Ditemukan 4345 data
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
156 — 159
Sungguh terlalu naif dan sangat memalukan hal ini untukdipermasalahkan, akan tetapi memang harus ditanggapi dan tidak bisadiabaikan begitu saja, karena bisa menjadi preseden buruk kedepan,dimana sesorang yang memiliki bidang tanah tetapi belum bersertifikatyang berbatasan dengan bidang tanah milik seseorang yang telahbersertifikat, dan dalam sertifikat dimaksud disebutkan tanah yangberbatasan yang belum bersertifikat tersebut sebagai tanah negara,maka sangat mungkin bahwa setiap orang yang mengalami
71 — 35
ADIRAMABAHAN, MT;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ill terbukti telah ikut menikmati uang yang diperoleholeh Terdakwa dan Terdakwa Il dari pemohon IMB dan oleh karena itu demiHalaman 70 dari 75 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.keadilan dan kepastian hukum maka terhadap Terdakwa Ill tetaplah harus dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebutmengakibatkan preseden buruk bagi penerbitan lin Mendirikan Bangunan
71 — 17
PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;e Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalam menjalankantugas pokoknya;Hal hal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dipidana ;e Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama 34tahun ;e Terdakwa memasuki masa pensiune Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.Menimbang, bahwa karena terdakwa telah
100 — 37
agar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
117 — 30
Selain itu penjatunanpidana yang ringan pada gilirannya akan menjadi sebuah preseden yangburuk berkaitan dengan keseriusan Aparat Penegak Hukum dalammemberantas Korupsi serta bertentangan dengan program pemerintahyang sedang gencargencarnya melakukan pencegahan danpemberantasan tindak pidana Korupsi.Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepadasemua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalammenjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan setimpal tidak hanyasekedar menjatuhkan
84 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara MengenaiTuntutan Ganti Rugi Yang Timbul Dari Suatu Tindak Pidana1.Judex Facti juga salah menerapkan dan melanggar hukum acaramengenai tuntutan ganti rugi yang timbul dari suatu tindak pidana yangtelah dengan jelas diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99KUHAP. serta telah menjadi preseden dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia.
166 — 73
Bahwa Penggugat keiiru dalam memahami Pasal 32 ayat (1) Undangundang KUPdan Pasat 26 ayat (1) Undangundang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas,Penggugat hanya mengkaitkan pasalpasal tersebut dengan perstiwa yangmenguntungkan Penggugat semata, Penggugat seharusnya menganalisis lebihmendalam terhadap seluruh peristiwa hukum, jika ini diteruskan maka daiilPenggugat tersebut di atas akan menjadi preseden buruk pada kasus serupa dimasa yang akan datang, karena Wajib Pajak yang sudah merasa tidak mau
22 — 3
SUKARDIONO, MARZUKI, ST telah melakukanperbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dapatmerugikan keuangan Negara, sehingga dalam hal ini telah terjadi tebang pilihdalam pemberantasan tindak pidana Korupsi dan penzoliman terhadap diriterdakwa yang akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum;Menimbang, bahwa bukan kapasitas dan kewenangan Majelis untukmenentukan siapa yang akan dijadikan terdakwa dalam suatu perkara, semua ituadalah kewenangan dari Penuntut Umum, apalagi dalam
84 — 44
KelurahanMabar Hilir atas nama YOCKIE VERONICO AMANTHA SINAGA padatanggal 14 Januari 2010) di atas tanah milik Penggugat telah merugikanPenggugat dan karenanya haruslah dibatalkan karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, melampaui wewenangnya dantidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalamkeputusan itu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a, b dan cUndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 serta merupakan preseden
266 — 15
adalah milik TergugatTergugat yang merupakantanah suguhan dan mempunyai buktibukti yang relevan dengan putusan perkara No.51/PDT.G/2007/PN.LP, sehingga apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmenyatakan putusan perkara perdata No. 51/PDT.G/2007/PNLP tanggal 12Nopember 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum, sangatlah keliru dan olehkarenanya harus ditolak; Bahwa apabila secara detil dan teliti kita pelajari HISTORI tentang penguasaan tanahtanah oleh Penggugat diwilayah Sumatera Utara adalah preseden
145 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka apabila hal ini dibiarkan secara terusmenerus kelak akanmenjadi preseden yang buruk dalam iklim investasi karena tidak ada gunaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menaati segala aturan danketentuan yang berlaku dalam hal perolehan tanah guna lahan HGUnamun kenyataan HGU yang dimiliki ternyata tidak juga memberikan rasaaman dan nyaman dalam melakukan kegiatan berinvestasi.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WIHARTO
97 — 71
maksud agar putusanHakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jikamemperhatikan halhal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan olehPara Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana (requisitoir)Halaman 38 dari 72 halaman putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT PBRBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang seharusnyamenghukum pidana yang lehih tinggi pada Pemohon Banding/Terdakwakarena mempertimbangkan pengaruh perbuatan terdakwa tersebut bisamenjadi preseden
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
66 — 53
Sebab, apabila petitumtersebut dikabulkan sedangkan mengenai obyek kebendaannya tidakdiperoleh kepastian hukum maka Tergugat berpotensi akanmendapatkan penghukuman sebanyak 2x dalam suatu peristiwa yangsama namun perkara yang berbeda;14.Bahwa penerapan yang demikian akan menimbulkan preseden yangburuk dalam penegakan hukum karena logis dan yuridis untukmenetapkan angka kerugian materil dalam kasus aquo harus terlebihdahulu diperoleh kepastian hukum siapakah subyek hukum yangpaling berhak atas objek
194 — 110
Bahwa Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalamtuntutan provisi int wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangandibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari,khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demitegaknya hukum dibumi Indonesia yang kita cinta ini, baik oleh tindakan yang dilakukanoleh TERGUGATTERGUGAT maupun pihakpihak lain yang merasa dirinya kebalhukum
44 — 4
Jika perlawanan atau Gugatan seperti ini dikabukan, maka haltersebut bisa menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan yang pada akhimyadapat dimanfaatkan oleh debitur dan/atau. pihak ketiga yangberitikad buruk.Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalildalil PARA PENGGUGATyang menyatakan (i) penurunan nilai limit lelang tidak berdasar dan sengajaditurunkan agar TERGUGAT dapat menguasai sendiri sepenuhnya objek jaminan;dan (ii) PARA PENGGUGAT sengaja tidak diberi salinan resmi Risalah Lelang olehPARA
99 — 35
sertamembawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasirdan batu. yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu telaadalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa Tergugat I dengan mengklaim ketiga obyek gugatan sebagai miliknya danbersamasama Tergugat II merusak tanaman dan mengambil material dan memperjualbelikan material yang terkandung didalam ketiga obyek gugatan dengan caracara yangmelawan hukum apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden
228 — 27
Dulkarim telah meninggal dunia, bagaimana mungkin majelis hakimjudex factie memerintahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugatorang yang sudah meninggal ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkarasengketa a quo dan ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilanyang berarti Penggugat / Pembanding telah menggugat orang yang telahmeninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datangmenghadap persidangan.Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BTN6.
HANDY CAHYADI
Tergugat:
1.PT.BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIa
2.PT.CITRA LELANG NASIONAL
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.PT. JESTRIDO SURYA CEMERLANG
56 — 17
Bahwa akan menjadi preseden buruk dikemudian hari yang sangatmerugikan dunia perbankan pada umumnya, apabila setiap debitor yang akandilakukan eksekusi atas jaminan pinjaman/hutangnya pada Bank, melakukanupaya hukum bantahan/perlawanan tanpa dasar yang tepat dan jelas, hanyadengan tujuan untuk menghindar dari kewajibannya kepada bank;78.
37 — 11
delapan milyarrupiah) ;16.Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi siasia (lllusoir) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas APadang untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas objekperkara dan atau Sita Tarik (revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaanTergugat Rekonvensi Il, Ill, IV baik berupa benda bergerak atau tidak bergerakyang akan Penggugat Rekonvensi sebutkan dan mohonkan secara tersendiri ;17.Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
2180 — 1406
Oleh karena itu,Tergugat mohon agarkiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena apabila tidak,dapat memberikan preseden yang sangat buruk dan berpengaruh negatifterhadap iklim investasi di Indonesia;Mengenai Permohonan Putusan ProvisiBahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 18, Penggugat telahmeminta pula kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus