Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN CURUP Nomor 126/Pid.B/2019/PN Crp
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin MAT
64 — 44
  • CrpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidaritasyaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5KUHPidana, Subsidair melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secaraSubsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harusdibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 25-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 29/Pid.B/2016/PN Mrj
Tanggal 14 April 2016 — I. ASMANIDAR Binti EMSAHAR pgl. SI AI II. SRI ASTUTI Binti H. SARIDIN pgl. TUTI
85 — 9
  • 2016/PN MrjMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tjs
Tanggal 29 Mei 2019 — Pemohon:
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
91 — 63
  • Pemohon saat itu tidak didampingioleh Kuasa Hukum/Pengacara ;Oleh karenanya sangatlah Patut Perbuatan TERMOHON yang dimaksud pada poinangka 11 Permohonan ini telah melangar Pasal 56 KUHAP yang berbuny) :Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidanalima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 September 2020 — Pembanding/Penggugat : SUBADI
Terbanding/Tergugat I : PT. ARRTU PLANTATION
Terbanding/Tergugat II : MUHAIMIN alias MUHAI
Terbanding/Turut Tergugat : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Ketapang
133 — 224
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sedangkandalam fundamentum petendi PENGGUGAT tidak mampumenjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yang telahdilakukan TERGUGAT I, yang melanggar hukum, melangar hak subjektifPENGGUGAT, yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaanyang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yang menimbulkan kerugiankepada PENGGUGAT sehingga didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaisuatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
115 — 18
  • Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
176 — 42
  • suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
    Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
644 — 427
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 114/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118 — 129
  • ;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
160 — 95
  • Bahwa tindakan Tergugat melangar ketentuan Peraturan Perundangundanganyaitu tentang Hak pakai Hak pakai yang diatur dalam Pasal 4143 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). Halhal yang ditentukan di dalam UUPA tersebutkemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah(selanjutnya disebut PP 40/1996).
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
HARDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL GAFAR
38 — 7
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pps
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
113 — 72
  • satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-01-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — DONNA H SIMORANGKIR , Lawan 1. PT.BANK MEGA SYARIAH, 2. PEJABAT LELANG KELAS I pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL ), 3. EKA SUKMAWATI,
61 — 33
  • Donna Herlina Simorangkir dimana PenggugatHal 52 dari 56 hal Putusan No 26/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel.sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dilelang oleh Tergugat danTergugat Il tidak pernah diberitahu tentang akan adanya pelelangantersebut, terlebih lagi Penggugat sebagai debitur dari Tergugat tidak pernahmembuat surat pernyataan tidak sanggup membayar cicilan hutang dan jugatidak ada peringatan peringatan dari kreditor /Tergugat bahwa Penggugatwanprestasi, sehingga proses lelang tersebut adalah melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Kemudian Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH dan Wanprestasidalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan haltersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang sepertiitu adalah kabur ;3.
    Kemudian Yurisprodensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal21 November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH danWanprestasi dalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karenakeduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehinggaberdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur ;3.
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN SNG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
159 — 28
  • Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 488/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 19 September 2019 — Pembanding/Penggugat : WEBTOGO GMBH Diwakili Oleh : WILOPO HUSODO SH
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
234 — 116
  • Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

66 — 17
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 29/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
170 — 78
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu; a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;h.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Blb
- H. EMAN SULAEMAN, ( penggugat ) - 1. Hj. HASANAH ( tERGUGAT I ) - 2. AJEB ISKANDAAR ( TERGUGAT II) -3. JAYA, ( TERGUGAT III ) - 4. ASEP ( TERGUGAT IV ) - 5. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIHAMPELAS (dahulu Kecamatan Cililin), ( TERGUGAT V ) -. 6. KEPALA DESA TANJUNG JAYA, ( TERGUGAT VI ) - 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, ( TURUT TERGUGAT I ) - 2. BANGUN, SH, ( TURUT TERGUGAT II ) - 3. CECEP HADIYAT ( TURUT TERGUGAT III ) - 4. EUIS SAMSIAH, ( TURUT TERGUGAT IV ) - 5. IMAS SOPIAH, ( TURUT TERGUGAT V )
38 — 7
  • tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
  • Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar