Ditemukan 383 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-06-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2531 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Juni 2011 — PT. METRO BATAVIA vs. PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA (PT. GMF AEROASIA), DK
272229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melaksanakan pemeriksaan bagianbagian mesin sebelum dilakukan tesmesin (Engine out going inspection) ;8. Melaksanakan tes mesin di Test Cell (ruang uji mesin), dengan hasilengine serviceable (mesin layak pakai) ;9. Melakukan inspeksi bagianbagian dalam mesin yang berputar(borescope inspection) ;10. Pemeriksaan kualitas oleh staf yang berlisensi untuk menilai kelayakanterbang mesin yang kemudian menerbitkan FAA AAR (AirworthinessApproval Tag FAA form 8130) dan DGCA AAT Form DAC 2118 ;11.
Register : 25-03-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 777/Pdt.G/2013/PA JS
Tanggal 31 Juli 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
4821
  • Ia adalah anak yang periang dan easy going. Hobinya pun sangatkewanitaan yaitu memasak.Baik ANAK I dan ANAK II samasama menggemari masakan Jepang SalmonSashimi dan Tergugat selalu berusaha meluangkan waktunya untuk bersamamereka pergi menikmati hidangan favoritnya itu.Majelis Hakim yang dimuliakan Allah SWT,33 Kedua anakanak ini memiliki kepribadian yang masih labil mengingat umurmereka yang masih belia.
Putus : 27-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 April 2012 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. terhadap ENGKUS KUSNADI ANANG, SH, selaku Kurator PT. NURAMA INDOTAMA (Dalam Pailit)
279156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keempat :Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum YangBerlaku Berkaitan Dengan Premature :24.25.26.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti berikutnya dimuat padahalaman 46, alinea ke 3, bunyinya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas melaluiPenetapan No. 03/HP/V1I/201 109/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal24 Juni 2011 (bukti P11) Pembantah telah mengurus dan menguasaiseluruh harta termasuk objek jaminan dalam rangka meneruskan usahaDebitor Pailit (going
Register : 23-11-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
PT. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
18355
  • Agenda RapatKreditur selanjutnya adalah untuk menyampaikan perkembanganpenyusunan rencana perdamaian oleh Debitur.Sebelum melaksanakan Rapat Kreditur sesuai agenda rapat,Pengurus menyampaikan laporan kegiatan pengurusan yang telahdilakukan Pengurus selama masa PKPU Tetap PT WIM.Debitur. menyampaikan going concern dari perusahaan sertamenyampaikan perkembangan penyusunan proposal perdamaiandan pencarian investor.
Register : 27-04-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 246/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
PT UNGGUL MAKMUR UTAMA
Termohon:
1.VEERAS LIMITED HONGKONG
2.PT INTI OMAR MANDIRI
3.PT MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
223244
  • Salah satu persyaratan dari PTdari akuntansi itu adalah namanya going foncens jadi PT itu akan terusberjalan sampai dengan dia dibubarkan. Dalam UU PT mengatakandireksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan, tapiHal.32 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PZ CUSSONS INDONESIA
11170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • system8) Understand PZ Cussons Indo liquid packaging line9) Audit of sourcing and procurement process with the aim of resetting rolesand responsibilities with clarity and KPIs10) Review Pure SG project11) To review the development work and attend the DMC meeting of IndonesiaOU12) To work on and overcome all packaging challenges of Superb project toensure smooth implementation13) To look over and manage current packaging development projects ofIndonesian OU14) Introduce Indonesian OU to what is going
Register : 08-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Eka Wirajhana
Tergugat:
PT. Garuda Indonesia Persero Tbk
236229
  • Prin Out, Personal Aspect (going extra mile) atau Aspek Personal PekerjaKeras, selanjutnya disebut Bukti T2E;:Halaman 40 dari 56 Putusan Gugatan Nomor : 20/Pat.SusPHI/2019/PN Dps7. Print out dari sistem , Subordinat Review List Eka Wirajhana bahwa nilaikinerja Penggugat tahun 2018 adalah 72, 1125 atau nilai kinerja PenggugatLOW, selanjutnya disebut Bukti T2F;8. Fotocopy dari Asli, Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero),Tbk tanggal 30 Maret 2019, selanjutnya disebut bukti T3;9.
Register : 18-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Desember 2014 — GINDO HUTAHAEAN, SH dan H.MARTIN ERWAN, SH >< KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
506398
  • Aliga tertanggal30 Januari 2013; (vide bukti P8).g Menjalankan usaha/operasional (on going concern) Hotel Aliga di Padang,Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 08 April 2013 No.67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.; (vide bukti P9). 12. Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh hartakekayaan PT.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
376212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya hukum yangbelum final atau On going Process, sehingga apabila:a.Wajib pajak (WP) tidak puas, mengajukan banding ke pengadilanpajak (PP) Pasal 27 ayat (1 dan 4) UndangUndang 9 Tahun 1994tentang KUP:(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanyakepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.(2) Sebelum ...dst.(3) Permohonan... dst.Hal. 37 dari 193 hal. Put.
    KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUKAN OBJEK PENYIDIKANTINDAK PIDANA KORUPSI.1Bahwa faktanya sejak Indonesia merdeka, Keberatan Pajak diputuskansebagai keputusan administratif dan belum final (on going process)adalah merupakan kebijakan yang tidak dapat dipidanakan, karenapemutusan Keberatan Pajak tersebut melekat pada kewenanganDirektur Jenderal Pajak.
    Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016perekonomian Negara, karena keberatan pajak tersebut adalahmerupakan kegiatan On going Process, yang dari waktu kewaktu dapatdilakukan perbaikan oleh Direktur Jendral Pajak, dengan menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UndangUndang Nomor 9 Tahun1994 tentang KUP, dapat diperbaiki/dibetulkan sebagaimanadimaksud 16 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP dandapat dibatalkansebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf
    Hal ini merupakan materi pokok pembuktian dalampemeriksaan perkara pokok.12.Dengan demikian argumentasi untuk konteks perkara tindak pidanakorupsi ini, kKeputusan keberatan dirjen pajak Nomor : KEP870 /PJ.44/2004 tetang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPN tertanggal 18Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku DirekturJenderal Pajak sudah bersifat FINAL, dan semua argumentasi dariPemohon dengan segala dalilnya yang menyatakan masih upayaadministratif yang belum final, atau on going process dan
Register : 10-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 291/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. IKHWAN MEGA POWER Diwakili Oleh : PT. IKHWAN MEGA POWER
Terbanding/Tergugat I : PT. BERDIKARI INSURANCE,
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA SAKTI SEJAHTERA,
212123
  • demonstrate in professional manner in theexecution and performance of the contract;The acute situation of lacking unifying effort, persistently weakproject management resources shortage and deployment,unrealistic schedule, engineering/ reengineering, workmanship,PR skills, quality and safety control manuals had compounded andfurther set back the project implementation.Over the last many months since September 2018, it has become clear anddefinite that the construction project at PLTM Lintau 1 is not going
Register : 04-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.SUS.PHI/ 2015/PN.BDG
Tanggal 15 Oktober 2015 — ARIS FAHRIZAL; ASRIL HENDRI; JAMILAH; SUPRI HELMI; L A W A N; PT. MULTI LESTARI;
6617
  • HER Suhaidjadinata& Rekan di BandungAlat bukti ini menjelaskan dengan rinci situasikeuangan Perusahaan, sehingga masuk padacategory going cocern atau perusahaanmenealamiketidak pastianmempertahankan kelangsungan usahananya karena merugi sebesar 536. 32 % dari Modal Saham sehingga sulit untuk bertahan. Danpada pertemuan dengan para PENGGUGATsudah disampaikan kemungkinan terburukpabrik ditutup.
Register : 03-07-2013 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 140/Pid.B/2013/PN.MKD
Tanggal 28 Nopember 2012 — SUGANTO
2211188
  • Kertas Blabak) yangdiumumkan sekitar bulan PebruariMaret2013 sampai saat ini;Bahwa tugas saksi sebagai Kurator melakukanpengurusan dan pemberesan ;Bahwa saksi sebagai Kurator langsung terjundalam pengelolaan perusahaan, seluruhkegiatankegiatan perusahaan dijalankan olehkurator ;Bahwa untuk Operasional kami going consent,berdasarkan baik / susut dengan tin HakimPengawas, saksi mengurus langsungperusahaan ;Bahwa sebagai curator, maka sesuai denganundangundang setelah dinyatakan pailit, tidakboleh ada
    Kertas Blabak dalam keadaan pailit adalahmengajukan kelangsungan usaha yang akhirnya dikabulkan oleh HakimPengawas yang berarti produksi dilanjutkan (Going Concent) ;Bahwa Going Concent dimulai pada 29 Maret 2011 ;Bahwa going Concent berakhir pada kepailitan 4 April 2012 ;Bahwa tidak ada kejadianyang berkaitan dengan terdakwa di PT.
Register : 31-05-2010 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1203/Pdt.G/2010/PA.JS.
Tanggal 28 Februari 2011 — Hemamaya P. Raharto bin P. Raharto, lawan David Wayne Carpenter
7820
  • He has as much love andaffection for his daughter as the mother and he had every right to see her.She swore at me told me to mind my own busiess and stated "there is noway he is going to see his daughter again, I would rather drown her first".I was quite shocked at her anger and thought her unstable especially thethreats.Bahwa pada satu saat di bulan Februari 2007, David Carpenter memintasaya untuk meminta Maya agar menginjinkan David bertemu anaknyayang sudah berbulan bulan tidak ditemuinya.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/PID.SUS/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; FACHRUDIN YASIN, DK
148315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • : 10,5% p.a dibayar efektif setiap triwulan dandapat berubah sewakiuwaktu sesuaiketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT.Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain :Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknyadijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota) ;Nilai jaminan cukup mengcover ;Produksi masih berjalan ;Perusahaan masih going
    p.a dibayar efektif setiap triwulan dandapat berubah sewakiuwaktu sesuaiketentuan yang berlaku di Bank Mandiri ;= Penarikan : Di transfer sekaligus ke rekening atau PT.Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo yang ditunjuk ;Rekomendasi tersebut didasarkan atas asumsi, antara lain : Prospek usaha debitur masih ada, mengingat sebagian besar produknyadijual di pasar ekspor (Timur Tengah dan Negara non quota) ;= Nilai jaminan cukup mengcover ;= Produksi masih berjalan ;= Perusahaan masih going
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1063886
  • Tahun Pajak 1999 tidakmungkin bisa dihitung dan tidak mungkin adakerugiannegaranya, karena bukan merupakan keputusan yang final atauon going process atau masih ada upaya hukum.Apabila keputusantersebut dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur JenderalPajak, keputusan tersebut dapat diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkankeputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 15,16 dan 36 UU 9/1994 tentang KUP.
    Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.44441)2)3)4)mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal77 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak (PP);Bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya hukum yangbelum final atau On going Process, sehingga apabila:a.
    BCA Tbk tahunpajak 1999 yang diberikan persetujuan oleh PEMOHON tidak dapatdinilai telah merugikan keuangan Negara atau dapat merugikanperekonomian Negara, karena keberatan pajak tersebut adalahmerupakan kegiatan On going Process, yang dari waktu kewaktudapat dilakukan perbaikan oleh Direktur Jendral Pajak, denganmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UU 9/94 tentangKUP, dapat diperbaiki/dibetulkan sebagaimana dimaksud 16 UU9/94 tentang
    Dengan demikian argumentasi untuk konteks perkara tindakpidana korupsi ini, keputusan keberatan dirjen pajakNomor ; KEP870 / PJ.44/2004 tetang Keberatan WajibPajak Atas SKPN tertanggal 18 Juni 2004 yangditandatangani oleh Pemohon selaku Direktur JenderalPajak sudah bersifat FINAL, dan semua argumentasi dariPemohon dengan segala dalilnya yang menyatakan masihupaya administratif yang belum final, atau on going processdan tidak bersifat final adalah keliru karena tidak memilikidasar hukum.13.Bahwa Pemohon
Register : 17-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 182/ PDT.G.ARB/ 2017 / PN. JKT SEL.
Tanggal 17 Mei 2017 — Sdr. PAULUS PRAYITNO WIBOWO, Lawan H. BAMBANG HARIYANTO, SH, MH, FCBArb, BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), PT. BASF INDONESIA,
236199
  • Pdt.G.Arb/2017/PN.JKT.SEL12.13.14.SENGKETA PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAHMEMENUHI SYARAT UNTUK DISELESAIKAN MELALUI MEKANISMEARBITRASE.Sebelum menanggapi pokok perkara Gugatan a quo, Tergugat danTergugat Il merasa perlu untuk menanggapi pernyataan Penggugat dalamPoin 5 halaman 3 Gugatannya yang pada intinya menyatakan sengketadagang antara Penggugat dan Turut Tergugat belum patut untuk diajukanke Arbitrase mengingat di antara kKeduanya sudah ada kesepakatan untukmenyelesaikan dengan cara going
Register : 11-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. SINAR CAKRA LAKSANA
Termohon:
1.PT. ARTHA KARTIKA PUTRA
2.PT. KARTIKA AGUNG DEWATA
3.PT. NAMASINDO PLAS ABADI
18392
  • MELEMAH SELAMA DUA TAHUNTERAKHIR MENYEBABKAN MELEMAHNYA LIKUIDITASKEUANGAN PARA TERMOHON PKPU memenuhi kewajiban pembayaran utang walaupun dengan kondisi lajuindustri yang sedang menurun drastis.Hal 32 dari 56 hal.Putusan Perkara No.62/PdtSusPKPU/2018/PN Niaga Jkt.PstKondisi Para Termohon PKPU dengan keterbatasan modal kerja dankondisi industri AMDK yang melemah sepanjang tahun 2016 dan 2017,telah menempatkan Para Termohon PKPU dalam situasi semakin sulituntuk menjaga keberlangsungan usahanya (going
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI AULIA RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ANDRIYANI, SE. Als ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : RADEN IRWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRWAN Anak Dari ROOM HASTA SUSANTO
13858
  • Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapanperkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilinat dari pelaku dan/atau nilaikerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yangdilakukan teruS menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa AgungRI saatRAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahanPresiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negaratanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasakeadilan
    TPK/2018/PTSMRrelatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yangbersifat still going on .No. : SE003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara TindakPidana Korupsi. yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2010 olehJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESA dan diatasnya ditandatangani olehKepala JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA HENDARMAN SUPANDJIdengan bunyi sebagai berikut :Il.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 25 Februari 2015 — Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si
239157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 64 PK/PID.SUS/2013na BP W WNb Jualbeli masih dalam proses dan belum selesai, Sehingga kesalahanberupa berbagai kekurangan yang masih ada dikedua pihak belumfinal, karena masingmasing pihak masih dalam proses penyelesaiankewajibankewajibannya (On Going Project).
Register : 14-03-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 119/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 26 April 2018 — Pembanding/Tergugat III : Ir. H. AHMAD IDJAZ
Terbanding/Penggugat I : RENNY PURBA
Terbanding/Penggugat II : PANGERAN TAMBAK
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BANK VICTORIA SYARIAH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK NEGARA INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat I : DIMAS A PAMUNGKAS, S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : ANWARSJAH TARIGAN, S.H., M.H
5130
  • kiranya Penggugat dapatmembaca lebih seksama dan tidak salah menafsirkan terkait penjelasanasas keseimbangan dalam UUKPKPU tersebut; Terkait bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan,maka hal tersebut tidak sesederhana sebagaimana pemikiran danpenafsiran Para Penggugat, sehingga kiranya penafsiran tersebut harussesuai dan selaras dengan penjelasan masingmasing asas sebagaimanadijelaskan dalam bagian penjelasan UUKPKPU no 37 tahun 2004 dimaksud,seperti hal sederhana, bagaimana going