Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preferen preisden priseden prepeden presoden
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 134/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — ALJUFRI, SE CS melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q. Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
91 — 105
  • melakukanpenghunian rumah negara secara melawan hukummengakibatkan kerugian Immateriil sebagai berikut:e Hilangnya rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap pejabat/pegawai lainsehingga tidak ada kesempatan dari pejabat/pegawai lain untuk menempatirumah negara yang dimaksudkan.e Terhambatnya kegiatan tugas dan fungsi di satuan kerja serta kinerja yangdiharapkan tidak optimal.e Terganggunya pembinaan keluarga pejabat/pegawai lain karena rumahnegara tersebut dihuni oleh yang tidak berhak.e Adanya preseden
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
73 — 34
  • ,M.H. dalam persidangan menerangkan bahwa dalam sistemperadilan di Indonesia tidak menganut asas preseden seperti dianut olehnegara yang menganut sistem Anglo saxon, karena Indonesia menganuteropa kontinental artinya hakim yang memutus kemudian tidak terikat denganhakim yang memutus dahulu;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabanmaupun dupliknya dan kesimpulannya menyatakan bahwa karena PemohonHIU KOK MING dalam status melarikan diri atau DPO maka permohonan praperadilan Pemohon
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Blk
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 73
  • Hakimtidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undangundang menjadi rujukan hukumnya yang utama, dan 3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
116 — 58
  • bertentangan denganaturan yang lebih tinggi ini jelas melanggar azas hukum atau tidak taatpada azas hukum dan bertentangan dengan pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;17.9 Bahwa penugasan dan pemberian kewenangan dari Tergugat kepadaTim Transisi untuk membentuk MWA yang akan memilih Rektor denganmembentuk SAU yang didasarkan pada Risalah Hasil KesepakatanRapat antara Tergugat dengan MWA, Eksekutif Univrsitas Indonesiaadalah menimbulkan preseden
Pengadilan PN SANGGAU Perdata Tanah
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 14 /PDT.G/2013/PN.SGU
Tanggal 28 April 2014 — - YENTI SUSANA melawan - LAY BIE HIAN als BURHANUDDIN, dkk
114 — 15
  • sementarapada sisi lain tindakan sepihak dari tergugatXII yang menarik pernyataan penyerahan tanahdalam bentuk tukar guling dimaksud tidak dapat dibenarkan secara hukum bahkan justru bisamencederai rasa keadilan dan kebenaran kecuali apabila tergugatXII mengembalikan tanah yangtelah diterimanya dari penggugat ataupun melalui proses peradilan pidana haruslah membuktikankalau penyerahan dimaksud mengandung unsur penipuan (kecurangan) atau pemalsuan surat;Menimbang, bahwa demikian juga akan menjadi preseden
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 110-K/PM I-04/AD/V/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — SERTU TONI CHANDRA
148 — 88
  • dirinya selaku prajurit TNI dan dilihat dari kerugianmateril koroban yang relatif besar serta ketidak pedulian Terdakwauntuk dengan sungguhsungguh menyelesaikan permasalahnnyadengan baik, Majelis berpendapat bila pada diri Terdakwa sudah tidakterdapat cerminan nilalinilai seorang prajurit yang profesional dan bilahal tersebut dibiarkan dikhawatirkan akan dapat terulang kembali danHal 50 dari 54 hal Putusan Nomor : 110K/PM I04/AD/V/2016MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmenjadi preseden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
171 — 474
  • pemilik atas tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat, adalah milik Tergugat II, tidak punya dasarsebagai Pemilik Hal membuktikan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mengajukanPemblokiran tanpa mempunyai bukti surat kepemilikan yang asli, dalam hal inisangat kelihatan Tergugat III juga melakukan Perbuatan melawan hukum,dimana Tergugat III tidak benarbenar melihat persyaratan untuk mengajukanPemblokiran atas sebidang tanah yang akhirnya menjadi preseden
    tidak disertai (melampirkan) bukti kKepemilikan baik berupa SHMatau Akta Jual Beli yang sah, Tergugat hanya mengakungaku bahwaTergugat Il menjadi pemilik atas tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat, tidak punya dasar mengaku sebagai Pemilik dan dibuktikanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Pemblokiran atasobjek tanah yang disengketakan, dalam hal sangat kelihatan Tergugat III tidakbenarbenar melihat persyaratan untuk mengajukan Pemblokiran atassebidang tanah yang akhir menjadi preseden
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-10-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 167-K/PM III-16/AD/X/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Terdakwa : Kopda Murianto, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi,S.H.
76 — 28
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan danmengkonsumsi Narkotika golongan I, dapat memberikan preseden danpengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkunganmasyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuandan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacamini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terusmenerus menggunakan obatobat terlarang tersebut berakibat dapatmerusak kehidupan keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupundiri
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 06-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 7/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
452 — 745
  • dari hak asasi manusia dan tidak boleh dikaitkandengan pelanggaranpelanggaran perilaku sekalipun yang dilakukanoleh seseorang termasuk anak itu sendiri;Bahwa ketika kami diskusikan kepada atasan dalam hal ini Walikota,asisiten di Pemkot Tarakan memang semua menyepakati pemerintahkota dalam hal ini tentu akan mengupayakan memenuhi hakpendidikan anak tetapi dalam kasus ini ada dilematis dimana ada tatatertib yang dilanggar oleh anakanak ini dan apabila tidak ditegakkania akan menimbulkan semacam preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — MUKTAR WIDJAJA VS Tn. KAHAR WINARDI
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Duta Pertiwi, Tok denganpihak Termohon Kasasi, menjadi preseden buruk bagi setiap perkaranantinya, pihakpihak yang tak ada mempunyai hubungan hukum ikutterlibat dalam permasalahan tanpa sepengetahuannya, apalagipermasalahan hukum tersebut diketahui publik yang bisa menjatuhkanmartabat dan nama baik di masyarakat;Unsur ketelitian dan kehatihatian harus dijaga oleh setiap pencarikeadilan dalam membuat gugatannya ke Pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
250 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selama ini serta buktibukti yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, yang menegaskan bahwa "Direksiadalah organ perseroan dan berhak bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atasnama perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan" yang dalam prakteknyacukup dibuktikan dengan nama yang bersangkutan terdaftar dalam akta notarispendirian perusahaan atau dokumen pengesahan badan hukum dari KementrianHukum dan Ham;Oleh karena itu, kesimpulan Judex Facti tersebut justru menimbulkanketidakpastian hukum dan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 85 K/TUN/2012akan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari karena akan berpengaruhlangsung terhadap keadaan penempatan pihak pihak pada batas tanah,perbedaan hasil pengukuran yang cukup prinsipil dan mendasar itu terlihatjelas dan terang dalam Peta Bidang Nomor : 671/2009 Tanggal 19 Agustus2009 Dan Surat Ukur Nomor : 02/Sitoluama/2009 Tanggal 17 Desember 2009,yakni : Penempatan posisi atau letak dari pihak pihak pada tiap tiap batas tanahmenurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 6 September 2016 — PT JABATEX vs JUBAIDAH, dkk
127 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti);Putusan tersebut merupakan putusan yang jauh dari keadilan, karena selainakan menerima upah dan THR berdasarkan putusan Judex Facti, YuliSetyawati pun sebenarnya telah menerima upah dan THR sebelumnya dariPemohon Kasasi (mengacu pada fakta bahwa Yuli Setyawati tidak pernahdirumahkan sehingga yang bersangkutan selalu menerima upah dan THRnya /tidak pernah sama sekali tertunggak);Dengan dikabulkannya gugatan Yuli Setyawati tersebut oleh Judex Facti,tentunya akan berdampak sangat buruk terhadap preseden
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 26-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 276/Pdt.G/2016/PA.Bjb
Tanggal 20 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 19
  • Suatu preseden buruk jika seorang ayah yang mampu secarafinansial sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi anak, apalagi hal ituHalaman 98 dari 102 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2016/PA. Bjbmenyebabkan seorang ibu harus membagi energinya untuk merawat anakdan mencari penghidupan (nafkah). Dalam kasus mengenai kelalaianmemberi nafkah anak, pihak ibu dan anak cenderung berada dalam posisiyang lemah (inferior).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT MAHAKAM BETA FARMA VS 1. TEGUH IMANULLOH, DKK
76 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lagitermasuk upah proses;Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembaliperkara a quo, bahwa pertimbangan Judex Juris Tingkat Kasasisebagaimana teruraikan dalam pertimbanganpertimbangan hukumPutusan perkara a quo adalah pertimbangan yang dapat merusak tatananketentuan hubungan industrial dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerjadi Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa apabila pertimbangan hukumyang demikian dibenarkan maka pertimbangan Judex Juris Tingkat Kasasitersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 57
  • putusan pailit dari yang berwenang yang menyatakanpara Pelawan adalah para Pelawan yang pailit usahanya;Halaman 16 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pyk14, Bahwa menurut Terlawan, berkenaan dengan adanyaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor003/Eks/2017/PA.Pyk pada tanggal 28 Desember 2017, tentangpenangguhan hak tanggungan permohonan Eksekusi haktanggungan Nomor 003/Eks/2017/PA.Pyk sampai perkara Nomor383/Pdt.G/2017/PA.Pyk berkekuatan hukum tetap adalah suatu halyang menjadi preseden
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. M. Najib, SMH VS 1.TUNUT 2.YUDI SASMITO 3.EDY PERMANA 4.FUAD 5.TJOKRO 6.H.M. SURAHMAD 7.SYAFEI 8.SYARIFUDDIN 9.NINUK 10.Ir HARISMAN 11.SUDARNO 12.KHAIRUL 13.DENY 14.Ir AHMAD KURNAIN 15.SYAFRI 16.SYAFRIZAL 17.ANI 18.CHAIRUL ANWAR 19.SYAFRUDDIN SAAN 20.WILMAN 21.SAID USMAN 22.Ir. CHAIRIL 23.DARMA PALA 24.ZARMAN 25.SUDIRMAN 26.RUZI 27.HOS 28.RAMLIS
79 — 71
  • untuk mencegah Tergugat I s/d XXVIII lalai atau tidak mentaati isiputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan NegeriPekanbaru untuk menghukum Tergugat I s/d XXVIII, untuk membayar uangpaksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)/hari;48 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat makapantas dan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biayayang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini;49 Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-12-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIANG CHARLES LIANGAN
141 — 27
  • Pengikatan Jual Beli adalah jembatan untukmengantarkan penjual dan pembeli mencapai kesepakatan yangseluruhnya terpenuhi dan bila alas hak yang ada diserahkan kepadaHalaman 43 dari 80 Putusan Nomor 964/Pid.B/2020/PN SDA.Notaris agar adanya suatu kepercayaan maka harus tercantum dalam AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut atau setidaktidaknya dalamlampiran perjanjian tersebut;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat diberikan suatu kuasamutlak didalamnya karena akan menjadi suatu preseden
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-08-2018 — Putus : 14-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 14 September 2018 — Pemohon:
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
187 — 72
  • Sebagai contoh tiga putusan Mahkamah Konstitusi terbaruyang mengukuhkan preseden tersebut adalah: Putusan Nomor 38/PHP.BUPXVI/2018, tanggal 5 September 2018 yangmemerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiSampang Tahun 2018 (secara keseluruhan), dengan pertimbangan pemilihandidasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis; Putusan Nomor 8/PHP.KOTXVI/2018, tanggal 12 September 2018 yangmemerintahkan pemungutan suara ulang Pemilinan Wali Kota dan Wakil WaliKota Cirebon
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2019 — PT. International Business Futures LAWAN Yunita
464 — 579
  • hak dan kewajiban yang telah diperjanjikanoleh para pihak, sehingga tujuan mereka tercapai.Masingmasing pihak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yangtelah disetujui untuk dilakukan.Secara umum itikad baik harus ada padasetiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selaludiperhatikan oleh pihak yang lainnya danapabilabenarapayangdilakukan TERGUGAT dengan mengindahkan aturanaturan dalambertransaksi di Bursa Berjangka Komoditi Indonesia jika persoalan dikabulkan akan menjadi preseden