hari.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr. M.Rozi telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap SdrISHAK JUNIOR pada tanggal 6 Maret 2014 :Pemeriksaan Yang Didapat :Pasien datang dalam keadaan Sadare Pemeriksaan Fisik. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.4 Denyut nadi delapan puluh depan kali per menit. Pernafasan delapan belas kali per menit.

tiba terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilangcelurit membacok saksi ISHAK JUNIOR di bagian lengan sebelah kanan.Kemudian saksi ISHAK JUNIOR melakukan perlawanan terhadapterdakwa hingga akhirnya saksi ISHAK JUNIOR bersama denganterdakwa terjatuh ke tanah.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.

OTORITA JASA KEUANGANKANTOR PUSAT Otoritas Jasa Keuangn (OJK), berlamat GedungSoemitro Djojohadikusumo JI.

Bertentangan dengan Surat Ketua Otorita Batam No.1334/AP01/IV/1990 Tanggal 20 April 1990 Poin 2 " Hak yang diberikankepada orang asing adalah hak pakai dengan jangka waktu 10tahun dapat diperpanjang, untuk setiap 10 tahun.Bahwa terang dan Jelas Akta Jual Beli yang ada pada Penggugatcacat Hukum sebagaimana yang di uraikan oleh Tergugat :e Akta No. 130 tanggal 29 Agustus 1994 berarti masaberlakunya sampai dengan tahun 2004 sudah harus diperpanjang,berarti udah kadaluwarsa 17 .Bahwa Akta Jual Beli di

hadapan Notaris/PPAT USMANKOLOAY,SH menurut pasal 19 PP 10/1961 Juncto Pasal 26 UUAPadalah sah ( Apabila pembeli adalah WNI) orang asing terikat denganSurat Keterangan dari Otorita Batam No. 1334/AP01/IV/1990,dengan kewenangan Otorita sesuai keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 41 tahun 1973 tentang daerah Industri Pulau Batamyang telah beberapa kali dirubah,terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 25 Tahun 2005 ("Keppres"), Pembanding adalahBadan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakan kebijakanpengembangan

Tobasatanggal 20 Desember 2018 dimana pada awalnya lahan tersebut adalahKawasan Hutan Negara kemudian berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2016tentang Pembentukan Otorita Danau Toba selanjutnya terbit PermenPariwisata No. 13 Tahun 2016 tentang Mengatur Struktur Badan PelaksanaOtorita Danau Toba selanjutnya Kementrian Pariwisata mengusulkan lahantersebut menjadi Otorita Danau Toba selanjutnya terbit SK MenteriHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN BIgLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan

new west berwarna orange dilengkapidengan Bar Chainsaw;2. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;3. 1 (Satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengahdari ukuran botol;4. 1 (Satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1meter;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal 8 Agustus 2020 dilahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba; Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahanmasyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yangdikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yang terbakar,melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar; Bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi pada tanggal 8 Agustus2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada di Dusun II SileangLeang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Taba.

Besar BahasaIndonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), pembakaran adalah proses,cara, perbuatan membakar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan tidak dijelaskandalam UU Lingkungan Hidup, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) versi dalam jaringan (online), lahan adalah tanah terbuka; tanahgarapan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, ternyata benar bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal8 Agustus 2020 di lahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba;Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsungdengan lahan masyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan(HPL) yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yangterbakar, melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;Menimbang, bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi padatanggal 8 Agustus 2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada diDusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.Sejak pukul

LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: TAWA SEMBIRING alias TAWA;: Otorita;: 25 tahun;: 10 Oktober 1988;: Lakilaki;: Indonesia;: Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Sawit Seberang KecamatanSawit Seberang Kabupaten Langkat;: Islam;: Tani;: SD;Penahanan Terdakwa di Rutan :Penyidik sejak 19 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;Penuntut Umum sejak 13 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014;Hakim Pengadilan Negeri

Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum No. 39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang PenetapanJumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan IMilik Negara yang Dikelolaoleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur. (vide: Pasal 18 UU No.5 Tahun 5 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria);Bahwa dengan akibat hukum demikian, maka lampiran Peta Ganti Rug!

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo.39/ KPTSI 1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang PenetapanJumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara yangDikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur Jo.

Jatiluhur Jo Surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum No.375/ KPTSI 1993 tentang Pedoman administrasiBarang Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT.BDGBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka terbukti jika dalildalilPENGGUGAT pada posita angka 13 sampai dengan 17 adalah dalildalilyang didasarkan kepada asumsi sepihak dan mengadaada, oleh sebab itumohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo. 39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan /Milik Negara yang Dikelola olehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.39/ KPTS/ 1994tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis BarangInventaris Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Jo.

Selanjutnya Penggugat mendapatkan persetujuanberdasarkan Surat Persetujuan Otorita Batam No. 1171/PL/II/2005tanggal 28 Maret 2005, yang mana melandaskan juga pada PetikanRisalah Lelang No. 80/2003 tanggal 29 Agustus 2003 di atas;.

Bahwa selanjutnya antara Tergugat (dahulu bernama OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam) dengan Penggugatmelanjutkan pada Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas BagianBagian Tertentu daripada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No.1079/SPJ/KDAT/L/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 dan jugamuncul Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 5306/KPTS/KDAT/L/XII/2005 tanggal 26 Desember2005, yang pada prinsipnya

Cipta Restu Sarana Svaha yang telahdibalik nama kepada : Jauw Lie Ming berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam Nomor : 1171/PL/III/2005 tanggal28032005, (sesuai dengan aslinya);Surat Perjanjian No. 1079/SPJ/KDAT/L/XII/2005 tanggal 22Desember 2005 Tentang Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor

Bukti P16:Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, (Sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 268/Tanjung Pinggir,Tanggal 30112011, Surat Ukur No. 00202/2006, Tanggal 22Maret 2006, Luas 19994 M?

Bukti T18:Persetujuan Otorita Batam Nomor : 1171/PL/III/2005 tanggal28 Maret 2005, (sesuai dengan fotokopi Stempel Cap Basah);Surat Penyerahan tertanggal 15 Maret 2005, (sesuai denganfotokopi);Surat Direktur PT.

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat Ill pada tanggal21 April 2009, untuk mengurus Semua Dokumen Tanah/Alokasi tanah ataslokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Perumahan Lucky Viewpada kantor Otorita Batam sesuai dengan penetapan lokasi (PL) No.BTA/PL/438/85 tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT. PembangunanBatam ; 22+ n= n nnn eon nnn nn nn nn nner nnn ce nn en nee ne en cence.

Surat keputusan kepala badan pelaksanaan Otorita BatamNo. 464/BKAP/KA/XIV1986 tanggal 31 Desember 1985 ;2. Gambar penetapan lokasi tahun 1990, Nomor lokasi tanahBTA.PL/438/85;3. Faktur UWTO No. 4651/F/Asum/BHP/XI/88 tanggal 24111988 ;4. Ketentuan Perencanaan Bangunan No. 352/FP/DITREN/XII/1989 ;5. Patwa Planologi No. 352/FP/DITREN/XI/1989 tanggal 1 Desember1989 ;6. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan No.50/SKEP/KA/IMB/IV/1990 tanggal 19 April 1990 ;7.

41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan PresidenNomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamdiserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita

DaerahIndustri Pulau Batam dialinkan menjadi aset BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan:Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada diKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam sebagaimana dimaksud pada Pasal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres yang berbunyi sebagai berikut:Hal 45 Putusan No. 30/G/2019/PTUN.TPISeluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri

Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamdialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batan?

Kencana Bumi Sukses)mulai tinggal di lokasi a quo,Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada pihak dari Otorita Batamyang pernah datang kelokasi tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca tentang plang yangtertulis dilarang mengelola lahan oleh Otorita Batam di lokasi a quo;Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali membuka jalan setapakatas lahan di lokasi adalah warga bersama Wahyudi, Kimli dan Alaydimana alatalat kerjanya dari Asiong;Bahwa Saksi mengetahui kalau Wahyudi Firdaus ada membebaskanlahan

atas nama Sebih Bin Kemon, Desa Jatiasih sebelum dimekarkandengan Jatirasa (hasil rincikan Tahun 1948 atas nama Sebih Bin Kemon),Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/031/JITB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992,Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/SITB:1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil Pengukuran TanahUntuk Pengairan, yang menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik DepartemenPekerjaan Umum

/Dirjend Pengairan,Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No. 01/Air/719/1993 tanggal 15Juli 1993, menerangkan bahwa dalam Pembebasan Tanah Tahun 1959Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan.

Menjelaskan bahwaTanah Milik Atas Nama Sebih Bin Kemon Adalah Diluar Tanah PengairanSesuai Dengan Aset Yang Ada,Halaman 45 dari 84 Putusan 347/Pdt.Plw/PN.Bksk)Surat Keterangan Kronologis Penjelasan Status Tanah di Bojong Mentengtanggal 1 September 2003, yang menjelaskan sebagai berikut : Tahun 1992 Perum Otorita Jatilunur memberikan Penjelasan TentangStatus Tanah Sebih Bin Kemon.

Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/SITB:1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil PengukuranTanah Untuk Pengairan, menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik DepartemenPekerjaan Umum/Dirjend Pengairan, Berdasarkan Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No.01/Air/719/1993 tanggal 15 Juli 19938, menerangkan bahwa dalamPembebasan Tanah Tahun 1959 Tidak Termasuk Dalam Ganti RugiHalaman 48 dari 84 Putusan 347/Pdt.Plw/PN.BksGenangan.

TE, III10 :Foto copy Copy bukti Surat Keterangan Kepala Kantor InspesiIPEDA (luran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 8 Agustus1986.Copy bukti surat dari Kepala Seksi Jarinagan Induk Tarum BaratPerum Otorita Jatiluhur, Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/031/JITB.II/1992 ,tanggal 11 Pebruari 1992.Copy bukti surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/063 SITB.II.1992,Bekasi tertanggal 10 Maret 1992.Foto bukti surat keterangan Tanah (SKT)No.186/Reg.22/VII/1992 dari Pemerintah Kabupaten

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Banten untuk mencatat hilangnya Surat Ukur Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 dan Menerbitkan kembali Surat Ukur Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 ; 7.

Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; 5 Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang787ELNUSA SAMUDRA 3. dan ELNUSA SAMUDRA 4 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita

Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal TongkangELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4; Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita

SEMEN PADANG yakni COOPERSLAG ex otorita Batam dan saksi sendiri yang membawa kwitansi tersebutdari Padang menuju Batam untuk diberikan kepada terdakwa AHMADSAFWI:;Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi 1 ROSMANMUCHTAR melalui tranfer ke rekening J.

FALAHINDOsekira bulan Februari 2017 telah menutup perjanjian kerjasama pembelianCOOPER SLAG Ex Otorita Batam dari terdakwa AHMAD SAFWI yangdibantu pengurusannya oleh Saksi 3 ZULKIFLI, atas pembelian tersebutSaksi 1 selaku direktur utama P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanHalaman 47 dari 68 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Pdgbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batamuntuk nantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan POyang diberikan oleh P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batam untuknantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan PO yangdiberikan oleh P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batamuntuk nantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan POyang diberikan oleh P.T.

Foto copy Situasi tanah yang dibebaskan oleh PT.Timmurama, yang diberi tandabukti P13 ;14.Foto copy Surat Sekretariat Otorita Panakkukang Plan Kotamadya UjungPandang, Nomor 6/RL/VI/1975, tanggal 6 Juni 1975 perihal Ralat, yang diberitanda bukti P14: , ; .15.Foto copy Petal (gambar) lokasi obyek sengketa yang dibebaskan oleh PT Timurama yang diberi tanda bukti P15 ;16. Foto copy Keterangan Situasi Bangunan atas nama pemohon Drs.llham AndiGasaling, yang diberi tanda bukti P16 ; 417.

yang menguasai fanah obyek sengketa adalah Antonius Liwang ; Bahwa pada tahun 1999, saksi pernah mengajukan permohonan dibuat peningkatan sertifikat namun belum dikembalikan ; Bahwa pada tahun 2002, belum ada pengukuran ulang ;Bahwa pada tahun 1999 dikuasai atas nama Penggugat ; Bahwa sebelum tahun 1999 dan sesudahnya ada penjaganya ; Saksi keempat AKBAR MADJID,SH, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi tahu riwayat tanah yang dibebaskan dan dibentuk badan otorita

Timurama atau berpindah ke Andi Gasaiing; Bahwa benar saksi tahu kalau tanah dikuasai oleh PT.Timurama dan sudah dikapling ; Bahwa benar saksi tahu kalau luas tanah Antonius Liwang adalah 512 M2; Bahwa saksi tidak tahu apa alas haknya Karaeng Tuda ; Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut sudah dikapling dan dibebaskan olehPT.Timurama dan langsung dikuasai pemilik tanah tersebut ; Bahwa dengan adanya Badan Otorita Daerah atau PT.Timurama, belum lahirsertifikainya ;Bahwa menurut saksi tanah yang dibebaskan

oleh PT.Timurama sudah dikapling; Bahwa benar saksi tahu kalau yang hadir atas dibentuknya Badan Oitorita adalahTim dari Kelurahan, Camat, BPN dan PT.Timurama: Bahwa saksi tidak tahu untuk pembayaran tanah yang dibebaskan ; Bahwa pada tahun 1992, pihak otorita atau PT.Timurama pada saat ini belumdijawab ; 19 aBahwa setelah dibebaskan oleh Badan Otoritta Daerah atau PT.Timurama, langsung dikuasai oleh pemilik tanah tersebut ;Saksi kelima ANDI SULTAN RAMLI, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya

Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yahya, tanggal 16Juni 2007, yang diberi tanda bukti TIi.inv20 ;21.Foio copy dari foto copy Badan Otorita atau PT.Timurama dan namanama pembebasan tanah (bukti Til.Inv.ad. Informandum 1) ; .22. Foto copy dari foto copy Surat Tanah/Buku C (bukti T.1LInv..ad. informandurn 2) ; 23. Foto copy dari foto copy Gambar Peta Lokasi (bukti TI Inv..ad: Informandum 3) ; 24. Foto copy dari foto copy Peta Blok (bukti Tl lnv..ad.

TPIPenggugat disebut UWTO BP Batam, sedangkan yang dimaksudUWTO adalah singkatan dari Uang Wajib Tahunan Otorita. JadiPenggugat sebenarnya memiliki dokumen dari BP Batam atau dariOtorita Batam ?

Sedangkan pengumuman media massa pada harian BatamPos tertanggal 27 Agustus 2018 yang dilakukan Penggugat sama sekallitidak berdasar hukum untuk memperoleh ataupun mempertahankanalokasi lahan dari Otorita Batam (sekarang BP Batam):Halaman 69. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN. TPI5.

Bukti P17)Faktur Jaminan Atas Pelaksanaan Pembangunan AtasPengalokasian Tanah di atas Tanah HPL Otorita Batamtanggal 21 November 2003 No. 452/JB/PL/XI/2003,(sesuai dengan aslinya);: Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 21November 2003 No. 5053/F/PL/X1/2003, (sesuai denganaslinya);Faktur Tagihnan Uang Muka tanggal 29 Juli 2003 No.308/FUMPL/L/VII/2003, (sesuai dengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14Januari 2004 No.91/F/PL/I/2004, (sesuai dengan aslinya);Faktur

Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14Januari 2004 No.92/F/PL/I/2004, (sesuai denganfotokopi);Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita tanggal 15 Maret2004 No.857/F/PL/III/2004, (sesuai dengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 15April 2004 No.1294/F/PL/IV/2004, (sesuai denganaslinya);Faktur Tagihan Uang Muka tanggal O9 Juni 2005No.216/FUMPL/L/V1/2005, (sesuai dengan fotokopi):Faktur Tagihan Biaya Pengukuran tanggal 26 November2012 Kode Wil. 02 No.

Tergugat IlIntervensi11 (Para Tergugat II Intervensi) pada pokoknya mendalilkan bahwagugatan Penggugat kabur oleh karena Izin Prinsip tahun 2003 diterbitkan olehOtorita Batam, bukan oleh BP Batam dan terkait dengan Surat Faktur TagihanUWT yang diterbitkan oleh BP Batam, bukan Otorita Batam.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan penerima hak tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 24/SPJ/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;

h.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 1056/KPTS/KA-AT/L/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

5.

Faktur Tagihan uang wajib tahunan otorita (UWTO)lunas 30 (tiga puluh) tahun.b. Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan.C. Gambar Penetapan Lokasi (PL).d. Surat Perjanjian Kepala Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamdengan Perseroan Terbatas PT. TANAH BERJAYA tentangpengalokasian, penggunaan dan Pengurusan Tanah atasbagian bagian tertentu dari pada tanah Hak PengelolahanBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam.e.

Segala biaya biaya, ongkos ongkos yang timbulsehubungan dengan pengurusan dokumen kepemilikan atasPERSIL sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini,termasuk faktur uang wajib tahunan otorita (UWTO) selama 30(tiga puluh) tahun dan Faktur Jaminan PelaksanaanPembangunan menjadi tanggung jawab dan harus dibayar olehPIHAK PERTAMA sepenuhnya.Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN Btm3.

lebihkurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan = yaitu senilaiRp. 381.245.481 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empatpuluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dimana UangWajid Tahunan Otorita untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp.84.721.218, (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh saturibu dua ratus delapan belas rupiah).b.

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yangdihitung sejak gugatan No. 251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar diPengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatanrekonpensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, denganjumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk setiaptahunnya sebesar Rp. 84.721.218, (delapan puluh empat juta tujuhratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikutbunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatanrekonpensi dalam perkara ini diajukan

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dialinkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;d.

Penggugat:
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)

INTERNUSAsebagai pemegang Otorita Kuningan (Tergugat ) telah menjual Bidang Tanahmilik Penggugat kepada Gubernur Kepala Daerah khusus lbukota Jakarta(Tergugat Il) ;Bahwa pemilikan Tergugat atas Bidang Tanah tersebut di atas diragukankeabsahannya, oleh karena Bidang Tanah tersebut belum dipindahtangankanoleh Penggugat kepada siapa pun juga, termasuk memperoleh pembayarandalam bentuk ganti rugi dari Tergugat ;Bahwa dengan demikian, maka pembelian/pembebasan atas BidangTanah tersebut oleh Tergugat tidak

Gugatan Penggugat /Tergugat Intervensi Salah Subjek (Error In Subjecta)Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensikepada Tergugat l/Tergugat II Intervensi (PT.TCP Internusa) adalah salahSubjek, karena seharusnya gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi diajukankepada:o Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus lbukotaDjakarta, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan

Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DaerahKhusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnya akan disebut "Badan Otorita")Dengan alasanalasan sebagai berikut :> Badan Otorita adalah sebuah Badan MHukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota Jakarta Selatan,sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakan subyek hukumyang dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;> Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai badanhukum telah membebaskan tanahtanah di wilayah

Nomor : 1963 K/Pdt/2009ditarik menjadi Tergugat dalam perkara aquo ;o Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta No. 369 tanggal 1 Juni 1979 tentangPembubaran dan perubahan Status Otorita/Proyek/Badan PelaksanaProyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota Sebagai PembinaWilayah dalam hubungan dengan kegiatan Pembangunan di WilayahDaerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan juga seharusnyaditarik menjadi Tergugat Il.o Bahwa sehingga

Jakarta Selatandengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Pebruari 1980tentang Penyerahan Tanah Garapan dan bendabenda Lain yang ada diatasnya yang telah dibeli/dibebaskan dari ex "Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan" Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, kepada PT.Town & City Properties (selanjutnya akan disebut "Surat PerjanjianPenyerahan") seluas 150,4916 HA (seratus lima puluh hektar empat ribusembilan ratus enam belas meter persegi (dikutip dari aslinya) yangdiperoleh dari Badan Otorita

Putusan Nomor 582 K/TUN/2018melaksanakan pembayaran uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sesuaidengan jangka waktu yang diberikan;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan ANDRE ROBERTOSITANGGANG mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan Andre RobertoSitanggang mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian