Ditemukan 3586 data
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
87 — 35
FAKTA HUKUMA. Tindakan Termohon 1,II, III tindakan Abuse Of Power1.
60 — 244
selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya ParaPenggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada halhal yangakan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadisatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
162 — 32
Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara ku mulatifmenurut pasal 1865 KUHPER adalah sebagai berikut:a.
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
172 — 90
G/2019/PTUN.ABNpelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatunkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
714 — 347
Namun apabila tidak tercapai kata sepakatmaka para pihakmemilin domisili hukum yang umum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa, persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit ,Termohon Pailit ll dengan Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Iladalah mengenai wanprestasi, yang jJjelasjelas merupakankompetensi Pengadilan Negeri;Bahwa, faktafakta lain yang berkaitan erat dengan hubungan hukuma quo, Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il juga telah melakukanperbuatan melawan hukum,
322 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan upaya hukumA.6.Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syaratformil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan;Bahwa selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan diPengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahayang menjadi Terlapor;Bahwa kedudukan hukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalahsama seperti yang disebutkan di dalam Putusan Termohon Keberatan,sebagai
ANGELIQUE MARCIA BATUNA
Tergugat:
1.USMAN TAKALIUANG
2.HASAN SAMAN
3.JURIA ELIAS alias TANTE BUSUK
87 — 68
KERUGIAN MATERIILAkibat Perbuatan Melawan Hukuma)b)Yang Dilakukan Oleh Tergugat II dan III:Bahwa penebangan 263 tanaman pohon kelapa oleh Tergugat IIdan Ill secara melawan hukum pada tahun 2015 s/d tahun 2020telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugatkarena ParaPenggugatkehilangan hasil produksi buah kelapa selang tahun2015 s/d 2020, dengan perinciannya : Untuk 1 (Satu) pohon kelapa menghasilkan 30 butir buahkelapa/per kwartal (Setiap 3 bulan/triwulan) dengan hargapasaran Rp. 2.500/per 1 butir
Terbanding/Tergugat I : NY MICHELLE JOHANNA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPAT Nenny Isnaeni SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PT TUNGGAL CAHAYA AGRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : TUAN WILSON WINARNO
185 — 80
., Advokatdan Pengacara pada Kantor HukumA. KADHARUSMAN, S.H., beralamat di JalanNaripan Nomor 94 Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019,3. PT. BANK FAMA International, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 115Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. SemulaTURUT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING ;Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 509/PDT/2020/PT BDGDalam hal ini memberikan kuasakepada Adrianus Kadharusman, S.T., S.H.
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
270 — 216
PERBUATAN PARA TERGUGAT MEMENUHI UNSURUNSUR PERBUATANMELAWAN HUKUMA.
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
40 — 52
TERBANDINGI telah melakukan penyerahan (levering) dengan sukarela terhadap bidang tanah terperkara berikut dengan alas hakkepemilikannya sebagai konsekwensi yuridis dari isi perjanjian pinjammeminjam uang tersebut, pada hari Selasa, tanggal 20, (dua puluh) Mei2003 (dua ribu tiga) ;2 PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Tergugat:
1.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.FREDI TAN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA, PT. WAHANA AGUNG INDONESIA
3.Notaris SUTJIPTO, S.H., M.Kn
4.Notaris EDISON JINGGA, S.H
152 — 94
FREDIE TAN sebagai BADAN HUKUMa) Bahwa pada Gugatan aquo, nama identitas Tn. FREDIE TAN, telahditerangkan PENGGUGAT seolaholah seorang Subjek Hukum yangberkedudukan selaku :1) Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA PBCS;2) Direktur Utama PT. WAHANA AGUNG INDONESIA WAI ;3) Direktur Utama PT. WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDOWAIPb) Bahwa Tn.
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
242 — 222
Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukuma) Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahAsas dalam negara hukum yang mengutamkana landasanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengaraan pemerintahan.Hal 24 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.PLb) Bahwa asas Kepastian Hukum dan asas Het Vermoden vanRechtmatigheid atau asas Presumtio Justea Causa atau AsasPraduga Rechmatig,
83 — 32
Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
107 — 40
PA.Mtr.Bahwa ,pada akhir pemeriksaan perkara ini , Penggugat dan paraTergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis danselanjutnya tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat surat yang berkaitan denganperkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagaiduduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMA
67 — 46
LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGATDENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT Il YANG MENIMBULKANBERBAGAI MASALAH HUKUMa. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengikatkan diri dalamPerjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihnan Hak Atas UnderseaWorld No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan NotarisSutjipto, SH (P1).b.
99 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mencampuradukan antara pembagian harta waris denganperbuatan melawan hukuma. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976,berikut kami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atasalasan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum, yakni petitum meminta Penggugat disahkansebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU":b.
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
51 — 20
Tergugat 2 Dalam Konvensi/Tergugat 2 Konvensi,oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi dapatmembuktikan dalil bantahannya atau dali gugatan Rekonvensinya, maka secarahukum adalah patut dan adil untuk dinyatakan dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1Dalam Konvensi yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebihdahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet, terhadap petitum tersebut olehkarena tidak memenuhi syarat menurut hukuma
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
114 — 55
Berdasarkan Pendapat para Sarjana Hukuma). Prof. R.
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
100 — 66
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUMa. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II kemukakanpada butir 1 Eksepsi di atas, PARA PENGGUGAT mendalilkanyang menjadi latar belakang timbulnya gugatan a quo didasarkankarena terjadinya JualBeli melalui mekanisme SuratPenyerahan/Pelepasan Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugiyang dilakukan oleh TERGUGAT dengan TERGUGAT II atas 6(enam) bidang tanah milik TERGUGAT I;b.
88 — 11
POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS,SALING BERTENTANGAN SERTA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUMa. Dari butir 7 dalil Tergugat yang telah diurai di atas menjelaskan bahwaPosita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, saling bertentangan serta tidak mempunyai dasar hukum.b.