Rangka: MHMFE74P4AK037173 beserta STNK nya, dikembalikan Kepada pemilik melalui saksi BUDI TRI CAHYONO Bin MINTARTO

Pupuk Iskandar Muda yang memproduksipupuk anorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualanPupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secaralangsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayahtanggung jawabnya.Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan diatas, selanjutnya untukmembuktikan apakah Terdakwa Agus Susanto termasuk dalam kwalifikasiPihak Lain atau produsen atau distributor atau pengecer di dalam penyaluranpupuk bersubsidi, di dalam pemeriksaan

//PER/4/2013), Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya (Pasal angka8 Permendag Nomor 15/M.DAG,/PER/4/2013), dan Pengecer adalah perusahaanperseoranganatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang

berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan PupukHalaman 11 dari 15 halaman No. 310/Pid.Sus/2015/PN.SKG12Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 9 Permendag Nomor 15/M.DAG.

danPenyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan pupuk yang tidak sesuaidengan label adalah pupuk beredar wajib : terdaftar di KemetrianPertanian, Berlabel, memenuhi standar mutu, terjamin efektifitasnya.Bahwa yang dimaksud dengan pengecer pupuk bersubsidi adalahPengusaha perseorangan atau badan hukum baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa yang dituju oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian JualBeli (SPJB

) yang kegiatan pokoknya menjualpupuk bersubsidi secara langsung dan hanya ditujukan kepadakelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Distributor pupuk bersubsidi adalahPengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang dituju oleh prosedurberdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, penjualan pupuk bersubsididalam kepada petani di wilayah tanggungjawabnya.Bahwa

Unsur Distributor dan Pengecer;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besardi wilayahtanggung jawabnya (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RINo.15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi

Gpr.12Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbetuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang berkedudukan di Kecamatandan/atau Desa, yang ditunjukoleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepadaKelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan/sesuai fakta yang terungkap diPersidangan, bahwa terdakwa IMAM

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

) No. 009-DAB/SPJB/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 batal dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Selanjutnya, di sisilain, Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Penggugat sedangmengurus proses Sertifikasi atas tanah ke Kantor Pertanahan terkait ;Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugatmempunyai tanah berdasarkan Surat Pemyataan Jual Beli tertanggal 22September 1994 (SPJB 1994).

Adapun SPJB 1994 tersebut tidak dapatdigunakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanahkarena SPJB 1994 tersebut tidak dibuat dan ditandantangani olehpejabat pembuat akta tanah yang berwenang, yaitu camat atau notarisPPAT sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa, apabila Penggugat beranggapan bahwa tanah yang tercantum padaSPJB 1994 benarbenar merupakan tanah milik Penggugat, maka hal yangterbukti secara hukum adalah

Penggugat bukan merupakan pemilik tanahkarena luas dan batasbatas tanah pada SPJB 1994 dan SuratRiwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016 BERBEDA.Bahkan, batasbatas dan luas tanah pada kedua dokumen tersebut jugaBERBEDA dengan luas dan batasbatas tanah pada butir 1 Gugatan.Berikut rinciannya:a.

SPJB 1994: Utara: Kali, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, dan Barat: TanahPecahannya;Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Perdata No. 458/Pdt/2018/PT.BDG.b. Surat Riwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016: Utara: TanahGurem, Timur: Kali Alam, Selatan: Jalan, dan Barat: Inah Bin Niin denganluas 391m2;c.

sertifikasi tanahkepada Kantor Penanahan terkait;Bahwa ketidakyakinan Penggugat juga dapat dilihat pada petitum di dalamGugatan, yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan LetterC/Girik padahal sampai saat ini Penggugat mengakui secara tegas bahwadirinya sedang melakukan proses sertifikasi atas tanah yangmembuktikan bahwa P Penggugat belum menjadi pemilik yang sah atasTanah, apalagi buktibukti yang diajukan Penggugat adalah SPJB

Eceran Tertinggi (HET) dimana pupukHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Banbersubsidi jenis NPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas riburupiah) per zak, jenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)per zak dan jenis SP36 seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perzak; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangantanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidakmemiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok Tani (RDKk);Perbuatan Terdakwa HJ.

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tgl 16-1- 2007;42. Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007,tgl 29-10-2007; 43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;44. Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04-000012 pada PT.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glassnomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007,tgl 29102007;Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

CADDA sebagai uang pembayaran harga kapal sebesarRp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat PerjanjianJual Beli Kapal Nomor: 001la /DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007namun pada kenyataannya fisik uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyarlima ratus juta Rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada H. KHOIRONIF.

PalHalaman 29 dari 122proses tender melakukan pembelian kapal fiber glass berdasarkan Surat PerjanjianJual Beli Kapal Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007berupa 1 (satu) unit kapal motor penumpang KM. BINTANG MOROWALIdengan Saksi H. KHAIRONI F.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glassnomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007,tg1 29102007;Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2014/PN. PalHalaman 79 dari 12243.44.45.46.47.48.49.Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiberGlass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007,tg1 29102007;Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

sesuai yang tertuang dalam PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skgtentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk SektorPertanian;" Bahwa Distributor adalah yang mengalokasikan atau menyalurkan Pupukbersubsidi ke para Pengecer dan dari Pengecer disalurkan kelompok Taniyang sesuai dengan RDKK (Rencana Defintif Kebutuhan Kelompok)masingmasing dan dokumen yang harus dimiliki untuk Distributor SITU,SIUP, SPJB

, Gudang, Kantor Transportasi Pengangkutan, Daftar AnggotaPengecer dilengkapi dengan rekapan RDKK dari setiap Pengecer; Bahwa Pegecer adalah yang mengalokasikan pupuk bersubsidi kepadaKelompok Tani berdasarkan RDKK dan Dokumenyang harus dimiliki SITU,SIUP, SPJB, RDKK serta Kios atau Gudang dan Angkutan Transportasidan Nota Penyaluran untuk kelompok tani dan Nota penebusan dariDistributor; Bahwa konsumen adalah yang mengalokasikan atau menyalurkan Pupukbersubsidi ke Distributor dan dokumen yang harus

Distributoradalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hokum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelianHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skgpenyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada konsumen akhirmelalui pengecernya.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/I/2012;- Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KC-V/ADK/01/2012;- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012;- Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012;- Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal

. : 157/SPJB PSO1/201631 Desember 2015 ; 222 on nnnBahwa dengan keputusan Obyek Perkara, Tergugat membekukan IzinGangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat lzin UsahaPerdagangan Kecil an. CV. DUTA SENTOSA dan melaporkanpembekuan tersebut kepada PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK danPT.

Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat huruf &a sampai dengan huruf k di atas, dimiliki sejak tahun 2014 sesuaidengan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) yang dibuat danditandatangani pada bulan Juli dan bulan Agustus 2014 oleh pihakpenjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris Kota Banjarbaru NurFauzan Cholik,SH.,M.Kn.3.

Kepemilikan tanah PENGGUGAT yang terletak diLingkungan RT.02 RW.01 Kelurahan Cempaka, KecamatanCempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatansebagaimana telah didalilkkan pada huruf A tentang Kedudukandan Kepentingan Hukum PENGGUGAT angka 2 adalah sejaktahun 2014 sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB)yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Juli dan Agustus 2014oleh pihak penjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris KotaBanjarbaru Nur Fauzan Cholik,SH.,M.Kn.3.

Pupuk Iskandar Muda;Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN SkgBahwa produsen yang menyalurkan atau mengalokasikan pupuk bersubsidikepada distributor;Bahwa yang dimaksud dengan distributor adalah perusahaan perseoranganatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya

,Bahwa distributor yang mengalokasikan atau menyalurkan pupuk bersubsidikepada pengecer, kemudian dari pengecer disalurkan kepada kelompok tanisesual dengan RDKK masingmasing;Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh distributor adalah SITU, SIUP, SPJB,Gudang, Kantor, Transportasi/ Pengangkutan, Daftar Anggota Pengecer yangdilengkapi dengan rekapan RDKK dari setiap pengecer;Bahwa yang dimaksud pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badanusaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yangberkedudukan di kecamatan dan/ atau desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokokmelakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan/ atau petani di wilayah tanggung jawabnya;Bahwa pengecer yang mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada kelompoktani berdasarkan RDKK;Bahwa pupuk bersubsidi yang peruntukannya untuk petani Desa SelobuloKecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo tidak bisa dialinkan ke Kecamatanlain meskipun

Distributoradalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada konsumen akhirmelalui pengecernya.

Selanjutnya Pengecer adalah perusahaanperorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/ atau desa,yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung kepada kepada kelompok tani dan/ atau petani di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER

enam puluh juta rupiah) dibayar lunas oleh Penggugat I (vide bukti surat P.31 dan P.3.2), Penggugat II dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 16/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yessy Setia Lisnawati berupa tanah seluas 50 M² , Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence beralamat di Kulalet Andir, RT.002/RW.008, Kelurahan Andir, Kecamatan

Baleendah, Kabupaten Bandung dengan harga Rp.90.000.000.- (sembilan enam puluh juta rupiah) (lima puluh juta rupiah vide bukti P.4.1 dan P.4.2), Penggugat III dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 17/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yolanda Agustin (Penggugat III), berupa tanah seluas 50 M², Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence

(seratus lima belas ribu rupiah) persaknya dan dijual kembali oleh terdakwa dengan hargaRp.125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persaknyae Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUGIYANTO membelidan menyimpan pupuk bersubsidi tersebut dengan maksuduntuk mendapatkan keuntungan.e Bahwa terdakwa SUGIYANTO bukan merupakan produsen,distributor maupun pengecer dan telah memperjual belikanpupuk bersubsidi ke masyarakat tanpa memiliki Surat jinusaha Perdagangan (SIUP), Surat perjanjian jual beli (SPJB

Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.Halaman 17 dari 26 Nomor 125/Pid.B/2015/PN Mgt1818e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik

yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada KelompokTani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan diatas, untuk membuktikanapakah Terdakwa Sugiyanto adalah termasuk *Pihak Lain selain produsen,distributor dan pengecer sebagaimana diuraikan diatas

berhak menjual pupuk bersubsidipemerintah adalah Produsen, Distributor danpengecer ; Bahwa yang berhak menggunakan pupuk bersubsidiadalah petani dan kelompok tani, pekebun danpeternak atau pembudidaya ikan ; Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadiprodusen, distributor ataupun pengecer pupukbersubsidi pemerintah adalah : Produsen : Surat jinUsaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, WajibDaftar Perusahaan,Distributor : SIUP, Tanda DafratPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat PerjanjianJual Beli (SPJB

) dari Produsen, Rekomendasi untukmenjadi distributor dari Disperindag Kabupaten.Pengecer : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) daridistributor ; Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015,terdakwa Romtini Binti Tasmin selaku pihak yangbukan produsen, distributor dan pengecer mengangkutjagung dengan menggunakan

UntukDistributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB ) antaraProdusen dan Distributor.

Untuk Pengecer diatur dalam Pasal 19 s/d21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M/Dag/Per/04/2013Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2015/PN.Kpntentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektorpertanian dan diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB ) antaraDistributor dengan pengecer ;Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena membeli danmembawa pupuk bersubidi pemerintah di luar wilayah edarnya danterdakwa bukan termasuk produsen atau distributor resmi anggotaresmi

Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang

, bahwa pengertian Pengecer dalam Pasal 1 huruf 9 peraturantersebut di atas adalah perorangan atau badan usaha baik yang berbnetuk badan hukumatau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yangditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatanpokoknya melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadaKelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngadiyono dan saksi

Sukisno di wilayah Bantul serta melakukanpenjualan kembali pupuk bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa tersebut kepada saksiNgadiyono tanpa mendapat izin dari distributor atau pihak yang berwenang lainnya;Menimbang, bahwa dari uraianuraian sebagaimana di atas bahwa untuk dapatmenjadi pengecer maupun distributor atas penyaluran pupuk bersubsidi harus melaluiprosedurprosedur tertentu antara lain untuk menjadi distributor maka harus ditunjukoleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB)

antara keduanya, begitujuga untuk dapat menjadi pengecer maka harus ditunjuk oleh distributor berdasarkansurat perjanjian jual beli (SPJB) antara keduanya, dan wilayah penyaluran pupukbersubsidi tersebut telah ditentukan sebelumnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang membelipupuk bersubsidi berupa pupukpupuk Urea dan pupukpupuk Phonska dari pengecerpupuk bersubsidi di wilayah desa Donotirto dan Parangtritis di Kabupaten Bantul danselanjutnya menjual kembali kepada saksi

yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayahtanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petanidan/atau Kelompok Tani;Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 330/B/PK/PJK/2016d) Pasal 8(1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawabpengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masingmasing Distributor yang dicantumkan dalam Surat PerjanjianJual Beli (SPJB

enam)tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, danmutu mulai dari Lini Ill sampai dengan Lini IV di wilayahtanggung jawabnya;(2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;(4) Penunjukkan dan pemberhentian Distributorditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratanpenunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantumdalam Lampiran Ill Peraturan ini;(6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diaturdengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

)/Kontrak sesuaiKetentuan Umum Pembuatan Kontrak/ SPJB PupukBersubsidi antara Produsen dengan Distributorsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.f) Pasal 14Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikanPupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luarwilayah tanggung jawabnya;3.7 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan data dan fakta sampai denganpersidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak