Ditemukan 346 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-11-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1307/Pid.B/2012/PN.Mks
Tanggal 13 Nopember 2012 — ASMID ALIAS SAMI BIN ABDUL HAMID
605
  • Makassarberdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 08 Nopember 2011, maka barang buktitersebut secara formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untukdipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut Umum di persidangan telam membacakan NotaTuntutan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa, di dalam amar putusan menyatakan:1.Menyatakan terdakwa ASMID ALIAS SAMI BIN ABDUL HAMID bersalah melakukantindak pidana penyala
Register : 31-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 498/Pid.Sus/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
1.Afriandi Als Andre Bin Musnihar
2.Ismail Arisman Als Mail Bin Zainal Aripin
276
  • 2009 Tentang Narkotika.ATAUKetiga :Bahwa ia terdakwa Afriandi Als Andre Bin Musnihar dan terdakwa IlIsmail Arisman Als Mail Bin Zainal Aripin pada hari Minggu tanggal 25 Maret2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanMaret Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018,bertempat di Jalan Cempaka Dekat samping INDOMARET Kec Sukajadi KotaPekanbaru atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penyala
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 39-K/PM.III-16/AD/IV/2019
Tanggal 27 Mei 2019 — - Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk, 11050025371279, - Penasihat Hukum, Ismail, S.H., Sersan Kepala NRP 21060247021084 - Terdakwa, Nama lengkap : RINO Pangkat/NRP : Prada/ 31180276830298 Jabatan : Tatatra Timhub 1 Subdenhub 2 Kesatuan : Denhubrem 143/Hubdam XIV/Hsn
17062
  • Terdakwa terbukti bersalan telah melakukantindak pidana:Setiap penyala Guna Narkotika Golongan bagi dirisendiriSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Hal 2 dari 49 Put. No.39K/PM Ill16/AD/AV/20192.b.
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
10024
  • persidangan tidak pernah melakukan perbuatanperbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawabmenjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampaiproses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkanAparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam halmemutuskan suatu perkara dan terdakwa juga merupakan tulangpunggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir danbatin kemudian dari pada itu terdakwa mengakui terus terang danmenyesali perbuatannya dalam penyala
Register : 03-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2014
Tanggal 6 Agustus 2015 — Agus Dono Utomo
10424
  • B3 No. 13 Baros Cimahi.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 hanya sebatas hubungan atasanbawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besarnya penggelapan yang dilakukan olehTerdakwa dalam anggaran Dana Tanggap Satuan (DTS) tahun 2012, Anggaran Diktiptahun 2011 dan tahun 2012, penyala gunaan BBM, adapun yang Saksi ketahui padasaat Saksi menjabat Bendahara Primkopad Pusdikhub Kodiklat
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
134248
  • PUTUHENA, S.T, M.T dengan memperhatikanprinsipprinsip pengadaan tanah antara lain nilai objek pajak (NJOP) dan harganyata TA. 2012 barulah dapat mengambil keputusan sehingga tidak bertentangandengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana Perpres RI Nomor;36 Tahun 2005 yo PERPPRES 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, hal ini dapatdikategorikan sebagai penyala gunaan kewenangan (detoumemet depovoin);Bahwa Perpres RI Nomor; 36 Tahun 2005