Ditemukan 343 data
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
337 — 108
Dikualifikasisebagai :menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanga Negara atauperekonomian Negara, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 .Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.2 .Unsur Menyalahguanakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.3 .Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian
1.DEMIANUS ECKHART PALAPIA, SH
2.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
ALI BABA TAWAINELLA Alias ALI
171 — 41
Uang Tunai sebesar Rp. 190.000.000,00,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar;
Dirampas Untuk Negara yang di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuanga negara.
7.
141 — 34
Lingkungan Hidup TA. 2013,seluruhnya telah saksi lakukan Verifikasi dan seluruh kegiatan tersebutdilakukan dengan 1 (satu) kali Tahapan Pembayaran, tetapi dalam halini saksi tidak mengetahui kapan saja Pembayaran tersebut dilakukan;Bahwa setelah saksi lakukan verifikasi lalu saksi katakana bahwaberkas dokumen tersebut telah lengkap lalu saksi menyerahkannyakepada bendahara pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup yaitu sdriMardiana, SE;Bahwa saksi ada menerima Honorarium selaku PejabatPenatausahaan Keuanga
91 — 17
yang dalam pengelolaannya ada yang tidaksesuai ketentuan adalah :128 Pencairan pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.265.965.500,00 terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.13.218.700,00; Pencairan pada tanggal 13 Juli 2011sebesar Rp.265.965.500,00terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.35.887.150,00 ; Pencairan tanggal 20 Oktober sebesar Rp.224.619.000,00 terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.28.786.000,00; Pencairan pada tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp.347.490.000,00terdapatkerugian keuanga
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ELDA FITRIANI, S.Pd binti BARMAN
86 — 73
Rp.201.219.637, ( dua ratus satu juta dua ratus sembilan belas ribu enamratus tiga puluh tujuh rupiah ).Putusan Nomor : 15/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Halaman 165 dari 198Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa secarasadar mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang tidakmelaksanakan tugas dan kewajibanya selaku sekretaris desa sesuai denganPermendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuanga desakhususnya pasal 4,5 dan pasal 30 (1) dan peraturan kepala LKPP No. 13 Tahun2013
101 — 23
Kabupaten Cianjur, desa Neglasari perlumembuat surat permohonan bentuknya proposal yang ditandatangani oleh KepalaDesa dimana proposal tsb diajukan ke Bupati melalui Camat ;Bahwa proposal untuk mendapatkan dana bantuan keuanga dari Propinsi Jawa Baratdan Pemda.
159 — 60
Halmahera Utara tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tigaratus tiga puluh tiga rupiah);Bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuanga Desa yang menyatakanbahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah;Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait menunjukanbahwa pencairan anggaran DD dan anggaran ADD Desa TorawatTahun Anggaran 2015
261 — 85
Dan sampai saat ini tidak pernahada Persetujuan Menteri Keuanga untuk melepaskan ObjekPerkara ini ;15.6.
206 — 37
Menetapkan pengembalian dugaan kerugian Negara atau keuanga Negaraoleh terdakwa Nudin Lasahido senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) adalah sah;5.
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
112 — 85
KemudianAPBDes tersebut dievaluasi berdasarkan RKP di Kecamatan, laludievaluasi lagi di Dinas Pemberdayaan Desa dan Sosial (Pemdesos).Setelah keluar rekomendasi dari Dinas Pemdesos, lalu diajukan keBadan Keuanga Daerah untuk diperiksa kembali hasil dari DinasPemdesos, setelah disetujui BKD maka diterbitkan SP2D; Bahwa setelah SP2D diterbitkan, Terdakwa melakukan pencairananggaran ADD dan DD tersebut di Bank Pembangunan Daerah atauBank Bengkulu dengan menyerahkan SP2D dari BKD lalu anggaran ADDtersebut
92 — 25
hanya dapat berkordinasi dengan BPKP danBPK dalam rangka pembuktian suatu tndak pidana korupsi, melainkan dapatjuga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluartemuan BPKP dan BPK misalnya dengan mengundang ahli atau denganmeminta bahan dari inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsiyang sama dengan dengan itu dari masingmasing pemerintah bahkan daripihakpihak lain(termasuk) dari perusahaan yang dapat menunjukkankebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuanga
408 — 437
dengan Terdakwa ke singopura sehubungankapal 06;Bahwa saksi saat awal bekerja itu menggunakan pinjaman dari Minfu danTerdakwa untuk pembelian kapal sebesar 1 juta USD;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat permohonanpencairan;Bahwa KAI ada beberapa pencairan;Bahwa saksi memberikan laporan keuangan tahun 2013 dan 2014,sedangkan tahun 2015 tidak memberikan laporan keuangan;Bahwa pada saat memberikan laporan keuangan kepada Minfu melaluiDinda dan pada waktu itu setelah memberikan laporan keuanga
97 — 23
.288.702.500,00 terdapatkerugian negara sebesar Rp.35.887.1500,00 ; Pencairan pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.265.965.500,00 terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.13.218.700,00; Pencairan pada tanggal 13 Juli 2011sebesar Rp.265.965.500,00 terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.35.887.150,00 ;135 Pencairan tanggal 20 Oktober sebesar Rp.224.619.000,00 terdapat kerugiankeuanga negara sebesar Rp.28.786.000,00; Pencairan pada tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp.347.490.000,00 terdapatkerugian keuanga
214 — 132
Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.270.
Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.270.
Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air;Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal :24 Agustus 2015; rute: Ternate Jakarta.Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab.
1.ARJELY PONGBANNY, SH
3.EKA JACOB HAYER, SH
4.SUDARMONO TUHULELE
Terdakwa:
Drs.JANSEN LEONUPUN Alias JAN.
159 — 224
dan sisa dari anggaran yang belumdigunakan tersebut disimpan oleh Bendahara, dan selanjutnya terkaitdengan laporan keuangan kami belum memiliki petunjuk yang jelastentang bentuk keuangan, namun pada tahun 2014 kami seringmelakukan kordinasiterkait dengan pertanggungjawaban keuangan dankemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah ada bentuklaporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan ; Bahwa PDAM Maluku Barat Daya adalah sebagai Badan UsahaMilik Daerah wajid melaporkan laporan keuanga
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
84 — 45
Sapirin (Kepala Desa): PKPKD (Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuanga Desa)b.Gandarudin (Sekretaris Desa) : KPTPKD (KoordinatorPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)c.Umardi (Kepala Seksi Pemerintahan) : PTPKD (PelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Desa)d.Didit Suprianto Putra (Bendahara) : ANGGOTASaksi tidak mengetahui tugas saksi sebagai Anggota PTPKDtersebut, namun pada pelaksanaan Pengelolaan KeuanganDesa yang bersumber dari APBDes Desa Padang Beriang TA.2016, secara administrasi saksi menjalankan
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
321 — 216
Penerimaan secarabesaran terbagi dalam tiga bentuk yaitu pajak, bukan pajak dan hibah.Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (hibah) termasuk dalamkeuangan negara sebagaimana diatur dalam UU 17/2003 tentang KeuanganNegara pasal 11 bahwa Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,penerimaan bukan pajak, dan hibah; Keuangan desa adalah bagian dari kKeuangan negara, dimana dalam UUD 45diatur bahwa hal keuanga negara diatur dalam UU, dan pada saat ini dikenalUU 17/2003 tentang keuangan negara
76 — 20
benar terdapatdi Bank Jateng Cabang Jepara ;Bahwa dari data transaksi/ mutasi kKeuangan yang terdapat dalam100Rekening Nomor : 2015090195 atas nama EDY SUTOYO tersebutdiantaranya :a)Setoran tunai yaitu setoran dalam bentuk uang disetorkan kekantor. ( dalam rekening Koran tersebut, setoran tunai akantercantum dalam kolom kredit);DPLK APR seperti dalam transaksi tanggal 4 Oktober 2003sebesar Rp. 100.000, yaitu potongan karena pak EDYSUTOYO mengikuti program pensiun Pegawai Negeri (DanaPensiun Lembaga Keuanga
60 — 37
ratus tiga puluh empat juta dua ratus duapuluh empat ribu rupiah ) Dikurangi :Gaji ke13 tahun 2007 Pj Direktur Rp 3.105.000.THR tahun 2007 Pj Direktur Rp 3.105.000.Pengeluaran tidak berasal dari perusahaan Rp 50.000.000.Pengembalian tanggal 23122008 Rp 300.000.000.Pengembalian tanggal 02022010 Rp 155.460.000.Jumlah pengurangan Rp 511.670.000Jumlah kerugian keuangan negara/daerah Rp 222.554.000.( dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat riburupiah ).Penjelasan pengurangan kerugian keuanga
373 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan offsetting(pemotongan) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Dirjen AnggaranKementerian Keuangan RI pada tanggal 2 Januari 2013;Bahwa dengan demikian hak dan bagian Pemerintah Republik Indonesiatidak berkurang dan/atau pemerintah tidak dirugikan dalam pelaksanaanpekerjaan Bioremediasi tersebut, jika seandainya pelaksanaan pekerjaanBioremediasi tidak memenuhi standar/atau tidak sesuai dengan ketentuanKeputusan Menteri Lingkungan Hidup, dengan demikian tidak terdapatadanya kerugian keuanga