Ditemukan 3977 data
137 — 70
Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
213 — 147
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan PerundangUndangan;3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;8.
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
HENI Binti BASRI TAYEB
46 — 11
Zakaria Als Jaka tersebut kepadapetugas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa kegiatan jual bellinarkotika tersebut sudah melangar hukum;selanjutnya terdakwa ditangkap di pinggir jalan di depan warung TahuSumedang Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang pada hari Selasatanggal 04 September 2018 sekira jam 20.30 WIB pada saat terdakwabersama dengan Suami terdakwa yaitu Sdr.
92 — 41
karena menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik;Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a)butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik padatanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggotaparpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol,UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeribelumlah diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atastelah melangar
lawan HARI WICAHYONO,
64 — 67
mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh27karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
MOHAMAD GUNTUR LAKORO Alias AKBAR
100 — 17
Orang tua terdakwa tidak mengetahui haltersebut; Bahwa benar pada saat itu terdakwa dilakukan asessment serta tes urine danhasilnya positif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
27 — 19
berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN SdwBukan Tanaman jenis Shabushabu karena mengandung zatmethamphetamine;Bahwa, ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
123 — 111
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).;6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHONINFORMASI untuk membayar biaya perkara.;Il. SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaryang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).
656 — 136
selalusaja ada alasan tidak bisa dan kemudian saksi mendapat kabar tempat usahanya tidakada ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
1.YENI HERYANTI
2.NINA YULIYANTI
3.NENDEN YUNARSIH
Tergugat:
1.Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
2.Titin Karyatin (Kepala Desa Sukamukti)
307 — 203
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1.2, 3, 6, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desamengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2,3, 6, 7, 8;Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDGBahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGATtelah melangar
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
SOEGIARTO WIYONO
43 — 3
Majelis Hakim, dalam Pasal372 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan,sedang dalam Pasal 378 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaanterdawa dengan kejahatan, dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan Majelis Hakim memilih perbuatan terdakwa melanggar Pasaldalam dakwaan alternatif kKedua yaitu 372 KUHP karena barang tersebutberada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
102 — 49
(putusanmahkamah agung tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K /Sip/1970),Termasuk dalam menentukan siapa yang akan di gugat, Pengugat tahu siapayang di rasa telah melangar haknya dan merugikan dirinya.
86 — 18
unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Subjek hukum yang melakukan perbuatan;2) Perbuatan tersebut melawan hukum;3) Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku(karena kesalahan dan atau kelalaian);4) Menimbulkan kerugian terhadap orang lain;5) Hubungan sebab akibat;Him. 13 dari 31 Putusan No.146/Pdt.G/2017/Pn.TjkPerbuatan Melawan Hukum tidak hanya melawan UndangUndang,namun ditafsirkan lebih luas menjadi:1) Melanggar hak subjektif orang lain;2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri;3) Melangar
221 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
30.000 hektar dan telah dijadikan pertimbangan hukum Judex Factibaik itu pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dalam memutuskembali Termohon Kasasi sampaikan kepada yang terhormat Majelis hakimAgung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga melakukanpemeriksaan kembali karena tanah adat yang diklaim oleh Para TermohonKasasi mustahil adanya karena tanah seluas + 30.000 hektar sudah meliputiseluruh kota Manokwari atau dengan kata lain tanah yang diklaim oleh ParaTermohon Kasasi telah melangar
Pembanding/Tergugat I : PT. Pusaka Armada Sakti Diwakili Oleh : Putut Agung Kurnianto SH
Terbanding/Penggugat : Cheng Xiang Ping
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat V : Bank Central Asia KGU
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat VI : Bank Central Asia KCP
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jimmy Watarsa
Turut Terbanding/Tergugat II : Hengky Gunawan
28 — 22
PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668)adalah miliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuanHalaman 18 dari 42 Perkara Nomor 142/PDT/2018/PT SBYtersebut hanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jikaPelawan (Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum denganmelakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan danTerlawan Ill mensommer kepada Pelawan (Chen Xiang Ping) agar dapatmenunjukkan dasar hukum yang
45 — 9
berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti33yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Subsidair Melangar
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
210 — 150
Menyatakan TERMOHON telah melangar ketentuan hukumyaituKeputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor 130 / PUU XIII / tahun 20155. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHONadalah tidak SAH karena Mal ProseduralHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm6.
233 — 152
Bank Mutiara, Tbk) (classrepresentative ) / PENGGUGAT CLASS ACTION dapat diterimabertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakilikepentingan hukum dari anggota kelompok, dinyatakan sahbertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk anggotakelompok;Menyatakan TERGUGAT CLASS ACTION telah melangar asas asasdan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merugikanPENGGUGAT CLASS ACTION sebagai Konsumen;Menghukum kepada TERGUGAT CLASS ACTION untuk ~ membayarkerugian
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
61 — 41
Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan RektorUniveersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang ProsedurOperasioanal Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama diUniversitas INdONe@SIa. 02 nnn e nnn n en nn ene n nn nn enn en enensBahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan quo telah melangar
105 — 32
:e Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Leonardo.S.Siongan.e Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.e Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik August.Huberthus.Tupenalay(TERGUGAT).e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998 adalahsah milik Penggugat.5 Menyatakan perbuatan penguasaan Tergugat atas objek sengketa tanpasepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelawan hukum dan tanpa hak karena melangar