Ditemukan 1872 data
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
, saat ini merupakan tanah kosong yangtelah dipagari dan dikuasai oleh pemegang sertifikat induk, yaituSertifikat Hak Milik Nomor 16852 dan 16853 dan di areal sekitartanah tersebut sedang diadakan pembangunan perumahan;Bahwa tumpang tindin antara sebagian tanah Penggugatdengan tanah yang menjadi objek sengketa (seluas + 500 M?)
milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpangtindin dimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruanfatal dengan hanya memperkirakan luas tanah yangdicaplok atau tumpang tindin adalah seluas + 500 M?(kurang lebih/plus minus lima ratus meter persegi), sehinggaHalaman 39 dari 67 halaman.
Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999,bahwa tumpang tindin atas tanah merupakan kriteria cacatadministratif. Adapun ketentuan tersebut, dikutip sebagaiberikut:Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) adalah:Kesalahan prosedur;ab. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Kesalahan subjek hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h.
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa terbit atas dasar Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak akurat,sehingga telah terjadi tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat,sehingga dapat dipandang telah melanggar asas kecermatan.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 295 K/TUN/201601 Maret 1999, surat ukur Nomor 252/P&PT.1998, tanggal 24Agustus 1998 atas nama Ardianto Sutiono yang diterbitkan olehTergugat, yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat.Sertipikat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret karena tertuang dalam bentuk tertulis. Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukanuntuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama danalamat yang dituju.
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 162 K/TUN/2015Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi PerijinanTertentu sesuai pada Poin 6 pada Surat Permohonan tersebut ;Bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 488 Tahun 2007. a/n Tjung Kin Siu,cara terbitnya tidak berdasarkan turunan dari Buku Tanah Hak Milik No .88 Tahun 1974 a/n Riah Tarigan Silangit selaku pemilik awal dari tanahtersebut, adalah kakek dari Penggugat sendiri ;Bahwa Penggugat dapat membuktikan Buku Tanah Hak Milik No.438,jelas telah tumpang tindin dengan Buku
767 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 134 PK/TUN/2019Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:Penggugat jelas tidak lagi memiliki kepentingan apapun terhadap objekgugatan;Melanggar Kompetensi Absolut;Gugatan Penggugat Error in Persona;Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan permohonan peninjauankembalinya;Gugatan Penggugat terbukti sekali lagi didasari niat jahat dan itikad buruk;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:A.
144 — 44
Namun memperhatikan fakta penahanan yangdilakukan terhadap, Termohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor :Print04,R.2.17,'Fd. 1/0 1 /2014 tanggal 16 Januari 2014 yaitu sejak tanggal16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014, maka terdapattumpang tindin waktu pelaksanaan penangkapan dengan waktupelaksanaan penahanan (khusus dimulainya penahanan tanggal 16 Januari2014) dengan alasan bahwa balk dalam Surat Perintah Penangkapan,Nomor : PrintO2/R.2.17/Fd. 1/0 1/2014, tanggal 10 Januari 2014
Terbanding/Tergugat VIII : Dulu dikuasai KETUA YAYASAN BERINGIN Pangkalan Bun sekarang dikuasai KETUA YAYASAN KOTAWARINGIN
Terbanding/Tergugat IX : 2. REKTOR UNIVERSITAS ANTAKUSUMA yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Nomor 63, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimanatan Tengah
Terbanding/Tergugat X : 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Cq. Pemerintah Daerah Kotawaringan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat XI : 4. Tim Sembilan Pembebasan Tanah Yang di Bentuk Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Yang dulunya Di Ketuai Kepala Kantor Agraria dan sekarang di sebut sebagai Kepala Kant
167 — 48
Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun
1.Sakaaria Aly Said, SH
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
Wahyu Bin Dewo
82 — 32
Tondok Alla saksi di hadang olehNANDITO dan temantemannya kurang lebin 10 orang, setelah berhentisaudara RAHMAT dan saudara MOGE meninju pipi sebelah kanan saksidengan menggunakan tangan yang di kepal sehingga saksi terjatuh darisepeda motor yang saksi tumpangi dan tubuh saksi di tindin sepeda motorkemudian datang saudara NANDITO memukul bibir sebelah kiri atas saksidengan menggunakan batu kali Kemudian Terdakwa datang menikam dadasebelah kiri saksi dengan sebuah busurBahwa saudara NANDITO melakukan
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin
kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin
,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat seperti positayang tidak jelas, tumpang tindin antara posita satu dengan yang lain,kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kaburakan Tergugat dan Tergugat II uraikan di bawah ini:1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (feitelijke grond) secaraHalaman 7 dari 14 hal. Put.
117 — 46
Berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan di atas dalam Poin 20 s.d. 29di atas, yang menjadi pertanyaan besar adalah atas dasar apa Termohonkemudian menyatakan bahwa atas tanah SHGB 1760/Gembor dan SHGB181758/Gembor tersebut tumpang tindin dengan sertipikat hak atas tanahmilik pihak lain?
dalil jawaban Termohon adalah: Tidak benar apabilaTermohon disebut pasif dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonanSKPT, Termohon bersedia untuk menerbitkan SKPT yang dimohonkan Pemohon,namun pada saat Pemohon bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa,Pemohon tidak menyinggung mengenai permohonan penerbitan SKPT, akantetapi ingin mengecek Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1760/Gembor danNo. 1758/Gembor, dan memang benar kedua Buku Tanah tersebut berada dibagian sengketa karena terjadi tumpang tindin
AsiaplastIndustries Tbk, tumpang tindin dengan sertipikat orang lain dandianjurkan untuk penyelesaian secara mediasi;4.
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
449 — 317
Bahwa Para Penggugat menyangka, bukti kepemilikan tanah yangdimiliki Tergugat Illntervensi adalah tumpang tindin dengan buktikepemilikan yang ada padanya, sebagaimana diuraikannya padagugatannya point 13 dan point 14 halaman 15,sehingga hal ini lebihmemperjelas bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat danTergugat Illntervensi adalah mengenai sengketa kepemilikan (Sengketaperdata), hal ini juga sejalan dengan uraian Para Penggugat dalamgugatannya pada point 5 halaman 10, oleh sebab itu
Bahwa Para Penggugat menyangka, bukti kepemilikan tanah yangdimiliki Tergugat II Intervensi adalah tumpang tindin dengan buktikepemilikan yang ada padanya, lebin memperjelas bahwa sengketa antaraPara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalahmengenai sengketa kepemilikan, (Sengketa perdata) yang pembuktiannyamerupakan kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya Pengadilan TataPutusan No. 9/G/2020/PTUNBL. Hal.45Usaha Negara tidak berwenangmemerikSanya)7.
Bahwa setelan mencermati dalildalil gugatan ParaPenggugat obyek sengketa berupa Sertifikat dimana asal usultanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah bersumberdari kewarisan dan juga tentang sengketa batas serta ParaPenggugat menyangka, bukti kepemilikan tanah yang dimilikiTergugat II Intervensi adalah tumpang tindin dengan buktikepemilikan yang adapadanya;10.5.
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
194 — 105
UkurNomor 04413/2006 tanggal 17 Juli 2006, Luas 9 m2,Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru Provinsi Riau;Sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sebabtanah ParaPenggugat yang telah diterbitkan Sertipikatnya pada tanggal 31Nopember 1968yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor24 atas nama TAN TENG HOEI sekarang bernama PRAJNA GAJAalm, Surat Ukur Nomor 543/1968, Luas 11.250 m2, diterbitkan lagiSertipikat objek perkara oleh Tergugat, sehingga objek perkaratumpang tindin
Jika Sinong dianggap samadengan Cunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat jugatidak tumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapiberjarak kurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat ini masihdicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batas danbelum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukur batasbatas pastinya.
Apakah betul tumpang tindin atau tidak? Apakahtumpang tindih seluruhnya atau sebagian saja?
Jika Sinong dianggap sama denganCunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat juga tidaktumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapi berjarakkurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat ini masihdicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batas danbelum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukur batasbatas pastinya.
Jika Sinong dianggap samadengan Cunong, maka tanah yang didalilkan milik Para Penggugat jugatidak tumpeng tindin dengan tanah Para Tergugat II Intervensi, tetapiberjarak kurang lebih 200 meter ke arah Lanud Rusmin Nuryadin;Dalil KeempatBahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat sampai saat inimasih dicatat dalam Sertipikat blangko lama, belum pernah ditata batasdan belum pernah dimutakhirkan datanya dan belum pernah diukurbatasbatas pastinya.
263 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Final :KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT aquo tidaklagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, karena KTUN Obyek Sengketa bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum:Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan KTUN aquo adalah terjadinyatumpang tindin kepemilikan hak atas tanah aquo antara PARAPENGGUGAT dengan Sdr.
52 — 39
yang dikuasai Tergugat dan Tergugat Ilyang bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugatberdasar SHM No. 27/Kramat atas nama Penggugat;PETITUM GUGATANMemperhatikan semua dasardasar dan oprinsipprinsip hukumdikaitkan dengan faktafakta dan peristiwa hukum yang Penggugatpaparkan dan uraikan di atas, dalil atau posita gugatan yang diajukanPenggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak terbantahkan lagi.
sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan seluas 33m2 tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat dan Tergugat Il berdasar SHM No. 457/Kramat, tumpang tindin dengantanah milik Penggugat berdasar SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il menguasai danmengusahai seluas 33m? yang tumpang tindih dengan tanahPenggugat adalah tanpa hak dan secara melawan hokum ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan tanahseluas 33m?
85 — 14
Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat
YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa
168 — 17
Saksi H.JEFRY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat namuntidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkandengan Tergugat saksi tidak mengenalnya;27Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antaraPanggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah sengketa
Saksi SYAMSU JULIANDI, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:32Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan denganTergugat maupun Turut Tergugat saksi kenal tapi tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antaraPanggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi merupakan pemilik kedua atas tanah
Saksi AGUSTINUS, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan denganTergugat maupun Turut Tergugat saksi kenal tapi tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antara33Panggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2014
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sunindo Primalandtersebut;Bahwa oleh karena itu sudah berdasarkan hukum atas tanah milik ParaPenggugat yang telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 179/Cilaku atas nama PT. Sunindo Primaland seluas +2.500 m?
milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 179/Cilaku atas nama PT.
Sunindo Primaland/Tergugat tersebut, Para Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanahtersebut;Bahwa berdasarkan uraian, faktafakta ternyata Gugatan Para Penggugattelah didukung oleh buktibukti yang kuat dan diyakini kebenarannya dimanatanah milik Para Penggugat telah tumpang tindin atau masuk menjadibagian dengan tanah milik Tergugat sebagaimana dalam sertifikat milikdan atas nama PT.Sunindo Primaland/Tergugat maka Para PenggugatMohon
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumpang tindih (Sengketa) kewilayahansebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu prosesHalaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP.Tumpang tindin kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketadimana terdapat IUP yang samasama memiliki kekuatan dimanamemerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untukmemeriksa, mengadili dan memutusnya.Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang munculdalam pelaksanaan IUP,
Pemerintah.Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hinggadinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harusdicabut.Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalantumpang tindin kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilanatau arbitrase (Pasal 154 UndangUndang Minerba 2009).Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harusmendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukumuntuk dapat bereksplorasi
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yangmenyatakan bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 119 UUMinerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindihHalaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteritidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindihkewilayahan.bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yangmenyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindin kewilayahan harusdiselesaikan
untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan PeraturanPemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuanPerpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDMjuncto Perpres Nomor 105 Tahun 2016;Bahwa Permen ESDM obyek HUM a quo merupakan suatupengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasipenerbitan izin pemberian status clear and clean dalam UPpertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dantumpang tindin
FRANKY OESMAN WIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
LUMASSIA
156 — 115
Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1.090 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;C.
Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telahtumpang tindihn dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;e.
luas tanah dimaksud terjadi karena pada dasarnyaPenggugat sama sekali tidak mengetahui letak dan batasbatas tanah yangdiakui sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat padahalaman 7 angka 2 dalam surat gugatannya; Bahwa dengan terdapat perbedaan luas tanah tersebut maka terjadiperbedaan luas tanah pada posita gugatan dengan luas tanah dalampetitum gugatan Penggugat, dimana didalam posita halaman 10 alineakesatu huruf a, b, dan c, Penggugat menyatakan luas tanah milikPenggugat yang tupang tindin