PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIFSEBAGAI TENAGA HONORER K21.Bahwa Penggugat dinyatakan lulus ujian berdasarkan pengumumanhasil tes tertulis melalui website Menpan dan RB tanggal 10 Februari2014.Bahwa dalam Tahap selanjutnya yaitu tahap Pemberkasan, Verifikasidan Validasi berkas oleh Dinas Pendidikan untuk diseleksi yangselanjutnya diusulkan kepada BKD dan BKN untuk penetapan NIP,ditemukan data yang tidak sesuai persyaratan, yaitu masa kerja dalampengangkatan tenaga honorer menjadi

Bukti P 10A11.Bukti P 10BBukti P11ASurat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dariPEGGUGAT (fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga HonorerYang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (printout);Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi (Menoan RB) Nomor03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 orangyang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1 Januari2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapa pertimbanganitupun dilakukan pengawasan bersama sehingga ditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan Bupati Dompuoleh

berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisadilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebutdinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK danmenerima perintahndan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan,sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 65 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SK namanyapemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karena sudahlama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapa lamadipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapi tidaktermasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi Sudah lupa apa isisuat edaran Menpan;Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 70 Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin, Muslimindan Sahlan;3.

Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2011, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jo.Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002, PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 2003, Peraturan PemerintahNo. 12 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 120Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 03 Tahun 2006,Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 2Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 312/KMK.01/2012, Surat Edaran Menpan

berusaha menasehati danmendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonisdalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;Bahwa Termohon sejak tanggal 09 September 2012 hingga sekarangtidak pernah lagi terdengar kabar beritanya dan keberadaannya;Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon untukdiajak pulang kembali, namun bukan sambutan yang diperoleh dari pihakkeluarga Termohon, tapi teror yang Pemohon terima berupa aduan,finahan menikah lagi kepada Presiden RI, kepada MENPAN

Kom. bin Ngadi, yang telah memberikanpendapatnya dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa. syarat tentang penerimaan CPNS dari KI dan K2 sesuai dengan PPNomor 56 tahun 2012 serta SE Menpan No. 33 tahun 2013 yaitu :a. Tenaga honorer tersebut harus terdata/ masuk dalam database tenagahonorer yang persyaratannya sebagai berikut :a.1.

di alas ;Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor : 129/Pid.B/2015/PN KrgBahwa yang dimaksud K1 adalah kategori seseorang yang sesuai dengandata sudah tertulis disebuah Instansi Pemerintah sudah bekerja selama 1(satu) tahun sejak tanggal 31 Desember 2005 yang digaji menggunakan uangAPBD atau APBN sedangkan Kategori 2 dalam penggajiannya tidakmenggunakan APBD atau APBN ;Bahwa mekanisme perekrutan CPNS di Kabupaten Karanganyar khususnyaK1 dan K2 pada tahun 2011 sampai tahun 2018, yaitu :e Berdasarkan SE Menpan

No. 05 tahun 2010 dan RB (ReformasiBirokrasi) diadakan pendataan pertama atau angka komulatif padatahun 2010 ;e Berdasarkan SE Menpan No. 03 tahun 2012 diadakan pendataannama pada tahun 2012 ;e Dilaksanakan ujan tertulis pada tanggal 03 November 2013 yangdilaksanakan di satu tempat yaitu SMA Negeri Karanganyar ;e Pengumuman dan bagi yang lulus diteruskan dengan pemberkasan ;e Setelah berkas masuk dilakukan verifikasi dan validasi ;e Finalnya ditentukan oleh BKN Pusat ;Bahwa perekrutan CPNS yang

Selain itu, jugaditerangkan bahwa penetapan NIP yang dikeluarkan oleh Terdakwa sudah tidakada lagi tahun 2012 dan untuk nomor pada penetapan NIP ditulis normal disebelah kin ;Menimbang, bahwa jika tata cara penerimaan CPNS sebagaimanayang dilakukan oleh Terdakwa dibanding dengan tata cara penerimaan yangdiatur olkh PP Nomor 56 Tahun 2012 serta SE Menpan No. 33 tahun 2013,ditemukan adanya berbagai perbedaan yang sangat nampak dan tidakdidasarkan pada tata cara penerimaan CPNS yang ditentukan oleh

Dian Karya Pancarjaya, serta Bukti P.14 berupa fotocopy surat dari Menpan RI beserta lampirannya yang menunjukkan demipemenangan tender di TVRI Penggugat disuruh untuk mewakili Perusahaan lainyaitu PT.

verifikasi.Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori dan Il.Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori dankategori Il sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukanpembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari pihakKepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada perbedaan dandikoordinasikan ke Pusat.Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 yangdiajukan ke Menpan

Tim Verifikasi danTim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada peyjabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SKdan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang surat menpan

Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinyabukan saja di ruangan tapi di kelasBahwa apakah diumumkannya hanya 1 hari saksi menyatakan pokoknya adapublikasi di Pemda, ada dibuat di papanBahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K1 tetapi tidaktermasuk penyampaian hasil dari Bupati;Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 karena itujuga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa apa isi suatedaran Menpan;Halaman 70 dari 92 halaman Putusan

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada PimpinanPolri dan Staf Polda Sumut dengan tembusan Menpan RB,Kapolri, Kapoldasu,Kabid Propam dan Ka SPN Polda Sumut, bahwa sebelum Pemohon diterimamasuk sebagai siswa Diktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara KepolisianNegara Republik Indonesia), Pemohon melakukan dugaan tindak pidana pencuriankabel milik PT.

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yangditujukan kepada Pimpina Polri dan Staf di Polda Sumatera Utaradengan tembsan Menpan RB, Kapolri, Kapoldasu, Kabid Propam danKA SPN Polda Sumut yang berisikan keberatan atas seorang wargamasyarakat bernama Didi Hot Bagas Sitorus mengikuti Pendidikandan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Sumut, yang Ternyatamasih Tersangkut melakukan tindak pidana pencurian kabel teleponmilik PT.

Kemudian nilai dari masing masing pelamar iniakan dirangking dan hasil perengkingan ini kemudianditetanbkan oleh Menpan dan RB RI yang selanjutnyadiserahkan kedaerah masing masing untuk selanjutnya olehPPK Penetapan kelulusan Tes Komptensi Dasar (TKD) iniditetapkan berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuaidengan jumlah formasi yang ditetapbkan dan Penetapankelulusan seleksi dituangkan dalam keputusan PPK sebagaidasar pengumuman.

atau keluargamereka menjadi PNS, dan terdakwa menyanggupi namun adabiaya administrasinya, dan terdakwa tidak mengatakan berapajumlahnya haya sesuai kemampuan dari setiap orang sajaHalaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 191/Pid.B/2017/PN.Lbo34 Bahwa sampai saat ini belum ada satupun diantara para saksikorban ataupun keluarga mereka yang menjadi PNS di PemdaBone Bolango Bahwa uanguang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Bpk.Yani Kaluamata dan digunakan untuk mengurus para saksi korbanmenjadi PNS di Menpan

Padahalpada bulan Desember tahun 2020 larangan kepada semua Pegawai Negeri Sipil(PNS) untuk tidak bepergian keluar daerah selama libur Natal dan Tahun Barusesuai Surat Edaran Menpan RB No. 72 Tahun 2020, yang menegaskan sanksiPNS yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diaturdalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No.49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;Ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sultra Bapak Lukman Abunawas

Aturan Menpan itu tentu kitategaskan kepada PNS kita. Sebab upaya ini dilakukan demi menekan angkapenyebaran Covid19 di wilayah Sultra, Ujarnya saat dikonfirmasi di KendariPos, Selasa (22/12/20);Dan himbauan ini dilanggar oleh TERGUGAT karena dia tetap berlibur keManado bersama Masje Surupandy, dan tidak pernah ditindaki oleh Dinas yangbersangkutan.

Yangberarti BAPEK seharusnya sesuai dengan SuratKeputusan Menpan Nomor 01/BAPEK/1998 Pasal9 ayat (1) dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor23/SE/1980 pada Romawi VII Angka 3 huruf fharus memberikan keputusan atas keberatanPenggugat paling lambat 6 bulan setelahtanggapan dan bahan diterima, atau mengambilkeputusan atas keberatan dalam waktu yangsesingkat mungkin, namun faktanya BAPEKmengeluarkan putusan keberatan Penggugattertanggal 7 Juni 2012 atau putusan BAPEKditerbitkan 27 (dua puluh tujuh) bulan

Padahal jelas sesuaiPasal 3 A Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun1998, dan Pasal 10 Keputusan Menpan Nomor 01/BAPEK/1998 dinyatakan Badan PertimbanganKepegawaian melaksanakan sidang sekurangkurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan;Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK)BAPEK wajib memeriksa dan mengambilkeputusan dalam waktu paling lama 180 (seratusdelapan puluh hari) sejak diterimanya BandingAdministratif , sehingga selayaknya secaraformal

verifikasi.Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori dan Il.Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori dankategori Il sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukanpembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari pihakKepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada perbedaan dandikoordinasikan ke Pusat.Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 yangdiajukan ke Menpan

dibentuknya Tim Verifikasi danTim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SKdan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang surat menpan

Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinyabukan saja di ruangan tapi di kelasBahwa apakah diumumkannya hanya 1 hari saksi menyatakan pokoknya adapublikasi di Pemda, ada dibuat di papanBahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K1 tetapi tidaktermasuk penyampaian hasil dari Bupati;Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 karena itujuga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa

apa isi suatedaran Menpan;Bahwa saksi menyatakan saksi kemudian menjadi pengganti ada juga namanama pemantau honorer K2 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;3.

verifikasi.Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori I dan II.Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori dankategori Il sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukanpembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari pihakKepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada perbedaan dandikoordinasikan ke Pusat.Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 yangdiajukan ke Menpan

dibentuknya Tim Verifikasi danTim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SKdan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang surat menpan

Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinyabukan saja di ruangan tapi di kelasBahwa apakah diumumkannya hanya 1 hari saksi menyatakan pokoknya adapublikasi di Pemda, ada dibuat di papanBahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K1 tetapi tidaktermasuk penyampaian hasil dari Bupati;Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 karena itujuga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa apa isi suatedaran Menpan;Bahwa saksi menyatakan saksi kemudian

PolrestabesSemarang , dan keterangan saksi tersebut dipersidangan ini tetap dipertahankannya.Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi RUDI IRIANTO maupun terdakwa YUDHAPUTRA KURNIAWAN.Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Kabupaten Kendal sejak bulan Februari 2011 dan saat ini menjabat sebagaiKepala Bidang Administrasi Kepegawaian .Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi PNS , antara lain harus mengikutipendaftaran secara resmi yang diadakan oleh Pemerintah ( MENPAN

Revisi Keputusan Menpan Nomor 15/Kep.Pan/3/2002 Jabatan Penilik yangsemula Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Penilik dan angkakreditnya sehingga Batas Usia Pensiun jabatan Penilik bervariasi, diKabupaten Tangerang Sdr.

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman Uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

keluarga;Bahwa Saksi mengetahui tentang proses penerbitan objek sengketa dansaat ini bertugas di Kementerian Kesehatan RI di Biro Hukum danOrganisasi sebagai Kepala Biro Hukum sejak bulan Mei tahun 2017;Bahwa Saksi ikut memproses yang berkaitan dengan PenerbitanPemberhentian Penggugat, proses ini dimulai dari kajiankajian, saat ituSaksi masih sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan diBiro Hukum Kementerian Kesehatan RI dan salah satu proses itu adalahmelakukan rapat atau koordinasi dengan Menpan

Setelah kami lakukan kajianhukum dan kami laporkan dari pimpinan waktu itu memang setelahdirapatkan ada arahan dari pimpinan yang meminta untuk dikoordinasikandengan Menpan dan Setneg.

Atas saran itu maka kami membuat rapatdengan mengundang Menpan dan Setneg;Bahwa Kesimpulan yang kami coba buat waktu itu tentang kajiannyaadalah di dalam Pasal 18 huruf h Undangundang Nomor 29 Tahun 2004yang menyatakan bahwa Anggota Konsil tidak boleh rangkap jabatan baikpada saat mau diangkat maupun selama menduduki jabatan;Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUNJKT.AHLI TERGUGAT :1Prof. DR.

verifikasi.Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori dan Il.Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori dankategori Il sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukanpembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari pihakKepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada perbedaan dandikoordinasikan ke Pusat.Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 yangdiajukan ke Menpan

dibentuknya Tim Verifikasi danTim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SKdan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang surat menpan

Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinyabukan saja di ruangan tapi di kelasHalaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBahwa apakah diumumkannya hanya 1 hari saksi menyatakan pokoknya adapublikasi di Pemda, ada dibuat di papanBahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K1 tetapi tidaktermasuk penyampaian hasil dari Bupati;Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 karena itujuga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa

apa isi suatedaran Menpan;Bahwa saksi menyatakan saksi kemudian menjadi pengganti ada juga namanama pemantau honorer K2 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;.