Ditemukan 3979 data
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
308 — 58
Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
41 — 5
Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
122 — 28
PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
76 — 10
SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun
77 — 4
Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.
192 — 83
Perbuatan Melawan Hukumyaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidakdiprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknyatertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapatmencari kepastian hukum ;33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu,telah melanggar etika masyarakat, malanggar hukumnya sendiri dan melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
33 — 33
Kredittersebut batal demi hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula bakusesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat(4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehinggaPerjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut BatalDemi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SUBAIRI alias ARIS Bin Yusuf
45 — 7
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
89 — 7
tersebut diatas terpenuhimaka telahterpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebutmelanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telahdipertimbangkan mengenai status kepemilikan tanahtersebut adalah sah milikPenggugat maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akanPutusan Perdata No. 26/Pdt.G/2015/PN.SKY Hal 40 dari 45mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasaitanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
34 — 6
N8903UZ tersebutadalah milik saksi MUHAMMAD LEPAS dan saksi mengemudikan truk tersebutsejak tahun 2011 dengan system setoran sebesar Rp.6.000.000, per bulan ;e Bahwa selama saksi mengemudikan truk tersebut, saksi MUHAMMAD LEPASmempercayakan sepenuhnya kepada terdakwa tentang pengoperasian truktersebut dan saksi MUHAMMAD LEPAS selalu mengigatkan terdakwa agarberhati hati dan tidak menggunakan truk tersebut mengangkut barang barang yang melangar hukum ;e Bahwa kayu damar yang terdakwa angkut pada saat
71 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
DALAM KONPENSIA PUTUSAN PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.JKT.PST PATUT UNTUKDIBATALKAN KARENA MELANGAR KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANGTIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)1 Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim AgungYang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst karena Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak menyeluruh dantidak Iengkap sehingga putusan dalam perkara
107 — 48
Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
PAHMI, SH.
Terdakwa:
RUSMANA AFANDI Alias PANDI Alias GAPUAK Bin RUSLI
39 — 3
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua >: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
154 — 92
Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 27
tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
29 — 19
PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
155 — 44
Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
109 — 24
, dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
165 — 113
dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
107 — 50
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.