Ditemukan 267 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ;
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
103 — 63
103 — 63
SaudaraAHMAD JAUZI TURSENO, Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlahanggota 14 orang mendapat uang sebesar Rp. 22.750.000,yang diterimaSaudara SAMSUL ANAM, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orangmendapat uang sebesar Rp. 20.250.000, yang diterima Saudara AGUSSUPRIYANTO, Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang mendapat uangsebesar Rp, 12.500.000, yang diterima Saudara MIKLASIATI, dan untukFraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uang sebesarRp. 8.000.000,yang diterima Saudara MARTO WIYOSO
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
85 — 37
85 — 37
YONATAN WIYOSO, M.Si, keterangannya yang telah disumpah dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;180Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli Bidang PemerintahanDan Tata Kelola Pengelolaan.Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut : Sarmud APDN Ilmu Pemerintahan tahun 1980Y Sarjana IIP (S I) Ilmu Pemerintahan tahun 1985 Sarjana STPDN (S ll) Ilmu Pemerintahan tahun 2002 Sarjana UNPAD (S Ill) Ilmu Pemerintahan tahun 2012Bahwa riwayat pekerjaan ahli
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 138/Pid.Sus/TPK/2015/PNBdg Tanggal 20 Nopember 2015 — DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT.
150 — 42
150 — 42
Perhitungan Kerugian KeuanganNegara nomor : SR177/PW 10/5/2015 tanggal 14 April 2015 kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 6.741.114.099,00 (enam milyar tujuh ratusempat puluh satu juta seratus empat belas ribu Sembilan puluh Sembilanrupiah), berasal dari anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasadan belanja modal.Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut dipersidangan terdakwamenyatakan tidak keberatan ;Halaman 250dari 311 halaman,Putusan Tipikor No.138/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg2.DR YONATAN WIYOSO
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
197 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARINI WIYOSO termuatpertimbangan hukum bahwa permufakatan jahat sebagai salahsatu unsur dalam Pasal 15 a quo harus dipahami secara utuhdan keseluruhan, di mana unsur perbuatan pidana yangdimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhiapabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan untukmelakukan tindak pidana korupsi'.
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- MIRMA FADJARWATI MALIK
178 — 49
178 — 49
PTSurveyor Indonesia terkait kegiatan pendataandan pemetaan satuan pendidikan TA 2010tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp76,428,635,724, dan tertanggal 30 November2011 periode transaksi 01 30 November 2011sebesar Rp 8,089,694,557, dan tertanggal 31Desember 2011 periode transaksi 10 31Desember 2011 sebesar Rp 31,859,363,408..Bahwa PT Surveyor Indonesia melaksanakanRUPS 2010 pada bulan Mei atau Juni 2011 danRUPS 2011, yang hadir adalah seluruh Direksi(Dirut : Fahmi Sadiq, Dirka : Asep Iskandar,Dirops : Wiyoso
Saksi WIYOSO :Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT.Surveyor Indonesia dari tanggal4 Januari 1993 sampai 5 Maret 2013 ;Bahwa saksi menjadi atasan Terdakwa selama 5 tahun ;Bahwa selama saksi menjadi atasannya terdakwa, terdakwa tidakpernah mendapatkan hukuman dari saksi sebagai atasan Terdakwa danjuga belum pernah melakukan tindak pidana korupsi ;Bahwa pada saat Saksi menjadi atasan Terdakwa, Terdakwa belummenikah dan saksi mengetahui ketika Terdakwa sudah menjadi direksibersamasama saksi, dan kebetulan
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
82 — 139
82 — 139
mengakibatkankerugian Negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dimana kerugian daerah/Negaraadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkantidak keberatan.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukanAhli A DeCharge (Ahli yang meringankan) YONATAN WIYOSO
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- EFFENDY HUTAGALUNG
124 — 25
124 — 25
: Wiyoso Soehartono (diberhentikandengan hormat sejak 05 Maret 2013);Direktur Operasi II : Mirma Fadjarwati Malik(November 2010 s/d Sekarang);Beberapa Kepala Unit (yang saksi lupa namanya);Dan dibantu oleh beberapa Manajer dibawahnya.Bahwa Bila terdapat proyek kegiatan maka akan dibentukTim Manajemen Proyek (MP) yang ada di bawah SBUdan dibentuk berdasarkan SK Direktur Utama PTSurveyor Indonesia.Bahwa mekanisme pengajuan pencairan danaperusahaan dalam suatu proyek Kegiatan yang berlaku diPT Surveyor