lanjuti adanya pengesahan DIPA tersebut, terbit Surat KeputusanBupati Boalemo nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang PenunjukanPenanggungjawab Operasional Kegiatan / Pejabat Pembuat KomitmenKabupaten dan Kecamatan SeKabupaten Boalemo pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, MasterplanPercepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di KabupatenBoalemo Tahun Anggaran 2014, yang menunjuk Saksi HAMID MAHMUD sebagaiPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK

AYKA dengan direktursaksi SAHID DJIBU adalah saksi selaku sekretaris TPK.Bahwa pemberian SHT sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah)kepada saksi SAHID DJIBU tersebut itu atas persetujuan dari Saksi ROSTINAHMAD sendiri selaku ketua TPK, saksi selaku sekretaris TPK, saksi HAMIDMAHMUD selaku PJOK dan saksi BENNY RASID selaku fasilitator tehnikkecamatan Dulupi serta masyarakat yang hadir dalam rapat MAD(Musyawarah antar Desa) khusus Desa Tangga Barito tentang PenggunaanSHT, dimana hasil rapat

Bahwa selaku PJOK saksi telah mengawasi proses penyelesaian pekerjaanPNPM MP3KI yang dilaksanakan di Kec. Dulupi, Kab.

Bersama fasilitator kecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM diwilayah kecamatan.e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggung jawabanpelaksanaan PNPM dari semua desa.f. Membantu penyelesaian masalah PNPM yang timbul diwilayah.g.

Bahwa yang hadir dalam rapat yang diadakan di Kantor desa Tangga Baritopada saat itu yakni saksi HAMID MAHMUD selaku PJOK Kec. Dulupi, saksiBENNY RASID selaku Fasilitator tehnik Kecamatan, saksi JENI DJIBU selakusekretaris TPK, ROSTIN AHMAD selaku ketua TPK dan saksi IRWAN PILILIselaku PH Desa Tangga Barito. Bahwa pelaksana dari kegiatan Pembangunan Jalan Tasirtu, Plat Duicker danJembatan Beton di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK;F.

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK;f.

yang diperlukan termasukmusyawarah dalam rangka perubahan pekerjaan;Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dankemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melaluipertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melaluipertemuan musyawarah desa;Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK

Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawabandan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan danamelalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papaninformasi; Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melaluipertemuan musyawarah desa.halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.

Di dalam pasal 4 tersebut diatas juga diatur terkaitdengan kewajiban untuk menyampaikan informasi setransparan mungkin,maka Penggugat melanggar pasal 4 Peraturan Jasa Keuangan (OJK)Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN BIsNo. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan;4. Bahwa Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS positaPenggugat pada poin No. 9.

Fotokopi dari fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomo: 11/pjok.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasionalsebagai kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019 diberi tanda bukti T17;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti T1sampai dengan tanda bukti T17 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksaserta semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelenmaupun telah dilegalisir, sehingga dapat diterima

Pengeluaran1 Saldo awal 2012 Rp. 79.124.639 Rp. 79.124.6392 Tahun 2012 Rp. 750.899.026 Rp. 182.171.666 Rp.647.851.9993 Tahun 2013 Rp. 117.350.051 Rp. 125.616.424 Rp.639.585.6264 Tahun 2014 Rp. 128.466.696 Rp. 18.081.295 Rp.749.971.0275 Jumlah Rp1.075.840.412 Rp. 325.869.385 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (Tiga) spesimen tandatangan yakni Terdakwa, Bendahara dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

Pengeluaran Saldo awal 2012Rp. 79.124.639Rp. 79.124.639 2 Tahun 2012 Rp. 750.899.026 Rp. 182.171.666 Rp.647.851.9993 Tahun 2013 Rp. 117.350.051 Rp. 125.616.424 Rp.639.585.6264 Tahun 2014 Rp. 128.466.696 Rp. 18.081.295 Rp.749.971.0275 Jumlah Rp1.075.840.412 Rp. 325.869.385 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (Tiga) spesimen tandatangan yakni Terdakwa, Bendahara dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

Pengeluaran1 Saldo awal 2012 Rp. 79.124.639 Rp. 79.124.6392 Tahun 2012 Rp. 750.899.026 Rp. 182.171.666 Rp.647.851.9993 Tahun 2013 Rp. 117.350.051 Rp. 125.616.424 Rp.639.585.6264 Tahun 2014 Rp. 128.466.696 Rp. 18.081.295 Rp.749.971.0275 Jumlah Rp1.075.840.412 Rp. 325.869.385 me Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (Tiga) spesimen tandatangan yakni Terdakwa, Bendahara dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

Mandiri Pedesaan (PNPMMP)Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 05Nopember 2008 yakni tugas terdakwa selaku Camat untuk melakukanpemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPMMP adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehinggaPemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPMMPberjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinyaSemua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPMMP (TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK

selaku Kepala Kecamatan mengesahkan danmenandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB)(halaman 30 PTO) ;Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaanoleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPMMP adalah bagian darianggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintahbertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPMMP berjalansesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya .Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPMMP (TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK

PJOK dimana tiap tahunnya telah berganti antara lain yaitu :a. Tahun 2010 : HANOK RIRIHENA ;b. Tahun 2011 : Drs. SOTER GAYUS NAIMENA ;Halaman 310 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMBc. Tahun 2012: AGUSTINUS PATTIPEILOHY ;3.Tim Verifikasi :a. Sarana dan Prasarana Fisik dari UPTD Dinas Pekerjaan Umumyaitu JHON SAHUREKA ;b. Bidang Pendidikan dari UPTD Dinas Pendidikan yaitu ODIKTAHALELE ;c. Bidang Kesehatan dari UPTD Dinas Kesehatan yaitu BidanLENILATTU ;4. UPKa.

Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMBmenandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB)(halaman 30 PTO) ;e Bahwa terdakwa mempunyai tugas pemantauan dan pemeriksaanoleh pemerintah yaitu bahwa dana PNPMMP adalah bagian darianggaran belanja negara dan daerah, sehingga Pemerintahbertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPMMP berjalansesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya .Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPMMP (TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK

dari Tergugat kepadaPenggugat ;Bahwa saksi tidak melihat Tergugat saat menulis cek tersebut dan tidakmelihat isi cek tersebut, sehingga tidak mengetahui kepada siapa danberapa nominal yang ditulis dicek tersebut;Bahwa selain penyerahan cek, saksi juga pernah mentransfer uangsebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta) melalui BRI kepadaPenggugat , berdasarkan hasil kesepakatan dari pertemuan di Prailiu;Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di Prailiu adalah saksi sebagaiTPK, Camat Ngadu Ngala, PJOK

TUNGGAL, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat diDesa Jerwatu tahun anggaran 2012.Bahwa pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Perdesaan dilakukan melalui pengajuan Surat PengusulanPencaian Dana yang ditandatangani oleh Camat Aru Utara selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Aru Utara.

Kesiapan Penggunaan Dana(SPKPD) dan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) yangditandatangani bersama oleh Terdakwa SAHABUDIN BELSIGAWAYalias UDIN selaku Ketua UPK Kecamatan, Terdakwa Il AMANDUSOHOIWUTUN alias NANDY selaku Fasilitator Kecamatan, Terdakwa IllYOSIAS PARINUSSA alias YOS selaku Fasilitator Teknik dan TESMANMOKSEN selaku wakil masyarakat / ketua Musyawarah Antar Desa (MAD)Kecamatan Aru Utara.Bahwa Surat Pengusulan Pencairan Dana berserta lampirannya tersebutselanjutnya disampaikan oleh PJOK

TUNGGAL, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat diDesa Jerwatu tahun anggaran 2012.Halaman 152 dari 217 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Perdesaan dilakukan melalui pengajuan Surat PengusulanPencaian Dana yang ditandatangani oleh Camat Aru Utara selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Aru Utara.

Hlm. 9/227Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) / Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Kecamatan Dulupi ;Berdasarkan lampiran 2 Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMDtanggal 13 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) PolaKhusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan PerluasaanPengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), menyebutkan bahwa Ketua TimPelaksana Kegiatan (TPK ) di ambil dari

Boalemo adalah dari APBN (AnggaranPendapatan Belanja Negara).Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;Saksi HAMID MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah ketua PJOK ( Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) proyek PNPM MPSKI Kec. Dulupi Kab. Boalemo ;Bahwa surat pengangkatan saksi sebagai PUOK Kec.

Bahwa selaku PJOK saksi telah mengawasi proses penyelesaian pekerjaanPNPM MPSKI yang dilaksanakan di Kec. Dulupi, Kab. Boalemo serta iajuga mendatangi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh TPK(tim pelaksana kegiatan) ; Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan di desa Dulupi dan DesaTabongo serta desa Tangga Barito yakni sebesar Rp. 2.930.004.000,(duamiliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ribu rupiah) dimana anggaranPutusan No. 3/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.

Bersama fasilitator kKecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM diwilayah kecamatan.e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggung jawabanpelaksanaan PNPM dari semua desa.f. Membantu penyelesaian masalah PNPM yang timbul diwilayah.g.

AYKA dengan direktur saksi SAHID DJIBU.Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu diadakannya rapat di Kantordesa Tangga Barito.Bahwa yang hadir dalam rapat yang diadakan di Kantor desa Tangga Baritopada saat itu yakni saksi HAMID MAHMUD selaku PJOK Kec.

Saleh, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan identitasanak yang pernah belajar di Madrasah Ibtidaiyah DDI Silopo mulai tahun2017 yang saat ini Saksi menjadi Kepala Sekolahnya;Bahwa Saksi adalah Pejabat Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah DDISilopo mulai tahun 2017;Bahwa Saksi mengenal Anak yang pernah Saksi ajar di mata pelajaranPendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOk);Bahwa Saksi mengetahui jika Anak adalah lulusan

Bahwa demikian juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dariPelawan pada angka 4 yang menggunakan Pasal 3 POJK No. 1/PJOK.07/2013sebab fakta yuridisnya dalam perkara aquo menurut hemat Terlawan III bahwaPelawan sudah tidak lagi memiliki itikad baik dan kemampuan bayar untukmelanjutkan kredit Pelawan dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa usahaPelawan sudah tidak memiliki prospek usaha yang merupakan syarat utamarestrukturisasi kredit;5.

Bahwa demikian juga juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanandari Pelawan pada angka 5 yang menggunakan Pasal 17 POJK No.1/PJOK.07/2013 sebab sangat jelas faktanya dalam perkara aquo tidak adadilakukan penekanan oleh siapapun juga mengingat bila dikaji ulang bahwaperkara ini / sengketa ini muncul adalah bertititik tolakdari adanyapenandatanganan Perjanjian Kredit No. : 324 / PK TL/ V / 2017 tanggal 19 MeiHalaman 40 dari 71 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 563/Pat. Bth/2018/PN.

SuratTERGUGAT Il No. 5469/DP.04/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal :Penjelasan), oleh karena jika Manfaat Pensiun didasarkan kepadaperhitungan PhDP per Desember 2008, mengakibatkan defisit sebesarRp.1.970.347.281, (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratusHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan No. 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptkempat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dan tentu iniakan MELAWAN HUKUM Jjika dilakukan pembayaran oleh karena PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 9/PJOK

Pensiundidasarkan kepada PhDP 2002 yakni sebesar Rp. 497.400, (vide SuratTERGUGAT Il No. 5469/DP.04/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal :Penjelasan), oleh karena jika Manfaat Pensiun didasarkan kepadaperhitungan PhDP per Desember 2008, mengakibatkan defisit sebesarRp.1.970.347.281, (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratusempat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dan tentu iniakan MELAWAN HUKUM jika dilakukan pembayaran oleh karena PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 9/PJOK

Menyiapkan kelengkapan dokumen LaporanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dandiajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaanlapangan ;3. Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka revisi kegiatanjika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan ;4. Menyelenggarakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban danaPNPMMP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairandana melalui pertemuan musyawarah Desa dan menempelkan dipapanppan informasi ; 5.

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK ;7. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil kegiatanPNPMMP Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerjakelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggungjawabnya ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomoselaku Sekretaris TPK diatur pula dalam Petunjuk Operasional PNPMMP yaitumeliputi :a.

pencairan dana di TPK Desa Pengkol, sudah sesuai petunjuk; bahwa dana telah sampai pada TPK Desa Pengkol; bahwa dana untuk TPK Desa Pengkol, sudah sesuai dengan prosedur yangditetapkan; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setahu Saksi ada kelembagaan dankinerjanya berjalan sebagaimana mestinya; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TPK Desa Pengkol harus dibuat laporankegiatan; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan setiap TPK Desa Pengkol membuat laporankepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

) di tingkat kecamatandan setelah terkumpul, PJOK kecamatan membuat laporan ke BPMPKB Kab.Gunungkidul dan setelah semua laporan terkumpul diteruskan ke DirjenPemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dep.

program PNPM Mandiri, setelah dipanggil Polres Gunungkidultersebut, Saksi baru tahu masalah dugaan penyimpangan pelaksanaankegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan Terdakwa; bahwa Saksi mengetahui ada program PNPM Mandiri di Desa Pengkol tahun2010, Saksi ikut sosialisasi dalam kegiatan Musdes khusus perempuan diBalai Desa Pengkol tanggal 18 Januari 2010; bahwa yang hadir pada saat sosialisasi tersebut, perwakilan perempuan darisetiap pedukuhan, Saksi, TPK Desa Pengkol, Tim Penulis Usulan (TPU),KPMD, PJOK

Tetapi pada saat ada pelaporan masyarakat tentang pekerjaanpengaman pantai yang tidak mencukupi volume yang terdapat dalam RAB,sekitar bulan Februari 2014 maka dari tim kecamatan yang meliputi FK,PJOK, FT, BKD turun memeriksa kembali kegiatan knususnya pengamanpantai.

alat / upah yangmempengaruhi jumlah harga secara keseluruhan; (d) Jumlah BLM yangtelah dituangkan dalam SPC ( Surat Perintah Camat) tidak terealisasisecara penuh dari pusat;Bahwa syarat dilakukannya revisi adalah sebelum dilakukan pelaksanaanMD Khusus Revisi, terlebin dahulu dibuat Berita Acara Revisi yangmemuat tentang hal yang direvisi, keadaan sebelum adanya revisi,keadaan setelah revisi dan alasan dilakukannya revisi yang disetujui olehFasilitator Kecamatan / FT Kecamatan, dan diketahui oleh PJOK

Ngariboyo;

Ngariboyo; 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa tahun 2006 2008; 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa penetapan MAD; 1 (satu) Buah SPT BKAD dan BPUPK; 1 (satu) Buah SK PJOK Tahun 2013; Halaman 4 Putusan No.219/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby19. 1 (Satu) Buah SK UPK Tahun 2013; 20. 2 (dua) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan Buku Kas Harian piutanglainlain tahun 2013 Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan; 21. 1 (Satu) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan transaksi UEP Kec.Ngariboyo, Kab.

Kelompok untuk segera melunasitunggakan tersebut, dan setelah itu tibatiba ada surat bahwa Desa Bangsribsa mengikuti kompetisi;Bahwa Desa Bangsri menang dalam kompetisi dan mendapat bantuanberpa peengaspala jalan;Bahwa setalah itu saksi dipanggil ketika oleh Kejaksaan yang mengatakanbahwa Desa Bangsri masih mempunyai tunggakan sampai dengan ratusanjuta rupiah;Bahwa dari UPK pada waktu itu ada surat resmi masih ada tunggakansebesar Rp. 40.000.000, di 3 kelompok;Bahwa saksi juga pernah diundang oleh PJOK

Ngariboyo;1 (Satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa tahun 2006 2008;1 (Satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa penetapan MAD;1 (satu) Buah SPT BKAD dan BPUPK;:1 (satu) Buah SK PJOK Tahun 2013;1 (Satu) Buah SK UPK Tahun 2013;2 (dua) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan Buku Kas Harian piutang lainlain tahun 2013 Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;1 (Satu) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan transaksi UEP Kec. Ngariboyo,Kab.

Ngariboyo; 15) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa tahun 2006 2008; Halaman 105 Putusan No.219/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby16)1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa penetapan MAD; 17) 1 (Satu) Buah SPT BKAD dan BPUPK;18) 1 (Satu) Buah SK PJOK Tahun 2013;19) 1 (Satu) Buah SK UPK Tahun 2013;20) 2 (dua) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan Buku Kas Harian piutanglainlain tahun 2013 Kec. Ngariboyo, Kab.

KHOZINUDIN,Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI,Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS danSdri. SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitiapelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK): NASTAIN (Ketua),SUMIATI (Sekretaris), Bendahara adalah KHOZINUDI (Bendahara).Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) adalah MAULANAASROFI. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalahNURKHOLIS dan SAKDIYAH.

operasional UPK dan TPK (5%)sebesar Rp.5.058.800,;Menimbang, bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)kegiatan rehabilitasi jembatan kayu ukuran 3x12 M, terdapat RAB untukpembelian 60 batang kayu jati dengan harga Rp.1.600.000, per batang,seluruhnya sebesar Rp.96.000.000, dengan rincian: 56 batang atausebesar Rp.89.600.000,sumber dananya dari PNPM MP dan 4 batangatau sebesar Rp.6.400.000, sumber dananya dari swadaya masyarakat.RAB dibuat oleh Ketua TPK, diperiksa oleh FT Kecamatan dan diketahuioleh PJOK

Risiko secara efektif, baik untuk Banksecara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan PerusahaanAnak,Salah satu sistem manajemen resiko yang harus diterapkan secara efektifoleh Tergugat dalam melaksanakan kegiatan perbankan adalah PenerapanStrategi Anti Fraud sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran BankIndonesia Nomor : 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang merupakansalah satu peraturan pelaksana PBI Penerapan Managemen Resiko BagiBank Umum yang tetap menjadi peraturan pelaksana PJOK

Nomor 5/8/PBI/2003 TentangPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen RisikoBagi Bank Umum, sehingga Tergugat telah gagal dalam melindungi danamilik Penggugat yang ada pada Tergugat, dan karenanya perbuatan Tergugattersebut bertentangan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan: Pasal 37 Bayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan, serta Pasal 30 ayat(1) huruf (a) dan (b) dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pjok

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yangdisimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perluterus menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakatpadanya;Dan sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut makaBank wajio untuk menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalamPasal 37 B ayat (1) UU PERBANKAN yang menyatakan :Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bankyang bersangkutan;Serta Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/PJOK

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaankebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum BAB IVKEBIWJAKAN PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN huruf Fmengenai Perjanjian Kredit atau Pembiayaan adalah setiap kredit ataupembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit ataupembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan (akadkredit atau pembiayaan) secara tertulis.

Syafrial;Bahwa, saksi selaku Ketua Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) pernah menerima laporan tertulis dariKetua UPK Sungai Tarab, yaitu) Asmelia, tentang terdapatnyakekurangan dana atau perbedaan jumlah dana di rekeningbank dengan buku bank sebagai akibat adanya penggelapandana PNPM (UPK Lenggogeni) oleh Fasilitator Kecamatan (FK)yaitu. terdakwa bersama Bendahara UPK, yaitu) Michelia EkaPutri.

rupiah);e Pada bulan Desember 2009, pengembalian uangkelompok SPP yang tidak disetorkan ke rekeningPengembalian SPP sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah);Bahwa, tindakan terdakwa dan Michelia Eka Putri tersebuttidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telahditetapkan dalam Forum Musyawarah Antar Nagari;Bahwa, pada saat musyawarah bulan Mei 2010 di Kantor CamatSungai Tarab yang dihadiri oleh Camat, FasilitatorKabupaten, PJO Kabupaten, PJOK

Saksi menyerahkan angsuran tersebut kepadaMichelia Eka Putri, selaku Bendahara UPK di SekretariatUPK yang berkantor di Kantor Camat Sungai Tarab.Pembayaran angsuran tersebut disertai dengan buktikuitansi dan kartu kredit yang ditandatangani olehMichelia Eka Putri, sebagaimana barang bukti nomor 17 dan25;Bahwa, kelompok saksi sangat terbantu) dengan = adanyapinjaman tersebut;Bahwa, Wali Nagari dan PJOK dari kecamatan pernah datangmelakukan pembinaan terhadap kelompok saksi;Atas keterangan tersebut

menetapkanbesarnya anggran untuk masingmasing desa sesuai dengan jumlahkelompok yang berhakldapat menerima bantuan dengan dibuatkan SuratPenetapan Camat (SPC).Setelah UPK Kecamatan menetapkan kelompok yang menerima bantuankemudian mengusulkan permohoan yang telah ditetapkan oleh SPC keFasilitator Kabupaten, dengan meliputi : SPC (Surat Penetapan Camat).44e Surat Permohonan Yang ditandatangani oleh Pengurus UPK Kecamatan,FK(Fasilisator Kecamatan), FT (Fasilisator Tekhnik, BAKD (Badankerjasama antar desa) dan PJOK