Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen priseden prepeden presoden
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah 2. Pt. Mitra Jaya Bahari 3. Cv. Jaya Abadi Trans 4. Cv. Idan 5. Pt. Benua Samudera Logistics 6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera 7. Cv. Wahana Multi Karsa 8. Pt. Samudera Perdana 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat 10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari 11. Pt. Tunas Jaya Utama 12. Fa. Multatuli Bakti 13. Pt. Lintas Samudera Jaya lawan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
149 — 59
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
265 — 102
  • Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkanprinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,TERGUGAT dan TERGUGAT II mohon agar GugatanPENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).C.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
LUKAS THIO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
2.Kepala Cabang PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon
228 — 101
  • Sehingga perbuatanTERGUGAT II yang dituduhkan sebagai perbuatan pembukaan rahasia bank yang melawan hukum sungguh tidak berdasar dan jauh darikebenaran;Bahwa PENGGUGAT tidak memahami ketentuan dan regulasi yangberkaitan dengan pengecualian rahasia bank terhadap kepentinganperpajakan, maka apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan akanmenciptakan preseden buruk bagi hukum positif Indonesia;Hal 46 dari 84 Halaman Putusan No.145/Pdt.G/2019/PN Amb29.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
277 — 116
  • Bahwa kondisi TURUT TERMOHON IV yang telah jatuh dalamperangkap TERMOHON semoga tidak terulang kembali padaPengadilan Negeri Samarinda maupun PengadilanPengadilanNegara lainnya, sebab jika hal itu terulang kembali maka akanmenjadi suatu contoh dan preseden yang buruk yang akan terusdikenang dan terulang kembali di kemudian hari.
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 124/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 —
43 — 23
  • ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sangatmenyesatkan dan bisa menjadi preseden yang sangat buruk dalampenegakan hukum di Indonesia, karena menurut M. Yahya Harahap, SHdalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menyebutkan :hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjangmengenai halhal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. olehkarena itu fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata,hanya terbatas mencaridanmenemukan kebenaran formil.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 25-K / PM-I-03 / AU / IV / 2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — Serma Muhammad Rusli
39 — 41
  • Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawahstandar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaanperaturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaanyang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelisberpendirian mengenai lamanya pidana penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-09-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT BALARAJA BISCO PALOMA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
158 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 5PP Nomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 02/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa;Demikianlah Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yangterhormat dalam
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT MANADO Nomor 184/PDT/2020/PT MND
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Yongki Darius Mogi Diwakili Oleh : EDVAARD NEERIUS MAKAPUAS, S.H.
Terbanding/Penggugat I : INGRID ANDRIES
Terbanding/Penggugat II : SHERLY ANDRIES
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala BPN Propinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala BPN Kabupaten Kepl Sangihe
Turut Terbanding/Tergugat II : Michael Andris
Turut Terbanding/Tergugat III : Chandra Lambuwun
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cq. Kantor Wilayah Manado, Cq. Kantor Cabang Tahuna
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Negara RI Cq. Kemenkeu RI Cq. DJKN Cq.Kanwil DJKN Sulawesi Utara Cq. KPKNL Manado
161 — 128
  • tentangPendaftaran Tanah, sehingga atas dasar Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tersebut peralihan sesuatu hakdapat dilakukan melalui Lelang Negara.Bahwa berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan pelaksanaan lelangPembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi UtaraHalaman 78 dari 87 halaman Putusan No.184/PDT/2020/PT MNDYang Arif dan Bijaksana untuk menegakkan kembali Kepastian Hukum sertamenghindari Putusan yang dapat memberikan preseden
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
202 — 128
  • Tapi system kitadipengaruhi oleh Civil Law sistem sehinggaberdasarkan hukum positif dan tidakmengenal asas preseden, namun diakuibahwayurispridensi menjadi sumberhukum ;Bahwa mengenai asas point d enteret pointdaction yang artinya orang bolehmengajukan gugatan jika dia punyakepentingan, maka kepentingan itu yangterkait langsung, kepentingan yang terkaitlangsung inii tidak harus orang yang dituju,pihak ketiga pun punya kepentingan akibatsuatu ktun ;Bahwa cacatnya penerbitkan suatu ktun bisacacat dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dan selanjutnya memeriksa sertamemutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakan gugatanTermohon PK/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakdapat diterima, karena rujukan adanya tumpang tindih sebagianbidang tanah dalam perkara a quo didasarkan pada pengakuan pihakyang secara yuridis tidak kompeten dalam penunjukan letak danbatasbatas bidang tanah yang berhubungan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 6/Sentul;Diterimanya pengakuan seperti ini oleh Yang Mulia Majelis Hakimakan menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUMATRA PARTNERS LLC VS MARDJONO REKSODIPUTRO, DKK
623 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danimateriil oleh karena harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga, danwaktu yang signifikan untuk mengajukan upaya hukum berupajawaban maupun gugatan rekonvensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidak perlu diderita oleh Para Penggugat Rekonvensiapabila Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan yangmenyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak padareputasi dan citra baik ABNR yang telah dibangun sejak tahun 1967sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, menyesatkan publik,menimbulkan preseden
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 26 April 2017 — TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN
379 — 39
  • belum adaatau belum jelas hukumnya dalam perundangundangan;Harus memperoleh kekuatan hukum tetap;Telah berulang kali dijadikan dalam memutuskan perkara yang sama;Telah memenuhi rasa keadilan;029 5Telah diakui oleh Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa atas syaratsyarat di atas Majelis Hakimberpendapat kedua putusan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwabelum dapat dianggap sebagai suatu yurisprudensi karena belummemperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih lagi sistem hukum negara kitatidak menganut asas preseden
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1257 — 975
  • dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakimsekiranya pernyataan atau pendapat di dalam Surat Pandangan tersebutHalaman 75 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pipdikeluarkan sebagai tindak lanjut atau pendalaman atas materi pengaduan saksikorban ke Dewan Pers tersebut, maka seyogyanya Dewan Pers memberikanpenilaian yang obyektif serta memberikan perlindungan hukum dan kesempatanyang sama kepada terdakwa dan saksi korban, sebab menurut Majelis Hakimsurat pandangan tersebut dapat menjadi preseden
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 127/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 8 April 2019 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI lawan DIREKTUR RSUD TUGU REJO PROVINSI JAWA TENGAH dkk
126 — 102
  • dwangsom) adalahHalaman 47 Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGtidak benar dan tidak berdasar, karena telah jelas dannyata secara riil Penggugatlah yang menyebabkan kerugiankepada Tergugat yaitu terkait bellum dikembalikannya uangmuka yang telah dibayar Tergugat = oleh Penggugat,oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak.Bahwa dalil Penggugat Posita 30 mengenai uitvoerbar bijvoorraad adalah tidak benar dan tidak berdasarkarena apabila putusan serta merta dikabulkan makaakan menjadi preseden
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
138 — 75
  • Pembelaan yang akhirnyamemohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus PerkaraAquo dapat memberikan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap diri TerdakwaMuhammad Haitamy Jasni, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimumpembuktian (yaitu dengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertaikeyakinan hakim, Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden
    tersebut, kiranya Yang Mulia MejelisHakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo dapatmemberikan Putusan Bebas (vijspraak) terhadap diri Terdakwa MUHAMMADHAITAMY JASNI, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitudengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan Hakim,Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
111 — 30
  • lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat.Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata Khusus Parpol
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl
Tanggal 15 Desember 2017 — - MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) LAWAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (Tergugat I ) - Mahkamah Partai PDI Perjuanagan ( Tergugat II ) - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan ( Tergugat III ) - Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan (Tergugat IV ) - Sukma Setiva,SE ( Tergugat V )
243 — 126
  • melalui berbagai mediasehingga Penggugat di rugikan secara moril / Immateri atas perbuatanyang dilakukan oleh para Tergugat sehingga sudah sepantasnya ParaTergugat , Il, Ill, IV dihukum untuk memberikan ganti rugi moril immateri kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur denganPutusan Nomor 17/Padt.SusParpol/2017/PN.Srl, halaman 13 dari 92 halaman32.33.sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum makaPenggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
  • pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi kepada yang bersangkutan,kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakanhukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudianpihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudianintervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dansesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yangtidak independen dari penyidik dan menjadi preseden
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
91 — 31
  • Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.Dr.Catherina Widjajakusuma
2.Budiyono Widjaja Kusuma,SE
3.Willym Wijajakusuma, SI
4.Amin Wijaya Kusuma,SE
Tergugat:
1.Farhan Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
2.Fausi Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
3.Fuad Bakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
4.Sakinah Albakar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakar
5.Faisal Saleh AL Bakkar Ahli Waris Ny. Berkah Albakar
6.Rahma Albakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
98 — 9
  • Jika hal ini terjadi maka iniawal dari preseden buruk yang mengoyakoyak hukum dan peradilan di negeri iniyang sudah pasti tidak ada nada kepastian hukumnya karena upaya hukum PKyang merupakan upaya hukum luar biasa sekaligus sebagai upaya hukumterakhir.17.Bahwa bidangbidang tanah yang dimaksud Penggugat tidak pernahdisengketakan ataupun dibatalkan, ataupun digugat adalah tidak benar adanya,melainkan bidang tanah tersebut adalah merupakan bagian dari objek yangdimohonkan eksekusi karena telah mempunyai