diterbitkan dan diundangkan padaHalaman 75 dari 108.

Publik (KAP) ;.

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;

GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;

Labihlanjut, alokasi biaya administrasi kantor pusat ABN Amro Bank N.V. telahdiaudit dan disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik Internasional Ernstand Young sebagai badan yang independen, dengan pernyataan bahwasemua biaya telah diaudit dan diverifikasi tingkat kewajarannya.

bisamenimbulkan ketidaksesuaian pembebanan alokasi Beban Administrasidan Umum Kantor Pusat yang dibebankan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetap, apabila di suatu negara menerapkan metodepembebanan yang berbeda dengan negara lainnya;Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas bahwa BebanAdministrasi dan Umum Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. yangdialokasikan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetapditentukan dengan banyak parameter (multiple allocation keys) dan telahdisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Internasional Ernst and Youngsebagai badan yang independen.

BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KFF berupalaporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut dan BGG mintabukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil olen KFFdalam Perseroan.34.Bahwa apabila Termohon Kasasi keberatan atau tidak menerima hasilaudit yang dibuat oleh akuntan publik seharusnya Para Termohon Kasasimenjadikan akuntan publik sebagai pihak dalam gugatan.

Denganmenjadikan akuntan publik sebagai pihak maka Para Termohon Kasasidapat meminta pertanggungjawaban apabila ternyata laporan audit yangHalaman 63 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2017dibuatnya tersebut tidak benar;35.Bahwa akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesinya diwajibkanuntuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan profesinyasebagai akuntan publik.

dari akuntan publik yang membuat laporankeuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga dalamperkara a quo sangat perlu diikutsertakan akuntan publik dimaksudsebagai pihak dalam Gugatan;39.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar apabila ParaPemohon Kasasi mendalilkan pentingnya keberadaan akuntan publikuntuk ikut dibawa sebagai pihak dalam perkara a quo.

TLSkepada Termohon (vide Pasal 139 ayat (8) UU RI No. 40 Tahun 2007) tentangPerseroan Terbatas dengan ini Pemohon mengusulkan/mengajukan 2 (dua)ahli dimaksud, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO &REKAN", berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ; dan Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor di DarmawangsaSquare Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12730 ;Semua Ahli tersebut

mempunyai kualifikasi dan keahlian sesuai denganbidangnya masingmasing, sebagaimana data identitas dari para abhitersebut di atas dilampirkan dalam permohonan ini ;Disamping itu pengadilan memberi kewenangan kepada para ahli dimaksud,untuk menggunakan' tenaga ahli profesional yang menguasaibidang jasa akuntan publik, baik dari dalam maupun luar negeri ;Bahwa untuk mendapatkan fakta yang obyektif dan sebenar benarnyadari Termohon, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan

TLS) kepada Termohon, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO & REKAN",berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, danHal 7 dari 18 Hal.Put.No. 1644 K/Pdt/2009 Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor diDarmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12730 ;Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kewenangankepada para ahli dimaksud untuk menggunakan/mengangkat

tenaga ahiprofesional yang menguasai bidang jasa akuntan publik, baik dari dalammaupun luar negeri, guna membantu pelaksanaan pemeriksaan (auditinvestigasi) dimaksud ;.

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

Ogan Komering llirguna menyelesaikan permasalahan status uang angsuran pupuk dalamDana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus dua belas juta tigaratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namun belum ditemuikesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun tidak terlaksana karena biayanya yangtinggi.Bahwa terhadap kekurangan dana Kas

Ogan Komering llirguna menyelesaikan permasalahan status uang angsuran pupuk dalamDana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus dua belas juta tigaratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namun belum ditemuikesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun tidak terlaksana karena pengurus barutidak menyanggupi biayanya.Bahwa terhadap

OganKomering llir guna menyelesaikan permasalahan status uang angsuranpupuk dalam Dana Kas pupuk sebesar Rp. 812.325.042 (delapan ratus duaHalaman 38 dari 66 Putusan Nomor 727/Pid.B/2016/PN Kag10.belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh dua)tersebut namunbelum ditemui kKesepakatan kedua belah pihak.Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun pihak pengurus baru

Bahwa terdakwa sempat mengajukan tawaran kepada pengurus baru agardilakukan audit oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan KUD SinarJaya periode 2010 s/d 2013 namun pihak pengurus baru inginmembebankan biaya audit tersebut kepada terdakwa sehingga audittersebut tidak terlaksana karena terdakwa tidak menyanggupi biayanya.

;Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak pernah menunjukkan laporankeuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik, makatindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Halaman 13 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg30.31.32.33.Tergugat adalah bersifat sepihak, sehingga tidak tidak sah dansepatutnya batal demi hukum;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Para Penggugat pada prinsipnya telah melanggarketentuan yang diatur

Pihak PUK SP RTMM SPSI PT.Arnotts Indonesia bisa mengerti dan menerima penjelasan TERGUGAT,sedangkan PARA PENGGUGAT masih apriori dan tidak terima penjelasan Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg13.14.15.16.17.TERGUGAT karena tidak menyampaikan laporan keuangan yang sudahdiaudit oleh akuntan publik;Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT angka 10 bahwa programPengunduran Diri Sukarela dilakukan sematamata hanya dalam rangkaefisiensi saja, karena alasan utama program PDS

(Foto Copy dari Foto Copy);Laporan Laba Rugi Komprehensif Dalam Laporan Keuangan Yang TelahDiaudit Oleh Akuntan Publik Tahun 2015. (Foto Copy dari Asli);Laporan Laba Rugi Komprehensif Dalam Laporan Keuangan Yang TelahDiaudit Oleh Akuntan Publik Tahun 2016. (Foto Copy dari Asli);Laporan Laba Rugi Komprehensif Dalam Laporan Keuangan Yang TelahDiaudit Oleh Akuntan Publik Tahun 2017.

(Foto Copy dari Asli);Laporan Laba Rugi Komprehensif Dalam Laporan Keuangan YangBelum Diaudit Oleh Akuntan Publik Tahun 2018. (Foto Copy dari Asli);Memo Tanggal 8 Mei 2018. (Foto Copy dari Foto Copy);Memo Tanggal 15 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Arnott's Indonesia 2015 2017.(Foto Copy dari Asli);Kesepakatan Bersama Perpanjangan Masa Berlaku PKB PT. Arnott'sIndonesia. (Foto Copy dari Asli);Risalah Bipartit Tanggal 24 Mei 2018.

publik sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, faktanyaTergugat tidak pernah menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang telahdiaudit oleh akuntan publik, maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat sepihak, sehingga tidak sah dansepatutnya batal demi hukum;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Para Penggugat sepatutnya batal demi hukum sesuaiketentuan yang

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

Bahwa dalam kaitannya denganpermintaan notanota a quo, Pemohon telah berupaya secara persuasifdengan maksud dari Pemohon meminta data berupa notanota penjualanikan dimaksud untuk kemudian mencocokannya dengan laporan keuanganyang dibuat oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh para Termohon diJakarta, melalui negosiasi yang dilakukan oleh Max Liklikwatil dan Hj.

Bahwa mendasari uraian danpertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keberatan paraTermohon dalam kesimpulannya yang mengkonstrantir ahli harus bernaungdi kantor Akuntan Publik dan harus memperoleh keterangan dari kantorAkuntan tersebut serta memiliki buku sertifikat auditor tidak beralasan hukumoleh karena harus ditolak;Bahwa pertimbangan Hakim yang dijelaskan di atas, terkait dengan prosedurpenetapan ahli adalah tidak mendasar dan harus ditolak.

Bahwa karena yang bersangkutan mengakuisaat ini bertugas sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Ambon sertamemiliki hubungan kerja dengan Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. MadeSudarma, S.E., Ak., S.Pi., maka selayaknya ahli tersebut harus mengantongisurat pengantar di Politeknik Negeri Ambon, dan suratsurat lain yangmembuktikan bahwa ahli tersebut memiliki hubungan kerja sama denganHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi.

Bahwa ahli pernah bekerja dan memiliki hubungan kerja sama denganKantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., namundalam kenyataannya di Kota Malang tidak ada Kantor Akuntan PublikProf. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., tetapi yang ada adalah KantorAkuntan Publik Made Sudarma, Thomas dan Dewa yang beralamat diJalan Dorowati Nomor: 8 Malang 65119;2.

Dan profesi tersebuttidak hanya sebatas bahwa ahli mengetahui ilmu pengetahuan yang terkaitdengan akuntansi tetapi harus memiliki keahlian khusus yang wajib dimilikioleh seorang Akuntan Publik atau seorang Auditor yang akan melakuanfungsifungsi audit;Dengan demikian oleh karena keahlian Saudara David Samuel ReawaruwS.E., M.S., Ak., tidak ditunjang dengan datadata tertulis tentang keahliannyatersebut maka pertimbangan hukum Judex Facti dan Penetapan yangdikeluarkan dengan menetapkan Saudara David

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

Publik Prof.Dr.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

pada Bank Central Asia Cabang Darmo Surabaya termaksud dandigunakan untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri;Bahwa oleh karenanya, Penggugat melaporkan Tergugat kepada Pihak KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Tergugatditetapkan sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penggelapanyang berhubungan dengan pekerjaan atau pencaharian;Bahwa menurut pemeriksaan (audit) resmi yang dilakukan Auditor Akuntan Publikyang ditunjuk oleh Polda Jatim dari Kantor Akuntan

Publik Drs.BasriHardjosumarto,M.Si.

impartial;KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM KEPASTIAN JUMLAHYANG DIGUGAT.Bahwa pada halaman 28 Putusannya, Judex Facti berpendapat bahwa:Menimbang, bahwa bukti T6 berupa surat pemberitahuan hasil keputusanpengaduan terhadap Drs.Basri Hardjosumarto dari Institut Akuntan PublikIndonesia, tanggal 30 Januari 2009, menunjukkan bahwa hasil laporan auditortentang laba rugi antara Perusahaan bersama antara PT.Cipta Multi Wangi danUD.Sumber Warna tahun 19992002, tidak sepenuhnya mematuhi StandarProfesional Akuntan

Publik, dan yang bersangkutan dikenai sanksi PeringatanTertulis, dengan diwajibkan mengikuti tambahan pendidikan ProfesionalBerkelanjutan selama (satu) tahun dan tidak memberikan jasa dalam penugasankhusus seperti Audit Investigasi yang akan digunakan untuk penyelesaian kasusdi pengadilan, membuktikan bahwa hasil auditor tersebut dianggap telahbertentangan dengan aturan tentang seorang auditor seharusnya tidakmengabaikan prinsipprinsip auditing, selain itu berdasarkan bukti T7 berupafoto copi surat

Putusan Nomor 1222 K/Pdt/201312Menimbang bahwa berdasarkan bukti T8a sampai dengan berupa LaporanAuditor Independen Nomor 64D/ABK/X/2008, Kantor Akuntan Publik Drs.VetoBenny & Rekan tertanggal 15 Oktober 2008, yang menunjukkan adanyaperhitungan bahwa Pemohon Kasasi secara periodik telah menyerahkan hasilkeuntungan kepada Termohon Kasasi melalui rekening BCA sejak tanggal 23November 1999 sampai dengan tanggal 26 November 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkanbahwa

Bahwa sesuai dengan Pasal 164ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwabilamana pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan merugi yangberdampak bisa menyebabkan perusahaan tutup tanpa bukti akuntan publik, makapekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sebesar (satu) kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun.

Oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat terputus karenaperusahaan pailit tutup tanpa diaudit oleh Akuntan Publik, maka adalah wajarbilamana Penggugat memohon diberikan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal164 ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesarRp28.209.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut:Uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 : 9 x