Ditemukan 516 data
33 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 909 K/Pid/20101.7menyeluruh, yang disampaikan dibawah sumpah didepanpersidangan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 185 ayat(1) KUHAP serta isi yang terkandung dalam alat bukti surat berupaakta Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerja samayang dibuat dihadapan Notaris Benediktus Bosu, SH.Dalam hal penerapan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, telah melakukankekeliruan dimana dalam perkara a quo Terdakwa telahmelakukannya bersamasama
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.ELLA ANGELIA, SH.
Terdakwa:
BACHRUDIN Als BABEH Bin ABDUL JABAR
386 — 350
Wirjono Projodikoro,SH.dalam bukunya asasasas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait denganakibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Kesengajaansebagai suatu tujuan (opzet alsp oogmerk), Kesengajaan sebagai suatu kepastian(opzet bij zekerheids bewustzijn), Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzij atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis);Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan sebagai suatutujuan (opzet als
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
Musrifal Efendy
56 — 39
Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1.
Terbanding/Penggugat I : TJONDRO SANTOSO, SH
Terbanding/Penggugat II : MAYA IDEALIUSTINA
Terbanding/Penggugat III : HAFID CHRISTOFAN
Terbanding/Penggugat IV : MARSHAL SOEKARNO
Terbanding/Penggugat V : RYTHA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. SITI MAS MANUNGGAL
Terbanding/Turut Tergugat II : ARINTO ESTI MAHANINGRUM, SH NOTARIS PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : KRISTIANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : Ny. FUJIYANI SUKIYANTO
61 — 41
ERLIES, SH.dalam perkara Aquo ini;Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Nomor 371/PDT/2020/PT SMG3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pelawan adalah Parapihak yang beritikat baik ;4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tanah dan bangunan rumahyang terletak di Perumahan Kutai Town House Jin. Kutai Barat II RT. 002RW. 09 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota SurakartaPropinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam :1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6051 / Kel.
Fransisca Lupi Purwatiningsih
Tergugat:
Sutiah, SE.
Turut Tergugat:
Yayasan Persekutuan Injili Internasional YPII
76 — 28
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN SDAkeliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan (Error inPersona) yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :> Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kesalahanapa yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat, sehinggaTurut Tergugat dengan mengutip pendapat M Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 452 ,dijelaskan halhal yang dapat dituntut dalam petitum, harusmengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan
119 — 23
Notaris/PPAT Muhammad Zen, SH begitupenting dan nyata dalam perkara aquo, disamping itu adanya permintaanPenggugat untuk menyatakan tidak sah produk yang dihasilkan oleh PPATMuhammad Zen,SH yakni Akta Jual Beli nomor 1627/2016 tertanggal 9November 2016 sesuai dengan petitum angka 3, oleh karenanya secarahukum begitu urgen dan pentingnya peran yang dilakukan Notaris/PPATMuhammad Zen, SH maka seharusnya beliau ditarik dalam perkara a quo.Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris dan PPAT Muhammad Zen, SH.dalam
48 — 6
Sudikno Mertokusumo, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halamam58 yang menyebutkan bahwa sengketa tentang hak milik atauhakhak yang timbul karenanya atau hakhak keperdataanlainnya adalah merupakan kekuasaan Pengadilan Negeri (psl2 ayat 1 RO).3. Tentang Gugatan Kabur ( Obscuur Libel).Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan ia adalahahli waris yang mustahaq dari alm. SELAMAT TARIGAN dan almh.NENGETTI Br.
153 — 96
Asia Almarhumah.Menimbang, bahwa kapasitas Tergugat II/Notaris Habibah Abubakarsebagai pihak yang turut dirugikan, secara logika hukum tidak semestinyaberada dalam rana subjek hukum, apalagi diposisikan sebagai Tergugat II.Disini Penggugat juga terlihat nampak memerankan pihak Notarissebagai pejabat umum pembuat akta dalam perkara ini dalam kapasitasyang berbeda dan tidak konsisten.Menimbang, bahwa disatu sisi Notaris/PPAT Nur Aziziah Taibein,SH.dalam penerbitan Akta atas nama Tergugat diposisikan
124 — 41
Adapun doktrin Hukum M.Yahya Harahap,SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakankedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 448, yangmenyatakan sebagai berikut : 4) Exceptio Obscuur LibelYang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan Penggugat tidakterang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatanyang tidak jelas.
71 — 22
Eddy Supratman, SH.dalam masa pernikahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap bangunan rumah tipe 21 sebagaimana telah didalilkanoleh Penggugat, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa telah terbukti sekarangbangunan rumah tersebut telah berubah bukan bangunan rumah tipe 21 karenadi atas tanah seluas 90 m? (sembilan puluh meter persegi) sebagai obyek sengketa tersebut telah direnovasi oleh Almarhum H.
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI
53 — 16
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
77 — 26
diuraikan dalam jawaban point 4 diatas, bahwa yangmembuat perjanjian tersebut bukanlah pemilik tanah (Tergugat Il ),melainkan orang lain , sehingga akibatnya perjanjian tersebut tidak sah danbatal demi hukum sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan ;Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN TabDengan demikian maka Aktaakta tersebut diatas hanya berupa kertasbiasa yang tidak mempunyai nilai bukti Ssecara hukum ;Dan dilain pihak Penggugat melibatkannya Notaris Nyoman Sumardika, SH.dalam
133 — 82
dalam gugatan aquo Penggugat GedeSuryadi, SH. dalam jabatannya sebagai Bendesa Adat Semate yang merupakanpimpinan tertinggi dari desa adat Semate/Pengurus yang telah ditunjuk olehmasyarakat adat Semate dan sebagai Pimpinan/Pengurus Desa Adat Sematesebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Paruman Krama Desa AdatSemate pada tanggal 30 Agustus 2016, maka Penggugat memiliki Kewenanganuntuk mewakili masyarakat Adat Desa Semate termasuk mengajukan gugatanaquo dan kapasitas Pengggugat Gede Suryadi, SH.dalam
151 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutan Remy Sjahdeini, SH.dalam bukunya Hukum Kepailitan Memahami UndangundangNo.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, halaman 142 bahwa"Dengan adanya ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU,semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukansetelah berlakunya undangundang kepailitan hanya dapatdiajukan ke Pengadilan Niaga.
27 — 17
Thamrin Azwari, SH.DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Tergugat VIlmohon agar dalildalil dalam eksepsi dimasukkan dalampokok perkara ;2.
JUSMARTINAH
Tergugat:
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
90 — 21
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Tahun 2013, halaman112 yang berbunyi sebagai berikut Bentuk error in persona yang lain disebutPlurium Litis Consortium pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yangditarik sebagai Penggugat: Tidak lengkap, masih ada orang lain yang mestiikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;d.
PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
Tergugat:
PT. SILVERY DRAGON
294 — 220
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 439, yangmengatur sebagai berikut :Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagaitergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidaklengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atautergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntasdan menyeluruh.
209 — 49
ARFINAL selaku konsultan pengawas, Asisten Teknik saksiLARDI, Kuasa Pengguna Anggaran saksi FUADI, SH, Pejabat PembuatKomitmen terdakwa EDDI WARLIS, SE dan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi ZUL EVI ASTAR, SH.Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa bobot pekerjaan fisikyang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77 %per14. Desember 2006, Kemudian saksi Drs.
Pembanding/Tergugat II : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; EVIAN AGUS SPUTERA, SH, MH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penggugat I : H. Sumitro
Terbanding/Penggugat II : Mohammad Idris
Terbanding/Penggugat III : Murdiansyah
Terbanding/Penggugat IV : Hetty
Terbanding/Penggugat V : Muhammad Dachri
Terbanding/Penggugat VI : Tukirah
Terbanding/Penggugat VII : Toto Mustofa
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
322 — 58
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman : 418)Menimbang, bahwa dari pengertian eksepsi tersebut di atas makaMajelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat danTergugat Il mengenai apakah gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kurangpihak dan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas adalah belummemasuki materi pokok perkara, karena masih menyangkut subyek hukum darisuatu perkara yang
24 — 13
Djisman Samosir SH.dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 164 168 dalam penjelasannyadijelaskan bahwa Timbulnya kerugian tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkanhanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;H.R. 22 April 1907, W.8536, 1 Des 1941, 1942 No. 241Kerugian itu tidak perlu telah timbul, dan cukuplah jika memungkinkan timbulnyakerugian itu adaH.R. 23 April 1923,N.J.1923,934.W.11078Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanyameliputi kerugian materiil