perjanjiansah jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : Adanya kesepakatan antara parapihak; Kecakapan untuk membuat perjanjian; Atas suatu hal tertentu; Atas suatucausa/sebab yang halal;Menimbang, bahwa perjanjian Kredit No.2003/209 tertanggal 16 Desember2003 dijamin dengan 2 unit Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2003 yang dibelidengan fasilitas kredit ini yaitu Nomor mesin : 4D3362696, nomor rangka :MHMMF349E3R052692 =, Nomor mesin : 4D34373736, nomor rangka :MHMF349E3R053732 diikat dengan fiducia notaril

Selanjutnya dalam perjanjian kredit nomor 2003/209dalam pasal 9 mengenai JAMINAN ayat 2 disebutkan Guna lebih menjaminpembayaran kembali kredit oleh penerima kredit diserahkan kepada Bankbarangbarang jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagai berikut : 2 unitmobil truck merk Mitsubishi tahun 2003 yang dibeli dengan fasilitas kredit ini.....diikat dengan fidusia notaril masing masing sebesar Rp. 102.200.000, (seratudua juta dua ratus ribu rupiah) , dimana pihak penerima kredit dalam perjanjiankredit

hutangnyakepada TERGUGAT dengan menandatangani Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 310/2013 tanggal 2492013 yang dibuatdihadapan Herry Susanto, Sarjana Hukum, MH notaris di Kota Samarinda(selanjutnya disebut SKMHT).Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) Nomor 321/2013tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Herry Susanto, SarjanaHukum, MH notaris di Kota Samarinda;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

Bahwa APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yang dibuat olehpejabat yangsah dan berwenang untuk itu, sebagaimana ketentuanyang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik talah suatu yang dibuat dalam bentuk yangditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat..

Menyatakan secara hukum aktaakta Notaril yaitu:a. Akte Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 5 September 2017 dan AkteKuasa No. 2 tanggal 5 September 2017, keduanya dibuat dihadapanNotaris Supardi, S.H., notaris di Semarang atas Objek Perkara SertifikatHak Milik No. 1192/Mangkukusuman, Gambar Situasi No. 222/1994tanggal 21 Maret 1994, luas + 177 m? berikut bangunan yang berdiridiatasnya dikenal dengan Rumah Makan Ibu Gina, tercatat atas namaKoesanto Soelijanto.b.

Menyatakan secara hukum Aktaakta Notaril yaitu:a. Akte Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 5 September 2017 dan AkteKuasa No. 2 tanggal 5 September 2017, keduanya dibuat dihadapanNotaris Supardi, S.H., notaris di Semarang atas Objek Perkara SertifikatHak Milik No.1192/Mangkukusuman, Gambar Situasi No. 222/1994tanggal 21 Maret 1994, luas + 177 m? berikut bangunan yang berdiridiatasnya dikenal dengan Rumah Makan Ibu Gina, tercatat atas namaKoesanto Soelijanto..

Bahwa pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2003 terdapat debitur PT BankNTB Cabang Bima dengan perjanjian kredit secara Notaril Nomor : 101tanggal 23 Juli 2003 atas nama Nyonya Sakura / CV Randy Birawan ,dengan plafond kredit sebesar Rp. 250.000.000, ( Dua Ratus Lima PuluhJuta Rupiah ) dengan jangka waktu 12 ( Dua Betas ) bulan dan dengandijaminkan beberapa agunan sebagai berikut:1. sebidang tanah pertanian berupa SHM No 433/jatiwangi seluas 5.000m2, terletak di desa Jatiwangi Kecamtan Asakota Kota Bima

(empat ratus tujun delapanmeter persegi) atas nama Nyonya Shirly Budiman (Bukti P4);Bahwa selain membuat surat kuasa tersebut (Bukti P6), Tuan JohansKiantoro dengan Nyonya Shirly Budiman, telah mengikatkan diri dalamperjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara notaril dengan AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 30 Maret 2002, nomor 31 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bandung Nenny Isnaeni S.H. (BuktiP7).

(Surat Kuasa No. 15/2001) dan PerjanjianPengikatan Jual Beli yang dibuat secara notaril dengan Akta PengikatanJual Beli tertanggal 30 Maret 2002, Nomor 31 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bandung Nenny Isnaeni, S.H.

perdata, sehingga pengadilan perdataincasu Pengadilan Negeri Kelas A Bandung tidak memiliki kewenanganuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, maka mohonkepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat angka 7 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan:Tuan Johans Kiantoro dengan Nyonya Shirly Budiman telahmengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatsecara notaril

tentang Jaminan Fidusia adalahmemindah penguasaan atau memperjualbelikan atau memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan SertifikatFidusia yaitu Akta Notaris, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia danmembayar biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak);Bahwa Meknisme pembuatan Sertifikat Fidusia yaitu mengisi databerdasarkan akta jaminan fidusia yang dibuat secara Notaril

Al Murabahah Nomor 46) ; 5 Bahwa Jaminan yang diserahkanPT AMA kepada BSM denganjaminan sebanyak 44 (empatpuluh empat) sertifikat hak milikantara lain adalah SHM No.38/Siswodipuran terletak di desaSiswodipuran,KecamatanBoyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah telah diikat denganHak tanggungan berdasarkanSHT No.485/2002, PeringkatPertama sebesarRp2.788.768.288, ; 6 Bahwa secara hukumkedudukan TERGUGAT IIIselaku kreditur pemegang HakTanggungan sudah kuat, karenasemua dokumen jaminan dibuatsecara notaril

PA.Tbhhukum perdata disebabkan dalam hukum acara perdata tidak terdapat alat buktipetunjuk.Menimbang, bahwa jika Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan denganalat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata maka bukti T.2, T.3, danT.4 dapat digolongkan sebagai bagian dari bukti surat.Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 bukanlah surat atau dokumenyang harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh undangundang dan/atau harusdibuat secara notaril

Niaga;Bahwa untuk menghindari terjadi kehilangan rumah agunan Penggugatdalam format KPR tersebut, maka Penggugat memperoleh pendanaandari Seliyani guna menyelesaikan sisa kredit kepada Bank Cimb Niagadan menebus kembali SHM No. 3200/Pondok Pinang berikut biayabalik nama kepada Penggugat;Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Seliyaniberupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Seliyani agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril

Syahdan yangtelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perseroansaudari Hajjah Masrupah dimana menurut bank surat kuasasecara notaril tersebut sah secara hukum.2) Saudara H.

MultiAgung Sarana Mandiri oleh Bank Pembangunan Daerah KalimantanTimur Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa Notaril nomor : 19tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat Notaris Muhammad Rasjid,S.H di Balikpapan Surat Kuasa Notaris tersebut sah secara hukum,pada poin 3 (tiga) menyebutkan :pelunasan kredit tersebutmerupakan tanggung jawab saudara H.

Syahdan yang telah mendapatkan persetujuandari Komisaris perseroan saudari Hajjah Masrupah dimana menurutbank surat Kuasa secara notaril tersebut sah secara hukum.2) Saudara H.

Nomor 1086;Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidaklah mempunyai kewenanganmelakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah dengan SertifikatHak Milik Nomor 1086 kepada Tergugat IV, sehingga perbuatan dariTergugat tersebut adalah cacat dan batal demi hukum, oleh karena itutidaklah mempunyai kekuatan hukum16.Bahwa selanjutnya bila kita linat dari faktafakta hukum yang terjadi padaTanggal 20 oktober 2008, dimana Notaris/PPAT Lafita Katiri, S.H (TergugatIll) setidaktidak membuat 4 (empat) buah akta Notaril

Adalah tidak benarbahwa Tergugat memberikan hadiah kepada Penggugat denganmembelikan sebidang tanah dan bangunan diatasnya, karena tidakada bukti tertulis dalam bentuk akta notaril atau) maharperkawinan.

Karena bilamana Hakim Pengadilan Tinggi diseluruhIndonesia membenarkan jual beli di bawah tangan terhadap tanah yangsudah bersertifikat (Notaril) dan atau tidak dihadapan Notaris (perkara aquo), maka tidak ada artinya peraturan maupun undangundang yangmengatur tentang hal tersebut;6.

bukti yang sah sesuaidengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektroniksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuatdalam bentuk tertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Bahwa Atas kehendak Notaris Anne Djoenardi SH, MBA di JakartaSelatan, dialinkan ke Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH yang berpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditandatangani Akte Notaril oleh Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH dilanjutkan transaksi kKeuangan dari Pelawan/Tergugat ke Penggugat dan selanjutnya dilakukan penyerahan fisik dariJoseph Winato (Penggugat) ke Benny Winarto (Pelawan/Tergugat ).Setelah kami semua mengatakan janji nya pada Notaris AnneDjoenardi

Bahwa Turut Tergugat membuat Akta Notaril in casu berdasarkanpermohonan yang diajukan dan dihadiri oleh para pihak yang masingmasing dengan beritikad baik berlandaskan kesepakatan bersama dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT. Akta yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat sudah dilakukan denganbenar dan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yakni UndangUndang No.30 Tahun 2004 dan sesuai dengan kewenangan yangmelekat pada Turut Tergugat selaku Notaris / PPAT ;5.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap aktaNotaril in casu telah sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang No.30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notaril sesuai dengan peraturan perundangan tersebutPutusan Nomor :34/Pdt.G/2018/PN Bgr Halaman 33di atas, Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatanPenggugat untuk di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;6.

Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding /Tergugat )sudah menyatakan, perjanjian jual beli terhadap obyek sengketa dilakukansecara terang dan tunai, yaitu dengan melibatkan semua pemangku hak(right holders), serta semua pemangku kepentingan (stake holders) dalamhal ini pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk itu, dan segalasesuatunya dilakukan secara autentik, notaril, terouka, terang dan tunaiserta didasari atas niat yang baik dan tulus dari pihak Pemohon Kasasi II(dahulu Pembanding

kasasisekarang ini, Judex Facti tidak mengindahkan pertimbangan dansyarat yuridis yang diperlukan sebelum menjatuhkan putusannya, yangantara lain tampak dalam perintah untuk membayar uang paksa(dwangsoom), padahal: Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat)sama sekali tidak memiliki dan/atau menunjukkan suatu aktaautentikpun dalam mendukung uraian dan dalildalil gugatannya; Sebaliknya, Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/ParaTergugat) justru memiliki akta autentik baik berupa akta notaril

melakukan eksekusi terlebih dahulu mengajukangugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap, Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU JaminanFidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jamainanfidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia danmerupakan akta jaminan fidusia maka berdasarkan ketentuan tersebutdalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat denganHalaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 882/Padt.G/2020/PN JKT.SELskta notaril

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan suratkuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barangyang di beli dengan angsuran bertentangan dengan hukum;6. Menyatakan penggunaan surat kuasa tanpa persetujuanPenggugat yang dibuat oleh Tergugat kepada debt colector yangbayarnya Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dibebankan kepadaPenggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;7.

TERHADAPKONSUMEN maupun KELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukumpadahal kedudukan konsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telahterwujud sebagai mana yang dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi nya adalah ( Pasal 62) Undang Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pdt.SusBPSK/2015/PN Rap10.11Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahunatau denda Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkanpada kantor jaminan Fidusa dan di Asuransikan serta diatur dalam UUHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2015/PN RapNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusa.