Ditemukan 381 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangang dinding dindong dandung djadang dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 69/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. H. KELICK AGUNG NUGROHO Diwakili Oleh : Ageng Minto Aji, SH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat III : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
104 — 66
  • Selain itu memperkerjakananak di bawah umur juga merupakan BUKTI PMH, karenaMELANGGAR peraturan perundangundangan, yaitu KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP235/MEN/2003 tahun 2003 tentang JenisJenis Pekerjaan yangMembahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, dalamLampiran Keputusan huruf C angka 9 junto Pasal 74 ayat (2) huruf dUndang Undang nomor 13 tahun 2003, juga merupakan bentuk buktipenyalahgunaan wewenang yang ada pada TERGUGAT,;8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 35/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
174 — 132
  • Putusan Perkara Nomor: 35/G/2020/PTUN.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,asas kecermatan diartikan sebagai berikut;Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yangmengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusandan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
58 — 32
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Perundangundangan sepertiterural diatas, maka pemberhentian Pegawai Negeri Sipil denganalasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus mengacupada ketentuan Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan huruf dUndang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara juncto Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yangmenurut Penggugat terdapat 2 (dua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — PT BANK JABAR BANTEN/BANK BJB CABANG SOREANG, DK VS YEANY, DKK
133 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2156/2008 tanggal 12Desember 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf c dan dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 K/Pdt/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PERKUMPULAN BALAI SAHABAT VS HENNY TANUWIDAJAJA, S.H, Notaris/PPAT Kota Surabaya, dkk.
136 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 16 ayat 1 huruf dUndang Undang 30/2004);16.Bahwa, terhadap tindakan Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV dalampembuatan akta, jelas terbukti merupakan perbuatan melawan hukum,Karena: Tergugat XXIIl (Notaris Surabaya Habib Adjie, S.H.) dalampembuatan akta Nomor 28 tanggal 16 September 2009 tentangPengangkatan Pengurus Perkumpulan dan akta Nomor 17 tanggal 10Oktober 2009 tentang Kuasa Untuk Menyewakan Dan Kerjasama, jelastidak memiliki dasar hukum yang sah, karena sebagai dasar pembuatanAkta
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 13-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 2 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 19
  • Bahwa mengutip uraian pertimbangan hukum Mahkamah Agungdalam perkara a quo (halaman 14) dimana dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan bahwa para tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hibahtersebut tidak benar atau cacat dan tidak bertentangan dengan hukum danatau undang undang yang berlaku menyebutkan bahwa obyek yang menjadisengketa berasal dari hibahBahwa dalam repliknya, para penggugat hanya menegaskan bahwapen ggugat dalam surat gugatannya merujuk ketentuan Pasal 49 huruf b dan dUndang undang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pdt/2015
Tanggal 22 September 2015 — NYONYA TIAMAN PURNAMA PASARIBU vs TUAN CHARLES HUTASOIT dan TUAN HERY HUTASOIT, dkk
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalammenerbitkan suatu akta telah terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) DUndang Undang Nomor 30 Tahun 2004 LN 2004117 dan TLN4432 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya menyatakankewajiban Notaris melakukan pengecekan dan pencocokan atassurat asli dan fotokopi surat;Dengan demikian perjanjian dan pelepasan hak dengan ganti rugiyang diperbuat di hadapan Djaidir, S.H., dengan Akta Nomor 90,tanggal 26 Maret 1985 hanya sematamata akal licik dari PenerimaKuasa yang telah dicabut haknya sebagai pemegang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 17 Oktober 2019 — DELIANA, S.E., M.Si MELAWAN GUBERNUR RIAU
241 — 95
  • Bahwa dalil Penggugat pada huruf F 1.a tersebut adalah keliru dantidak berdasarkan Hukum, bahwa Tergugat menerbitkan ObjekSengketa a quo berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bHalaman 24 dari 73 Halaman Putusan Nomor 42/G/2019/PTUN.PBRUndang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, dan bukan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf dUndang Undang Nomor 5 tahun 2014 yang didalilkan olehPenggugat dalil Penggugat tersebut sengaja dikaburkan olehPenggugat atau lebih tepatnya keliru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1708 K/Pdt/2013
Tanggal 29 Agustus 2014 — DASRIL AMRI, Dkk vs MAZNI, Dkk
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sepusaka, segolok segadai, rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid6182803 hichaf1dbchaf37lochf1menurut Hukum Adat Minangkabau rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid6182803charrsid6 182803 hichaf1dbchaf37lochf1 ;par listtextpardplainItrpar s34 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO lang1033langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf37langnp1033langfenp1033insrsid6182803charrsid6182803 hichaf1dbchaf37lochf1 4.tab hichaf1dbchaf37lochf1 Menyatakan obyek perkarhichaf1dbchaf37lochf1 a adalah harta milik mamak Penggugatpenggugat Dundang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
217 — 132
  • Kecermatan; Tidak menyalahgunakan wewenang;Keterbukaan;Kepentingan umum; dan ;Pelayanan yang baik ; TaoBahwa sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf dUndang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang berbunyi sebagai berikut : Yang dimaksud dengan azas kecermatan azasyang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harusHalaman 26PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDN17.didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau
    Sehingga dokumen Tim Penilai Kinerja di lingkungan PemkoPematangsiantar tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf dUndang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan danbertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik ;Bahwa Penggugat benar tidak menandatangani dokumen penjabaran APBDPergeseran pada Dinas PUPR TA 2019, dan juga penjabaran APBD Perubahanpada Dinas PUPR TA 2019 yang diajukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) KepalaDinas PUPR Kota Pematangsiantar kepada
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 26-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EUIS RATNAWATI SH., MH
Terdakwa:
FEBRI ANDRIYANTO BIN SUDIYO
71 — 35
  • berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke dua;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif keduaberbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair dari dakwaan alternatif kedua tersebut, jika dakwaanprimair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalamPasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN NABIRE Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Nab
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ARNES TOMASILA, S.H.
Terdakwa:
ERVIN ADE RIANDRA Alias ERVIN
71 — 67
  • Lapsos) Pendampingan Anak YangBerhadapan Dengan Hukum yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2019yang ditandatangani oleh Pelaksana Pendamping Satuan Bakti PekerjaSosial Perlindungan Anak.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 25-03-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 371/Pid.B/LH/2019/PN Tjk
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ILSYE HARIYANTI,SH.,MHum
Terdakwa:
1.BANDIYO bin SUPARNO,dkk
2.BRAM SATRIONO anak dari SURIPTO
454 — 21
  • Antariksa Petro Abadi dan tidak memiliki izin usaha pengangkutanBBM Jenis solar (HSD)/Non Subsidi dari Menteri ESDM.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf DUndang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi JoPasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-05-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3357/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 4 Mei 2011 —
32 — 6
  • Pos Surabaya dan mengajar di STIE Wilwatikta Surabaya ;Bahwa benar saksi mengetahui ada kegiatan P2SEM di wilayah kelurahan Sememiyang diakukan okh LPPM STIE WILWATIKTA; Bahwa saksi mengikuti acara kegatan pelthan pemecahan masalh dan pengambilan42Bahwa tugas dan tanggungjawab trainer adaiah membuat materi trainer sesuai denganyang diminta oleh RUDY SETYONO, yang kemudian mengisi materi pada saatacara berangsung dan membuat suasana pelatthan menjadi hidup dengan memberkancebreaker; Bahwa saksi ~dundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 125/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
DIDIK DWI AGUNG SUPANGADI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
119 — 63
  • Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN.SBY36.37.Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak benar dan tidak berdasar,pada prinsipnya Penggugat lah yang telah menyalahgunakankewenangannya, justru tindakan Tergugat adalah untuk kepentingan CalonPerangkat desa yang tidak dilantik olen Penggugat, serta untuk menghindariterhentinya pelayanan publik dan proses adminitrasi pada PemerintahanDesa Tergugat, hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
372 — 125
  • Bahwatindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan a quokepada Penggugat adalah melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB)sebagaimana dimaksud dalam pasal10 huruf adan dUndang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 30-12-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) TBK VS M. RIMBA ARITONANG
316 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan upaya penyelesaian kepada Penggugat, danTergugat mengajukan konsep kesepakatan yang dibuat secara sepihakdalam bentuk "Berita Acara Serah Terima Hak Kekayaan IntelektualDesain Industri Sambungan Pelindung Pipa (Nomor Pendaftaran ID009708D)" yang mana isinya sangat bertentangan dengan hak hukumPenggugat dan diajukan setelah batas waktu kesepakatan dilampaul,oleh karena itu tidak terjadi kesepakatan, sehingga tidak terjadipengalihan hak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 31 ayat 1 huruf dUndang
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN PWK
Tanggal 19 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
AZWAR HAMID
Terdakwa:
DARMAN BIN ADANG
187 — 115
  • Nomor 35 tahun 2014 tentang pembahan atas Undang Undang R.I.Nomor 23 tahun 2002 tentang pedindungan anak joPasal 64 ayat 1 KUHPidana subsidair melanggar Pasal 81 ayat 2 jo 76 DUndang Undang R.1. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang R.1. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat 1KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat 2 jo 76 D Undang UndangR.1. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Rol.
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 234/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 21 Maret 2019 — Faridah Hanum binti Umara Melawan Ridwan Adnan bin Adnan
67 — 26
  • bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugatbarupa 8 (delapan) mayan emas yang dipinjam oleh Tergugat, Majelis hakimberpendapat bahwa hutang tersebut bukan merupakan perjanjian dalamperkawinan, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat bukan merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, dengan demikian dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf a, c dan dUndang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 03-12-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 076/G/2015/PTUN.Smg
Tanggal 16 Juni 2016 — SUWARSI Dkk Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
168 — 75
  • penerbitanobjek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan aspeksubstansi dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang untuk menolak gugatanPenggugat.B KEPUTUSAN A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB). 1Penggugat pada halaman 7 angka 7 antara lain mendalilkan bahwadalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) a quo,Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang