Ditemukan 385 data
92 — 133
maksud (oorgmerk);2 kesengajaan dengan kesadaran' pasti atau keharusan (opzet metzekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);3637Sehingga pengertian dengan sengaja diperluas, tidak hanya berarti apa yang benarbenar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yang mengarah atauberdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;Menimbang, bahwa dalam wacana IImu Pengetahuan Hukum Pidanaberkembang 2 (dua) pandangan (TONGAT
222 — 111
Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);Sehingga pengertian dengan sengaja diperluas, tidak hanya berarti apa yang benarbenardikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yang mengarah atau berdekatandengan kehendak atau keinsyafan itu;Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2(dua) pandangan (TONGAT, SH.
153 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fuad Usfah dan Tongat, 2004:78): Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harusdisengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwakesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.> Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan diKepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untukmengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuanTerdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang didalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan
Dengan demikian, menurut MvT,seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebutmenghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengankata lain banhwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengajaharuslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dariperbuatan itu (A.Fuad Usfah dan Tongat, 2004: 78) Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harusdisengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwakesengajaan harus ditujukan
1.DIAN PURNAMA, SH
2.PURNA NUGRAHADI, SH
3.HERU PRASETYO, SH
Terdakwa:
DANIK HOLIFAH binti JUHARI
237 — 360
2014 SKMHT APHT UMI KOLIFAH 4.425.00015. 23 Agustus 2014 SKMHT RAHAYU DWIYANTI 125.00016. 25 Juni 2016 SKMHT M ATOK ASKAR 150.00017. 25 Agustus 2014 SKMHT NISO 3.3150.00018, 26 Agustus 2016 PROSES BALIKNAMA SKMHT SIDUR 3.250.00019. 26 Agustus 2014 FIDUSIA AHMAD SUWONDO 300.00020. 27 Agu 2014 NOTA RIIL MAHFUL 80.00021. 27 Agustus 2014 BY SERTIPIKAT SKMHT LUTFI ASYARI 2.875.00022. 27 Agustus 2014 SKMHT APHT ROBINGAH 925.00023. 27 Agustus 2014 ROYA SKMHT APHT IMBUH 1.175.00024. 28 Agustus 2014 SKMHT TONGAT
2014 SKMHT APHT UMI KOLIFAH 4.425.00015. 23 Agustus 2014 SKMHT RAHAYU DWIYANTI 125.00016. 25 Juni 2016 SKMHT M ATOK ASKAR 150.00017. 25 Agustus 2014 SKMHT NISO 3.3150.00018. 26 Agustus 2016 PROSES BALIKNAMA SKMHT SIDUR 3.250.00019. 26 Agustus 2014 FIDUSIAAHMAD SUWONDO 300.00020. 27 Agu 2014 NOTA RIIL MAHFUL 80.00021. 27 Agustus 2014 BY SERTIPIKAT SKMHT LUTFI ASYARI 2.875.00022. 27 Agustus 2014 SKMHT APHT ROBINGAH 925.00023. 27 Agustus 2014 ROYA SKMHT APHT IMBUH 1.175.00024. 28 Agustus 2014 SKMHT TONGAT
Agustus 2014 SKMHT APHT UMI KOLIFAH 4.425.00015. 23 Agustus 2014 SKMHT RAHAYU DWIYANTI 125.00016. 25 Juni 2016 SKMHT M ATOK ASKAR 150.00017. 25 Agustus 2014 SKMHT NISO 3.3150.000PROSES BALIKNAMA SKMHT18. 26 Agustus 2016 3.250.000SIDUR19. 26 Agustus 2014 FIDUSIA AHMAD SUWONDO 300.00020. 27 Agu 2014 NOTA RIIL MAHFUL 80.000BY SERTIPIKAT SKMHT LUTFI21. 27 Agustus 2014 2.875.000ASYARI22. 27 Agustus 2014 SKMHT APHT ROBINGAH 925.00023. 27 Agustus 2014 ROYA SKMHT APHT IMBUH 1.175.00024. 28 Agustus 2014 SKMHT TONGAT
80 — 46
Unsur pertama Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara Hal 71 dari 107 Hal Putusan No. 47/Pid.Sus.TPK/2016Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan masalahpertanggungjawaban pelaku tindak pidana (dader), maka Tongat, SH.,M.Hum dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, UMM Press, 2003, halaman5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab iniPembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampubertanggungjawab.
Sehingga konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwamasalah kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) initidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan, kecuali apabila terdapat keraguraguan terhadap unsur tersebut.Menimbang, bahwa lebih lanjut Tongat, SH. M.Hum. menyatakanbahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksuddengan kemampuan bertanggungjawaban.
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab menurut Tongat, S,H., M.Hum., dalam bukunya HukumPidana Materill, terbitan Universitas Muhamadiyah Malang, 2002 yangdinamakan Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatuHal. 51 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017perbuatan dengan sengaja sedang pelaku perbuatan tersebut memangmerupakan tujuan dari pelaku;Majelis Hakim Agung Yang Kami Muliakan dan di Rahmati Tuhan YME;Bahwa Tim Penasihat Hukum memandang pisau bedah analisa yangdigunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO
118 — 28
sekarang petok D tidak ada, sekarang yang ada SPPT PBB bisamenjadi bukti awal kepemilikan tanah asal dibarengai dengan suratpernyataan sudah menguasai tanah minimal selama 20 tahun baikdikuasai sendiri atau berturutturut dari orang tuanya atau keturunanatasnya lad ; 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn een nnn nenBahwa pembayar pajak adalah orang yang memanfaatkan tanah, tetapibelum tentu pemiliknya ; Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatkarena tidak tahu ; TONGAT
144 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fuad Usfah dan Tongat, 2004: 78);> Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harusdisengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwakesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain;> Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan diKepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untukmengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuanTerdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang didalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan
Fuad Usfah dan Tongat, 2004:78);> Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harusdisengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku.
41 — 19
sebagai maksud (oorgmerk);2 kesengajaan dengan kesadaran' pasti atau keharusan (opzet metzekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);Sehingga pengertian dengan sengaja diperluas, tidak hanya berarti apa yang benarbenar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yang mengarah atauberdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;Menimbang, bahwa dalam wacana IImu Pengetahuan Hukum Pidanaberkembang 2 (dua) pandangan (TONGAT
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
NI WAYAN SUPARMI, S.E.
172 — 102
Menurut Tongat (2003:7275) unsur memiliki dalamrumusan pasal ini merupakan terjemahan dari Zich toeeigenen, yangsebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki, yang olehbeberapa Sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai;2. Obyek kejahatan adalah suatu barang adalah segala sesuatuyang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barangbergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalamkekuasaannya;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : HUSNUN ARIF, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MUH. HENDRA S S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : TRI UTAMI PUTRI, SH
79 — 44
., 2017: 2) bahwa pembunuhanberencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang daripelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktuakan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yangdilakukannya.Tirtaamidjaya (Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang ataupendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteriabagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
28 — 7
bahwa kata setiap orang atau barang siapa adalahsebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintapertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historieskronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adakemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undangundangmenentukan lain.Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan masalahpertanggungjawaban pelaku + tindak pidana (dader), maka Tongat
Sehingga konsekuensi dari pendirianini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab(toerekeningsvaanbaarheid) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilankecuali apabila terdapat keraguraguan terhadap unsur tersebut.Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirianPembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak adapenjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuanbertanggungjawaban.
90 — 17
Dalam Pasal 328 KUHP tidak secara eksplisit disebut dengancaracara apa pelaku membawa pergi korban (Tongat, S.H., M.Hum., HUKUM PIDANAMATERIIL Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 253254).Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksisaksi danketerangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktahukum yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira
I WAYAN GENIP,SH.
Terdakwa:
I Ketut Artiawan
55 — 20
Soesilo, dalam bukunyaKitab Undangundang Hukum Pidana, Pelita Bogor, Halaman 258).Menurut Tongat (2003:7275) unsur memiliki dalam rumusan pasal inimerupakan terjemahan dari Zich toeeigenen, yang sebenarnya memilikimakna yang luas dari sekedar memiliki, yang oleh beberapa sarjanaistilah tersebut disebut dengan menguasai;Obyek kejahatan adalah suatu barang adalah segala sesuatu yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barangbergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalamkekuasaannya
196 — 525 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, tindak pidanadi dalam Pasal 311 KUHP tersebut masih terkait dan berhubunganerat dengan ketentuan tindak pidana yang lain, yaitu dalam hal iniberhubungan dengan ketentuan Pasal 310 KUHP (vide pendapathukum TONGAT, SH., M.Hum., Buku Hukum Pidana MateriilTinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam KUHP,Penerbit 1)jambatan, Jakarta, halaman 160161).Bahwa kejahatan fitnah (/aster) dirumuskan di dalam Pasal 311KUHP.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUSNAH, SH Bin JAMHARI
68 — 34
Fuad Usfa,SH.MSi, Moch.Najih, SH.MHum, Tongat, SH.MHum, Malang 2004 CetakanPertama halaman 80 81).Dengan demikian antaradengan sengaja dengan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka CetakanKetiga tahun 1990, kata kaya mengandung arti mempunyai banyak harta,misalnyauang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER
119 — 74
NAJIH, SH.M.Hum, TONGAT, SH, M.Hum, Malang, 2004 cetakan pertama, hal 8081).Dengan demikian antara "dengan sengaja" dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.
KARYONO, SH.
Terdakwa:
1.YULIANTO, S.E., S.H. Bin SUKARDI Alm
2.SUPARMAN Bin YASIR
81 — 17
Bertentangan dengan hukummaksudnya bertentangan dengan undangundang dan hak subyektif oranglain;Menimbang, bahwa diaturnya unsur melawan hukum secara tegasdalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikanperlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atauberwenang melakukan perbuatanperbuatan sebagaimana yang dirumuskandalam undangundang (Tongat, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia DalamPerspektif Pembaharuan, MM Press, 2008).
GIGIH BENAH RENDRA, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN Bin MUNGID.
181 — 53
Sebab inti dari tindak pidanatersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan.Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiaporang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dandiancam pidana dalam ketentuan tersebut.Menimbang, bahwa pendapat Tongat dalam buku Hukum Pidana Materiil,UMM Press, Malang, 2006, hlm 60 menegaskan penjelasannya mengenaitindak pidana penggelapan yaitu Apabila suatu benda berada dalamkekuasaan orang bukan karena tindak pidana
48 — 27
subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintapertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historiskronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuanbertanggungjawab kecuali secara tegas undangundang menentukan lain (Mahkamah AgungRI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006, halaman209);Menimbang, bahwa dalam masalah layak dan tidaknya seseorang dimintapertanggungjawaban terhadap perbuatannya, Tongat