Ditemukan 4329 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president presidan predsiden preisden prepeden priseden presoden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
47 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 85 K/TUN/2012akan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari karena akan berpengaruhlangsung terhadap keadaan penempatan pihak pihak pada batas tanah,perbedaan hasil pengukuran yang cukup prinsipil dan mendasar itu terlihatjelas dan terang dalam Peta Bidang Nomor : 671/2009 Tanggal 19 Agustus2009 Dan Surat Ukur Nomor : 02/Sitoluama/2009 Tanggal 17 Desember 2009,yakni : Penempatan posisi atau letak dari pihak pihak pada tiap tiap batas tanahmenurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
273 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selama ini serta buktibukti yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, yang menegaskan bahwa "Direksiadalah organ perseroan dan berhak bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atasnama perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan" yang dalam prakteknyacukup dibuktikan dengan nama yang bersangkutan terdaftar dalam akta notarispendirian perusahaan atau dokumen pengesahan badan hukum dari KementrianHukum dan Ham;Oleh karena itu, kesimpulan Judex Facti tersebut justru menimbulkanketidakpastian hukum dan preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
292 — 102
  • Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkanprinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,TERGUGAT dan TERGUGAT II mohon agar GugatanPENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).C.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
76 — 52
  • .Oleh karenanya apabila pembongkaran dilaksanakan dengan tanpadilakukan terlebin dahulu adanya perintah Pengadilan berdasarkan putusan,tanpa musyawarah untuk mufakat dan tanpa persetujuan dari seluruh parapihak, maka terlihat dengan jelas Bupati Kabupaten Purworejo in casuTergugat sudah melakukan tindakan arogansi kekuasaan dan tindakansewenangwenang dengan tidak mempedulikan kepatuhan pada mekanismehukum yang semestinya secara baik dan benar sehingga hal tersebutmenjadi contoh yang tidak baik/ preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah 2. Pt. Mitra Jaya Bahari 3. Cv. Jaya Abadi Trans 4. Cv. Idan 5. Pt. Benua Samudera Logistics 6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera 7. Cv. Wahana Multi Karsa 8. Pt. Samudera Perdana 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat 10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari 11. Pt. Tunas Jaya Utama 12. Fa. Multatuli Bakti 13. Pt. Lintas Samudera Jaya lawan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
163 — 59
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
LUKAS THIO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
2.Kepala Cabang PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon
248 — 121
  • Sehingga perbuatanTERGUGAT II yang dituduhkan sebagai perbuatan pembukaan rahasia bank yang melawan hukum sungguh tidak berdasar dan jauh darikebenaran;Bahwa PENGGUGAT tidak memahami ketentuan dan regulasi yangberkaitan dengan pengecualian rahasia bank terhadap kepentinganperpajakan, maka apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan akanmenciptakan preseden buruk bagi hukum positif Indonesia;Hal 46 dari 84 Halaman Putusan No.145/Pdt.G/2019/PN Amb29.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. CV. BELAWAN INDAH, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I ; 2. PT MITRA JAYA BAHARI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II ; 3. CV. JAYA ABADI TRANS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III; 4. CV IDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV; 5. PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V; 6. PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI; 7. CV WAHANA MULTI KARSA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII; 8. PT SAMUDERA PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII; 9. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX; 10. PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X; 11. PT TUNAS JAYA UTAMA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI; 12. Fa MULTATULI BAKTI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII; 13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a n KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
553 — 125
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — NUR SAEPUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DK
217 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atauyang setingkat.(2) Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundangundanganyanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenanganBahwa tindakan Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang memberlakukanSEMA No 3 Tahun 2015 berlaku surut merupakan sebuah preseden
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
293 — 116
  • Bahwa kondisi TURUT TERMOHON IV yang telah jatuh dalamperangkap TERMOHON semoga tidak terulang kembali padaPengadilan Negeri Samarinda maupun PengadilanPengadilanNegara lainnya, sebab jika hal itu terulang kembali maka akanmenjadi suatu contoh dan preseden yang buruk yang akan terusdikenang dan terulang kembali di kemudian hari.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
82 — 34
  • ,M.H. dalam persidangan menerangkan bahwa dalam sistemperadilan di Indonesia tidak menganut asas preseden seperti dianut olehnegara yang menganut sistem Anglo saxon, karena Indonesia menganuteropa kontinental artinya hakim yang memutus kemudian tidak terikat denganhakim yang memutus dahulu;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabanmaupun dupliknya dan kesimpulannya menyatakan bahwa karena PemohonHIU KOK MING dalam status melarikan diri atau DPO maka permohonan praperadilan Pemohon
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 463/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
162 — 172
  • Kuasa Mutlak, sebagaimanatersebut point 21,22,23,24 dan 25 diatas dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf (b)Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Jo Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 2584K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988, TentangPembatalan Surat Kuasa Mutlak, dimana Kuasa Untuk Menjual TIDAK BOLEHdiberikan dalam bentuk kuasa mutlak/Irrovocable Power Of Attorney, demikian itudapat diklasifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH, sehingga untuk agardikemudian hari tidak menjadi preseden
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SAHAT SIDABUTAR
2.RICHARD
3.BAMBANG SIMORANGKIR
4.HARLES SIANTURI
5.Reynol Manurung
6.Maja Pulo Naibaho
7.Tioria Br. Simanjuntak
8.Sotarduga R H P Pangaribuan
9.Rabenca Hasibuan
10.Maju Hutajulu
11.Alpen Simatupang
12.Parlin Silitonga
13.Bakti Sianipar
14.Merliana Br. Sihombing
15.Sahat Parlinggoman Pasaribu
16.Ramli Sinaga
17.Raymond Amry Pardede
18.Joel H Siregar
19.Jhonson Hasibuan
20.Masinton Pangaribuan
21.Manter Sihotang
22.Belman Pangaribuan
23.Najaruddin Simanjuntak
24.PH Panggabean
25.Jadiman Hasiholan Manik
26.Willy Roy Pangaribuan
27.Hapataran P Manalu
28.Suparman Siagian
29.Piner Sitorus
Tergugat:
1.PENDETA GIDEON SARAGIH, SARJANA THEOLOGIA
2.PENDETA EMMY FIER SILALAHI, SARJANA THEOLOGIA
3.ROMMEL SOTARDODO PANGGABEAN
4.TOGARASDEN PARUNTUNGAN TAMBUNAN
5.TIOPAN TINAMBUNAN
71 — 37
  • Karena jika tidak, akantetap menjadi preseden buruk bagi jati diri Para Penggugat dan kelurgadan akan menjadi (dimata dan hadapan siapapun yang mengetahuiyang mengetahui hal pembebastugasan dan pengenaan RPP) seolaholan Para Penggugat mengakui adanya kesalahan atau pelangaranyang dianggap atau dinilai aib/dosa dan karena itulah dikenakanpembebastugasan dan pengenaan RPP.Bahwa jelas, Dampak langsung dari dan atas pembebastugasan ParaPengggugat dan pengenaan RPP dimaksud tidak saja dirasakan olehPara
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 134/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — ALJUFRI, SE CS melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q. Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
102 — 105
  • melakukanpenghunian rumah negara secara melawan hukummengakibatkan kerugian Immateriil sebagai berikut:e Hilangnya rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap pejabat/pegawai lainsehingga tidak ada kesempatan dari pejabat/pegawai lain untuk menempatirumah negara yang dimaksudkan.e Terhambatnya kegiatan tugas dan fungsi di satuan kerja serta kinerja yangdiharapkan tidak optimal.e Terganggunya pembinaan keluarga pejabat/pegawai lain karena rumahnegara tersebut dihuni oleh yang tidak berhak.e Adanya preseden
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Blk
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 80
  • Hakimtidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undangundang menjadi rujukan hukumnya yang utama, dan 3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. DADAN MULYANA, S.Hut., M.Si : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
232 — 228
  • Bahwa untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta demimenjaga citra dan kehormatan Negara, Pemerintah serta MartabatPNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakatterhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia padamasa yang akan datang, maka Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 selayaknya diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 25-K / PM-I-03 / AU / IV / 2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — Serma Muhammad Rusli
44 — 51
  • Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawahstandar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaanperaturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaanyang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelisberpendirian mengenai lamanya pidana penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-09-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT BALARAJA BISCO PALOMA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
169 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 5PP Nomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 02/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa;Demikianlah Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yangterhormat dalam
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 124/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 —
45 — 28
  • ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sangatmenyesatkan dan bisa menjadi preseden yang sangat buruk dalampenegakan hukum di Indonesia, karena menurut M. Yahya Harahap, SHdalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menyebutkan :hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjangmengenai halhal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. olehkarena itu fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata,hanya terbatas mencaridanmenemukan kebenaran formil.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 127/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 8 April 2019 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI lawan DIREKTUR RSUD TUGU REJO PROVINSI JAWA TENGAH dkk
133 — 108
  • dwangsom) adalahHalaman 47 Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGtidak benar dan tidak berdasar, karena telah jelas dannyata secara riil Penggugatlah yang menyebabkan kerugiankepada Tergugat yaitu terkait bellum dikembalikannya uangmuka yang telah dibayar Tergugat = oleh Penggugat,oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak.Bahwa dalil Penggugat Posita 30 mengenai uitvoerbar bijvoorraad adalah tidak benar dan tidak berdasarkarena apabila putusan serta merta dikabulkan makaakan menjadi preseden
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
150 — 85
  • Pembelaan yang akhirnyamemohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus PerkaraAquo dapat memberikan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap diri TerdakwaMuhammad Haitamy Jasni, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimumpembuktian (yaitu dengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertaikeyakinan hakim, Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden
    tersebut, kiranya Yang Mulia MejelisHakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo dapatmemberikan Putusan Bebas (vijspraak) terhadap diri Terdakwa MUHAMMADHAITAMY JASNI, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitudengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan Hakim,Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden