Ditemukan 3979 data
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
44 — 7
Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
48 — 4
Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
162 — 123
Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
162 — 92
di atas;Bahwa tindakan Tergugat telan melanggar asas bertindak secarasewenangwenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam halini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanahtersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta PenggantiIkrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AlHuda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masingmasingditerbitkan oleh Pihak yang berwenang;Bahwa tindakan Tergugat melangar
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
88 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 61
kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
66 — 25
Bahwa selain berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, pelelangan yangdilakukan atas assetasset Penggugat senlial Rp. 3.500.000.000, (tiga miliar limaratus juta rupiah) ditambah dengan pelelangan kayu milik Penggugat senilai Rp.4.000.000.000, adalah berlebihan dan melangar hukum acara, dan karenanyalelang tersebut adalah tidak sah, karena jelas bertentangan dengan amar putusanpengadilan No. 1826/Pdt.G/2006/PN.JakSel, poln 3 (tiga) yang menyatakan"menghukum tergugat mengembalikan uang modal milik
24 — 12
AcaraPersidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut dapat memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwadan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang telah disusun secara tunggal, sebagaimana diaturdan diancam dalam melangar
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
120 — 53
Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
91 — 24
Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
101 — 10
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ao feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.Tjk halaman 46 dari 84a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
66 — 7
Menurut AlQurtubi, nusyuz adalah: Jac Uo yo epgile all ool los "Mengetahul dan meyakini bahwa isitri itu melangar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suaminya.Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm Sedangkan menurut istilan dalam kitab AlBajuri dikatakan bahwa Nusyuzadalah: "nusyuz adalah keluar dari ketaatan (Secara umum) dari siteri ataus suamiatau keduanya.Dari beberapa definisi di atas bisa bisa ditarik kesimpulan bahwa yangdimaskud dengan nusyuz
92 — 22
PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668) adalahmiliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuan tersebuthanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jika Pelawan(Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum dengan melakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan!
168 — 27
. ;12Bahwa las but not least, Tergugat dengan tegasmenolak kebenaran dan keabsahan tuntutan ParaPenggugat yang menyatakan : secara hukumTergugat telah melangar hakhak normatif (videpetitum ke2), ~menyatakan putusan hubungankerja... dst... terhitung sejak putusandibacakan (vide petitum ke3) dan :*menyatakanputus hubungan kerja antara....dst...selaku ParaPenggugat dengan PT. Delta Nusantara selakuTergugat, karena afesienst.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
299 — 52
dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
111 — 90
Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/